Articles
20 Documents
Search results for
, issue
"Volume 2 No. 2 (Desemberi) 2019"
:
20 Documents
clear
<![CDATA[IMPLEMENTASI MEDIASI TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA WARIS DALAM MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM DI PENGADILAN AGAMA ]]>
<![CDATA[marufin marufin]]>
<![CDATA[ Aktualita : Jurnal Hukum Volume 2 No. 2 (Desemberi) 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (883.375 KB)
|
DOI: 10.29313/aktualita.v2i2.5197
<![CDATA[Peradilan Agama telah menerapkan mediasi sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016, realitanya terdapat gap antara teori dengan implementasi, terkhusus perkara waris di Pengadilan Agama. Tujuan penelitian ini: 1)Menggali dan mengungkapkan kompetensi skill mediator yang dibutuhkan dalam menyelesaikan mediasi perkara waris di wilayah PTA. Surabaya,2)Mengungkapkan kemaslahatan bagi para pihak yang bersengketa dalam penyelesaian perkara waris melalui implementasi mediasi di wilayah PTA. Surabaya,3)Menyingkap efektivitas mediasi yang dikaitkan dengan teori kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa perkara waris di wilayah PTA. Surabaya. Metode menggunakan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual, teknik pengumpulan dengan dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian: 1)Kompetensi skill mediator bersertifikat yang menangani perkara waris belum optimal, 2)Implementasi mediasi perkara waris sudah berjalan sesuai Perma Nomor 1 tahun 2016, namun kemaslahatan belum optimal, 3)Mediasi perkara waris yang efektif dapat mendukung kepastian hukum, tahun 2014-2015, hingga saat ini, kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa perkara waris melalui mediasi di Pengadilan Agama wilayah PTA. Surabaya belum efektif.]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB HUKUM PERDATA APOTEKER DALAM PEMBERIAN OBAT KEPADA PASIEN DITINJAU DARI PERMENKES NOMOR 35 TAHUN 2014 ]]>
<![CDATA[rinaldi ardian]]>
<![CDATA[ Aktualita : Jurnal Hukum Volume 2 No. 2 (Desemberi) 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (741.118 KB)
|
DOI: 10.29313/aktualita.v2i2.4993
<![CDATA[Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien, berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek. Tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan kejelasan, mengkaji dan menganalisis hubungan hukum antara apoteker dengan pasien pada pelayanan kefarmasian; Penyelesaian perkara-perkara ingkar janji/ wanprestasi dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan apoteker dalam pelayanan kefarmasian; Pencegahan supaya tidak terjadi sengketa pada pelayanan kefarmasian dalam pemberian obat.Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah bersifat yuridis normative, spesifikasi penelitian deskriptif analitis, menggunakan jenis dan sumber data sekunder, dan metode analitis normatif-kualitatif.Simpulan dari penelitian ini adalah hubungan hukum antara apoteker dengan pasien dalam pemberian obat dapat terjadi karena adanya perjanjian dan Undang-undang. Untuk syarat sahnya perjanjian tetap mengacu pada ketentuan pasal 1320 KUHPerdata dan berdasarkan Undang-undang diatur dalam Undang-undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009, Undang-undang No.36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan Permenkes No. 35 Tahun 2014 yang menegaskan tanggung jawab, tugas dan fungsi apoteker dalam pelayanan kefarmasian sebagai tenaga kesehatan. Jika terjadi kesalahan pada pelayanan kefarmasian yang mengakibatkan kerugian bagi pasien maka apoteker bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi kepada pasien tersebut. Pencegahan supaya tidak terjadi sengketa dalam pelayanan kefarmasian yaitu apoteker melaksanakan pelayanan sesuai dengan ketentuan kode etik, standar profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, peraturan perundang-undangan dan melaksanakan pelayanan sesuai dengan pedoman Cara Pelayanan Kefarmasian yang Baik (CPFB) juga menguasai teknik komunikasi efektif]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG MELALUI PENEGAKAN HUKUM PIDANA PADA PELANGGARAN TERHADAP RENCANA TATA RUANG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG ]]>
<![CDATA[andi tenrisau]]>
<![CDATA[ Aktualita : Jurnal Hukum Volume 2 No. 2 (Desemberi) 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (609.537 KB)
|
DOI: 10.29313/aktualita.v2i2.4817
