cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Pinastika Prajna Paramita
Contact Email
dinamika@unisma.ac.id
Phone
+6281233771267
Journal Mail Official
dinamika@unisma.ac.id
Editorial Address
Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Jalan MT Haryono 193 Malang 65144 Telephone: 0341 - 551932, 551822, Fax.: 0341 - 552249
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Dinamika
Published by Universitas Islam Malang
ISSN : -     EISSN : 27459829     DOI : 10.33474
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Dinamika merupakan jurnal tentang gagasan gagasan kritis dan alternatif yang berorientasi pada penguatan supremasi hukum yang menampung dan mempublikasih tulisan hasil riset atau opini yang berkaitan dengan ilmu hukum secara umum dan luas, baik dogmatika hukum, teori hukum atau filsafat hukum yang disusun oleh akademinisi, peneliti atau praktisi hukum. Secara khusus hasil riset atau opini yang berkaitan dengan 1. Hukum Perdata; 2. Hukum Hukum Pidana; 3. Hukum Tata Negara; 4. Hukum Administrasi Negara; 5. Hukum Internasional; 6. Hukum Islam.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 545 Documents
 1   2   3   4   5 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PRIBADI SESEORANG DI MEDIA SOSIAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Muhammad Jefri Maruli Tacino
Dinamika Vol 26, No 2 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (206.255 KB)

Abstract

ABSTRACT Laws and regulations in Indonesia already exist that regulate the protection of personal data, but it is still not specifically set specifically. Formulation of the problem namely: How is the legal protection of one's personal rights in the social media according to Act Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions? What legal remedies can be taken by victims whose personal data is distributed without permission? How is the modus operandi of spreading one's personal data on social media? Using the type of normative juridical research (Normative Legal Research), namely research conducted based on regulations and sources of applicable legal materials. Legal protection given to personal data is preventive and repressive where both regulate both the contents of the criminal sanction article. Legal remedies provided in the form of ordinary and extraordinary legal efforts. With some of the mechanisms that occur in the abuse, additional system strengthening is needed so that it is not easily accessed illegally.Keywords: Personal Data, Legal Protection, Social Media ABSTRAKPeraturan perundang-undangan di Indonesia sudah ada yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi, namun masih belum spesifik mengatur secara khusus. Rumusan masalah yaitu : Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak pribadi seseorang dimedia sosial menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ? Apa upaya hukum yang dapat ditempuh oleh korban yang data pribadinya disebarkan tanpa izin ? Bagaimana modus operandi penyebaran data pribadi seseorang dimedia sosial ?. Menggunakan jenis penelitian yuridis normatif (Normatif Legal Research) yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan peraturan dan sumber-sumber bahan hukum yang berlaku. Perlindungan hukum yang diberikan terhadap data pribadi adalah secara preventif dan represif dimana kedua-duanya mengatur baik tentang isi pasal sanksi pidananya. Upaya hukum yang diberikan berupa upaya hukum biasa dan luar biasa. Dengan beberapa mekanisme yang terjadi dalam tindakan penyalahgunaan tersebut perlu tambahan penguatan sistem agar tidak mudah diakses secara ilegal.    Kata Kunci : Data Pribadi, Perlindungan Hukum, Media Sosial
IMPLEMENTASI PENYELESAIAN PERKARA MELALUI DIVERSI BERDASARKAN UU No.11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Kota Malang ) Hikmatul Azizah Hikmatul
Dinamika Vol 27, No 3 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT The purpose of this study was to show the Diversion procedure in children with legal problems by the prosecutor and the problem factors in Diversion and their solutions. The method used in this research is empirical juridical law. The type of research that will be used is empirical. From the results of research on how to diversify by the prosecutor based on civil law No. 11 of 2012 on child punishment, about how to diversify in prosecution. The conclusion of this research is that there is a correspondence between the Guidelines for Diversion and the Application of Diversion by the Public Prosecutor in filing a claim to the Malang District Attorney. The problem in Diversion is that the defendant does not come, lack of knowledge. The solution to this problem is the coincidence of the accused, understanding the law and making room for diversion.Keywords: Diversion, Juvenile Criminal Justice SystemABSTRAKTujuan dari penelitian ini adalah untuk menunjukkan proses Diversi pada anak bermasalah dengan hukum oleh Jaksa dan faktor permasalahan dalam Diversi serta solusinya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum yuridis empiris. Jenis penelitian yang akan digunakan adalah Empiris. Dari hasil penelitian tentang bagaimana melakukan Diversi oleh Jaksa berdasarkan hukum perdata No 11 tahun 2012 tentang hukuman  Anak, tentang Bagaimana Melakukan Diversi dalam Penuntutan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat kesesuaian antara Pedoman Melakukan Diversi dengan Penerapan Diversi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan tuntutan kepada Kejaksaan Negeri Malang. Masalah dalam Diversi adalah terdakwa tidak datang, kurangnya pengetahuan. Solusi untuk masalah ini adalah koinsensi terdakwa, pemahaman hukum dan memberi ruang untuk diversi.Kata Kunci: Diversi, Sistem Peradilan Pidana Anak.
MEKANISME PENYELESAIAN KREDIT MACET MELALUI JALUR MEDIASI (Studi di PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Sumbermanjing Kulon Kabupaten Malang) siti baroya maulani
Dinamika Vol 27, No 21 (2021): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (174.201 KB)

