cover
Contact Name
Muhammad Fuad Zaini
Contact Email
fuadzaini06@gmail.com
Phone
+6282360501584
Journal Mail Official
fuadzaini06@gmail.com
Editorial Address
Jl. Williem Iskandar No. K-2/22, Pos: 20222, Medan
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Mediation : Journal Of Law
ISSN : -     EISSN : 28292030     DOI : https://doi.org/10.51178/mjol.v1i2.802
Core Subject : Social,
Mediation : Journal Of Law adalah jurnal ilmiah tentang disiplin hukum yang diterbitkan oleh Pusdikra Publishing (CV. Pusdikra Mitra Jaya). Jurnal ini bertujuan untuk mempublikasikan hasil penelitian di bidang hukum. Ruang lingkup Ilmu meliputi Hukum Tata Negara, Hukum Internasional, Hukum Pidana, Hukum Bisnis, Hukum Perburuhan dan Perselisihan Hubungan Industrial, Hukum Cyber, Hukum Islam dan Hak Kekayaan Intelektual dan kajian ilmiah lainnya sesuai dengan ruang lingkup bidang penelitian hukum.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 10 Documents
Search results for , issue "Volume 3, Nomor 3, September 2024" : 10 Documents clear
Penerapan Asas Hukum Pidana Islam dalam Mengatasi Kejahatan Kontemporer Anggraini, Sabna; Pulungan, Sofia Zuhro Zein; Rahma, Ainur; Puspita, Asti Nurul; Solin, Rina; Marpaung, Zaid Alfauza
Mediation : Journal of Law Volume 3, Nomor 3, September 2024
Publisher : Pusdikra Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51178/mjol.v3i2.2316

Abstract

This article examines the application of Islamic criminal law standards in the context of contemporary crime anticipation. Islamic criminal law, which is based on ethical and moral values, offers a relevant approach to dealing with various forms of crime today, such as cybercrime, bullying based on fear, and insults. This research distinguishes several standards of Islamic criminal law, enumerates standards of justice, legal certainty and practicality, and looks at how these standards can be coordinated into a positive legal framework to make legal enactment more successful. Additionally, this article emphasizes the importance of justice and beneficial remedies in dealing with offenders, in order to re-establish exasperated social relationships. Thus, the application of Islamic criminal law standards is expected to provide comprehensive and relevant regulations in facing the challenges of modern crime, while still paying attention to human rights standards and human values.
Problematika Nikah Misyar dan Solusinya di Tinjau dari Sosiologis dan Psikologis Abdillah, Satrio; Azhar, Azhar; Badar, As’ad
Mediation : Journal of Law Volume 3, Nomor 3, September 2024
Publisher : Pusdikra Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51178/mjol.v3i3.2322

Abstract

Pernikahan misyar yaitu seorang lelaki menikahi perempuan dan mensyaratkan untuk tidak menafkahinya. Nikah misyar juga menimbulkan perdebatan di antara para ulama kontemporer karena model nikah seperti ini baru dikenal pada masa kini. Selain masih diperdebatkan oleh ulama tentang kebolehannya, nikah misyar sebagai salah satu bentuk pernikahan dalam Islam dengan syarat-syarat tertentu, menghadirkan problematika yang kompleks dari perspektif sosiologis dan psikologis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak sosiologis dan psikologis praktik nikah misyar lalu slanjutnya dijelaskan implikasinya terhadap konsep keluarga dalam pandangan Islam. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian baik berupa buku, catatan, jurnal, dan internet. Analisis data yang bersifat deskriptif yaitu menggambarkan, mengemukakan atau menguraikan berbagai data/teori yang telah ada terkait dampak sosiologis dan psikologis dari praktik nikah misyar. Hasil penelitian menjelaskan Praktik nikah misyar menghasilkan dampak sosiologis dan psikologis yang signifikan terhadap individu dan keluarga, terutama dalam pandangan Islam. Secara sosiologis, pernikahan ini mengurangi kehadiran suami secara fisik dan emosional, yang bertentangan dengan prinsip Islam tentang keutuhan keluarga dan komunikasi antar anggota keluarga. Hal ini menyebabkan ketidakseimbangan peran dan tanggung jawab, serta mengganggu pola komunikasi dan fungsi sosialisasi keluarga. Secara psikologis, anggota keluarga, terutama istri dan anak-anak, mengalami gangguan emosional seperti ketidakamanan, kesepian, dan kebingungan identitas yang berpotensi memengaruhi perkembangan kepribadian dan kesehatan mental mereka. Implikasi tersebut bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang menegaskan pentingnya keutuhan keluarga, integritas, dan tanggung jawab bersama dalam membangun keluarga yang harmonis dan stabil.
Mewujudkan Keluarga Harmonis Peran Hukum Perkawinan Islam dalam Membangun Keluarga Ideal Pulungan, Sofia Zuhro Zein; Harahap, Humaira Hananni; Pratiwi, Nurlila; Berliana, Raprila; Siregar, Galih Pratama; Iwan, Iwan
Mediation : Journal of Law Volume 3, Nomor 3, September 2024
Publisher : Pusdikra Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51178/mjol.v3i3.2337

