cover
Contact Name
Slamet Muchsin
Contact Email
mia@unisma.ac.id
Phone
+628123395966
Journal Mail Official
mia@unisma.ac.id
Editorial Address
Jl. MT. Haryono, 193 Malang 65144
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Ji_Mild (Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi)
ISSN : 2337697X     EISSN : -     DOI : 10.33.474
Core Subject : Education, Social,
JI_MILD adalah Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi. JI_MILD merupakan jurnal ilmiah yang pengelolaanya berada di bawah Program Pascasarjana Universitas Ialam Malang. JI_MILD merupakan kumpulan karya ilmiah mahasiswa berupa resensi hasil penelitian (Tesis) dalam penyelesaian Strata 2 maupun hasil penelitian dosen pada Program Pascasarjana Universitas Islam Malang untuk program studi Magister Ilmu Administrasi. JI_MILD milik Program Studi Magister Ilmu Administrasi Program Pascasarjana Universitas Islam Malang terbit dua kali dalam satu tahun yaitu pada bulan Februari dan Agustus. Sehubungan dengan penerbitan JI_MILD tersebut, kami memberikan peluang kepada dosen dan mahasiswa di lingkungan perguruan tinggi untuk bergabung mengirimkan artikel supaya dapat kami terbitkan di JI_MILD.
Articles 20 Documents
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA UNTUK PENGEMBANGAN POTENSI DESA Luvia Intan S.A
Ji_Mild (Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi) Vol 10, No 2 (2019): Ji_Mild
Publisher : Ji_Mild (Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (154.112 KB)

Abstract

Implementasi Kebijakan Dana Desa untuk pengembangan potensi desa (Studi Kasus di Desa Pujon Kidul Kecamatan Pujon Kabupaten Malang).  Latar belakang Dana Desa merupakan dana yang berasal dari pemerintah yang berguna bagi kesejahteraan masyarakat, dan salah satu desa yang menerima dana desa adalah desa Pujon Kidul yang mana dalam proses implementasinya telah mampu dan berhasil mengembangkan potensi desa yang selama ini belum terjamah. Desa Pujon Kidul yang awalnya hanya desa biasa telah berhasil menjadi desa percontohan dan rujukan bagi desa-desa lain yang ingin mengembangkan potensi desanya melalui dana desa. Rumusan masalah tentang bagaimana Implementasi kebijakan Dana Desa di desa Pujon Kidul, faktor pendukung yang mempengaruhi implementasi kebijakan dana desa untuk pengembangan potensi desa dan faktor penghambat yang mempengaruhi implementasi kebijakan dana desa untuk pengembangan potensi desa. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisa Implementasi kebijakan Dana Desa di desa Pujon Kidul serta mengidentifikasi dan menganalisa faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi implementasi kebijakan dana desa untuk pengembangan potensi desa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan Obyek penelitian yaitu Desa Pujon Kidul Kabupaten Malang. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi, setelah data diperoleh peneliti menyaring dan memilih-milih data mana yang akan dimasukkan kedalam penulisan penelitian, selanjutnya data dipaparkan dan ditarik kesimpulan. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan dana desa untuk pengembangan potensi desa di desa Pujon Kidul secara garis besar dapat dikatakan berjalan dengan lancar, terlihat dari tahapan persiapan proses pemetaan permasalahan dan potensi desa, langkah awal yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk memetakan permasalahan dan potensi yang dimiliki sebelum melakukan musyawarah desa. Berkaitan dengan sumberdaya manusia, masih menjadi salah satu faktor penghambat atau kendala dari adanya program implementasi kebijakan dana desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa
SISTEM INFORMASI PENGAMBILAN KEPUTUSAN Heri Budianto
Ji_Mild (Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi) Vol 10, No 1 (2019): Ji_Mild
Publisher : Ji_Mild (Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (359.369 KB)

