Articles
9 Documents
Search results for
, issue
"Vol. VI, No. 1, Juni 2013"
:
9 Documents
clear
<![CDATA[JAVANESE SUMMER SCHOOL SISTEM EDUKASI UNTUK MELESTARIKAN KEBUDAYAAN JAWA DI YOGYAKARTA ]]>
<![CDATA[Dian Putri Rahmawati]]>;
<![CDATA[Rayanda Utomo Abdianto]]>;
<![CDATA[Indah Priliaty]]>
<![CDATA[ Khazanah: Jurnal Mahasiswa Vol. VI, No. 1, Juni 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20885/khazanah.vol6.iss1.art1
<![CDATA[Indonesia merupakan negara yang memiliki beragam kebudayaan dan objek wisata yang menjadikannya sebagai salah satu tujuan wisata dunia. Salah satu daerah yang sering dikunjungi oleh wisatawan adalah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan kebudayaan Jawa yang melekat di dalam kehidupan masyarakat Yogyakarta. Kebudayaan Jawa yang ada di Yogyakarta merupakan daya pikat terbesar dari wisatawan domestik maupun mancanegara. Namun masalah yang dihadapi saat ini adalah budaya Jawa mulai tergerus oleh arus globalisasi yang mengubah cara pandang masyarakat terhadap kebudayaan. Pemerintah sendiri sebenarnya telah menggalakkan beberapa program pelestarian budaya melalui program mata pelajaran muatan lokal pada setiap jenjang pendidikan, namun dalam pelaksanaannya masih kurang maksimal. Berdasarkan permasalahan yang sedang dihadapi saat ini, kami memiliki gagasan baru untuk menerapkan sistem edukasi untuk melestarikan kebudayaan Jawa di Yogyakarta, yaitu melalui Javanese Summer School. Dengan menggunakan konsep edukasi pada saat liburan maka masyarakat wisatawan maupun pelajar asing dapat menikmati suatu paket pembelajaran budaya Jawa mulai dari segi budaya (seni suara, seni musik, seni tari, seni peran dan batik), segi bahasa (tulisan atau aksara, lisan dan tata krama berbicara menurut Jawa) dan pariwisata.Pesertaakan melaksanakan pembelajaran budaya pada Javanese Summer School secara teoritis maupun praktek di dalam maupun luar ruangan guna memberikan semangat dalam pelestarian budaya Jawa. Hal ini khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta, dimana di dalamnya terdapat banyak objek wisata yang sarat dengan unsur kebudayaaan. Pada puncak atau di akhir pembelajaran, peserta akan menampilkan suatu pentas dimana mereka akan mempraktekkan semua pembelajaran yang telah didapat selama mengikuti Javanese Summer School. Secara tidak langsung mereka akan ikut serta dalam pelestarian budaya Jawa.]]>
<![CDATA[BANK HAJI INDONESIA : OPTIMALISASI PENGELOLAAN DANA HAJI UNTUK KESEJAHTERAAN JAMA’AH HAJI INDONESIA (SEBUAH GAGASAN) ]]>
<![CDATA[Riko Nazri]]>
<![CDATA[ Khazanah: Jurnal Mahasiswa Vol. VI, No. 1, Juni 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20885/khazanah.vol6.iss1.art2
<![CDATA[Writing in the scientific article is to give an idea of writing about the idea of established an Islamic finance institution called Bank Haji Indonesia (BHI) as Financial institution that manages funds in full pilgrims collected up to trillions of rupiah each year in the Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia. Haji as the five pillars of Islam which was not only aimed at increasing piety and spiritual values of the perpetrators, but also save a great economic potential (Economic Hajj). The number of pilgrims from Indonesia is the most compared to other countries in the world that every year is always to obtain a quota of up to 200 thousand over the congregation. If we analyze each year there are 210-215 candidate hajj with a 16 thousand pilgrims among Hajj plus. If the average is taken every pilgrims issued ONH (regular or plus) of Rp 30 million it will get the Rp 6.45 trillion. From this simple calculation we get spending any pilgrims estimated to average USD 35 million. Up to by July 1, 2011 BPIH initial deposit ranging up to figures collected Rp. 31.34 trillion and the Ummah Endowment Fund of Rp 1.9 trillion. If the pilgrim fund can be managed optimally will certainly have an impact and benefits for the welfare of pilgrims indonesia.]]>