Abstract

This article examines the significance of Islamic marriage law in fostering harmonious families, which are essential for a healthy society. Through a scientific approach, it highlights how Islamic marriage law establishes clear rights and obligations between spouses, emphasizing principles such as justice, effective communication, and shared responsibilities in child-rearing. These guidelines aim to create a loving and respectful family environment. However, the implementation of these laws faces challenges, including differing interpretations, cultural influences, and insufficient legal education. To overcome these hurdles, collaborative efforts are necessary to promote harmonious family dynamics. Practical steps suggested include nurturing the spirit of sakinah (tranquility), reviving mawaddah (love), and providing religious education to children. The article also addresses the protection of family members' rights through legal guarantees and educational services. By understanding and applying Islamic principles in daily life, families can achieve their ideal state as foundational units of a happy and prosperous society. Ultimately, the study aims to inspire Muslims to strive for families characterized by sakinah, mawaddah, and rahmah (compassion), making the dream of a harmonious family a tangible reality through consistent adherence to Islamic marriage law.
Peran Fikih di Era Globalisasi: Tantangan dan Peluang dalam Menjaga Identitas Hukum Islam Zali, Muhammad; Sibarani, Nurul Sahputri; Harahap, Maymira Inory; Khairunissa, Ica; Malau, Nayla Rayhani
Mediation : Journal of Law Volume 3, Nomor 3, September 2024
Publisher : Pusdikra Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51178/mjol.v3i3.2350

Abstract

Globalization has a major impact on social, cultural, and economic life throughout the world, including in the field of Islamic law. Fiqh, as a legal system in Islam, is faced with major challenges in maintaining its relevance and sustainability amidst rapid global changes. This article aims to examine the role of fiqh in facing the challenges of globalization, as well as how fiqh can adapt to the times without sacrificing its basic principles. Some of the main focuses in this journal are the application of fiqh in a modern context, the role of fiqh in resolving contemporary social issues, and its contribution to the development of sharia economics in the global world.
Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Dalam Jual Beli Hak Atas Tanah Di Bawah Tangan Menurut Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Nasution, Hafni Cholida
Mediation : Journal of Law Volume 3, Nomor 3, September 2024
Publisher : Pusdikra Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51178/mjol.v3i3.2351

