Garuda - Garba Rujukan Digital

Asas Fisrt To File Principal Dalam Kasus Hak Merek Nama Terkenal Bensu Humaedi Abdurahman
Aktualita : Jurnal Hukum Volume 3 No.2 2020
Publisher : Universitas Islam Bandung

Penelitian ini dilatar belakangi karena adanya sebuah sengketa atas penggunaan nama Bensu. Ruben Onsu yang seorang publik figur merasa nama tersebut merupakan nama terkenal yang melekat pada dirinya, sehingga aktivitas pendaftaran merek bisnisnya di Ditjen HaKI dengan nama bensu terhambat karena sudah digunakan oleh Bengkel Susu (Bensu) yang dimiliki oleh Jesy Handalim, karena Undang-Undang no. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menganut sistem konstitutif. Penelitian ini menggunakan pendekatan yurids normatif dengan metode deskriptif, dan analisis menggunakan library research. Hasil penelitian yang di dapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Ruben Onsu atas Jesy Handalim tidak diterima oleh majelis hakim. Dan sistem pendaftaran merek di Indonesia menganut asas first to file principal dimana pendaftar pertama mendapatkan hak ekslusif dan perlindungan hukum. Akibatnya jika merek terkenal atau nama terkenal ingin dijadikan merek dagang wajib di daftarkan karena jika tidak tidak memiliki kekuatan hukum secara yuridis, berdampak merugikan pemilik karena tidaj memiliki perlindungan dan hak ekslusif.Kata Kunci : Hak Merek, First File To Principal, Konstitutif.

STRATEGI KEBIJAKAN MENGURANGI FRAUD DALAM KLAIM BPJS DITINJAU DARI PERMENKES NO.36 TAHUN 2015 keika marriska
Aktualita : Jurnal Hukum Volume 3 No.2 2020
Publisher : Universitas Islam Bandung

Setiap individu berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Untuk itulah pemerintah membuat program BPJS Kesehatan. Namun dalam pelaksanaanya, ditemukan kendala berupa fraud. Sebagai upaya pencegahan fraud, pemerintah menerbitkan Permenkes 36/2015. Metode penelitian: yuridis normatif. Kesimpulan: (1) Mekanisme fraud oleh peserta : pemalsuan status kepesertaan dan kondisi kesehatan; oleh pemberi pelayanan: upcoding, fragmentation,readmisi, no medical value, type of room charge; oleh pembuat kebijakan: menahan pembayaran ke fasilitas kesehatan, membayarkan dana kapitasi tidak sesuai dengan ketentuan; (2) Implementasi Kebijakan: penyusunan kebijakan dan pedoman pencegahan fraud, pengembangan budaya pencegahan fraud, pembentukkan tim pencegahan fraud; (3) Strategi pencegahan fraud: kesadaran pihak terkait terhadap fraud, menentukan standar pelayanan kedokteran, meninjau ulang secara berkala paket INA-CBG’s/kapitasi; keseragaman penyediaan dan pemakaian obat/alkes sesuai fornas.; memperkuat pengawasan di Kemenkes dan BPJS Kesehatan.Kata Kunci : Fraud, Klaim BPJS, Permenkes 36/2015.

PENERAPAN REHABILITASI TERHADAP PECANDU DAN KORBAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DIHUBUNGKAN DENGAN TUJUAN PEMIDANAAN” (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN MAJALENGKA) hasbih hasbih
Aktualita : Jurnal Hukum Volume 3 No.2 2020
Publisher : Universitas Islam Bandung