<![CDATA[PENINGKATAN DERAJAT KESEHATAN MELALUI PROMOSI KESEHATAN POLA HIDUP BERSIH DAN SEHAT (PHBS) DI DUSUN SAWAHAN DESA PENDOWOHARJO, KECAMATAN SEWON, KABUPATEN BANTUL ]]>
<![CDATA[Rizsanti Meirina Satar]]>;
<![CDATA[Diny Lidya]]>;
<![CDATA[Putri Widi]]>;
<![CDATA[Gina Nadia Hastarin]]>;
<![CDATA[Farida Hayati]]>
<![CDATA[ Khazanah: Jurnal Mahasiswa Vol. VI, No. 1, Juni 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20885/khazanah.vol6.iss1.art3
<![CDATA[Telah dilakukan penelitian mengenai peningkatan derajat kesehatan melalui promosi kesehatan Pola Hidup Bersih Sehat (PHBS) di Dusun Sawahan Desa Pendowoharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul dengan metode penyuluhan dan pemantauan serta pengamatan tanpa sepengetahuan subjek uji. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari pelaksanaan promosi kesehatan Pola Hidup Bersih Sehat (PHBS) terhadap kesehatan masyarakat Dukuh Sawahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa frekuensi penyuluhan dan pemantauan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) terhadap warga dusun Sawahan menunjukkan korelasi yakni meningkatnya indikator Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) yang tercapai. Tercapainya indikator Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) menunjukkan peningkatan kesadaran warga akan pentingnya lingkungan sehat dan perilaku sehat sehingga meningkatkan derajat kesehatan warga Dusun Sawahan.]]>
<![CDATA[ACIL “APOTEKER CILIK”: UPAYA MEMBANGKITKAN EKSISTENSI PROFESI APOTEKER DAN SISTEM INTERPERSONAL EDUCATION PROFESI KESEHATAN SEJAK DINI ]]>
<![CDATA[Citra Maula Anidya]]>;
<![CDATA[Azam Taufikurrakhman]]>;
<![CDATA[Zhulkifli Akbar]]>;
<![CDATA[Endang Sulistyowati Ningsih]]>
<![CDATA[ Khazanah: Jurnal Mahasiswa Vol. VI, No. 1, Juni 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20885/khazanah.vol6.iss1.art4
<![CDATA[Apoteker Cilik (ACIL) merupakan sebuah gagasan sebagai upaya dalam membangkitkan eksistensi profesi Apoteker secara lebih nyata. Eksistensi tersebut sangat berpengaruh pada masyarakat yang sampai saat ini masih dipandang sebelah mata. Apoteker adalah salah satu profesi kesehatan yang diakui keberadaaannya oleh UU Tenaga Kesehatan dan pemerintah. Brainding profesi apoteker melalui program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) mulai diperkenalkan pada siswa Sekolah Dasar (SD) agar diketahui eksistensinya. Investasi yang dilakukan sejak dini lambat laun akan berkembang dan menjadi besar. Seperti halnya dokter di Sekolah Dasar yang diidentikkan dengan dengan Dokter Kecil, Apoteker Cilik pun kedepannya akan lebih maju dan dapat membesarkan nama profesi apoteker. Praktik pelaksanaan interpersonal education dapat digunakan sebagai media untuk melakukan kerja sama antar profesi dalam skala kecil. Kemampuan inrepersonal tersebut meliputi kemampuan seseorang untuk mendukung orang lain, memberi dan menerima kritik yang membangun, serta kemampuan bernegosiasi. Oleh karena itu, adanya ACIL sebagai upaya membangkitkan eksistensi profesi apoteker dan international education antar profesi kesehatan sejak dini khususnya di kalangan siswa Sekolah Dasar sangat mendukung guna peningkatan derajat kesehatan masyarakat.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI FASILITAS HALTE TRANSJOGJA BERBASIS TEKNOLOGI SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN TRANSPORTASI DAERAH YOGYAKARTA ]]>