<![CDATA[Peningkatan aktivitas di kawasan Jabodetabekpunjur memberikan dampak positif dan negatif. Peningkatan aktivitas dapat berdampak positif pada perkembangan ekonomi kawasan, namun disisi lain memicu pelanggaran terhadap rencana tata ruang. Kondisi ini berdampak terhambatnya kegiatan investasi, meningkatkan kerentanan masyarakat karena banyaknya kerugian yang ditanggung, dan meningkatnya tanah terlantar di kawasan perkotaan Jabodetabekpunjur. Untuk itu, pengendalian pemanfaatan ruang perlu dilakukan dan didukung oleh upaya penegakan hukum. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penegakan hukum dalam pengendalian pemanfaatan ruang dipengaruhi oleh faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas pendukung, faktor masyarakat, dan faktor kelembagaan. Pada prinsipnya, keselarasan antara pembangunan fisik dan pengelolaan lingkungan harus tercapai sehingga keduanya berdampak positif terhadap perekonomian kawasan.]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB DOKTER DALAM PENERAPAN PENGEMBANGAN KEILMUAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN ]]>
<![CDATA[evy silviani agustin]]>
<![CDATA[ Aktualita : Jurnal Hukum Volume 2 No. 2 (Desemberi) 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (810.777 KB)
|
DOI: 10.29313/aktualita.v2i2.5177
<![CDATA[Perkembangan teknologi kesehatan sering menimbulkan kontroversi masalah etik, hukum dan manfaatnya bagi masyarakat, seperti kasus cuci otak dan terapi kanker dengan obat racikan atau alat temuan baru. Masalah yang diteliti adalah bagaimana tanggung jawab hukum dokter dalam penerapan pengembangan keilmuan, penelitian, dan pengembangan kesehatan dihubungkan dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Metoda penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitik dengan pendekatan normatif yuridis. Data dianalisis secara analitis kualitatif sehingga menghasilkan data deskriptif analitis.. Hasil penelitian didapatkan adanya pelanggaran terhadap hubungan perikatan antara dokter dengan pasien, pelanggaran terhadap standar profesi medis, kode etik kedokteran Indonesia, etika penelitian kesehatan, disiplin kedokteran dan peraturan perundang-undangan. Situasi ini menjadi polemik saat MKEK menjatuhkan sanksi karena pelanggaran etik berat.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PERGADANGAN BERJANGKA KOMODITI BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH ]]>
<![CDATA[citra julian lestari]]>
<![CDATA[ Aktualita : Jurnal Hukum Volume 2 No. 2 (Desemberi) 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (669.121 KB)
|
DOI: 10.29313/aktualita.v2i2.4988
<![CDATA[Perdagangan berjangka komoditi merupakan suatu bentuk investasi atau lahan mencari uang yang dilakukan masyarakat di era globalisasi dikarenakan memiliki potensi keuntungan lebih besar dibanding investasi lainnya. Dari segi bentuk perdagangannya, dalam perdagangan berjangka komoditi yang diperdagangkan adalah janji atau kesepakatan untuk menyerahkan atau menerima suatu barang tertentu dikemudian hari. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum dalam transaksi perdagangan berjangka komoditi ditinjau dari Fatwa DSN MUI Nomor 82 Tahun 2011 tentang Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah di Bursa Komoditi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang bersifat deskriptif, dengan menggunakan data sekunder melalui studi kepustkaan yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa perdagangan berjangka komoditi yang diatur dalam fatwa bertujuan sebagai sarana lindung nilai rupiah di pasar dan dilarang mengandung unsur gharar, riba, dan batil.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DOKTER GIGI DALAM MELAKUKAN PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS ]]>
<![CDATA[dedy kuswandi]]>
<![CDATA[ Aktualita : Jurnal Hukum Volume 2 No. 2 (Desemberi) 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (752.139 KB)
|
DOI: 10.29313/aktualita.v2i2.5198