Narkotika adalah salah satu zat kimia sejenis obat bius atau obat yang sangat dibutuhkan untuk kepentingan medis dan ilmu pengetahuan. Penyalahgunaan narkotika di Indonesia saat ini telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai persoalan yang sangat membahayakan bagi bangsa Indonesia. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi Penelitian, penelitian ini bersifat deksriptif analitis. Jenis data, yaitu data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (Library Research) terhadap data sekunder. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode normatif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah: Pertama, Pelaksanaan Tim asesmen terpadu dalam menyelamatkan pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika, apabila seseorang sebagai pecandu atau korban yang tertangkap dapat menentukan apakah dimasukkan dalam penjara atau direhabilitasi karena aparat penegak hukum memberi sanksi pidana penjara kepada pengguna narkoba sedangkan penyalahguna narkotika harus direhabilitasi. Kedua, Hambatan dalam pelaksanan rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika yaitu Masalah Overkapasitas Dan Penyalahguna Narkotika. Salah satu masalah utama dalam overkapasitas adalah karena tingginya suply tahanan dan narapidana ke dalam lapas, selain itu hambatan dalam pelaksanan rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika yaitu dari sunbstansi hukum, struktur hukum, kultur hukum dan sarana prasarana.

IMPLIKASI PENDAYAGUNAAN DOKTER SPESIALIS TERHADAP PEMERATAAN PELAYANAN KESEHATAN SPESIALISTIK DAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA dovi hakiki
Aktualita : Jurnal Hukum Volume 3 No.2 2020
Publisher : Universitas Islam Bandung

Dalam rangka peningkatan akses dan pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan spesialistik, perlu dilakukan upaya pemerataan dokter spesialis di seluruh Indonesia, khususnya di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan (DTPK) dan daerah bermasalah kesehatan, Upaya pemerataan dokter spesialis dilakukan melalui program Pendayagunaan Dokter Spesialis sebagai bentuk pengabdian kepada negara guna meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Negara turut berperan dalam proses pendidikan dokter spesialis dengan memberikan subsidi dalam penyelenggaraan pendidikan kedokteran program spesialis. Pendayagunaan Dokter Spesialis adalah penempatan dokter spesialis di rumah sakit milik pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan Peserta Pendayagunaan dokter spesialis adalah setiap dokter spesialis yang baru lulus pendidikan kedokteran program dokter spesialis, yang terdiri dari Peserta mandiri serta Peserta penerima beasiswa dan/atau program bantuan biaya pendidikan. Pendayagunaan dokter spesialis dilaksanakan di Rumah Sakit milik pemerintah dan pemerintah daerah utamanya di RS DTPK, RS Rujukan Regional, RS Rujukan Provinsi dan RS milik Pemerintah dan Pemda lainnya dalam menjalankan program pendayagunaan Dokter spesialis pemerintah tentan dengan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia yang telah diatur dengan undang-undang Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengesahan Ilo Convention No. 105 Concerning The Abolition Of Forced Labour (Konvensi Ilo Mengenai Penghapusan Kerja Paksa) namun demikian perlu dilakukan analisis terhadap implementasi pendayagunaan dokter spesialis agar para tenaga kesehatan ini terlindungi dari unsur pemaksaan ataupun pelanggaran terhadap hak asasi manusia.Kata kunci: Pendayagunaan Dokter Spesialis; Undang-Undang; Dokter Spesialis.

KEPASTIAN HUKUM DALAM PENENTUAN DASAR PERALIHAN HAK ATAS TANAH UNTUK PEMBAYARAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN SEBAGAI IMPLEMENTASI DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 1997 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN (BPHTB) DI KABUPATEN CIANJUR DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS KEADILAN boris erick
Aktualita : Jurnal Hukum Volume 3 No.2 2020
Publisher : Universitas Islam Bandung

