cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Fuad Zaini
Contact Email
fuadzaini06@gmail.com
Phone
+6282360501584
Journal Mail Official
fuadzaini06@gmail.com
Editorial Address
Jl. Williem Iskandar No. K-2/22, Pos: 20222, Medan
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Khazanah : Journal of Islamic Studies
Published by CV. Pusdikra Mitra Jaya
ISSN : 28298225     EISSN : 28280458     DOI : -
Core Subject : Religion, Social,
Religion Social Sciences
Fokus penerbitan artikel riset pada jurnal Khazanah : Journal of Islamic Studies : 1. Ilmu-Ilmu Keislaman 2. Pendidikan Islam 3. Pemikiran Islam 4. Hukum Islam 5. Islam politik 6. Ekonomi Islam 7. Ilmu dakwah 8. Komunikasi Islam
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 183 Documents
 15   16   17   18   19 
Ganti Rugi (Ta’widh) dan Denda (Ta’zir): Implementasinya pada Bank Syariah dan Pentingnya Pembentukan Lembaga Penengah Rijal Sabri; Achyar Zein; Ramadhan Syahmedi Siregar; Mhd. Yadi Harahap
Khazanah : Journal of Islamic Studies Vol. 5 No. 2 (2026): Volume 5 Nomor 2 Mei (2026)
Publisher : Pusdikra Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51178/khazanah.v5i2.3406

Abstract

Penerapan sanksi finansial berupa ta’widh (ganti rugi rill) dan ta’zir (denda sanksi) dalam industri perbankan syariah di Indonesia kerap memicu perdebatan metodologis dan yuridis. Secara faktual, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) bertindak ganda sebagai pihak dirugikan (mazhlum) sekaligus eksekutor penilai tingkat kesalahan nasabah, sehingga rentan menimbulkan konflik kepentingan dan berpotensi mencederai asas keadilan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengonseptualisasikan urgensi, tugas, dan fungsi pembentukan "Lembaga Al-Dhaman" sebagai institusi penjamin dan mediator independen pihak ketiga (third-party) dalam penyelesaian wanprestasi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui pisau analisis Maqashid al-Shari’ah (khususnya hifz al-mal) dan teori Sadd al-Dzari’ah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembaga Al-Dhaman secara epistemologis mampu mengisi kekosongan hukum pada fase pra-litigasi dengan memisahkan secara objektif antara nasabah sengaja menunda (al-mathul) dan nasabah yang mengalami kesulitan riil (al-mu'sir). Lembaga ini mengemban tugas pokok melakukan audit finansial independen, mengalkulasi kerugian riil, serta mengelola dana sosial ta'zir secara transparan. Melalui reposisi ini, Lembaga Al-Dhaman efektif memitigasi risiko keuntungan terselubung (Riba) dari pihak bank sekaligus melindungi hak-hak nasabah demi mewujudkan ekosistem ekonomi islam yang berkeadilan universal.
Peran Majelis Ulama Indonesia dalam Legislasi Nasional: Kajian terhadap Produk Hukum Berbasis Nilai Islam Ahmad Rosidi; Muhammad Dafa; Hamzah; Sutan Oloan
Khazanah : Journal of Islamic Studies Vol. 5 No. 2 (2026): Volume 5 Nomor 2 Mei (2026)
Publisher : Pusdikra Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51178/khazanah.v5i2.3651