Abstract

Jual beli dibawah tangan menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tidak sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengharuskan jual beli dilakukan dengan akta otentik. Jual beli tanah di bawah tangan adalah perjanjian jual beli tanah yang dilakukan di luar kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), jual beli tanah diwajibkan untuk didaftarkan di Kantor Pertanahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis aspek perlindungan hukum bagi pembeli dalam transaksi jual beli hak atas tanah yang dilakukan secara tidak resmi (dibawah tangan), serta mengevaluasi dampak hukum yang dihadapi oleh pembeli dalam konteks transaksi di bawah tangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang fokus pada pencarian kebenaran berdasarkan aspek normatif hukum. Pendekatan penelitian ini adalah deskriptif analitis, dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan peraturan hukum yang didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui inventarisasi bahan-bahan hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pembeli dalam transaksi jual beli hak atas tanah yang dilakukan secara tidak resmi tetap ada, baik dalam bentuk perlindungan hukum secara preventif maupun represif. Namun akibat hukum dari transaksi semacam itu adalah pembeli tidak dapat melakukan pendaftaran peralihan hak atas tanah atau mengajukan proses balik nama sertifikatnya ke Kantor Pertanahan Setempat. Selain itu, pembeli juga tidak memiliki alat pembuktian yang kuat jika timbul sengketa atau masalah hukum terkait tanah yang dibeli.
Penerapan Asas Hukum Pidana Islam dalam Mengatasi Kejahatan Kontemporer Anggraini, Sabna; Pulungan, Sofia Zuhro Zein; Rahma, Ainur; Puspita, Asti Nurul; Solin, Rina; Marpaung, Zaid Alfauza
Mediation : Journal of Law Volume 3, Nomor 3, September 2024
Publisher : Pusdikra Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51178/mjol.v3i2.2316

Abstract

This article examines the application of Islamic criminal law standards in the context of contemporary crime anticipation. Islamic criminal law, which is based on ethical and moral values, offers a relevant approach to dealing with various forms of crime today, such as cybercrime, bullying based on fear, and insults. This research distinguishes several standards of Islamic criminal law, enumerates standards of justice, legal certainty and practicality, and looks at how these standards can be coordinated into a positive legal framework to make legal enactment more successful. Additionally, this article emphasizes the importance of justice and beneficial remedies in dealing with offenders, in order to re-establish exasperated social relationships. Thus, the application of Islamic criminal law standards is expected to provide comprehensive and relevant regulations in facing the challenges of modern crime, while still paying attention to human rights standards and human values.
Problematika Nikah Misyar dan Solusinya di Tinjau dari Sosiologis dan Psikologis Abdillah, Satrio; Azhar, Azhar; Badar, As’ad
Mediation : Journal of Law Volume 3, Nomor 3, September 2024
Publisher : Pusdikra Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51178/mjol.v3i3.2322

Abstract

Pernikahan misyar yaitu seorang lelaki menikahi perempuan dan mensyaratkan untuk tidak menafkahinya. Nikah misyar juga menimbulkan perdebatan di antara para ulama kontemporer karena model nikah seperti ini baru dikenal pada masa kini. Selain masih diperdebatkan oleh ulama tentang kebolehannya, nikah misyar sebagai salah satu bentuk pernikahan dalam Islam dengan syarat-syarat tertentu, menghadirkan problematika yang kompleks dari perspektif sosiologis dan psikologis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak sosiologis dan psikologis praktik nikah misyar lalu slanjutnya dijelaskan implikasinya terhadap konsep keluarga dalam pandangan Islam. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian baik berupa buku, catatan, jurnal, dan internet. Analisis data yang bersifat deskriptif yaitu menggambarkan, mengemukakan atau menguraikan berbagai data/teori yang telah ada terkait dampak sosiologis dan psikologis dari praktik nikah misyar. Hasil penelitian menjelaskan Praktik nikah misyar menghasilkan dampak sosiologis dan psikologis yang signifikan terhadap individu dan keluarga, terutama dalam pandangan Islam. Secara sosiologis, pernikahan ini mengurangi kehadiran suami secara fisik dan emosional, yang bertentangan dengan prinsip Islam tentang keutuhan keluarga dan komunikasi antar anggota keluarga. Hal ini menyebabkan ketidakseimbangan peran dan tanggung jawab, serta mengganggu pola komunikasi dan fungsi sosialisasi keluarga. Secara psikologis, anggota keluarga, terutama istri dan anak-anak, mengalami gangguan emosional seperti ketidakamanan, kesepian, dan kebingungan identitas yang berpotensi memengaruhi perkembangan kepribadian dan kesehatan mental mereka. Implikasi tersebut bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang menegaskan pentingnya keutuhan keluarga, integritas, dan tanggung jawab bersama dalam membangun keluarga yang harmonis dan stabil.
Mewujudkan Keluarga Harmonis Peran Hukum Perkawinan Islam dalam Membangun Keluarga Ideal Pulungan, Sofia Zuhro Zein; Harahap, Humaira Hananni; Pratiwi, Nurlila; Berliana, Raprila; Siregar, Galih Pratama; Iwan, Iwan
Mediation : Journal of Law Volume 3, Nomor 3, September 2024
Publisher : Pusdikra Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51178/mjol.v3i3.2337

