cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Pinastika Prajna Paramita
Contact Email
dinamika@unisma.ac.id
Phone
+6281233771267
Journal Mail Official
dinamika@unisma.ac.id
Editorial Address
Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Jalan MT Haryono 193 Malang 65144 Telephone: 0341 - 551932, 551822, Fax.: 0341 - 552249
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Dinamika
Published by Universitas Islam Malang
ISSN : -     EISSN : 27459829     DOI : 10.33474
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Dinamika merupakan jurnal tentang gagasan gagasan kritis dan alternatif yang berorientasi pada penguatan supremasi hukum yang menampung dan mempublikasih tulisan hasil riset atau opini yang berkaitan dengan ilmu hukum secara umum dan luas, baik dogmatika hukum, teori hukum atau filsafat hukum yang disusun oleh akademinisi, peneliti atau praktisi hukum. Secara khusus hasil riset atau opini yang berkaitan dengan 1. Hukum Perdata; 2. Hukum Hukum Pidana; 3. Hukum Tata Negara; 4. Hukum Administrasi Negara; 5. Hukum Internasional; 6. Hukum Islam.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 545 Documents
 2   3   4   5   6 
SERTIPIKASI TANAH WAKAF DI DAERAH KABUPATEN JOMBANG SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KONFLIK АGRARIA Bagus Permadi
Dinamika Vol 27, No 4 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (841.698 KB)

Abstract

ABSTRACTThe problem contained in this research is the difference between the rules (das sollen) in this case is Article 32 of the Wakaf Law and the reality in the field (das sein) in this case is the existence of wakah land in Jombang Regency that is not registered. This problem needs to be researched and reviewed further to provide solutions so that in the future it will no longer occur. The urgency of this research is to provide legal certainty related to the registration of Wakaf land, especially for the people of Jombang Regency.The results showed that the provisions of Article 32 of the Wakaf Law are still not effectively implemented, especially by the legal structure that takes care of the Wakaf. This is evidenced by the indictuation of the Ministry of Manpower to provide services according to the request of Nazhir so that it often does not carry out registration as recommended by the Law, namely for 7 working days after AIW is signed. In addition, bpn slow to handle Wakaf files that have been submitted to him, as well as not accommodated the implementation of Wakaf land measurement well by BPN. Keywords: Wakaf, Wakaf Land Certification. ABSTRAKPermasalahan yang terdapat dalam penelitian ini adalah adanya perbedaan antara aturan (das sollen) dalam hal ini adalah Pasal 32 UU Wakaf dan kenyataan yang ada di lapangan (das sein) dalam hal ini adalah adanya tanah wakah di Kabupaten Jombang yang tidak didaftarkan. Permasalahan  ini perlu diteliti dan dikaji lebih lanjut untuk memberikan solusi agar pada masa mendatang tidak lagi terjadi. Urgensi dilakukannya penelitian ini adalah untuk memberikan kepastian hukum terkait pendaftaran tanah wakaf khususnya bagi masyarakat Kabupaten Jombang.Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 32 UU Wakaf masih belum dapat dilaksanakan dengan efektif khususnya oleh struktur hukum yang mengurus tentang wakaf tersebut. Hal tersebut dibuktikan dengan tidak dapatnya Kemenag  memberikan pelayanan sesuai permohonan dari Nazhir sehingga sering kali tidak melaksanakan pendaftaran sesuai yang dianjurkan UU yaitu selama 7 hari kerja setelah AIW di tanda tangani. Ditambah lagi dengan lambatnya BPN untuk menangani berkas wakaf yang telah diajukan kepadanya, serta tidak terakomodirnya pelaksanaan pengukuran tanah wakaf dengan baik oleh BPN.Kata kunci :   Wakaf, Sertifikasi Tanah Wakaf
Analisis Kebijakan Asimilasi Bagi Anak di Masa Pandemi COVID 19 Menurut Perspektif Peraturan Kementerian Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 Chandra Surya Saputra
Dinamika Vol 27, No 18 (2021): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (222.178 KB)