UU Nomor 20 Tahun 2000 tentang BPHTB menjelaskan bahwa pembayaran BPHTB menganut self assessment system yaitu Wajib Pajak dapat menghitung dan membayar sendiri BPHTB tanpa surat penetapan pajak. Pembayaran BPHTB di Kabupaten Cianjur seringkali berubah dalam kurun waktu yang sama terhadap suatu daerah sehingga menimbulkan ketidakpastian. Penelitian ini bertujuan mengetahui implementasi pembayaran BPHTB di Kabupaten Cianjur dihubungkan UU BPHTB dan Asas Keadilan serta penegakan hukum pembayaran BPHTB dihubungkan asas kepastian hukum. Hasil penelitian menujukkan bahwa Implementasi pembayaran BPHTB di Kabupaten Cianjur dihubungkan UU BPHTB dan asas keadilan yakni kewenangan Pemerintah Daerah dalam menetapkan dan melaksanakan peraturan daerah, dimana telah sesuai dengan UU BPHTB dan asas keadilan, namun dalam pelaksanaanya belum sepenuhnya berjalan dengan baik karena tidak sepenuhnya sesuai dengan self assessment system. Penegakkan hukum pembayaran BPHTB di Kabupaten Cianjur dihubugkan dengan asas kepastian yakni melalui permohonan banding atau pengajuan keberatan terhadap pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif, serta pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB yang diatur dalam UU Perpajakan dan Perda No. 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Perda No. 6 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kab. Cianjur serta dapat melalui pengaduan kepada Komite Pengawas Perpajakan berdasarkan Pasal 27A UU BPHTB, Pasal 36C UU KUP dan Keputusan Menteri

PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TERBITNYA SERTIFIKAT GANDA BERDASARKAN ASAS KEPASTIAN HUKUM kiki rizki
Aktualita : Jurnal Hukum Volume 3 No.2 2020
Publisher : Universitas Islam Bandung

Ketentuan tentang kepastian hukum hak atas tanah ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Pada beberapa daerah terdapat sejumlah kasus sertipikat hak milik palsu, yaitu sebidang tanah terdaftar dalam 2 (dua) buah sertipikat yang Pada beberapa daerah terdapat sejumlah kasus sertipikat hak milik palsu, yaitu sebidang tanah terdaftar dalam 2 (dua) buah sertipikat yang secara resmi sama-sama diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Adapun tujuan penelitian untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pemegang hak sertipikat asli bilamana terdapat penerbitan Sertipikat Hak Milik Palsu Oleh Kantor Pertanahan Nasional dalam (Analisa Putusan Nomor : 85K/TUN/2015). Untuk Mengetahui Faktor Penyebab Timbulnya Sertipikat Hak Milik Palsu Yang Dikeluarkan Kantor Pertanahan Nasional dan Cara Mengatasinya Contoh Kasus dalam Perkara Putusan Nomor : 85K/TUN/2015. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, Dari hasil penelitian dapat disimpulkan, Perlindungan hukum bagi pemegang sertipikat asli berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA pemberian surat - surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, dan Pasal 31 serta Pasal 32 PP 24 Tahun 1997, setiap satu sertipikat hak atas tanah di terbitkan untuk satu bidang tanah untuk melindungi pemegangnya sertipikat tersebut. Faktor terjadinya sertipikat palsu dipengaruhi oleh beberapa faktor internal dan eksternal, faktor internal disini adalah bahwa kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional, dan factor eksternalnya adalah kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh masyrakat atau kesalahan yang dilakukan diluar dari kewenangan BPN yang meneyebabkan timbulnya sertipikat palsu atau overllaping. Upaya untuk mencegah terjadinya sertifikat asli tetapi palsu, yaitu dengan meningkatkan kecepatan dan ketelitian aparat yang memproses pembuatan dan penerbitan sertifikat. Kata kunci : Perlindungan Hukum,Asas Kepastian Hukum,, Sertifikat Ganda, Hak Milik

ANALISIS YURIDIS PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK yusuf luqita danawiharja
Aktualita : Jurnal Hukum Volume 3 No.2 2020
Publisher : Universitas Islam Bandung

