Al-Manahij : Jurnal Kajian Hukum Islam
AL-MANAHIJ is a scholarly journal of Islamic law studies. It is a forum for debate for scholars and professionals concerned with Islamic Laws and legal cultures of Muslim Worlds. It aims for recognition as a leading medium for a scholarly and professional discourse of Islamic laws. Al-Manahij covers textual and fieldwork studies of Islamic laws with various perspectives. The journal is published twice a year (every June and December), and each publication contains ten articles in the field of Islamic law, therefore in a year, the journal publishes twenty articles. The journal presents qualified scholarly articles, which always place Islamic law in the central focus of academic inquiry. This journal is a forum for debate for scholars and professionals concerned with Islamic law and Islamic legal cultures within local and challenging global contexts. The journal invites any comprehensive observation of Islamic law as a system of norms in Muslim society. The journal has become a medium of diffusion and exchange of ideas and research findings, so much so that researchers, writers, and readers have interacted in a scholarly manner.
Articles
378 Documents
<![CDATA[Pemidanaan dalam Norma-Norma Hukum Jinayah Perspektif Hak Asasi Manusia ]]>
<![CDATA[Makhrus Munajat]]>
<![CDATA[ Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 8 No 1 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sharia Faculty of State Islamic University of Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, Purwokerto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (2927.626 KB)
|
DOI: 10.24090/mnh.v8i1.3157
<![CDATA[Hukum pidana Islam selalu diperdebatkan dari segi nilai-nilainya dalam sendi kehidupan masyarakat. Hukum pidana Islam oleh sebagian pihak dikatakan sebagai produk hukum yang tidak menghargai hak-hak asasi manusia (HAM), terutama ketika berbicara tentang hukuman qisas bagi pembunuh, hukuman rajam bagi pezina, hukuman potong tangan bagi pencuri dan hukuman mati bagi murtad. Kondisi ini diperkeruh dengan propaganda bahwa hukum pidana Islam adalah ketinggalan zaman (out of date) dan tidak humanis. Kesan seperti itu muncul disebabkan karena hukum pidana Islam tidak dilihat secara utuh. Kajian ini membahas aspek-aspek pemeliharaan HAM dalam hukum pidana Islam untuk meyakinkan bahwa hukum pidana Islam diterapkan dalam rangka menjunjung tinggi kemanusiaan dengan menerapkan dua prinsip, yaitu pertama, hukum asal (al-ahkam al-asliyyah), yakni melarang siapa saja yang melanggar hak-hak asasi manusia; dan kedua, hukum pelengkap (al-ahkam al-mu’ayyidah), yakni memberikan sanksi bagi siapa yang melanggar HAM.]]>
<![CDATA[Pembatalan Hukuman Mati terhadap Terpidana Narkotika dalam Perspektif Fikih Jinayah ]]>
<![CDATA[Ahmad Ali MD]]>
<![CDATA[ Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 8 No 1 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sharia Faculty of State Islamic University of Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, Purwokerto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (2968.616 KB)
|
DOI: 10.24090/mnh.v8i1.3158
<![CDATA[Kasus pembatalan hukuman mati atas terpidana Henky dan Hillary dalam kasus narkoba berdasarkan putusan Peninjauan Kembali (PK) menuai polemik karena jika tinjauan dari aspek keadilan sosial dipandang belum sepenuhnya memenuhi tuntutan masyarakat. Kajian ini berusaha melihat kasus tersebut dari sisi hukum Islam. Kesimpulan kajian ini menunjukkan bahwa hukuman mati terhadap pelaku kejahatan/ penyalah guna narkotika golongan I dan golongan II yang bukan untuk diri sendiri, misalnya produsen, dan pengedar, dibenarkan berdasarkan fikih jinayah (fiqh al-jinayah). Hukuman mati, yang bertujuan untuk kemaslahatan sosial tersebut, lebih tepat dimasukkan ke dalam kategori jarimah al-ta‘zir, bukan hudud, dan bukan pula qisas, karena tidak ada ketentuan secara qat‘i (definitif dan pasti) dalam nas Alquran dan Hadis. Oleh karena itu, putusan hakim yang menjatuhkan vonis pembebasan terpidana narkotika dari hukuman mati menjadi hukuman penjara seumur hidup atau beberapa tahun dan denda ditinjau dari perspektif fiqh jinayah bisa dibenarkan karena sejalan dengan kriteria penerapan ta‘zir dan atas pertimbangan maslahat. Selain itu, ta‘zir dengan bentuk eksekusi mati masih diperdebatkan (mukhtalaf fih).]]>
<![CDATA[Two Tier Mudarabah di Bank Syariah: Transformasi Fikih dalam Bisnis ]]>
<![CDATA[Ahmad Dahlan]]>