Abstract

Abstrak Berlakunya Peraturan Menteri Hukum RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 merupakan sebuah upaya hukum ditengah suasana kedaruratan yang dapat mengancam jiwa seluruh umat manusia karena Covid-19, meskipun masyarakat menilai dengan berbagai tanggapan terkait dengan banyaknya pelanggaran yang dilakukan Narapidana, but will if count from the number Narapidana Dewasa/Anak yang dikeluarkan melebihi jumlah pelanggaran yang sangat kecil. Perlu dilakukan analisis keberadaan asimilasi anak di masa pendemi COVID 19 ini dengan perlindungan prinsip anak.Kata Kunci : Asimiliasi, Anak, COVID 19       AbstrakPenetapan Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Ketentuan Pemberian Hak Asimilasi dan Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Penyebaran Covid-19 merupakan upaya hukum dalam di tengah situasi darurat yang dapat mengancam kehidupan seluruh umat manusia akibat Covid-19, meskipun masyarakat menilai dengan berbagai tanggapan terkait banyaknya pelanggaran berulang yang dilakukan narapidana, namun jika dihitung dari jumlah narapidana dewasa/anak yang dibebaskan dibandingkan dengan jumlah pelanggaran, itu sangat kecil. Perlu dianalisa keberadaan asimilasi anak di masa pandemi COVID-19 dalam kaitannya dengan prinsip perlindungan anak. Kata Kunci : Asimilasi, Anak, COVID 19
Perlindungan Hukum Terhadap Mitra Driver Gojek Dalam Transaksi Online Orderan Fiktif Dian Aditya Arif
Dinamika Vol 28, No 17 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (249.647 KB)

Abstract

ABSTRACTThis study aims to determine the legal protection for Gojek Driver Partner users who experience fictitious online order transactions carried out by irresponsible consumers. Based on this background, this paper raises the formulation of the problem as follows: 1. How is the legal relationship between Gojek, Driver Partners, and Consumers 2. What are the forms of fictitious orders that occur between Drivers and Consumers 3. What is the modus operandi of fraud committed by consumers against Gojek Driver Partners 4. What are the sanctions applied to Consumers who commit fraud. This research is a normative juridical legal research that aims to conduct library research or library research to obtain supporting data related to the object or research problem used in research to answer legal issues in this study.Key words: Protection, Driver Partners, Fictitious Orders. ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pengguna Mitra Driver Gojek yang mengalami tranaksi online orderan fiktif yang dilakukan oleh konsumen yang tidak bertanggung jawab. Berdasarkan latar belakang tersebut karya tulis ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana pengaturan hubungan hukum antara Gojek, Mitra Driver, dan Konsumen 2. Apa saja bentuk pemesanan fiktif yang terjadiantara Driver dan Konsumen 3. Bagaimana modus operandi terjadinya penipuan yang dilakukan oleh Konsumen terhadap Mitra Driver Gojek 4. Apa sanksi yang diterapkan terhadap Konsumen yang melakukan penipuan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum  Yuridis Normatif yaitu bertujuan untuk melakukan penelitian pustaka atau penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data penunjang yang berkaitan dengan objek atau masalah penelitian yang digunakan dalam penelitian untuk menjawab isu hukum dalam penelitian ini.Kata Kunci: Perlindungan, Mitra Driver, Orderan Fiktif.
UPAYA KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN BALAP LIAR (Studi Kasus di Polresta Kota Mojokerto) Irfandy Budiman
Dinamika Vol 26, No 13 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (420.063 KB)