Abstract

This article examines the significance of Islamic marriage law in fostering harmonious families, which are essential for a healthy society. Through a scientific approach, it highlights how Islamic marriage law establishes clear rights and obligations between spouses, emphasizing principles such as justice, effective communication, and shared responsibilities in child-rearing. These guidelines aim to create a loving and respectful family environment. However, the implementation of these laws faces challenges, including differing interpretations, cultural influences, and insufficient legal education. To overcome these hurdles, collaborative efforts are necessary to promote harmonious family dynamics. Practical steps suggested include nurturing the spirit of sakinah (tranquility), reviving mawaddah (love), and providing religious education to children. The article also addresses the protection of family members' rights through legal guarantees and educational services. By understanding and applying Islamic principles in daily life, families can achieve their ideal state as foundational units of a happy and prosperous society. Ultimately, the study aims to inspire Muslims to strive for families characterized by sakinah, mawaddah, and rahmah (compassion), making the dream of a harmonious family a tangible reality through consistent adherence to Islamic marriage law.
Peran Fikih di Era Globalisasi: Tantangan dan Peluang dalam Menjaga Identitas Hukum Islam Zali, Muhammad; Sibarani, Nurul Sahputri; Harahap, Maymira Inory; Khairunissa, Ica; Malau, Nayla Rayhani
Mediation : Journal of Law Volume 3, Nomor 3, September 2024
Publisher : Pusdikra Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51178/mjol.v3i3.2350

Abstract

Globalization has a major impact on social, cultural, and economic life throughout the world, including in the field of Islamic law. Fiqh, as a legal system in Islam, is faced with major challenges in maintaining its relevance and sustainability amidst rapid global changes. This article aims to examine the role of fiqh in facing the challenges of globalization, as well as how fiqh can adapt to the times without sacrificing its basic principles. Some of the main focuses in this journal are the application of fiqh in a modern context, the role of fiqh in resolving contemporary social issues, and its contribution to the development of sharia economics in the global world.
Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Dalam Jual Beli Hak Atas Tanah Di Bawah Tangan Menurut Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Nasution, Hafni Cholida
Mediation : Journal of Law Volume 3, Nomor 3, September 2024
Publisher : Pusdikra Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51178/mjol.v3i3.2351

Abstract

Jual beli dibawah tangan menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tidak sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengharuskan jual beli dilakukan dengan akta otentik. Jual beli tanah di bawah tangan adalah perjanjian jual beli tanah yang dilakukan di luar kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), jual beli tanah diwajibkan untuk didaftarkan di Kantor Pertanahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis aspek perlindungan hukum bagi pembeli dalam transaksi jual beli hak atas tanah yang dilakukan secara tidak resmi (dibawah tangan), serta mengevaluasi dampak hukum yang dihadapi oleh pembeli dalam konteks transaksi di bawah tangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang fokus pada pencarian kebenaran berdasarkan aspek normatif hukum. Pendekatan penelitian ini adalah deskriptif analitis, dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan peraturan hukum yang didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui inventarisasi bahan-bahan hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pembeli dalam transaksi jual beli hak atas tanah yang dilakukan secara tidak resmi tetap ada, baik dalam bentuk perlindungan hukum secara preventif maupun represif. Namun akibat hukum dari transaksi semacam itu adalah pembeli tidak dapat melakukan pendaftaran peralihan hak atas tanah atau mengajukan proses balik nama sertifikatnya ke Kantor Pertanahan Setempat. Selain itu, pembeli juga tidak memiliki alat pembuktian yang kuat jika timbul sengketa atau masalah hukum terkait tanah yang dibeli.

Page 1 of 1 | Total Record : 10