<![CDATA[Puskesmas adalah sarana pelayanan kesehatan dasar di Indonesia. Salah satu pelayanan kesehatan di Puskesmas yaitu pelayanan kesehatan gigi dan mulut. Hubungan hukum antara dokter gigi dan pasien di Puskesmas merupakan suatu perhubungan hukum yang lahir atas dasar perjanjian terapeutik. Akan tetapi, seringkali pasien menuntut dokter karena penyakitnya tidak berhasil disembuhkan, padahal dalam kontrak terapeutik objek perjanjian adalah usaha atau upaya sebaik-baiknya dari dokter untuk menyembuhkan dan bukan sembuh atau tidak sembuhnya pasien. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi dokter gigi dalam melakukan pelayanan kesehatan terhadap pasien di Puskesmas. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif yang bersifat deskriptif, menggunakan data sekunder melalui studi kepustakaan dan studi lapangan, yang di analisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa perlindungan hukum bagi dokter gigi dalam melakukan pelayanan kesehatan di Puskesmas merupakan hak yang diberikan oleh hukum sepanjang telah melakukan tugasnya sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional.]]>
<![CDATA[EKONOMI ISLAM DAN POLITIK HUKUM DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Dudi Badruzaman]]>
<![CDATA[ Aktualita : Jurnal Hukum Volume 2 No. 2 (Desemberi) 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (679.775 KB)
|
DOI: 10.29313/aktualita.v2i2.5072
<![CDATA[ABSTRACTThis research will describe the history of modern Islamic economic and political relations with the law in an effort to formulate various Islamic economic laws. This article also describes the position of the Islamic economy in the Indonesian legal system so that a description of how Islamic economy can be implemented in the Indonesian economy will be obtained. This study aims to find a basis for the development of Islamic economic law in two periods, the New Order and the Reformation Era. So that Islamic economic instruments can be used as an important part of the mainstream of national economic policy, there needs to be a systematic effort to create a sharia economic political design. This design must include three main domains, namely the realm of regulation and the rule of law, the realm of institutional strengthening and expansion, and the realm of internalizing sharia economic values in the life of the state and society.Keyword: Islamic Economics, Politics of Law, and Governance ABSTAKPenelitian ini akan menguraikan sejarah hubungan ekonomi dan politik Islam modern dengan hukum dalam upaya merumuskan berbagai UU ekonomi Islam. Artikel ini juga menggambarkan posisi ekonomi Islam dalam sistem hukum Indonesia sehingga akan diperoleh deskripsi bagaimana implementasi ekonomi Islam dalam perekonomian Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mencari dasar bagi pengembangan hukum ekonomi Islam yang ada di dua periode, Orde Baru dan Era Reformasi. Agar instrumen-instrumen ekonomi syariah dapat dijadikan sebagai bagian penting dari mainstream kebijakan ekonomi nasional, maka perlu ada upaya sistematis dalam menciptakan desain politik ekonomi syariah. Desain ini harus mencakup tiga ranah utama, yaitu ranah regulasi dan aturan hukum, ranah penguatan dan ekspansi kelembagaan, serta ranah internalisasi nilai ekonomi syariah dalam kehidupan negara dan masyarakat. Kata kunci: Ekonomi Islam, Politik Hukum, dan Tata Hukum ]]>
<![CDATA[FUNGSIONALISASI HUKUM PIDANA TERHADAP KORPORASI YANG MELAKUKAN PEMBUANGAN LIMBAH B3 (BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN) DI DAERAH ALIRAN SUNGAI CITARUM DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS KEADILAN ]]>
<![CDATA[gatot satrio utomo]]>
<![CDATA[ Aktualita : Jurnal Hukum Volume 2 No. 2 (Desemberi) 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (690.787 KB)
|
DOI: 10.29313/aktualita.v2i2.4818
<![CDATA[Salah satu contoh dari tindak pidana lingkungan hidup adalah pencemaran air sungai, Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum merupakan salah satu sungai terpanjang. Ironisnya kondisi sungai Citarum saat ini dalam keadaan kritis akibat dari segala faktor yang ada, seperti pencemaran lingkungan hidup yang melibatkan korporasi, sebagai akibat dari aktivitasnya yang berskala besar dalam menjalankan usahanya. Penegakan hukum lingkungan dalam arti yang luas, yaitu meliputi preventif dan represif. Untuk memahami fungsionalisasi penegakan hukum pidana terhadap korporasi yang melakukan pembuangan limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) di daerah aliran sungai Citarum dengan asas keadilan. Untuk memahami penegakan hukum pidana terhadap korporasi yang melakukan pembuangan limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) di daerah aliran sungai Citarum. Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Fungsionalisasi hukum pidana dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kejahatan umumnya serta kejahatan korporasi yang melakukan pembuangan limbah B3 di daerah aliran sungai Citarum dapat dilakukan beberapa tahap. Tahapan tersebut antara lain tahap formulasi, tahap aplikasi dan tahap eksekusi.]]>