Abstract

ABSTRACT The research objectives are : (1) To find out the effort of the police about misdemeanor of gambling in illegal racing. (2) To find out about constraining obstacles of process misdemeanor of gambling in illegal racing. Based on the analysis that have been done, the result can be summarized as follows : (1) Preventive and repressive efforts that have done by the police able to overcome cases of misdemeanor of gambling in illegal racing. (2) There are persons that not on the same page with the police who backed up illegal racing activities.Keywords : Misdemeanor, Gambling, Illegal Racing  ABSTRAK Tujuan dari penelitian ini meliputi : (1) Untuk mengetahui upaya kepolisian pada tindak pidana kasus perjudian pada balap liar. (2) Untuk mengetahui kendala yang menghambat proses penindak pidanaan kasus perjudian pada balap liar. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, hasil yang didapat antara lain : (1) Upaya preventif dan represif yang  telah dilakukan oleh pihak kepolisian mampu menanggulangi kasus tindak pidana perjudian (2) Adanya oknum yang tidak sejalur dengan pihak kepolisian yang mem-back up adanya kegiatan balap liar.Kata Kunci : Hukum Pidana, Perjudian, Balap Liar
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BEKASI NOMOR: 8/PID.B/2018/PN BKS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH MASA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA Taslim Pua Gading
Dinamika Vol 25, No 8 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (85.772 KB)

Abstract

       Main hakim sendiri memang fenomena yang sering kita temui di masyarakat Indonesia akhir-akhir ini. Mengkaji putusan pengadilan Negeri Bekasi, Nomor. 8/pid.B /2018/Pn Bks tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh masa terhadap pelaku pidana Rosadih dengan sangsi delapan ( 8 ) tahun penjara berdasarkan pasal 170 ayat (1) dan ayat( 2 ) ke -3 KUHP. Metoode yang digunakan adalah yuridis normatif (normative legal reserch) yaitu penelitian yang dilakukakan dengan cara melakukan pengkajian perundang-undangan yang berlaku. Terdakwa Rosadih Als Sadih Bin (Alm) Djaman melakukan pembunuhan terhadap korban  Muhammad Al Zahra baik ditinjau dari unsur formil maupun materil. Pertimbangan atau wujud pidana yang ditetapkan oleh Hakim dengan ancaman  8 ( Delapan ) tahun Penjara sangat tepat karena ditnjau dari pasal 170 ayat ( 1 ) dan ( 2 ) ke – 3 dengan pertimbangan fakor pemberat dan peringan hukum bagi pelaku pidana.Kata kunci: Pelaku pidana, tindakan pidana dan putusan hakim        Judging is indeed a phenomenon that we often encounter in Indonesian society lately. Review the decision of the Bekasi District Court, Number. 8 / pid.B / 2018 / PN BKS. criminal offenses committed by mass perpetrators of crimes committed by perpetrators Rosadih with eight (8) years imprisonment based on article 170 paragraph (1) and paragraph (2) 3rd Criminal Code. The method used is a normative juridical (normative legal reserch), namely research carried out by conducting a review of applicable legislation. Defendant Rosadih Als Sadih Bin (late) Djaman killed Muhammad Al Zahra victims both in terms of formal and material elements. The consideration or form of criminal stipulated by the Judge with the threat of 8 (Eight) years Prison is very appropriate because it is reviewed from article 170 paragraph (1) and (2) to 3 with consideration of ballast factors and legal mitigation for criminal offenders.Key words: Criminal offenders, criminal acts and judges' decisions
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PENYANDANG DISABILITAS DARI KEJAHATAN SEKSUAL Ahmad Zaenuri Al Yusak
Dinamika Vol 27, No 10 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (261.497 KB)