<![CDATA[ Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 8 No 1 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sharia Faculty of State Islamic University of Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, Purwokerto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (3013.926 KB)
|
DOI: 10.24090/mnh.v8i1.3159
<![CDATA[Secara konseptual, two-tier mudarabah merupakan praktik fikih dalam bisnis lembaga bank yang menjadi dasar pengembangan model sistem keuangan ekonomi Islam modern. Dalam two-tier mudarabah, mekanisme profit and loss sharing terintegrasi antara mudarabah pada pendanaan dengan mudarabah pada pembiayaan. Bank syariah diposisikan sebagai lembaga intermediari laksana manager investasi, walaupun bank juga terlibat dalam investasi langsung didasarkan pada penyertaan modal bank. Dalam praktik, two-tier mudarabah kurang berjalan efektif pada pembiayaan yang sangat didominasi produk debt-financing. Hal tersebut menjadi kritik besar di kalangan pakar dan peminat bank syariah. Ironisnya, kritik tersebut menjadi hal yang kurang diperhatikan oleh praktisi bank syariah yang disebabkan karena banyak faktor. Epistemologi bank syariah lebih mendahulukan shareholder value daripada stackholder value, serta kultur sosial yang belum siap dengan produk mudarabah secara total.]]>
<![CDATA[Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 ]]>
<![CDATA[Harjoni Desky]]>
<![CDATA[ Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 8 No 1 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sharia Faculty of State Islamic University of Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, Purwokerto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (2587.431 KB)
|
DOI: 10.24090/mnh.v8i1.3160
<![CDATA[Islam sebagai agama yang membawa rahmat bagi alam semesta, sangat peduli terhadap pengelolaan lingkungan, karena itu Islam sangat menganjurkan hubungan harmonis antara manusia dan lingkungan. Artikel ini bertujuan untuk melihat bagaimana pengelolaan lingkungan hidup ditinjau dari perspektif hukum Islam dikaitkan juga dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan. Melalui metode deskriptif, artikel ini akan menjelaskan urgensi pengelolaan lingkungan dari versi hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Melalui UU tersebut, hukum positif di Indonesia menerapkan tindakan pidana bagi penyalahgunaan dan perusakan lingkungan hidup. Demikian juga Islam mengharamkan orang berbuat kerusakan di bumi, dan para ulama menetapkan hukuman ta’zir untuk perusak lingkungan. Berdasarkan pendapat para ulama’ ini, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa penetapan pidana bagi perusak lingkungan dalam hukum positif sejalan dengan ketentuan ta’zir dalam hukum Islam.]]>
<![CDATA[Hukum Islam dan Gagasan Fikih Aqalliyat: Problematika Muslim Minoritas Papua Barat ]]>
<![CDATA[Ismail Suardi Wekke]]>
<![CDATA[ Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 8 No 1 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sharia Faculty of State Islamic University of Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, Purwokerto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (4700.857 KB)
|
DOI: 10.24090/mnh.v8i1.3161
<![CDATA[Diskursus muslim minoritas di Amerika dan Eropa dalam kaitannya dengan kebutuhan hukumnya menjadi salah satu pembahasan mutakhir dalam wacana hukum Islam. Padahal, keberadaan minoritas muslim juga ada dalam konteks Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk mengkaji fikih aqalliyat dalam kondisi Indonesia. Tujuan penelitian difokuskan kepada identifikasi problema hukum yang berlangsung di tengah-tengah muslim minoritas Papua Barat. Penelitian dilaksanakan dengan metode wawancara dan observasi sebagai alat pengumpulan data. Penelitian menunjukkan ada beberapa masalah yang melingkupi muslim minoritas di Papua Barat, antara lain terkait dengan warisan, relasi sosial dengan komunitas lain, begitu juga dengan perkawinan beda agama. Situasi ini berlangsung sebagai hasil interaksi antar umat beragama dengan lingkungannya. Adaptasi dan persaudaraan memberikan peluang untuk senantiasa membangun kesepahaman dan pengertian di antara mereka tanpa memandang perbedaan agama. Akhirnya, penelitian ini menyimpulkan perlunya penetapan hukum yang secara khusus melingkupi keberadaan muslim minoritas. Ada perhatian untuk melihat hubungan mereka dengan penganut agama lain, yang berbeda dengan fikih yang melingkari kepentingan umat Islam Indonesia dalam skala mayoritas.]]>
<![CDATA[Manuskrip dan Pribumisasi Fikih di Lombok (Studi atas Peran Manuskrip terhadap Persebaran Fikih Lokal) ]]>
<![CDATA[Lalu Muhammad Ariadi]]>