Abstract

ABSTRACTThe choice of the theme for this research was motivated by the problems that occur in society regarding bad loans that caused by several factors In this case, problem solving is carried out through mediation which is an alternative way to simple dispute resolution and it can benefit both parties. Based on the background, this study raised the formulation of the problem as follows: 1. What are the causes of bad loans at PT. Bank Rakyat Indonesia, Sumbermanjing Kulon branch, Malang Regency? 2. How is the process of bad debt recovery through mediation at PT. Bank Rakyat Indonesia Sumbermanjing Kulon Branch, Malang Regency? The method used by the researcher is empirical juridical with a sociological approach. The data sources used are primary and secondary data sources. Data collection techniques were carried out through interviews and data analysis techniques using qualitative analysis. Bad debt recovery through mediation in PT. Bank Rakyat Indonesia west of Sumbermanjing Branch was carried out by restructuring through several stages guided by the principles of mediation. Key words: Bad Loans, Mediation, Restructuring. ABSTRAKPilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh permasalahan yang terjadi di masyarakat mengenai kredit macet yang disebabkan oleh beberapa faktor. Dalam dalam hal ini penyelesaian masalah tersebut dilakukan melalui jalur mediasi yang merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang sederhana dan dapat menguntungkan kedua belah pihak. Berdasarkan latar belakang tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1. Apa saja penyebab terjadinya kredit macet di PT. Bank Rakyat Indonesia cabang Sumbermanjing Kulon Kabupaten Malang? 2. Bagaimana proses penyelesaian kredit macet melalui mediasi di PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Sumbermanjing Kulon Kabupaten Malang? Metode yang digunakan penulis adalah yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif. Penyelesaian kredit macet melalui mediasi di PT. Bank Rakyat Indonesia Sumbermanjing Kulon dilakukan dengan cara restrukturisasi melalui beberapa tahapan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip mediasi.Kata kunci : Kredit Macet, Jalur Mediasi, Restrukturisasi
PENERAPAN TRANSPARANSI DALAM PASAL 71 UNDANG-UNDANG NO 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA Mochammad Nur Hadi Saputro
Dinamika Vol 26, No 13 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (570.236 KB)