Abstract

Sistem Informasi Pengambilan Keputusan (Studi di Kantor Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep). Penelitian ini dilakukan atas dasar tidak adanya keefektifan camat dalam mengambil keputusan, dengan adanya sistem informasi pengambilan keputusan mampu mendukung camat dalam mengambil keputusan. Dalam bidang sistem informasi yang sedang dibicarakan ini, unsur-unsur mesin seperti komputer dan program komputer bersifat relatif tertutup dan deterministik, sedangkan unsur-unsur manusia merupakan sistem terbuka dan probabilistic, seperti pertemuan rutin dan musyawarah berjenjang. Penggunaan manusia dan mesin dalam suatu sistem merupakan sistem manusia mesin. Ragam kombinasi manusia dengan mesin dalam hal ini dapat terjadi dan dilakukan untuk sistem informasi. Sebagai suatu sistem, sistem informasi dan semua substansinya dapat ditelaah dan dipahami dalam lingkup konsep sistem. Sistem informasi menerima masukan data dan instruksi, mengolah data tersebut sesuai instruksi dan mengeluarkan hasilnya dalam bentuk informasi. maka penelitian yang akan penulis lakukan termasuk metode penelitian deskriptif dengan ruang lingkup yang lebih kecil yaitu model studi kasus. Hasil penelitian sistem informasi pengambilan keputusan di Kantor Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep sudah berjalan dengan baik namun masih perlu pengembangan model-model pengembangan yang lebih baik lagi. Beberapa hal yang belum maksimal seperti keterbatasan dana, kurangnya SDM, dan seringnya terjadi pemadaman listrik bergilir wilayah madura. Saran akademis yang dapat dilaksanakan yakni regulasi dan penguatan kewenangan camat di wilayah naungannnya sesuai standar otonomi daerah. Saran praktis perlu adanya pengelolaan model sistem informasi pengambilan keputusan yang lebih baik lagi.Kata kunci: sistem informasi, pengambilan keputusan
EXISTENCE OF THE MAX WEB BUREAUCRATIC CONCEPT AS AGENT OF CHANGE 0F BUREAUCRATION REFORM IN INDONESIA Afifuddin Afifuddin
Ji_Mild (Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi) Vol 10, No 1 (2019): Ji_Mild
Publisher : Ji_Mild (Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (162.858 KB)

Abstract

In the time when the reformation era begins, various issues or thoughts were raised by experts related to how to achieve good governance, including bureaucratic reform. These efforts are gradually carried out not only by the central government but also the regional governments (Provinces and Districts/Cities).Empirically, the bureaucracy is identical with the government civil servant which has three dimensions of organization, human resources, and management (Kristiadi in Thoha and Agus Dharma, 1999). In government, the dimensions are known as institutions, staffing and management, which are elements of state administration; presumably these dimensions can be added to the culture / mind set.The legal rational concept of Max Weber's bureaucracy is actualized in Indonesia with various disadvantages and advantages as seen from bureaucratic behavior. This bureaucratic behavior arises when interactions occur between individual characteristics and bureaucratic characteristics, moreover, with the developing issues and current law enforcement related to bureaucratic pathology.Gradually in Indonesia, bureaucratic reform is carried out in the institutional dimension, civil servants and management resources, both by the central government and regional governments. Moreover, it is in line with the statement written in Law Number 17 of 2007 concerning about the National Long Term Development Plan for 2005-2025 which states that: "The development of state civil servant is carried out through bureaucratic reform to improve the professionalism of the state apparatus and to realize good governance, both at the center and in the regions".In relation to the bureaucracy reform, the central government regulates legislation known as the pillars of bureaucratic reform namely: 1) the Public Service Bill; 2) Government Administration Bill; 3) State Administration Ethics Bill; 4) State Civil Service Bill; 5) State Ministry Bill; 6) Draft Bill on Authority Relations between the Central Government and Regional Governments; 7) Public/Nonprofit Service Agency Bill; 8) National Oversight System Bill; and 9) State Administration Accountability Bill.
Peran Strategis Pemuda Dalam Berpartisipasi Terhadap Pembangunan Di Desa Ncera Kecamatan Belo Kabupaten Bima Abdul Azis; Slamet Muchsin; Afifuddin Afifuddin
Ji_Mild (Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi) Vol 11, No 1 (2020): Ji_Mild
Publisher : Ji_Mild (Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (43.385 KB)

