cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Fathiya Nabiila
Contact Email
fathiyanabila128@gmail.com
Phone
+6281325503662
Journal Mail Official
lontarmerah@untidar.ac.id
Editorial Address
Jl. Kapten Suparman 39 Potrobangsan, Magelang Utara, Kota Magelag, Jawa Tengah
Location
Kota magelang,
Jawa tengah
INDONESIA
Lontar Merah: Studi Keilmuan Hukum
Published by Universitas Tidar
ISSN : -     EISSN : 28292464     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Lontar Merah merupakan Media Riset Akademik Hukum dalam bentuk Jurnal Ilmiah yang mencakup bidang Ilmu Hukum yang meliputi: Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Internasonal, Hukum Acara, Hukum Islam, Hukum Adat, Filsafat Hukum, serta bidang Ilmu Hukum lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 2, No 2 (2019): Lontar Merah" : 5 Documents clear
PERALIHAN HAK ATAS TANAH MILIK NEGARA PT. KERETA API INDONESIA (KAI) DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PERDATA Dhudy Hario Wintoko
LONTAR MERAH Vol 2, No 2 (2019): Lontar Merah
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (460.439 KB)

Abstract

Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang, sama halnya dengan negara-negara berkembang lainnya yang dalam pembangunan dan persebaran penduduknya akan semakin terus meningkat dengan seiring berkembangnya zaman. Karena hal itu mengakibatkan jumlah penduduk yang tidak merata apalagi pemerintah tidak terlalu mengkontrol masalah ini, sehingga salah satu contohnya yaitu di Pulau Jawa yang secara sensus, penduduknya lebih banyak dari pulau-pulau lain di Indonesia. Hal ini berbanding terbalik dengan luas tanah yang tersedia dan terbatas. Inilah yang menjadi tujuan dari penelitian yuridis normative untuk mengetahui penyebab terjadinya masalah dikemudian hari dalam bidang pertanahan seperti sengketa tanah antara PT. KAI dengan masyarakat di beberapa daerah pulau jawa. Berdasarkan hasil penelitian ini terjadi dikarenakan masyarakat merasa memiliki hak atas tanah yang ditempati dengan alasan bahwa tanah yang ditempati sudah diterlantarkan oleh PT. KAI selama berpuluh-puluh tahun dan masyarakat menolak penuh apabila terjadi penggusuran yang dilakukan oleh PT. KAI. Sengketa ini bermula dari rencana reaktivasi rel kereta api yang dipakai kembali dengan tujuan bersifat publik maupun privat, dengan berpegang pada grondkaart dari masa kolonial Belanda oleh PT. KAI. Grondkaart sendiri atau hak beheer Djawatan Kereta Api diatur dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 menegaskan bahwa suatu instansi pemerintah yang masih menguasai hak beheer atas tanah haruslah dikonversi menjadi hak pengelolaan dan hak pakai untuk didaftarkan di Badan Pertanahan Nasional guna mendapatkan setifikat sebagai tanda bukti. Namun dalam kenyataannya masih ada beberapa tanah PT. KAI yang belum dikonversi menjadi hak pengelolaan atau hak pakai. Dengan hal itu sebaiknya penyelesaian masalah penguasaan terhadap tanah PT.KAI dilakukan dialog bersama dan bermusyawarah dengan pihak-pihak yang terlibat serta mendatangkan ahli yang berkaitan dengan permasalahan itu supaya mendapat jalan tengah dan tidak ada yang merasa dirugikan
POLITIK TUNA ADAB DAN KETAHANAN POLITIK NASIONAL Fendi Nur Cahyo; Erinda Lamonti; Diah Ayu Utami; Dewi Kumalasari Amini; fahrul Hamdani
LONTAR MERAH Vol 2, No 2 (2019): Lontar Merah
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (353.435 KB)

Abstract

Politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat. Berawal dari peristiwa reformasi tahun 1998 saat ini Indonesia berada dalam era kebebasan berpolitik dan pada saat masa transisi dari era otoritarian ke era demokrasi. Berbicara mengenai politik tuna adab ini berkaitan dengan etika berpolitik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tanpa diakui sekarang ini yang terjadi adalah elit – elit politik cenderung berpolitik dengan melalaikan etika kenegerawanan. Kurangnya etika berpolitik merupakan faktor utama merebaknya politik tuna adab di Indonesia, terlepas dari itu juga disebabkan dari ketiadaan pendidikan politik yang memadai, lalu apa yang menjadi sebuah solusi dengan adanya fenomena tuna adab politik yang berakibat pada ketahanan politik nasional?. Tujuan dari penulisan jurnal ilmiah ini adalah untuk memberkan pemahaman atau memberikan solusi yang bisa ditawarkan dengan adanya fenomena tuna adab yang berakibat pada ketahanan politik nasional. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum secara normatif yang dilakukan melalui pendekatan secara pendalaman pustaka atau materi  yang diambil dari beberapa literatur serta pemahaman berdasarkan dasar negara yaitu Pancasila dan  peraturan perundang-undangan yakni Ketetapan MPR RI No. VI tahun 2001 tentang etika kehidupan berbangsa. Patut untuk ditanamkan yang pertama adalah suatu kesadaran bahwa politik yang hendak kita berjuangkan bukanlah semata – mata politik kekuasaan melaikan suatu panggilan pengabdian terhadap bangsa demi kesejahteraan masyarakat luas. Sehingga nilai – nilai luhur pancasila dapat diimplementasikan dalam perilaku sehari – hari, serta menjadi acuan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan. Politik berbudaya (Pancasila) juga diharapkan adanya masyarakat yang kritis, yang melihat perbedaan pandangan serta perdebatan sebagai suatu kewajaran. Penanaman etika yeng mengedepankan keberadaban akan menimbulkan para politisi menjadi tidak buta adab terahadp politik yang nantinya akan berakibat pada ketahanan politik nasional.
PEMAHAMAN MAHASISWA TERHADAP PENYEBARAN BERITA BOHONG (HOAX) DI MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN UU NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Muslichatun Muslichatun; Nur Rahmawati; Winna Wahyu Permatasari; Afriza Fitri Mahgfiroh
LONTAR MERAH Vol 2, No 2 (2019): Lontar Merah
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (817.007 KB)