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan dan peran Majelis Ulama Indonesia dalam legislasi nasional serta mekanisme transformasi nilai-nilai Islam ke dalam produk hukum positif. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, dan fatwa MUI, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, artikel jurnal, dan hasil penelitian yang relevan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan analisis deskriptif-interpretatif dan analisis isi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MUI tidak memiliki kewenangan legislasi formal dan fatwanya tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Namun, MUI mempunyai pengaruh yang kuat sebagai sumber hukum materiil melalui peran normatif, konsultatif, dan legitimatif. Fatwa MUI dapat memperoleh kekuatan hukum mengikat apabila substansinya diadopsi atau dituangkan ke dalam peraturan yang dibentuk oleh lembaga negara yang berwenang. Pola tersebut terlihat dalam pengaturan perbankan syariah, Surat Berharga Syariah Negara, dan jaminan produk halal. Dalam hubungan tersebut, MUI menyediakan standar dan legitimasi substantif berdasarkan hukum Islam, sedangkan negara menjalankan fungsi formalisasi, administrasi, pengawasan, dan penegakan hukum. Penelitian menyimpulkan bahwa MUI merupakan mitra strategis dalam pembangunan hukum nasional berbasis nilai Islam, tetapi keterlibatannya harus tetap berada dalam kerangka Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, demokrasi, pluralisme, dan prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.
Manajemen Strategis Lembaga Pendidikan Islam dalam Menghadapi Transformasi Digital Hikmatul Fadhillah
Khazanah : Journal of Islamic Studies Vol. 5 No. 2 (2026): Volume 5 Nomor 2 Mei (2026)
Publisher : Pusdikra Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51178/khazanah.v5i2.3723

Abstract

Transformasi digital telah mengubah pola pengelolaan lembaga pendidikan dan menuntut adanya kemampuan strategis dalam mengintegrasikan teknologi dengan tujuan, tata kelola, sumber daya manusia, dan budaya organisasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis manajemen strategis lembaga pendidikan Islam dalam menghadapi transformasi digital serta merumuskan kerangka strategis yang relevan dengan karakteristik dan nilai-nilai pendidikan Islam. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan melalui model integrative literature review. Data bersumber dari artikel ilmiah, buku akademik, hasil penelitian, dan dokumen institusional yang relevan dengan manajemen strategis, transformasi digital pendidikan, kepemimpinan digital, dan manajemen pendidikan Islam. Data dianalisis menggunakan analisis tematik melalui proses identifikasi, pengelompokan, sintesis, dan interpretasi tema. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi digital lembaga pendidikan Islam ditentukan oleh tujuh aspek utama, yaitu kesiapan strategis lembaga, kepemimpinan digital, kompetensi sumber daya manusia, infrastruktur dan sistem informasi, budaya organisasi, integrasi nilai-nilai Islam, serta evaluasi dan keberlanjutan transformasi. Penelitian ini menghasilkan kerangka manajemen strategis yang terdiri atas empat tahapan, yaitu analisis strategis, formulasi strategi, implementasi strategi, serta evaluasi dan pengendalian. Integrasi nilai amanah, keadilan, musyawarah, ihsan, dan kemaslahatan menjadi unsur penting agar transformasi digital tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memperkuat mutu, tata kelola, dan identitas lembaga pendidikan Islam. Transformasi digital dengan demikian perlu ditempatkan sebagai bagian integral dari strategi pengembangan kelembagaan yang adaptif dan berkelanjutan.

Page 19 of 19 | Total Record : 183

 15   16   17   18   19 

Filter by Year

2022 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 2 (2026): Volume 5 Nomor 2 Mei (2026) Volume 5 Nomor 1 Februari (2026) Vol. 4 No. 4 (2025): Volume 4 Nomor 4 November (2025) Vol. 4 No. 3 (2025): Volume 4 Nomor 3 Agustus (2025) Vol. 4 No. 2 (2025): Volume 4 Nomor 2 Mei (2025) Volume 4 Nomor 1 Februari (2025) Vol. 4 No. 3 (2024): Volume 4 Nomor 3 Agustus (2025) | IN PRESS Volume 3 Nomor 4 November (2024) Volume 3 Nomor 3 Agustus (2024) Volume 3 Nomor 2 Mei (2024) Volume 3 Nomor 1 Februari (2024) Volume 2 Nomor 4 November (2023) Volume 2 Nomor 3 Agustus (2023) Volume 2 Nomor 2 Mei (2023) Volume 2 Nomor 1 Februari (2023) Volume 1 Nomor 4 November (2022) Volume 1 Nomor 3 Agustus (2022) Volume 1 Nomor 2 Mei (2022) Volume 1 Nomor 1 Februari (2022) More Issue