cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Randi Atma
Contact Email
qaumiyyah@iainpalu.ac.id
Phone
+6282345682297
Journal Mail Official
qaumiyyah@iainpalu.ac.id
Editorial Address
Jalan Diponegoro Nomor 23 Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah
Location
Kota palu,
Sulawesi tengah
INDONESIA
Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara
Published by Universitas Islam Negeri DATOKARAMA PALU
ISSN : 27750299     EISSN : 27750299     DOI : https://doi.org/10.24239/qaumiyyah
Core Subject : Religion, Social,
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara dipublikasikan oleh Program Studi Hukum Tata Negara Islam, Fakultas Syariah, Instutut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu. Terbit dua kali dalam setahun, jurnal ini mengundang para dosen, peneliti, dan pemerhati dalam bidang hukum tata negara dalam kaitannya dengan isu-isu keislaman untuk berpartisipasi dengan mempublikasikan hasil riset pada jurnal ini
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 4 No. 1 (2023)" : 5 Documents clear
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MOTIF KAIN TENUN SONGKET LEJO DI KABUPATEN BENGKALIS Faturrazi; Dewi, Irlina; Syakirin, Hamdan; Pangestu, Risky
Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara Vol. 4 No. 1 (2023)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/qaumiyyah.v4i1.51

Abstract

This research focuses on the traditional songket weaving culture of Bengkalis, Riau Province, Indonesia. Songket is a type of traditional woven fabric with unique motifs and philosophies that represent the values of life, religion, education, and culture. The origin of songket weaving in Indonesia is still uncertain, some experts say that this weaving was brought by Arab traders who spread Islam and weaving techniques silk from China and India. The purpose of this study is to gain a deeper understanding of the legal aspects of intellectual property rights and traditional cultural arts related to songket weaving motifs lejo Bengkalis. The research method used in this study is a qualitative approach with data collection techniques such as observation, interviews, and documentation. The results showed that legal protection regarding songket cloth motifs in Bengkalis is still inadequate, and there are several challenges in preserving the culture that There include lack of public awareness, law enforcement. With this research, it is expected to be a promoter for the community of the importance of supporting local industries, and developing a certification system for original songket products. Abstrak Penelitian ini berfokus kepada budaya tenun songket tradisional Bengkalis, Provinsi Riau, Indonesia. Songket adalah jenis kain tenun tradisional dengan motif dan filosofi unik yang mewakili nilai-nilai kehidupan, agama, pendidikan, dan budaya. Asal-usul tenun songket di indonesia masih belum pasti, beberapa ahli menyebutkan bahwa tenun ini dibawa oleh pedagang arab yang menyebarluaskan agama islam dan teknik tenun sutra dari China dan India. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam mengenai aspek hukum hak kekayaan intelektual dan seni budaya tradisional terkait dengan motif tenun songket lejo Bengkalis. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data seperti obervasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhapat motif kain songket di Bengkalis masih kurang memadai, dan ada beberapa tantangan dalam melestarikan kebudayaan yang ada termasuk kurangnya kesadaran masyarakat, penegak hukum. Dengan adanya penelitian ini diharapkan menjadi promotor bagi masyarakt akan pentingnya mendukung industri lokal, dan mengembangkan sistem sertifikasi untuk produk songket asli
IDENTIFIKASI YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERJUDIAN ONLINE DI INDONESIA Indah Novita Sari, Septi; Nur Hidayah, Tiara
Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara Vol. 4 No. 1 (2023)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/qaumiyyah.v4i1.58