Abstract

Pemberian informasi mengenai dana Desa kepada masyarakat dikenal dengan kata transparansi keuangan. Secara umum transparansi keuangan merupakan pelaporan keuangan perangkat Desa kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban. salah satu permasalahan yang muncul dalam pengelolaan APBDes yaitu kurangnya transparansi yang dilakukan oleh aparat desa khususnya kepaladesa kepada masyarakat, Dalam penelitian di dapat rumusan masalah prosedur perencanaan pembentukan APBDes berdasarkan Undang-UndangNo.6/2014 dan transparansi Pemerintah Desa terhadap Masyarakat dalam mengelola dana Desa berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 dengan tujuan peneltan untuk mengetahui pelaksaan transparansi pemerintah Desa terhadap masyarakat mengenai laporan anggaran pendapatan dan belanja Desa berdasarkan pasal 71 Undang-Undang No 6 tahun 2014 serta memahami solusi pemerintah Desa dalam hal mengatasi kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaan transparansi kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah terjadnya cacat hukum karena kelalaian perangkat desa yang tidak melibatkan masyrakat dalam musdes apdes desa.Keywords: APBdes, Transparansi, Pemerintah Desa
PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIK (INFORMED CONCENT) DALAM PELAYANAN KONTRASEPSI Ayu Wandira
Dinamika Vol 25, No 11 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (273.599 KB)

Abstract

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bentuk persetujuan tindakan medik (informed consent) yang dibuat antara dokter dengan klien terkait dengan pelayanan kontrasepsi bagi klien KB di Puskesmas Tambelangan Kabupaten Sampang, dan untuk mengetahui penyelesaiannya apabila terjadi tindakan malpraktek dalam pelayanan kontrasepsi bagi klien KB  di Puskesmas Tambelangan Kabupaten Sampang. Bentuk penerapan persetujuan tindakan medik secara diam-diam ini, dokter biasanya dapat menangkap persetujuan tindakan medis tersebut dari isyarat atau tindakan yang dilakukan atau diberikan pasien/klien.Kata kunci: persetujuan medis, klien, kontrasepsi The aim of the study was to determine the form of informed consent made between doctors and clients related to contraceptive services for family planning clients at Tambelangan Public Health Center, Sampang Regency, and to find out the solution if there were malpractice actions in contraceptive services for family planning clients at Tambelangan District Health Center Lacquer. The form of the application of the agreement of medical action secretly, the doctor can usually catch the approval of the medical action from the signal or action taken or given by the patient / client.Keywords: medical, client approval, contraception 
TINJAUAN YURIDIS PERNIKAHAN DINI BERDASARKAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 ATAS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 Mochamad Rifqi Yahya
Dinamika Vol 27, No 13 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (298.072 KB)

Abstract

ABSTRACT The background of this research is to find out the juridical review of early marriage based on Islamic law and Law Number 16 of 2019 on Amendments to Law Number 1 of 1974. So there is a need for a discussion on the legal consequences of early marriage based on Islamic law and Law Number 16 of 2019 on the amendment of Law Number 1 of 1974, legal protection for parties who carry out early marriages based on Islamic law and Law Number 16 of 2019 on changes to Law Number 1 of 1974. By using a normative juridical approach research method to understand and approach the object of research. It is hoped that with this method, researchers can find out in detail about the legal consequences of early marriage based on Islamic law and Law No. 16 of 2019 on amendments to Law No. 1/1974, legal protection for parties who carry out early marriages based on Islamic law and Law No. 16 of 2019 on changes Law No. 1/1974Keywords: Juridical Review, Early Marriage ABSTRAK Penilitian ini dilatar belakangi untuk mengetahui tinjauan yuridis pernikahan dini berdasarkan hukum islam dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.Sehingga diperlukan adanya pembahasan dalam akibat hukum terhadap pernikahan dini berdasarkan hukum Islam dan UU Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan UU Nomor 1 Tahun1974,perlindungan hukum terhadap pihak yang melakukan pernikahan dini berdasarkan hukum Islam dan UU Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan UU Nomor 1 Tahun1974.Dengan menggunakan metode penelitian pendekatan yuridis normatif untuk memahami dan mendekati obyek penelitian. Diharapkan dengan metode ini peneliti dapat mengetahui secara rinci mengenai akibat hukum terhadap pernikahan dini berdasarkan hukum Islam dan UU Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan UU Nomor 1 Tahun1974,perlindungan hukum terhadap pihak yang melakukan pernikahan dini berdasarkan hukum Islam dan UU Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan UU Nomor 1 Tahun1974Kata Kunci : Tinjaun Yuridis, Pernikahan Dini
PERTANGGUNGJAWABAN KURATOR KARENA MENYEBABKAN TIMBULNYA KERUGIAN DALAM PEMBERESAN HARTA PAILIT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN DAN PEMBAYARAN UTANG Sandy Putra Mahardika
Dinamika Vol 28, No 13 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (340.593 KB)