Abstract

ABSTRACTChildren are a gift from God Almighty which of course must be protected together, both by parents, siblings, and all elements of society and even local and regional governments. However, not all children are born in perfect condition, one of which is that there are also those who are born with disabilities. Children with disabilities are very vulnerable to being victims of sexual violence, because the perpetrators assume that victims of children with disabilities have physical and psychological weaknesses. 1. What is the modus operandi of sexual crimes against children with disabilities? 2. What are the forms of legal protection for children with disabilities from sexual crimes? 3. What is the form of recovery for children with disabilities who are victims of sexual crimes? This research method uses a normative juridical method. The modus operandi of sexual crimes against children with disabilities is carried out by inviting or kidnapping them to a quiet place, being held captive, or threatened. Legal protection for children with disabilities who are victims of sexual crimes is contained in the regulation of Law Number 34 of 2014, Law Number 8 of 2016, and Law Number 31 of 2014. The forms of recovery for children with disabilities who are victims of sexual crimes are restitution, compensation, rehabilitation , satisfaction and non-repetition guarantee. Keywords : Legal Protection, Children with Disabilities, Sexual Crimes. ABSTRAKAnak adalah anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa yang tentunya harus di lindungi bersama, baik oleh kedua orang tua, saudara, dan seluruh elemen masyarakat serta bahkan pemerintah daerah maupun pemerintah daerah. Namun, tidak semua anak dilahirkan dalam keadaan sempurna, salah satunya terdapat juga yang dilahirkan dalam keadaan penyandang disabilitas. Anak penyandang disabilitas rentan sekali menjadi korban kekerasan seksua, karena pelaku beranggapan bahwa korban anak penyandang disabilitas mimiliki kelemahan secara fisik maupun psikis. 1. Bagaimana modus operandi kejahatan seksual terhadap anak penyandang disabilitas ? 2. Apa bentuk perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas dari kejahatan seksual ? 3. Bagaimana bentuk pemulihan terhadap anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kejahatan seksual ? Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Modus operandi kejahatan seksuan terhadap anak penyandang disabilitas dilakukan dengan cara mengajak atau diculik ke tempat sepi, disekap, diancam. Perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kejahatan seksual terdapat dalam pengaturan UU Nomor 34 Tahun 2014, UU Nomor 8 Tahun 2016, dan UU Nomor 31 Tahun 2014. Bentuk pemulihan terhadap anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kejahatan seksual yaitu restitusi, kompensasi, rehablitasi, kepuasan dan jaminan non pengulangan. Kata Kunci : Perindungan Hukum, Anak Penyandang Disabilitas, Kejahatan Seksual.
PERAN PTUN SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT ATAS TINDAKAN HUKUM PEMERINTAH DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM Ach. Nadzirun Ilham
Dinamika Vol 28, No 9 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (270.848 KB)

Abstract

ABSTRACT The principle that Indonesia is a rule of law means that all actions taken must be based on the law. The existence of (PTUN) as a means of control over government actions as well as a medium for the community to seek justice for the government's actions. 1) What is the authority of the Administrative Court in resolving State Administrative Court disputes? 2) What is the legal protection for the public for government actions law through the Administrative Court? This research uses a normative juridical approach by using historical, conceptual, and statutory approaches. The legal materials used are primary legal materials in the form of statutory regulations, secondary legal materials in the form of legal books, theses, journals, and tertiary legal materials in the form of legal dictionaries. The technique of collecting legal materials uses juridical analysis and literature study. Meanwhile, the analysis of legal materials uses qualitative analysis. Can open a form of legal protection to the public for government actions, namely through supervision, giving sanctions to government officials who do not carry out court decisions, through the execution of court executions in the form of revocation of government decisions.Keywords: Legal Protection, Government Decisions, the administrative court (PTUN). ABSTRAK Adanya prinsip bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang berarti segala tindakan penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan pada hukum. Adanya PTUN sebagai alat kontrol terhadap tindakan pemerintah sekaligus sebagai media bagi masyarakat untuk mencari keadilan atas tindakan pemerintah itu. 1) Bagaimana kewenangan PTUN dalam menyelesaikan sengketa TUN?.2) Bagaimana perlindungan hukum kepada masyarakat atas tindakan hukum pemerintah melalui PTUN?. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan historis, konseptual dan perundang-undangan. Bahan hukum yang dipakai yakni: bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, skripsi, jurnal dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan analisis yuridis dan studi pustaka. Sedangkan analisi bahan hukumnya menggunakan analisis kualitatif. Dapat disimpulkan bentuk perlindungan hukum kepada masyarakat atas tindakan pemerintah yakni melalui cara pengawasan, pemberian sanksi administratif kepada pejabat pemerintah yang tidak melaksanakan putusan pengadilan, sampai dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan berupa pencabutan keputusan pemerintah. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Keputusan Pemerintah, PTUN
PERJANJIAN SEWA MENYEWA PENGALIHAN PENGUASAAN SATUAN RUMAH SUSUN ANTARA PEMERINTAH DENGAN MASYARAKAT Sandro Wahyu Permadi
Dinamika Vol 25, No 4 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (372.125 KB)