<![CDATA[ Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 8 No 1 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sharia Faculty of State Islamic University of Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, Purwokerto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (3473.467 KB)
|
DOI: 10.24090/mnh.v8i1.3162
<![CDATA[Sebagai agama yang mensinkronkan teks dengan perkembangan sosio-kultural, Islam menjadi agama yang tidak terpaku kepada pemaknaan ajaran-ajaran agama dalam sebuah teks. Selain ditandai dengan pemahaman keagamaan yang dinamis, sinkronisasi ini juga tercermin dari maraknya penulisan teks keagamaan dalam dunia Islam, sehingga Islam menyebar ke berbagai wilayah dunia sebagai agama yang konstruktif dan damai. Di Indonesia, perkembangan ini tercermin pada pola kulturisasi isi naskah-naskah kuno secara sosio-kultural. Hal ini di antaranya bisa dilihat dari cara orang-orang Sasak di Lombok mempelajari dan menghayati ajaran-ajaran fikih dalam naskah-naskah kuno, baik itu yang berbahasa Jawi, maupun Kawi. Selain merefleksikan akulturasi antara aksara Jawi dan Kawi dengan kebudayaan-kebudayaan lokal yang menyebar di antara berbagai pulau di Indonesia, kulturisasi literatur-literatur tersebut menandakan dinamisnya pemahaman orang-orang Islam di Indonesia. Baik dari sisi fikih, tasawuf, maupun dari sisi kebudayaan. Artinya bahwa pemahaman suku-suku bangsa yang menganut Islam di Indonesia tentang fikih tidak seragam.]]>
<![CDATA[Pembagian Harta Waris dalam Tradisi Masyarakat Muslim di Gorontalo ]]>
<![CDATA[Hamid Pongoliu]]>
<![CDATA[ Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 13 No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sharia Faculty of State Islamic University of Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, Purwokerto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (679.446 KB)
|
DOI: 10.24090/mnh.v13i2.3166
<![CDATA[Gorontalo has a customary principle derived from sharia law, and the sharia law is sourced from the Qur'an, hadith, ijmak and qiyas (adati-hula'a to syara'a, syara'a hula'a to Kitabi), which should reflect the existence of the implementation of the distribution of inheritance in Islam in the Gorontalo community. This customary principle can be a source of law if it is a rational act, not immorality, done always repeatedly, does not bring harm and does not conflict with the law of sharak. But in reality there is the implementation of inheritance that violates Islamic law, namely the distribution by way of deliberation, the determination of the amount of heirs equally, the delay in the distribution of inheritance, wills with houses given to girls, wills not to distribute inheritance, distribution of assets it depends on the will of the heir and the delay in the distribution of inheritance on the grounds that one of the parents is still alive. The distribution by deliberation and determination of the amount of the portion for each heir are equally acceptable as long as they follow the guidelines of the Compilation of Islamic Law article 183 and the concept of takharruj which was previously preceded by the Shari'a division. After the heirs know the size of the portion, then they may agree to share it in their own way or leave the inheritance according to Shari'a and agree to give to each other with other heirs.]]>
<![CDATA[Respon Fikih terhadap Perkembangan Teknologi Rukyat ]]>
<![CDATA[Sakirman Sakirman]]>
<![CDATA[ Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 14 No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sharia Faculty of State Islamic University of Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, Purwokerto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (554.119 KB)
|
DOI: 10.24090/mnh.v14i1.3190
<![CDATA[The method used to determine the beginning of the Islamic month which refers to the hilal regularity is called rukyat. The central issue of rukyat disruption is the problem of visual contrast of sky twilight, namely the difference in light or the color between the object and the foreground. The hilal (the new crescent moon) is dim, thin, and its color is almost the same as the sky around it so it makes the human eyes in a normal state unable to see directly the hilal without using the tools. Moreover, the technology of rukyat has developed significantly by discovering the optical technology named the rukyat telescope. However, this telescope is not able to identify hilal (the new moon), because it is only functioned to collect the light; so, when the twilight (syafak) light is strengthened, the hilal light is also equally strengthened. Furthermore, rukyat