Abstract

 ABSTRAK1.      Sandy Putra Mahardika[1]                   2. H. M. Taufik [2]                    3. Ahmad Bastomi[3]Permasalahan Pertanggungjawaban Kurator Karena Menyebabkan Timbulnya Kerugian Dalam Pemberesan Harta Pailit Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Dan Pembayaran Utang. Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi dengan tidak diaturnya batasan-batasan yang bisa menjadi alasan pemaaf jika terjadinya kerugian yang tidak terlalu signifikan yang dilakukan oleh kurator, padahal ada proses secara alamiah berkurangnya harta debitur pailit tersebut karena proses secara alami, sehinga dalam peranannya kurator dalam mengurus harta pailit masih terdapat kelalian yang bisa menimbulkan permasalahan hukum terhadap tanggungjawab kurator sebagai pelaksana pengurus harta pailit.Penelitian ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana Pertanggungjawaban Kurator Akibat Kelalaian Yang Menyebabkan Timbulnya Kerugian Harta Pailit Menurut Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 dan Bentuk Kelalaian Kurator Yang Menyebabkan Timbulnya Kerugian Harta Pailit.Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yakni, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Selanjutnya dilakukan analisis bahan hukum melakukan sistematisasi dan analisis bahan hukum, dengan langkah melakukan kajian yang berkaitan dengan teori dan topik penelitian. Dalam pencarian teori, peneliti akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan agar dapat menjawab isu hukum yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini, dan akhirnya ditarik kesimpulan.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pertanggungjawaban kurator akibat Kelalaian Yang Menyebabkan Timbulnya Kerugian Harta Pailit menurut ketentuan UU Kepailitan baik secara disengaja maupun tidak disengaja oleh kurator dengan dibebankan pertanggungjawaban sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan Pasal 72 UU Kepailitan, dengan bentuk pertanggungjawaban kurator dalam kapasitas profesi sebagai kurator dibebankan pada harta pailit dan bukan pada kurator secara pribadi yang harus membayar kerugian, sehingga kerugian yang timbul menjadi beban harta pailit, serta Tanggung jawab pribadi kurator yang harus membayar sendiri kerugian yang ditimbulkannya.Bentuk kelalaian kurator yang menyebabkan timbulnya kerugian harta pailit dikarenakan adanya Kurator yang berupaya menagih tagihan debitur yang pailit dengan keterengan palsu, Kurator lupa memasukkan salah satu kreditur dalam rencana distribusi, Kurator menjual aset pihak ketiga, Kurator menjual harta pailit dibawah nilai harta pailit beserta Kurator   menjual aset debitur yang tidak termasuk kedalam harta pailit. Adanya Adanya bentuk kelalaian dalam kepailitan akan menimbulkan akibat hukum bagi kurator untuk bertanggungjawab sesuai peraturan yang terdapat UU Kepailitan dan peraturan yang berlaku. Kata Kunci: Kurator, Harta Pailit, Pertanggungjawaban.SUMMARY 1.             Sandy Putra Mahardika[1]                2. H. M. Taufik[2]               3. Ahmad Bastomi[3] In this thesis, the author raises the issue of Curator's Liability for CausingLoss in Settlement of Bankrupt Assets according to Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Obligations and Debt Payments. The choice of the theme was motivated by the fact that there were no restrictions that could be used as an excuse for a minor loss by the curator, even though there is a natural process of decreasing the assets of the bankrupt debtor due to a natural process, so that in his role the curator is in managing the bankruptcy estate. there are still omissions that can cause legal problems with the responsibility of the curator as the executor of the bankruptcy estate management.The formulation of the problem as follows: What is the Curator's Liability Due to Negligence Causing Loss of Bankrupt Assets according to Law Number 37 of 2004 and What are the Factors Causing the Occurrence of Curator's Negligence That Caused the Loss of Bankrupt Assets.This research is a type of normative juridical research, using a statutory approach, and a conceptual approach. Sources of legal materials, namely, primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Furthermore, the analysis of legal materials is carried out by systematizing and analyzing legal materials, with the step of conducting studies related to theories and research topics. In the search for theory, the researcher will collect as much information as possible from the relevant literature in order to be able to answer the legal issues that are the subject of discussion in this study, and finally draw conclusions.The results of this study indicate that the curator's liability due to negligence that causes loss of bankruptcy assets according to the provisions of the Bankruptcy Law either intentionally or unintentionally by the curator is charged with responsibility as contained in the provisions of Article 72 of the Bankruptcy Law, with the form of curator's liability in the professional capacity as curator charged on the assets of the bankrupt and not on the curator personally who has to pay for the losses, so that the losses incurred become the burden of the assets of the bankrupt, as well as the personal responsibility of the curator who must pay for the losses themselves.As for the factors causing the negligence of the curator which caused the loss of bankruptcy estate due to the Curator trying to collect the bankrupt debtor's bill with false information, the Curator forgot to include one of the creditors in the distribution plan, the Curator sold third party assets, the Curator sold the bankruptcy estate below the value of the bankruptcy estate. and the Curator sell the debtor's assets which are not included in the bankruptcy estate. The existence of factors that cause bankruptcy will cause legal consequences for the curator to be responsible according to the regulations contained in the Bankruptcy Law and applicable regulations.Keywords: Curator, Bankruptcy Assets, Liability. 
PERANAN DAN KEDUDUKAN KURATOR DALAM MENGURUS DAN MEMBERESKAN HARTA PAILIT Moch Fitroh Arif Hidayatulloh
Dinamika Vol 25, No 7 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (262.093 KB)