Abstract

Kemajuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi berdampak sangat besar bagi perkembangan sosial masyarakat, disamping dapat memberi dampak positif bagi pengguna juga dapat memberikan dampak negatif. Untuk mengantisipasi hal tersebut pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi mahasiswa terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Untuk mengetahui faktor- faktor yang mempengaruhi persepsi mahasiswa terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan jurnal ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif dan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa mahasiswa memiliki pendapat yang berbeda-beda terhadap pelaksanaan UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) ini. Secara umum mahasiswa masing banyak yang belum mengetahui tentang adanya UU ITE ini, hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi mengenai UU ITE oleh pemerintah kepada masyarakat, dan sebagian lainnya berpendapat bahwa pelaksanaan UU ITE masih berjalan kurang maksimal. Adapun faktor yang mempengaruhi persepsi mahasiswa terhadap pelaksanaan UU ITE adalah pemahaman mahasiswa tentang UU ITE, dan pengetahuan tentang teknologi.
PEMECAHAN PERMASALAHAN FLIGHT INFORMATION REGION (FIR) DI WILAYAH KEDAULATAN INDONESIA Hanifati Nur Amalina; Muhammad Gholib Ramdani; Satria Arif Darmawan
LONTAR MERAH Vol 2, No 2 (2019): Lontar Merah
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (606.042 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peraturan internasional serta nasional mengenai pelayanan ruang udara (FIR) serta menelaah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Indonesia dalam pengambilalihan ruang udara di atas kepulauan Riau dan Natuna. Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif. Sumber data didukung oleh sumber data primer dan sekunder yang mengacu pada peraturan perundang-undangan dan literatur berkaitan dengan permasalahan Pengelolaan Flight Information Region (FIR) Kepulauan Riau dan Natuna oleh Singapura. Hasil dari penelitian ini adalah  pengelolaan FIR Singapura di wilayah udara kepulauan Riau dan Natuna hanya terbatas pada teknis penerbangan saja. Namun dalam mengelola sebuah FIR negara lain harus mempertimbangkan dan menghargai kedaulatan suatu Negara. Sesuai dengan peraturan internasional yakni Konvensi Penerbangan Sipil Internasional tahun 1944 (Konvensi Chicago) beserta Annex-nya, merupakan aturan dasar dan utama dalam pengaturan pelayanan ruang udara. Upaya yang dilakukan indonesia adalah melakukan perjanjian bilateral antara Indonesia dan Singapura agar wilayah udara di Kepulauan Riau dan Natuna dapat dikelola oleh Indonesia.
PENANGGULANGAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA Ikhwan Bintang Nusa; Bagus Agung Nugroho; Tessa Putri Dewi Pamuji; Muhammad Sofwan Duri; Ryandhika Taufik Ibrahim
LONTAR MERAH Vol 2, No 2 (2019): Lontar Merah
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (379.148 KB)

Abstract

Dalam fenomena saat ini, sejumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga semakin memperihatinkan. Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau disingkat KDRT tidak hanya perbuatan fisik melainkan juga kekerasan mental atau psikis. Kekerasan dalam rumah tangga terdapat beberapa macam, yaitu: kekerasan suami terhadap istri dan/atau anak, kekerasan isteri terhadap suami dan/atau anak, kekerasan anak terhadap orang tuanya. Semakin maraknya kasus kekerasan dalam rumah tangga, kemudian menimbulkan pertanyaan apakah pemicu seseorang untuk melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga dan bagaimana upaya penanggulangan tindak KDRT untuk mewujudkan keluarga yang harmonis. Pendidikan agama dan pengamalan ajaran agama di rumah tangga merupakan kunci sukses untuk mencegah terjadinya KDRT selain itu perlu dikembangkan cinta kasih dan kasih sayang sejak dini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif yaitu pendekatan yang dilakukan melalui peraturan perundang-undangan dalam menemukan jawaban mengenai penanggulangan KDRT. Penelitian ini menggunakan analisis studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 2 (2025): Ilmu Hukum Vol. 8 No. 1 (2025): Hukum Pemerintah Daerah Vol. 7 No. 2 (2024): HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL Vol. 7 No. 1 (2024): HUKUM HAM Vol. 6 No. 2 (2023): HUKUM BISNIS Vol 6, No 1 (2023): Hukum Perlindungan Konsumen Vol. 6 No. 1 (2023): Hukum Perlindungan Konsumen Vol. 5 No. 2 (2022): Kekerasan Seksual dan Perlindungan Terhadap Perempuan Vol 5, No 2 (2022): Kekerasan Seksual dan Perlindungan Terhadap Perempuan Vol. 5 No. 1 (2022): Lontar Merah Vol 5, No 1 (2022): Lontar Merah Vol 4, No 2 (2021): LONTAR MERAH Vol 4, No 1 (2021): LONTAR MERAH Vol 3, No 1 (2020): Lontar Merah Vol 2, No 2 (2019): Lontar Merah Vol 2, No 1 (2019): Lontar Merah Vol 1, No 2 (2018): LONTAR MERAH Vol 1, No 1 (2018): LONTAR MERAH More Issue