Abstract

AbstrakHasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah sudah memberikan ruang yang sangat besar untuk berpartisipasi langsung terhadap pembangunan di Desa Ncera kecamatan belo kab. Bima, dan memliki dampak dalam mengembangkan potensi yang dimiliki Desa dan pemuda mampu hadir sebagai agen of change. Kendala yang dihadapi pemuda Desa Ncera beragam mulai dari masalah internal sampai dengan masalah eksternal. Pemuda Desa Ncera sudah memiliki upaya dalam membantu pemerintah Desa dengan ikut berpartisipasi langsung mulai dari tahap perencanaan sampai tahap pemanfaatan hasil dan ikut berpartisipasi langsung dalam mengembangkan potensi yang dimiliki oleh Desa. Adapun saran yang diberikan penulis adalah  Pemerintah Desa Ncera harus berperan aktif memberikan pendidikan penyadaran kepada para pemuda. Pemuda Desa Ncera harus berpartisipasi aktif dalam melakukan penyadaran kususnya mengembalikan budaya gotong royong yang telah lama hilang demi kemajuan Desa Kata Kunci: Peran Strategis, Pemuda, Pembangunan
Proses Pengambilan Kebijakan Pengangkatan Raja Berdasarkan Sistem Adat Lokal Di Negeri Atiahu Kecamatan Siwalalat Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku Azrul Azwar Wailissa; Sunaryanto Sunaryanto; Afiffudin Afiffudin
Ji_Mild (Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi) Vol 11, No 1 (2020): Ji_Mild
Publisher : Ji_Mild (Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (449.309 KB)

Abstract

Hasil dari penelitian ini adalah untuk mengukakan tentang bagaiamana prosedur dalam menganalisis tentang proses pengambilan kebijkan pengangkatan Raja negeri atiahu berdasarkan sistem adat lokal kecamatan siwalalat dengan metode kualitatif dalam suatu landasan yang kuat melalui observasi dan wawancara terhadap tokoh-tokoh setempat yaitu di negeri atiahu. Dari.hasil.penelitian.di.Negeri Atiahu Kecamatan Siwlalat Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku memilik banyak potensi Kearifan Lokal yang bisa di kembangkan dan bisa dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah negeri Atiahu, salah satunya adalah melestarikan budaya Lokal Negeri Atiahu yakni selalu mengingat dan memahami betul arti adat istiadat di negeri Atiahu, dan selalu berkontribusi bersama pemerintah Daerah setempat, Faktor penghambat dalam Proses Pengambilan Kebijakan Pengangkatan Raja Berdasarkan Sistem Adat Lokal Negeri Atiahu adalah Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap suatu masyarakat yang selama ini masih menganut Sistem adat lokal salah satunya di negeri Atiahu Kecamatan Siwalalat Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku. Kata Kunci: Pengambilan Kebijakan, Pengangkatan Raja, Sistem Adat Lokal
Peran Pendampingan Dalam Pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM) Sasak Maiq Ahmad Zubaidi
Ji_Mild (Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi) Vol 10, No 2 (2019): Ji_Mild
Publisher : Ji_Mild (Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (137.685 KB)

Abstract

The research objective was to examine the role of mentoring in developing business, to find out how the mentoring model in developing the business and to know what were the obstacles and supporting implementation of assistance in developing the Sasak Maiq small business in Senteluk Village. The research method uses qualitative methods because it is very suitable to solve a research problem that has no known variables and needs to be explored. The process of data analisis isydataycollection, ydata reduction, data display and conclusions or verification.The result of the research is the role of mentoring in developing a business that is providing capital in running a business by means of a loan system without interest, guiding the procedures for managing finances in order to disperse where the money from the same money is used daily, providing empowerment and marketing by guiding that become a strong and active UKM in the people's bazaar to be seen by the community. The mentoring model in the implementation is to give motivation to its members to be sincere in their efforts, to provide education and training by looking at the needs of most of their members, providing guidance and consultation in a way that each member must be consulted and ready to be guided. yInhibiting andysupporting factors in the implementation of mentoring, inhibiting factors namely Distance is always a complaint of members from outside the village of Senteluk, Time is also an obstacle for members, supporting factors namely the place or location of assistance is very supportive and supporting facilities in terms of fostering facilities and training facilities.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SERTIFIKASI GURU SEKOLAH MENENGAH PERTAMA Farasandya Amalia Hapsari
Ji_Mild (Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi) Vol 10, No 1 (2019): Ji_Mild
Publisher : Ji_Mild (Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (177.529 KB)