Abstract

Abstrak Akibat timbulnya banyak permasalahan mengenai kepailitan, maka Undang-Undang mengatur lembaga yang memiliki kewenangan dan tanggung dalam wilayah pengurusan dan pemberesan harta pailit, sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 69 ayat (1) bahwa “tugas kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit. Kedudukan kurator tentunya lebih tinggi dibanding debitur artinya kurator sepenuhnya memiliki hak untuk mengatur pengurusan dan pemberesan harta yang pailit apabila telah terjalin sebuah kerjasama yang artinya Debitur sudah mempercayakan segala bentuk proses pada kurator. Kurator bukan saja bertanggung jawab pada satu pihak namun juga dua belah pihak dan apabila ada kesalahan karena perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, tetapi juga karena kelalaian. Setiap perbuatan kurator yang merugikan harta pailit ataupun dalam arti merugikan kepentingan kreditor, baik secara disengaja maupun tidak disengaja oleh kurator maka kurator harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.Kata kunci : kedudukan dan tanggung jawab curator dalam perkara kepailitan Abstract As a result of many problems regarding bankruptcy, the Law regulates institutions that have authority and responsibility in the area of management and bankruptcy assets,  as stipulated in Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Delaying Obligations of Debt Payment Article 69 paragraph (1)that "the task of the curator is to manage and / or deposit bankrupt assets. The position of the curator is certainly higher than that of the debtor, meaning that the curator fully has the right to regulate the management and settlement of bankrupt assets if a partnership has been established which means that the debtor has entrusted all forms of process to the curator. The curator is not only responsible for one party but also for two parties and if there is offence due to an act done intentionally, but also because of negligence.Every act of a curator that harms bankrupt assets or in the sense of harming the interests of the creditor, either intentionally or unintentionally by the curator, the curator must be accountable for the actions.Keywords: position and responsibility of curators in bankruptcy cases
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS DISKRIMINASI TERHADAP TENAGA KERJA PENYANDANG DISABILITAS DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA Mutiara Putri Nabila
Dinamika Vol 28, No 4 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (207.243 KB)

