cover
Contact Name
Locus Media Publishing
Contact Email
locusmediapublishing@gmail.com
Phone
+6281360611911
Journal Mail Official
support@jurnal.locusmedia.id
Editorial Address
Medan, Indonesia.
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Locus Journal of Academic Literature Review
ISSN : 28294262     EISSN : 28293827     DOI : https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i1
Locus Journal of Academic Literature Review is a single-blind, double-blind, peer-reviewed, open-access national and international journal dedicated to the promotion of research in multidisciplinary areas. Articles in this publication can be written in English and Bahasa Indonesia. The Journal is published monthly in the online and print versions. This journal serves as a learning medium for research development and studies from various disciplines. This media will be a means of exchanging research findings and scientific study ideas. It means the Locus Journal of Academic Literature Review provides rapid publication of articles in all areas of research.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 6 Documents
Search results for , issue "Volume 1 Issue 8 - December 2022" : 6 Documents clear
Pelaksanaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Nur Ulfah Ridayah Manik
Locus Journal of Academic Literature Review Volume 1 Issue 8 - December 2022
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v1i8.98

Abstract

Hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam pelaksanaanya, Hibah dan Bansos mengalami berbagai permasalahan baik dalam tahap pelaksanaanya maupun pertanggungjawaban dari pemerintah maupun penerima. Ada tiga permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini, yakni : akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan belanja hibah dan bansos yang bersumber dari APBD, hambatan-hambatan yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan belanja hibah dan bantuan sosial dan pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian Hibah dan Bantuan Sosial pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Berdasarkan POJK Stimulus Dampak Covid-19 Ditinjau dari Risiko Hukum Frischilia Sitopu
Locus Journal of Academic Literature Review Volume 1 Issue 8 - December 2022
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v1i8.99

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis tentang peran negara membantu debitur Bank yang terdampak Covid-19 mendapatkan keringanan pembayaran kredit, kedudukan POJK Stimulus Dampak Covid-19 dalam hubungan keperdataan antara Bank dan Debitur terdampak Covid-19, serta pelaksanaan dan kendala penerapan restrukturisasi kredit berdasarkan POJK Stimulus dampak Covid-19 pada PT. Bank Sumut ditinjau dari risiko hukum. Menggunakan penelitian hukum normatif yang didukung data empiris (hasil wawancara). Hasil penelitian ditemukan bahwa Negara telah melakukan perannya dalam upaya memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya dengan dikeluarkannya berbagai kebijakan yang dapat membantu Nasabah Debitur dalam mendapatkan keringanan pembayaran kredit. POJK Stimulus dampak Covid-19 sebagai produk hukum OJK memiliki kekuatan mengikat dalam perjanjian restrukturisasi kredit terdampak Covid-19 meskipun POJK tersebut merupakan produk hukum publik yang mengatur perjanjian antara Bank dengan Nasabah Debitur yang berada pada ranah hukum perdata. Restrukturisasi terhadap kredit terdampak Covid-19 berpedoman pada ketentuan internal Bank dan memberikan dampak positif bagi kinerja keuangan Bank yang ditunjukkan dengan menurunnya NPL dari 4,85% (data posisi Maret 2020) menjadi 2,90% pada posisi Juni 2022. Bank juga telah mengantisipasi potensi risiko yang akan timbul sebagai dampak restrukturisasi dimaksud.
Pengembangan Wilayah Permukiman Pada Taman Nasional Gunung Leuser Kabupaten Langkat Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Mhd. Iswanda Akbary Ginting
Locus Journal of Academic Literature Review Volume 1 Issue 8 - December 2022
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v1i8.108

Abstract

Tujuan penulisan ini untuk mengetahui dan menganalisis tentang implementasi pengawasan pengembangan wilayah permukiman pada taman nasional gunung leuser kabupaten langkat ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, kendala yang dihadapi dalam pengembangan wilayah permukiman pada taman nasional gunung leuser kabupaten langkat, serta upaya dan kebijakan yang dilakukan untuk pencegahan pengembangan wilayah permukiman di taman nasional gunung leuser kabupaten langkat. Jenis penelitian yang digunakan penelitian normatif dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian ditemukan bahwa Pemerintah telah menaruh perhatian penting terhadap kawasan konservasi dan Taman Nasional gunung leuser kabupaten langkat dengan menerbitkan beberapa peraturan perundang-undangan. Kendala yang dihadapi merujuk perspektif yang termuat dalam peraturan tersebut dan ada beberapa hal ditingkat daerah dan masyarakat seperti masyarakat sekitar kawasan konservasi masih kurang dilibatkan dalam pengelolaan bersama kawasan konservasi. Kebijakan konservasi dengan memberikan zona khusus yang wilayah tersebut diberikan batasan tertentu. Berdasarkan hal tersebut, disarankan kepada Pemerintah untuk meninjau kembali beberapa peraturan yang ada untuk meningkatkan pengawasan pengembangan wilayah permukiman pada taman nasional gunung leuser.
Pengesampingan Pasal 109 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bagi Badan Usaha dalam Putusan Nomor 110 PK/PID.SUS-LH/2018 Novi Dharmawati
Locus Journal of Academic Literature Review Volume 1 Issue 8 - December 2022
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v1i8.109