technology that is possibly used is digital imaging assisted by software that works to increase the light contrast so that the hilal can be seen by the visual eyes. Finally, digital imaging technology has an important role as a media verifier of the testimony stated by someone seeing the hilal, contrarily, its validity is doubtful. In responding to the development of technology used for finding the new crescent (rukyatulhilal), both classical and contemporary fiqh scholars give positive responses related to the use of rukyat tools that aim to facilitate the process of seeing the crescent (rukyatulhilal), especially in terms of clarifying the crescent sight object so that the new moon can be seen with the visual eye.]]>
<![CDATA[Hukum Perubahan Status Harta Benda Wakaf: Studi Kasus Perubahan Status Kepemilikan Tanah Wakaf di Desa Keniten Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas ]]>
<![CDATA[Sarmo Sarmo]]>
<![CDATA[ Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 14 No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sharia Faculty of State Islamic University of Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, Purwokerto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1265.235 KB)
|
DOI: 10.24090/mnh.v14i2.3216
<![CDATA[This article discusses the practice of changing waqf for socio-educational purposes. The jurists of the fiqh schools argue over the permissibility of exchanging waqf land. As a country where the majority of the population is Muslim, Indonesia has made the guidelines for waqf which are stated in the law. No. 41 of 2004 concerning Waqf, Government Regulation Number 42 of 2006 concerning the implementation of law number 41 of 2004, and the Compilation of Islamic Law in Indonesia. This study is field research conducted in Keniten Village, Kedungbanteng District, Banyumas Regency. This study concluded that the exchange of waqf land in this village was in accordance with the purpose of the waqf and in accordance with the law. No. 41 of 2004 Article 41 paragraph (3). The process of changing donated land for TK Diponegoro 136 is in accordance with Government Regulation Number 42 of 2006 concerning the implementation of law number 41 of 2004. Meanwhile, the relation of Islamic law to the exchange of waqf land in Keniten Village, Kedungbanteng District, Banyumas Regency is debated in accordance with the rules used by each jurisprudence school. Referring to the argument of jalb al-maá¹£Äliḥ wa dar 'al-mafÄsid, the exchange of waqf land in Keniten Village, Kedungbanteng District, Banyumas Regency is not against Islamic law because it brings more benefits.]]>
<![CDATA[Revitalisasi Penerapan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat di Kota Langsa Aceh ]]>
<![CDATA[Junaidi Junaidi]]>;
<![CDATA[Muhammad Rusdi Bin Muhammadiah]]>;
<![CDATA[Muhazir Muhazir]]>
<![CDATA[ Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 14 No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sharia Faculty of State Islamic University of Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, Purwokerto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (611.349 KB)
|
DOI: 10.24090/mnh.v14i1.3261
<![CDATA[This paper examines the problem of implementing the qanun jinayat in Langsa City Aceh Darussalam after the stipulation of Qanun Number 6 of 2016 concerning Jinayat Law, there are at least two groups of pros and cons to the enforcement of the Qanun Jinayat, the pro groups consider that the enforcement of the Jinayat Qanun is already good otherwise the contra group views that the enforcement of the Jinpu Law Qanun Jinayat is not optimal and seems to be selective so that many people underestimate the task of wilayatul hisbah and the Islamic Sharia Service. This type of research is non-doctrinal and the approach used is the sociological approach. Data collection techniques used are interviews and documentation. After conducting research it was found that enforcement of qanun jinayat in Langsa City Aceh Darussalam has not been implemented well. This is caused by several factors, namely: (1) the legal substance which shows that the contents of the qanun jinayat in Aceh are weak from the aspect of legal protection for women so that it is considered discrimination; (2) the legal structure relating to law enforcement is felt not to be firm against perpetrators of violations of the qanun jinayat; (3) the culture of legal awareness of the community is low so that jinayat violations still occur; (4) morality of law enforcement and fifth, legal support facilities.]]>