Abstract

ABSTRACT             People with disabilities are people who have limitations that cause people with disabilities to have difficulty interacting in their environment. Many communities consider people with disabilities as people who will interfere with activities, especially in terms of work. Therefore, there is often discrimination against people with disabilities. Getting a decent job is the right of every human being, both disabled and non-disabled. To protect the rights of persons with disabilities in getting a job without discrimination, the government issued several laws and regulations.  This writing is motivated by the problem of how the form of legal protection provided by the government for discrimination for workers with disabilities is reviewed in Law No. 13 of 2003 on Employment.  What is the form of legal protection that the government provides for discrimination for workers with disabilities in the perspective of human rights. What are the opportunities for people with disabilities to get a job. The research methods used in this writing use normative juridical methods and literature law research with conceptual approaches and statutory approaches.Keyword: Legal Protection, Discrimination, Labor, Persons with Disabilities, Human RightsABSTRAK            Penyandang Disabilitas merupakan setiap orang yang mempunyai keterbatasan yang mengakibatkan para penyandang disabilitas kesulitan dalam berinteraksi di lingkungannya. Banyak komunitas yang menganggap penyandang disabilitas sebagai orang yang akan mengganggu kegiatan, terutama dalam hal bekerja. Oleh karena itu kerap terjadi diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Mendapatkan pekerjaan yang layak adalah hak-hak setiap manusia, baik penyandang disabilitas maupun non disabilitas. Untuk melindungi hak-hak para penyandang disabilitas dalam mendapatkan pekerjaan tanpa diskriminasi, pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan Perundang-undangan. Penulisan ini dilatarbelakangi dengan adanya permasalahan yaitu Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan pemerintah atas diskriminasi bagi tenaga kerja penyandang disabilitas ditinjau dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.  Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan pemerintah atas diskriminasi bagi tenaga kerja penyandang disabilitas dalam perspektif hak asasi manusia. Bagaimana peluang bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif dan penelitian hukum kepustakaan dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan.Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Diskriminasi, Tenaga Kerja, Penyandang Disabilitas, Hak Asasi Manusia
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA Miftahul Huda
Dinamika Vol 25, No 14 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (314.393 KB)

Abstract

Perlindungan yang diberikan kepada korban dapat berupa sanksi yang diberikan kepada pelaku kejahatan, sanki tersebut dapat berupa pidana penjara. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sebagai acuan pidana untuk melindungi korban dari kejahatan adalah menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).Kata kunci: kekerasan, hukum, korban

Page 3 of 55 | Total Record : 545

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2016 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 29 No. 1 (2023): Dinamika Vol 28, No 19 (2022): Dinamika Vol 28, No 18 (2022): Dinamika Vol 28, No 17 (2022): Dinamika Vol 28, No 16 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 15 (2022): Dinamika Vol 28, No 15 (2022): Dinamika Vol 28, No 14 (2022): Dinamika Vol 28, No 13 (2022): Dinamika Vol 28, No 12 (2022): Dinamika Vol 28, No 11 (2022): Dinamika Vol 28, No 10 (2022): Dinamika Vol 28, No 9 (2022): Dinamika Vol 28, No 8 (2022): Dinamika Vol 28, No 7 (2022): Dinamika Vol 28, No 6 (2022): Dinamika Vol 28, No 5 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 5 (2022): Dinamika Vol 28, No 4 (2022): Dinamika Vol 28, No 3 (2022): Dinamika Vol 28, No 2 (2022): Dinamika Vol 28, No 1 (2022): Dinamika Vol 27, No 21 (2021): Dinamika Vol 27, No 20 (2021): Dinamika Vol 27, No 19 (2021): Dinamika Vol 27, No 18 (2021): Dinamika Vol 27, No 17 (2021): Dinamika Vol 27, No 16 (2021): Dinamika Vol 27, No 15 (2021): Dinamika Vol 27, No 14 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 13 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 12 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 11 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 10 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 9 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 8 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 7 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 6 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 5 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 4 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 3 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 2 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 1 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 17 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 16 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 15 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 14 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 13 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 12 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 11 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 10 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 9 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 8 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 7 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 6 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 5 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 4 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 3 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 2 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 1 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 15 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 14 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 13 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 12 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 11 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 10 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 9 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 8 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 7 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 6 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 5 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 4 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 3 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 2 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 1 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 24, No 42 (2016): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum More Issue