cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Wahyu Mutajab
Contact Email
wahyu@iblam.ac.id
Phone
+6282186310996
Journal Mail Official
Wahyu@iblam.ac.id
Editorial Address
CV. Era Digital Nusantara Taman Balaraja blok G 2 no.1 RT 03 RW 08 Desa Parahu Kec. Sukamulya Kab. Tangerang - Banten 15610
Location
Kota tangerang,
Banten
INDONESIA
Journal Evidence Of Law
Published by CV. Era Digital Nusantara
ISSN : 28303350     EISSN : 28285301     DOI : 10.59066/jel
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Journal Evidence Of Law merupakan jurnal yang diterbitkan oleh CV. Era Digital Nusantara, terbit secara berkala 3 kali dalam 1 tahun sejak tahun 2022 pada bulan Januari, Mei dan Septemeber dengan ISSN Print: 2830-3350 , ISSN Online:2828-5301 berbahasa Indonesia dan berbahasa Inggris. Journal Evidence Of Law menerima naskah tulisan baik hasil pemikiran normatif maupun hasil penelitian empiris, dengan cakupan dibidang hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara/hukum administrasi negara, hukum internasional, hukum Islam, hukum lingkungan, hukum pemerintahan daerah dan Hukum Pemerintahan Desa maupun hukum adat.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 42 Documents
 1   2   3   4   5 
Search results for , issue "Vol. 4 No. 1 (2025): Journal Evidence Of Law (April)" : 42 Documents clear
Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Konten Kreator Tukar Pasangan yang Melangggar Kesusilaan di Media Sosial Menurut Pasal 28 Ayat (2) UU ITE No 1 Tahun 2024 Perspektif Hukum Pindana Islam Bukhori, K.A; Angga Saputra, Jemmi; Noviya, Noviya
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 1 (2025): Journal Evidence Of Law (April)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i1.1229

Abstract

Penelitian ini membahas penerapan sanksi terhadap pelaku konten kreator yang memproduksi dan menyebarkan konten tukar pasangan di media sosial, yang dianggap melanggar norma kesusilaan dan agama. Fokus utama kajian adalah penerapan Pasal 28 ayat (2) UU ITE No. 1 Tahun 2024 dan perspektif hukum pidana Islam terhadap perbuatan tersebut. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan tersebut dapat dikenai sanksi pidana maksimal 6 tahun penjara dan/atau denda Rp1 miliar sesuai UU ITE. Dalam perspektif hukum pidana Islam, perbuatan tersebut dikategorikan sebagai jarimah ta’zir, yaitu perbuatan tercela yang dapat diberi hukuman sesuai kebijakan hakim karena meresahkan dan merusak moral masyarakat. Temuan ini menekankan perlunya penegakan hukum yang tegas dalam menghadapi konten meresahkan di era digital.
Strategi Hukum Pidana Internasional dalam Pemulihan Aset (Asset Recovery) Terhadap Kejahatan Korupsi dikaitkan dengan Hukum Pidana Indonesia Endang Darmaayu
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 1 (2025): Journal Evidence Of Law (April)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i1.1244

Abstract

Pemulihan aset hasil kejahatan korupsi menjadi salah satu tantangan terbesar dalam pemberantasan korupsi global. Korupsi sering kali melibatkan pemindahan dan penyembunyian aset di luar negeri, sehingga membutuhkan upaya dan strategi hukum internasional yang efisien untuk Pemulihan aset (Asset Recovery) tersebut ke negara asalnya. Oleh karena itu, dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan “secara biasa,” tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa (extraordinary measures). Korupsi tidak mengenal batas negara, sehingga menjadi tantangan besar bagi sistem hukum nasional maupun internasional untuk memberantasnya secara efektif seperti perlunya kerja sama Internasional untuk mempermudah pemulihan aset (Asset Recovery) terhadap Tindak Pidana Korupsi tersebut. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan instrumen pemberantasan korupsi pada tahun 2003 yaitu United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) sebagai pedoman bagi negara-negara anggota PBB yang memiliki komitmen dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Namun dalam praktrek tentu akan ada kendala dalam penanganan kejahatan korupsi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode normatif- deskriptif dengan pengumpulan data sekunder. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan lebih lanjut terkait sejauh mana hukum internasional mengatur pengembalian aset dan implementasinya dalam hukum Indonesia, serta apa saja yang menjadi kendala dalam praktiknya.

Page 5 of 5 | Total Record : 42

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Inpress Desember) Vol. 4 No. 2 (2025): Journal Evidence Of Law (Agustus) Vol. 4 No. 1 (2025): Journal Evidence Of Law (April) Vol. 3 No. 3 (2024): Journal Evidence Of Law (Desember) Vol. 3 No. 2 (2024): Journal Evidence Of Law (Agustus) Vol. 3 No. 1 (2024): Journal Evidence Of Law (April) Vol. 2 No. 3 (2023): Journal Evidence Of Law (Desember) Vol. 2 No. 2 (2023): Journal Evidence Of Law (Agustus) Vol. 2 No. 1 (2023): Journal Evidence Of Law (April) Vol. 1 No. 3 (2022): Journal Evidence Of Law (Desember) Vol. 1 No. 2 (2022): Journal Evidence Of Law (Agustus) Vol. 1 No. 1 (2022): Journal Evidence Of Law (April) More Issue