Abstract

Sertifikasi guru menjadi landasan menjamin keberadaan guru yang professional dengan kemampuan kerja yang maksimal. Dan ini merupakan tujuan nasional bagi pendidikan di Indonesia. Pelaksanaan sertifikasi guru diharapkan mampu menjadi solusi bagi kemajuan pendidikan dan peningkatan kesejahteraan guru yang selama ini menjalani profesi guru adalah profesi pengabdian. Dengan diharapkan dengan adanya sertifikasi maka kesejahteraan guru bisa terwujud. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripskikan dan menganalisis hasil pelaksanaan sertifikasi guru sekolah menengah pertama yang ada di kota Probolinggo tahun 2016/ 2017. Metode yang digunakan merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan studi kasus di Kota Probolinggo. Fokus penelitian ini adalah kebijakan sertifikasi guru Sekolah Menengah Pertama dan faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi implementor, dan stuktur birokrasi organisasi pelaksana. Data yang digunakan merupakan data verbal dari informasi responden tentang kebijakan sertifikasi guru Sekolah Menengah Pertama di Kota Probolinggo. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, Focus Group Discussion/ FGD, observasi dan dokumentasi. Pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling. Analisa data dalam penelitian ini menggunakan Interactive Model Analysis dari Miles dan Huberman yang meliputi tahap reduksi data, penyajian data dan verifikasi data atau penarikan simpulan.Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Sertifikasi Guru
Inovasi Dan Problematika Pelaksanaan PP 48 Tahun 2014 Tentang Biaya Nikah (Studi Di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Batu) Dicky Sidharta Agustia Putra; M. Mas'ud Said; Afifuddin Afifuddin
Ji_Mild (Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi) Vol 12, No 1 (2021): Ji_Mild
Publisher : Ji_Mild (Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (59.148 KB)

Abstract

AsbtractThe research begins in the circumstance of the implementation of PP 48/2014 concerning Amendments to PP Number 47/2004 concerning Tariffs on Types of Non-Tax State Revenues Applicable to the Ministry of Religion regarding radical changes in the cost of recording marriage events because they immediately change the nominal value drastically. The main idea in this study is how the implementation of the process of managing the cost of recording marriage event in the implementation of PP 48/2014, innovation in the application and use of information technology in assisting the implementation of PP 48/2014 and solutions for implementing the use of IT in recording costs of marriage events according to PP 48/2014. Qualitative method with a descriptive approach was used in this research. This research took place in Batu City, especially at the Ministry of Religious Affair of Batu City and more specifically at the subdistrict religious affairs office in Batu City. Data collection technique that used in this research is field research. For analyzing data method, begian with checking the data, organizing the data, interpreting the data, discussing and formulating the results of the interpretation, and took final conclusions. The results of the study show that the implementation of Government Regulation Number 48 of 2014 at the Office of the Ministry of Religion of Batu City, found a management process that starts with the socialization stage to the accountability of use that was straight with the rules. The results also found innovations at the level of activities and programs such as the Binwin Online Program, BKS Activities. As well as innovations in information technology and digitalization of services such as marriage payments and online marriage registration and the issuance of marriage cards. The results also show that the emergence of problems has been followed up with innovation as a solution, such as the use of digitalyze applications system for recording the management of marriage costs that can be accessed in real time from the highest level to lowest level. The mainconclusion that can be suggested from the results of this study are to intensify the efforts of the Ministry of Religion Office of Batu City to improve existing an an unique innovations as a form of service improvement. Keywords: costs of marriage event, innovation, problematics
POLICY IMPLEMENTATION INCREASED OF REGIONAL ORIGINAL INCOME (Study at Jasa Yasa Regional Company of Malang Regency) Dwi Hari Cahyono; Slamet Muchsin; Afifuddin Afifuddin
Ji_Mild (Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi) Vol 11, No 1 (2020): Ji_Mild
Publisher : Ji_Mild (Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (46.209 KB)