Abstract

AbstrakPerjanjian sewa menyewa satuan rumah susun di Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo kabupaten Trenggalek merupakan progam pemerintah Kabupaten Trenggalek yang memberikan suatu solusi untuk menghindari dan memberikan tempat hunian yang layak kepada masyarakat sekitar yang merupakan masyarakat berpenghasilan rendah. Perjanjian sewa menyewa ini selain memberikan kemudahan dan persyaratan yang ringan bertujuan untuk menghindari pembangunan rumah di kawasan pantai secara liar. Undang-undang Nomor 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun menyebutkan Rumah susun yang dibangun di atas tanah kekuasaan negara dapat dikuasai dengan sewa menyewa, sewa pakai dan tidak dapat diperjual belikan kecuali disahkan dalam Undang-Undang yang mengaturnya.Kata kunci: perjanjian sewa menyewa, rumah sususn Abstract Lease agreement flats units in Tasikmadu village, Watulimo district, Trenggalek regency is a government program taht gives a solition to providing decent dwellings for local societies who earn a low income. Lease agreement in addition to providing convenience and light requirements purposed avoid for house construction is not licensed in the beach area. Contained in the Law No. 20 of 2011 about flats unit that flats units built in the land authority state can be managed with lease agreement, lease used, and cannot be sold and bought except authorized within the law thar regulates it.. Keyword: Lease agreement, flats units
PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH YANG TERMASUK TANAH TERLANTAR ( Studi Kasus Di Desa Madapolo Kecamatan Obi) Afifa Eka Putri
Dinamika Vol 26, No 4 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (158.58 KB)

Abstract

PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH YANG TERMASUK TANAH TERLANTAR (Studi Kasus di Desa Madapolo Kecamatan Obi)Afifa Eka PutriFakultas Hukum Universitas Islam MalangJL. MT. Haryono 193, Kota MalangE-mail : afifaekaputri98@yahoo.comAbstractNeglect of land in Indonesia is still a massive thing, in the performance report of the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning or the National Land Agency (BPN) it is stated that until the end of 2014 there were four million hectares of abandoned land in Indonesia. As happened in Madapolo Village, Obi Subdistrict often experiences neglected land with various factors. The formulation of the issues raised is the factors that affect a neglected land, and how the form of legal protection of the holder of a certificate of land rights abandoned in Madapolo Village, Obi District. In this study the authors use a type of empirical juridical research, which is a legal research method that functions to see the effectiveness of existing legal regulations and their application in the community, the aim of which is to determine the extent of Legal Protection for Certificate of Rights of Land Holder, including Abandoned Land. The sample in this study was abandoned land data in Madapolo Village, Obi District. The conclusion from this study shows that the legal protection of certificate holders of land rights, including abandoned land, is already in a good level with legal protection both preventive and repressive that protects the rights of certificate holders on land that includes abandoned land.Keywords: Legal Protection, Abandoned Land, Land Rights Certificate.ABSTRAKPenelantaran tanah di Indonesia masih menjadi hal yang masif, dalam laporan kinerja Kementrian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) disebutkan bahwa hingga akhir tahun 2014 terdapat empat juta hektar area tanah terlantar di Indonesia. Seperti yang terjadi di Desa Madapolo kecamatan Obi sering mengalami tanah terlantar dengan berbagai faktor. Rumusan masalah yang diangkat yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi suatu tanah diterlantarkan, dan baaimana bentuk perlindungan hukum pemegang sertifikat hak atas tanah yang diterlantarkan di Desa Madapolo Kecamatan Obi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat efektifitas peraturan hukum yang ada dan penerapannya di masyarakat, tujuannya untuk mengetahui sejauh mana Perlindungan Hukum Pemegang Sertifikat Hak Atas Tanah Yang Termasuk Tanah Terlantar. Sampel dalam penelitian ini adalah data tanah terlantar di Desa Madapolo Kecamatan Obi. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum pemegang sertifikat hak atas tanah yang termasuk tanah terlantar sudah dalam taraf yang baik dengan adanya perlindungan hukum baik secara preventif maupun represif yang melindungi hak-hak pemegang sertifikat atas tanah yang termasuk tanah terlantar. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Tanah Terlantar, Sertifikat Hak Atas Tanah.
ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN KONSUMEN MENGENAI KLAUSULA BAKU DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA RI ZA L
Dinamika Vol 28, No 2 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACTA standard clause is a written contract made by a party, which is often already printed in a certain form and in general the parties can only sign it without any changes in the clause. Problems in the standard clause if the position of the parties is considered balanced. A very clear imbalance occurs when one party has a monopoly position where if someone wants to obtain goods or services, and cannot negotiate sincerely and sincerely the terms according to his own will. This writing is motivated by the existence of problems, namely, the form of protection for consumers in standard clauses according to the perspective of civil law, and the contents of standard clauses in order to achieve justice for the parties. This research is a type of normative juridical research, using a statutory approach, and a conceptual approach. Sources of legal materials, namely, primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The technique of analyzing legal materials is carried out by means of library research and documentation.Keywords: Consumers, Standard Clauses, Civil Law.ABSTRAKKlausula baku merupakan suatu kontrak tertulis yang dibuat oleh suatu pihak, yang seringkali sudah tercetak dalam bentuk formulir tertentu dan pada umumnya para pihak hanya dapat menandatangani tanpa adanya perubahan dalam klausulanya. Permasalahan dalam klausula baku apabila posisi para pihak dianggap seimbang. Ketidak seimbangan yang sangat jelas terjadi apabila salah satu pihak memiliki kedudukan monopoli dimana jika seseorang ingin memperoleh barang atau jasa, dan tidak dapat merundingkan dengan sungguh-sungguh ikhlas syarat-syarat yang sesuai kehendak sendiri. Penulisan ini dilatarbelakangi dengan adanya permasalahan yaitu, bentuk perlindungan terhadap konsumen dalam klausula baku menurut perspektif hukum perdata, dan isi klausula baku agar mencapai keadilan bagi para pihak. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual.Sumber bahan hukum yakni, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik analisis bahan hukum dilakukan dengan kegiatan studi kepustakaan dan dokumentasi.Kata Kunci: Konsumen, Klausula Baku, Hukum Perdata. 