Penanganan anak yang berkonflik dengan hukum seringkali disamakan dengan penanganan orang dewasa yang melakukan tindak pidana. secara yuridis di Indonesia, perlindungan hukum terhadap anak dapat dijumpai di berbagai peraturan perundang-undangan. Semua peraturan perundang-undangan bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan, melindungi hak-hak anak untuk mewujudkan keadilan bagi anak. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi Penelitian, penelitian ini bersifat deksriptif analitis. Jenis data, yaitu data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (Library Research) terhadap data sekunder. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode normatif kualitatif. Hasil dari penelitian ini ialah. Pertama, Penerapan diversi terhadap anak baik pada tingkat Penyidikan, Penuntutan dan Peradilan dapat dilaksanakan selama memenuhi persyaratan, sebagaimana diatus dalam Pasal 7 angka 2 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan sesuai dengan Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa diversi dapat dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan dengan diancam pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Kedua, Kendala Implementasi Diversi dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, dimana korban merasa haknya tidak dilindungi karena tersangka diberikan keistimewaan dalam proses hukum. Adapun pihak korban dan keluarganya dalam hal ini beranggapan bahwa pelaksanaan hukum cenderung berat sebelah dan memihak kepada tersangka.

PERAN MAJELIS PENGAWAS TERHADAP KETAATAN NOTARIS DALAM UPAYA PENEGAKKAN KODE ETIK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PEMBAHARUAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS dera reswara santiaji
Aktualita : Jurnal Hukum Volume 3 No.2 2020
Publisher : Universitas Islam Bandung

Majelis Pengawas Notaris merupakan suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris sehingga tetap patuh terhadap Kode Etik dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pembaharuan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Dalam menjalankan tugas jabatannya, tidak jarang ditemukan sebagian Notaris melakukan segala cara untuk mendapatkan klien bahkan tidak patuh terhadap Kode Etik dan UUJN, sebagaimana salah satu contoh kasus pelanggaran Notaris berdasarkan Putusan Majelis Pengawas Wilayah Provinsi Jawa Barat Nomor: 131/MPW-JABAR/2008. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengetahui peran Majelis Pengawas terhadap pengawasan ketaatan Notaris sebagai upaya penegakkan Kode Etik dan UUJN serta mengetahui peran Majelis Pengawas Daerah (MPD) dalam menindaklanjuti laporan pelanggaran Kode Etik dan UUJN. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, pendekatan kasus. Analisis data dilakukan dengan metode berpikir deduktif dengan menarik kesimpulan berdasarkan hal yang khusus dalam penelitian ini. Hasil penelitian bahwa peran Majelis Pengawas dalam upaya penegakkan Kode Etik dan UUJN terhadap ketaatan Notaris sangat dibutuhkan khususnya peran MPD yang berada pada tingkat Kabupaten/Kota dalam pengawasan secara langsung terhadap ketaatan Notaris. Dalam tindaklanjut laporan masyarakat, MPD menyikapi laporan tersebut berdasarkan UUJN dan Permenkumham No. M.02.PR.08.10 Tahun 2004, dengan tiga tahap yaitu menindaklanjuti dugaan pelanggaran, memanggil Notaris yang bersangkutan, dan memeriksa Notaris. MPD harus objektif dalam melakukan pemeriksaan salah satunya dengan menempatkan akta sebagai objek pemeriksaan yang dapat dibuktikan secara pembuktian lahiriah, pembuktian formal, dan pembuktian materiil. Dengan demikian, peran MPD sebagai lembaga yang mengawasi Notaris secara langsung mampu menegakkan Kode etik dan UUJN dengan cara dan metode yang terencana dengan baik.

KEPASTIAN HUKUM TERHADAP KREDITUR DALAM PENYELESAIAN KREDIT MACET DENGAN JAMINAN CORPORATE GUARANTEE DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 1820 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA fera puspita rianto
Aktualita : Jurnal Hukum Volume 3 No.2 2020
Publisher : Universitas Islam Bandung