Abstract

ABSTRACTThis research is motivated by the desire to strengthen the regional revenue structure and to make this region capable and independent, so the contribution of the local area collected based on regional regulations in accordance with the laws and regulations is always improved, especially from the Regionally Owned Enterprises (BUMD).Business Entity whose capital is owned by the region, in this case (Regional Services Company of Malang Regency). Is part of a Regionally-Owned Enterprise in the Regency. Malang, which contributes Regional Original Revenue to Malang Regency, but in its journey there are several business units that have not yet made a maximum contribution to Malang Regency's Original Regional Revenue. In-depth observations are described in the case study description. In the Regional Services Company Yasa Malang Regency). How to collect data using two-way communication between interviews with interviewees, and go directly to the field. while in-depth observation through observation, and conducting interviews, while the analysis and interpretation using a reciprocal method from Milles Hubermas & Saldana (2014).The research findings revealed the following results 1). The journey of implementing the decision to increase the potential of local revenue by increasing the quality of human resources, optimizing tourism promotion strategies by opening a kind of secretariat that explains tourism or visitors who use to introduce tourism objects, arrange and implement ways of utilizing wealth to produce optimal results, make improvements or the addition of infrastructure in the Business Unit, efficiency or savings in company expenses / costs. 2). The problems faced in carrying out policies to improve local opinion include: the problem has not been given the compensation management of Songgoriti baths by PT Lembu Nusantara Jaya. The existence of Songgoriti's baths and printing are considered dead, so the existence of these two units has not yet contributed to the maximum Local Revenue. In addition, the factor is less effective and less efficient target of earning revenue. 3). Analysis of the model implementation of the policy to increase local revenue, in its development has not yet been maximized, even though the management system has changed, so that the revenue condition is still below this standard, the Directors of the Regional Service Company of Malang Regency are required to take steps to look for a solution such as formulate plans and implement strategies to utilize assets to gain greater profits/profits, while also finding unique ways to improve work processes so that the Regional Service Company can have a better level of accountability Keywords: Policy Implementation, Increasing Local Revenue, Regional Company Jasa Yasa.
DAMPAK RUANG TERBUKA PUBLIK BAGI PEDAGANG KAKI LIMA Anisa Rifqi Shofia
Ji_Mild (Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi) Vol 10, No 2 (2019): Ji_Mild
Publisher : Ji_Mild (Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (209.462 KB)

Abstract

Dampak Ruang Terbuka Publik Bagi Pedagang Kaki Lima (Studi pada Car Free Day di Jalan Suromenggolo Kabupaten Ponorogo).Penelitian ini dilatar belakangi dengan adanyaundang-undang nomor 16 tahun 2017 terkait penataan ruang. Penataan ruang kota sendiri memiliki tujuan untuk mencitakan suasana yang aman, nyaman, bersih, produktif dan berkelanjutan. Tapi saat ini yang dipermasalahkan, keberadaan raung publik tersebut mengalami banyak masalah sehingga dapat dikatakan jauh dari tujuan penataan ruang kota yang sebenarnya. Saat ini, dengan semakin cepat tanggapnya pemerintah mengatasi permasalahan tersebut, maka muncul strategi baru berupa ruang terbuka publik. Salah satunya melalui kegiatan carfree day(CFD). Salah satu daerah yang melakukan kegiatan CFD ada di kabupaten Ponorogo. Sehingga dalam penelitian ini nantinyapeneliti menggunakan metode penelitian deskriptif dengan melakukan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kegiatan CFD, pedagang melakukan transaksi dengan pengunjung atau bisa disebut konsumen. Barang dagangan yang diperjual belikan yaitu makanan, minuman, kebutuhan rumah tangga, kebutuhan sekolah dll. Para pedagang tersebut menjual dagangannya dengan tetap menjaga kualitas dan tanpa menaikkan harga barang yang dijualnya. Dampak yang timbul berupa dampak positif yaitu penghasilan bertambah dan pengunjung memiliki banyak alternatif pilihan, serta dampak negatif dari kegiatan tersebut yaitu banyaknya sampah dan suasana yang kurang kondusif.  Adapun saran yang diberikan penulis adalah perlu adanya penelitian lanjutan dan perbaikan teori tentang dampak dari Gorys Kerap dalam Soemarwoto (1998) karena tidak semua penelitian bisa menggunakan teori tersebut, serta adanya regulasi tersendiri yang mengatur kegiatan Car Free Day di Kabupaten Ponorogo.

Page 2 of 2 | Total Record : 20