Page 4 of 55 | Total Record : 545

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2016 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 29 No. 1 (2023): Dinamika Vol 28, No 19 (2022): Dinamika Vol 28, No 18 (2022): Dinamika Vol 28, No 17 (2022): Dinamika Vol 28, No 16 (2022): Dinamika Vol 28, No 15 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 15 (2022): Dinamika Vol 28, No 14 (2022): Dinamika Vol 28, No 13 (2022): Dinamika Vol 28, No 12 (2022): Dinamika Vol 28, No 11 (2022): Dinamika Vol 28, No 10 (2022): Dinamika Vol 28, No 9 (2022): Dinamika Vol 28, No 8 (2022): Dinamika Vol 28, No 7 (2022): Dinamika Vol 28, No 6 (2022): Dinamika Vol 28, No 5 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 5 (2022): Dinamika Vol 28, No 4 (2022): Dinamika Vol 28, No 3 (2022): Dinamika Vol 28, No 2 (2022): Dinamika Vol 28, No 1 (2022): Dinamika Vol 27, No 21 (2021): Dinamika Vol 27, No 20 (2021): Dinamika Vol 27, No 19 (2021): Dinamika Vol 27, No 18 (2021): Dinamika Vol 27, No 17 (2021): Dinamika Vol 27, No 16 (2021): Dinamika Vol 27, No 15 (2021): Dinamika Vol 27, No 14 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 13 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 12 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 11 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 10 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 9 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 8 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 7 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 6 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 5 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 4 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 3 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 2 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 1 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 17 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 16 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 15 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 14 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 13 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 12 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 11 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 10 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 9 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 8 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 7 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 6 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 5 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 4 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 3 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 2 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 1 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 15 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 14 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 13 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 12 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 11 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 10 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 9 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 8 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 7 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 6 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 5 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 4 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 3 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 2 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 1 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 24, No 42 (2016): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum More Issue