Pemberian kredit dengan corporate guarantee berdasarkan Pasal 1820 KUHPerdata kurang dapat menjamin penyelesaian kredit macet, pembuatannya hanya untuk menambah keyakinan bank terhadap pemberian kredit dan dianggap sebagai kewajiban moral dari penjamin untuk menyelesaian kewajiban debitur karena ingin menjaga nama baik perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa terkait implementasi eksekusi corporate guarantee dihubungkan dengan asas kepastian hukum dan kepastian hukum terhadap hak bank dalam penyelesaian kredit macet dengan corporate guarantee dihubungkan dengan Pasal 1820 KUHPerdata atas pemenuhan pengembalian kredit. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka yang berupa hukum positif. Spesifikasi deskriftif analisi yaitu cara memecahkan permasalahan yang sedang dihadapi, dilakukan dengan pengumpulan, klasifikasi, analisis data yang disimpulkan dengan tujuan untuk membuat gambaran secara objektif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa implementasi eksekusi corporate guarantee belum memenuhi asas kepastian hukum. Kepastian hukum terhadap hak bank dalam penyelesaian kredit macet dengan corporate guarantee belum terakomodasi sepenuhnya dalam Pasal 1820 KUH Perdata. Dibutuhkan pengaturan lebih lanjut dalam ketentuan yang spesifik atau lebih rinci, agar dapat mengakomodasi pemenuhan pengembalian kredit. Kata Kunci: Kepastian Hukum, Kredit Macet, Corporate Guarantee.

PEMENUHAN HAK ATAS KESEHATAN ANAK PENYANDANG DISABILITAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA DI INDONESIA Veronica Komalawati; Yohana Evlyn Lasria Siahaan
Aktualita : Jurnal Hukum Volume 3 No.2 2020
Publisher : Universitas Islam Bandung

Kehadiran seorang anak merupakan tujuan dan harapan yang ingin dicapai dalam mewujudkan hak berkeluarga dan mendapatkan keturunan. Anak sebagai keturunan orang tuanya diharapkan tumbuh dan berkembang dalam kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sebaik-baiknya. Faktanya, tidak semua anak terlahir dalam kondisi sehat baik secara fisik maupun mentalnya. Anak-anak ini disebut sebagai anak penyandang disabilitas. Setiap keluarga memiliki cara masing-masing dalam menangani anak mereka yang menderita disabilitas. Ada yang dirawat dengan baik, namun ada juga yang diserahkan kepada pihak ke-tiga sepenuhnya dan tidak lagi memperhatikan kebutuhan khusus yang diperlukan anaknya. Kemungkinan terburuknya, anak tetap dalam kekuasaan orang tuanya, tetapi karena alasan ekonomi justru anak dieksploitasi secara ekonomi oleh orang tuanya sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan merumuskan bagaimana hak atas kesehatan anak penyandang disabilitas dapat dipenuhi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan bagaimana tanggung jawab orang tua serta pemerintah dalam memenuhi hak anak penyandang disabilitas. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis guna diperoleh gambaran menyeluruh dan sistematis tentang masalah yang diteliti. Analisis permasalahannya dilakukan melalui pendekatan secara yuridis normatif yaitu dengan menitikberatkan penggunaan data sekunder baik yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak atas kesehatan anak penyandang disabilitas diwujudkan melalui suatu program kegiatan khusus tentang perlindungan bagi anak penyandang disabilitas berupa pelayanan kesehatan. Peran pemerintah dalam mewujudkannya adalah bertanggung jawab menjamin terlaksananya program tersebut terhadap anak penyandang disabilitas, dan orang tua bertanggung jawab mewujudkan hak anak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang dibutuhkannya. Sekalipun orang tua menyerahkan kepada pihak ke-tiga, ia tetap bertanggung jawab untuk mewujudkan hak anak tersebut.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Dadi Ahmadi

Contact Email
dadi.ahmadi@gmail.com

Phone
+6281320484892

Journal Mail Official
aktualita@unisba.ac.id

Editorial Address
Jl. Purnawarman No.59 Bandung

Location
Kota bandung,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Dadi Ahmadi

Contact Email dadi.ahmadi@gmail.com

Phone +6281320484892

Journal Mail Official aktualita@unisba.ac.id

Editorial Address Jl. Purnawarman No.59 Bandung

Location Kota bandung, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Dadi Ahmadi

Contact Email
dadi.ahmadi@gmail.com

Phone
+6281320484892

Journal Mail Official
aktualita@unisba.ac.id

Editorial Address
Jl. Purnawarman No.59 Bandung

Location
Kota bandung,

Jawa barat

INDONESIA