<![CDATA[Muhammad Irfan Januar]]>;
<![CDATA[Gayuh Minang Lati]]>;
<![CDATA[Riza Rahma Panduwiranita]]>;
<![CDATA[Ratih Dianingtyas Kurnia]]>
<![CDATA[ Khazanah: Jurnal Mahasiswa Vol. VI, No. 1, Juni 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20885/khazanah.vol6.iss1.art5
<![CDATA[TransJogja sebagai salah satu produk transportasi kota Jogja yang konon pada awal mulanya dibangun untuk menyediakan angkutan kota yang bersih, rapi, dan nyaman bagi siapa saja. Namun layanan transportasi ini masih tidak luput dari keluhan-keluhan penggunanya. Beberapa keluhan terhadap busway adalah dari segi waktu tunggu yang lama, jarak tempuh yang panjang, keselamatan dan keamanan, kenyamanan, sistem informasi yang kurang memadai, serta aksesibilitas halte yang dirasakan belum optimal (Kompas, 2011). Sistem informasi mengenai penjadwalan serta rute bus dirasakan belum optimal karena di dalam bus tidak terdapat peta rute bus begitu pula pada halte-halte busway itu sendiri, tidak seluruhnya memiliki display peta rute bus. Hal ini tentu dapat menyulitkan penumpang khususnya turis atau wisatawan dari luar kota Yogyakarta. Metode 5S dapat diimplementasikan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas kerja dan lingkungan khususnya di area halte. Sistem informasi modern sederhana yang dapat diaplikasikan adalah dengan menggunakan konsep search engine menggunakan basis data dalam penyimpanan informasinya. Pengguna TransJogja akan lebih mudah dalam memperoleh informasi mengenai jalur bus yang digunakan dengan memperoleh peta sederhana berdasarkan asal dan tujuan halte. Kemudian perlunya meningkatkan kenyamanan dan keamanan bagi pengguna TransJogja yang akan menjadikan sistem yang lebih efektif dan efisien bagi pengguna TransJogja pada umumnya dan bagi perusahaan yang menaunginya pada khususnya.]]>
<![CDATA[PENGARUH KEBIJAKAN WAJIB SALAT BERJAMAAH TERHADAP ETOS KERJA PEGAWAI DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU ]]>
<![CDATA[Yuni Rafita]]>;
<![CDATA[Wiwit Sylviana Agustin]]>;
<![CDATA[Rizki Adhiputra]]>;
<![CDATA[Siti Arni Wulandya]]>
<![CDATA[ Khazanah: Jurnal Mahasiswa Vol. VI, No. 1, Juni 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20885/khazanah.vol6.iss1.art6
<![CDATA[Kewenangan lebih luas pemerintah daerah sejak adanya otonomi daerah menuntut para pegawai daerah untuk memiliki etos kerja yang tinggi. Pembentukan dan penguatan etos kerja tidak semata-mata ditentukan oleh kualitas pendidikan atau prestasi yang berhubungan dengan profesi dan dunia kerja, tetapi juga bersumber pada iman yang bisa ditumbuhkan melalui kegiatan ibadah. Rokan Hulu, salah satu kabupaten di provinsi Riau mempunyai suatu peraturan yang mewajibkan para pegawai muslim untuk salat berjamaah. Peraturan ini dituangkan dalam Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 18 Tahun 2011 tentang Kewajiban Bagi Pegawai Muslim untuk Salat Zuhur dan Salat Asar di Masjid Agung Pasir Pengaraian. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh kebijakan tersebut terhadap etos kerja para pegawai daerah. Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner dan wawancara. Hipotesis awal adalah terdapat pengaruh positif antara kebijakan wajib salat berjamaah terhadap etos kerja pegawai daerah. Data dianalisis dengan menggunakan Analisis Deskriptif dan analisis regresi linier sederhana. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa sebagian besar Pegawai Daerah setuju dengan kebijakan dan optimis kebijakan ini akan berdampak positif terhadap etos kerja. Menggunakan analisis regresi linier sederhana didapatkan bahwa kebijakan wajib salat berjamaah berpengaruh positif sebesar 0.843 terhadap etos kerja pegawai daerah Kabupaten Rokan Hulu. Hasil tersebut didukung oleh pernyataan Kasubag Kegiatan Keagamaan Sekretariat Daerah Rokan Hulu, Bapak Damrah S.Sos, bahwa penerapan kebijakan wajib salat berjamaah zuhur dan ashar merupakan suatu langkah untuk membina akhlak pegawai daerah agar bisa terhindar dari praktek-praktek curang yang saat ini marak terjadi.]]>
<![CDATA[KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM PERSEPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Komparatif antara Pemikiran KH. Husein Muhammad dan Prof. Siti Musdah Mulia) ]]>
<![CDATA[Samsul Zakaria]]>
<![CDATA[ Khazanah: Jurnal Mahasiswa Vol. VI, No. 1, Juni 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20885/khazanah.vol6.iss1.art7
<![CDATA[This research with literature models and combined with interviews seeks to answer the question, firstly, how the concept of women’s leadership in the perspective of Islamic law. Secondly, a comparative analysis of KH. Husein Muhammad’s thought and Prof. Siti Musdah Mulia’s thought on women’s leadership. The conclusion of this study is that the Islamic law (Shariah) does not provide a practical explanation of a firm and clear on women’s leadership. Technically it is true that Islam does not provide practical guidance but substantively Islam provides breadth for women to play a role in the public sector. This is because men and women are created in the same position and have the same opportunities in areas such as work and career, including to be the leader. KH. Husein Muhammad as the first figure of this study confirms an understanding that women are actually capable of being a leader among men. In line with that the woman has the right to be a leader as owned by men. Meanwhile, Prof. Siti Musdah Mulia as te second figure expressed the same thing that appreciate women’s leadership. More specifically, he describes the unique and different conception about the character of women’s leadership. For him, women who become leaders do not have to change into males assertive and authoritative. Leadership remains ideal when built on a joint gentleness and compassion as the basic nature of women.]]>
<![CDATA[PERNIKAHAN BEDA AGAMA DITINJAU DARI PERSPEKTIF ISLAM DAN HAM ]]>
<![CDATA[Ahmadi Hasanuddin Dardiri]]>;
<![CDATA[Marzha Tweedo]]>;
<![CDATA[Muhammad Irham Roihan]]>
<![CDATA[ Khazanah: Jurnal Mahasiswa Vol. VI, No. 1, Juni 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20885/khazanah.vol6.iss1.art8
<![CDATA[Plurality in religion emerges interfaith marriage as debatable motion in Indonesia in general and Islam specifically. Firstly, there are some different interpretations within fuqaha’ or Islamic scholars concerning this matter influenced by some explanations provided in Holy Qur’an. Secondly, as Indonesia is not a secular state, the legality of marriage is regulated throughout the positive law that religious values are applicable. Thirdly, the notion regarding human rights also challenges the problem solving for couple proposing interfaith marriage. Nevertheless, the juridical and philosophical factors underlay the existence of interfaith marriage have vacuum of law. At any rate, this problem is really imminent to solve as marriage implicates child status either. In conclusion, vacuum of law concerning interfaith marriage shall be answered throughout existing law in Indonesia without setting aside the notion of human rights.]]>