<![CDATA[PERKAWINAN DIBAWAH UMUR DITINJAU DARI UU NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DIHUBUNGANKAN DENGAN HUKUM ISLAM SERTA DAMPAKNYA TERHADAP KESEHATAN REPRODUKSI ]]>
<![CDATA[iga made agung]]>
<![CDATA[ Aktualita : Jurnal Hukum Volume 2 No. 2 (Desemberi) 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (897.942 KB)
|
DOI: 10.29313/aktualita.v2i2.5178
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana perkawinan di bawah umur ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan dihubungkan dengan hukum Islam; serta serta untuk mengetahui sejauh mana dampaknya terhadap kesehatan reproduksi,serta untuk mengetahui kebijakan pemerinah dalam mencegah perkawinan dibawah umur.Penelitian ini mempergunakan methoda yang bersifat yuridis normative dengan Spesifikasi deskriptif analistik danTeknik analisis data mempergunakan teknik kualitatif normatif.Hasil dari penelitian ini adalah (1) Dalam hukum Islam menetapkan baligh sebagai syarat sahnya sebuah pernikahan yaitu mimpi basah bagi pria dan menstrulasi bagi wanita dan asalkan juga telah mampu memenuhi segala persyaratannya, serta pernikahan yang dilaksanakan tersebut bertujuan untuk membentuk keluarga sakinnah mawaddah warohmah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 membatasi umur melaksanakan perkawinan yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita dan apabila ingin menikahdibawah umur maka akan ada dispensasi dari pengadilan. (2) Banyak dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan dibawah umur baik secara sosial, psikologi, dan kesehatan terutama kesehatan reproduksi. Hal ini sangat penting karena kesehatan reproduksi berpengaruh pada kualitas janin yang dihasilkan, dan juga mempengaruhi tingkat kesehatan ibu. Secara fisik, melahirkan dibawah usia 20 sangat beresiko bagi seorang perempuan, dimana organ reproduksinya belum kuat untuk melahirkan. Hal ini menjadi penyumbang tingginya angka kematian ibu saat melahirkan.(3) Pemerintah mempunyai kewajiban untuk mencegah perkawinan dibawah umur guna menjadikan keluarga yang bahagia, sehat dan cerdas.]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KONTRAKTOR ATAS KEGAGALAN BANGUNAN BERDASARKAN PRINSIP SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI ]]>
<![CDATA[diah pudjia astuti]]>
<![CDATA[ Aktualita : Jurnal Hukum Volume 2 No. 2 (Desemberi) 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (705.352 KB)
|
DOI: 10.29313/aktualita.v2i2.4989
<![CDATA[Pembangunan sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia, namun tidak luput dari kerugian baik kerugian materiil maupun korban jiwa jika tidak dibangun sebagaimana mestinya. Salah satunya adalah runtuhnya jembatan kutai kartanegara yang menyebabkan orang meninggal dunia dan luka-luka. Kegagalan bangunan merupakan salah satu akibat yang dapat membahayakan keselamatan publik maupun kerugian negara. Kegagalan bangunan ini diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi mulai dari Pasal 60 sampai dengan Pasal 67. Selain itu kegagalan bangunan diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yaitu pada Bab V Pasal 34 sampai dengan Pasal 48. Pertanggungjawaban pidana berdasarkan Undang-Undang Jasa Konstruksi hanya dapat dikenakan pada individu yang secara langsung melaksanakan pekerjaan konstruksi dan tidak pada penyedia jasa konstruksi berupa korporasi karena untuk memidana korporasi membutuhkan kejelasan kepada siapa sanksi akan dikenakan. Berdasarkan hasil analisis bahwa berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana, dengan adanya pergeseran subjek hukum dari fysieke dader ke functionale dader maka korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban. Hal tersebut juga didukung dengan adanya teori-teori serta doktrin-doktrin tentang pertanggungjawaban korporasi. Dengan lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, dimana hal ini dimaksudkan sebagai upaya memberikan kepastian hukum dan mendorong efektivitas dan optimalisasi atas hukum acara dalam penangangan perkara pidana dengan pelaku korporasi dan/atau pengurus korporasi.]]>