Abstract

Pasal 109 UUPPLH dan menganalisis dakwaan Pasal 109 UU Nomor 32 Tahun 2009 dikesampingkan dalam putusan Nomor 110 PK/Pid.Sus-LH/2018, oleh karena terdapat kontroversi pada Putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 110 PK/Pid.sus-LH/2018 yang membenarkan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 28/Pid.Sus/2015/PN.Blg tanggal 19 Agustus 2015, di mana dakwaan penuntut umum dinilai tidak cermat karena membuat dakwaan alternatif, bukan kumulatif terhadap dua tindak pidana yang masing-masing berdiri sendiri dengan pengesampingkan Pasal 109 UU Nomor 32 Tahun 2009 (UUPPLH). Menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris dengan menggunakan data primer melalui wawancara dan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan terserian. Hasil penelitian ditemukan bahwa penerapan pasal 109 UUPPLH belum berjalan efektif karena pengesampingan Pasal 109 UUPPLH karena adanya pertentangan antara pedoman penjatuhan sanksi administrasi berupa teguran tertulis yang dalam SK MENLHK SE.7/2016 dan SK MENLHK S.541/2016 serta SK MENLHK S.5446/MENLHK-PKTL/2015 serta SK No. B-14134/MENLHK KP/12/2013 dengan pengaturan dalam pasal 109 yang mengatur penerapan sanksi pidana.
Pelaksanaan Pendaftaran Hak Tanggungan Secara Elektronik Sandi Halim; Muhammad Yamin; Syafruddin Kalo; Rudi Haposan Siahaan
Locus Journal of Academic Literature Review Volume 1 Issue 8 - December 2022
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v1i8.110

Abstract

Tujuan penulisan ini untuk mengetahui dan menganalisis tentang pelaksanaan pendaftaran hak tanggungan elektronik pasca Permen ATR/BPN tentang Hak Tanggungan Elektronik, hambatan-hambatan dengan dilakukannya pendaftaran hak tanggungan elektronik pasca Permen ATR/BPN tentang Hak Tanggungan Elektronik, dan solusi yang diusulkan apabila terdapat hambatan dalam pendaftaran hak tanggungan elektronik. Menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan terseier. Hasil penelitian ditemukan bahwa pelaksanaan pendaftaran hak tanggungan secara elektronik dinilai lebih aman, lebih terjangkau, dan lebih mutakhir. Disamping kelebihannya, terdapat hambatan dalam pelaksanaanya yaitu terkait ketidakpastian terkait siapa pihak yang melaksanakan pendaftaran hak tanggungan elektronik antara PPAT dengan penerima hak tanggungan. Selain itu hambatan juga terjadi secara teknis yaitu gangguan server yang menyebabkan sering terjadi gangguan konektivitas server dan error database dimana adanya ketidaksesuaian antara data di Kantor Pertanahan dengan database yang ada di Kantor BPN Pusat. Untuk menanggulangi hambatan tersebut perlunya sinkronisasi dan harmonisasi antara Permen ATR/BPN tentang Hak Tanggungan Elektronik dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, serta diiringi dengan meningkatkan teknologi dan digitalisasi terkait server yang ada pada saat ini dan menyempurnakan database pada Kementrian ATR/BPN.
Yurisdiksi LAPS dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Sektor Jasa Keuangan Harahap, Mhd Dicky Safii; `Saidin, OK.; Sukarja, Detania; Leviza, Jelly
Locus Journal of Academic Literature Review Volume 1 Issue 8 - December 2022
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v1i8.411

Abstract

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia, sebagai lembaga independen pengatur dan pengawas sektor jasa keuangan, memiliki tugas penting untuk melindungi konsumen. Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah pengaturan prosedur pengaduan dan penyelesaian sengketa secara sederhana, cepat, dan terjangkau. Sebagai tindak lanjut, OJK menerbitkan POJK Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di sektor jasa keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam POJK tersebut dan mengaitkannya dengan sistem penyelesaian sengketa perdata. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta data sekunder dari bahan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa melalui mediasi, ajudikasi, dan arbitrase oleh LAPS bersifat final dan mengikat (final and binding). LAPS berperan penting sebagai solusi non-litigasi dalam menyelesaikan sengketa di sektor jasa keuangan. Namun, implementasinya menghadapi berbagai tantangan, seperti dualisme kelembagaan antara BPSK dan LAPS, keterbatasan infrastruktur hukum, kurangnya mediator dan arbiter, serta kendala dari para pihak yang bersengketa.

Page 1 of 1 | Total Record : 6