Abstract

Quick mechanical advances in the ongoing time frame have given tremendous open doors to hoodlums to do exercises that disregard the law. One of these crimes is betting, which has moved to the internet-based domain, ordinarily known as internet betting. To successfully handle the pervasiveness of electronic betting wrongdoing, it is essential to recognize the hidden variables that contribute to its rise and foster proper countermeasures. This study plans to investigate policing, hindering variables for policing, and methodologies for conquering internet betting wrongdoings. This study utilizes a standardizing juridical methodology that is supplemented by an observational juridical methodology. Data gathering was helped out through broad writing research, while subjective examination was utilized to process and decipher the data. Research result show that the insightful cycle for internet betting wrongdoings is basically completed by the Directorate of Cybercrime and the Public Police. Likewise, the state digital and figure organization is responsible for directing and overseeing web use in Indonesia. As far as countermeasures against web-based betting wrongdoings, policing utilizes a mix of preventive and oppressive measures to battle these infringements. Abstrak Kemajuan mekanis yang cepat dalam kerangka waktu yang sedang berlangsung telah memberikan peluang besar bagi para penjahat untuk melakukan kegiatan yang mengabaikan hukum. Salah satu kejahatan tersebut adalah judi yang telah berpindah ke ranah berbasis internet yang biasa dikenal dengan judi online. Untuk berhasil menangani maraknya pelanggaran perjudian elektronik, penting untuk mengenali faktor-faktor tersembunyi yang menambah kebangkitannya dan mendorong tindakan pencegahan yang tepat. Studi ini berencana untuk menyelidiki pemolisian, variabel penghambat pemolisian, dan metodologi untuk mengatasi kesalahan perjudian internet. Penelitian ini menggunakan metodologi yuridis normatif yang dilengkapi dengan metodologi yuridis observasional. Pengumpulan data dibantu melalui penelitian tertulis yang luas, sedangkan pemeriksaan subjektif digunakan untuk mengolah dan menguraikan data. Penemuan menunjukkan bahwa siklus wawasan untuk kejahatan judi online pada dasarnya diselesaikan oleh Direktorat Cybercrime, Kepolisian Umum. Demikian juga dengan organisasi digital dan figur negara yang bertanggung jawab mengarahkan dan mengawasi penggunaan web di Indonesia. Sejauh tindakan pencegahan terhadap kesalahan perjudian online, kepolisian menggunakan kombinasi tindakan pencegahan dan penindasan untuk melawan pelanggaran ini.
POLA HUBUNGAN ANTARA KEPALA DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DESA Arham
Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara Vol. 4 No. 1 (2023)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/qaumiyyah.v4i1.80

Abstract

This research aims to examine the relationship pattern between the village head and the village consultative body in the implementation of government in Sarude Village, Sarjo District. This research starts with the problem of the relationship pattern between the Sarude village head and the village consultative body in the implementation of government. This type of research is empirical research, namely research using field data as the main data source. The data collection techniques use observation, documentation, and interviews. The results of the research show that the relationship pattern between the Sarude Village Head and the Village Consultative Body in the implementation of village government is a partnership, a partnership in the sense that the Village Head and the Village Consultative Body collaborate in implementing village government. In this case, it can be seen from the implementation of village government duties, namely that the Village Head leads the implementation of village government based on policies determined jointly with the Village Consultative Body. The village head determines village regulations that have received approval from the village consultative body as regulated in Law Number 6 of 2014 on the village. Abstrak Penelitian ini bertujuan mengkaji Pola Hubungan Antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pelaksanaan Pemerintahan di desa Sarude Kecamatan Sarjo. Penelitian ini berangkat dari permasalahan bagaimana pola hubungan antara Kepala Desa Sarude dan Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pemerintahan. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian dengan menggunakan data-data lapangan sebagai sumber data utama. Adapun Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola hubungan antara Kepala Desa Sarude dan Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pemerintahan desa adalah bersifat kemitraan, kemitraan dalam arti antara Kepala Desa dengan Badan Permusayawaran Desa melakukan kerja sama dalam melaksanakan pemerintahan desa, dalam hal ini dapat terlihat dari pelaksanaan tugas pemerintahan desa yakni, Kepala Desa memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan secara bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama badan Permusyawaratan Desa sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Desa.
IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH NOMOR 32 TAHUN 2020 TERHADAP PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN COVID-19 PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYYAH Anis Saturrohmah; Muhammad Akbar; Suhri Hanafi
Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara Vol. 4 No. 1 (2023)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/qaumiyyah.v4i1.81

Abstract

This research specifically examines the implementation of Central Sulawesi Governor's Regulation Number 32 of 2020 in preventing and controlling Covid-19 in Polanto Jaya village, Kec. Rio Pakava, Kab. Donggala, Central Sulawesi, Siyasah Dusturiyyah Perspective. This research was designed using a type of empirical juridical research, namely a socio-legal research method carried out on situations that occur to find out and discover facts in society, with data collection techniques through observation, documentation, and interviews. The results of the research show that the implementation of the 2020 Governor's Regulations on the Prevention and Control of Covid -19 in Polanto Jaya Village, Rio Pakava District, has been effective because the community complies with the 2020 Central Sulawesi Governor's regulations on the prevention and control of Covid -19, as evidenced by the community's willingness to vaccinate, so that all Polanto Jaya village residents who were exposed to Covid-19 can all recover. Based on the Siyasah Dusturiyyah perspective, the implementation of Central Sulawesi Governor's Regulation Number 32 of 2020 in the village of Polanto Jaya applies the principles of Siyasah Dusturiyyah, namely, the principle of deliberation, the principle of justice, the principle of benefit, and the principle of power as a mandate. Abstrak Penelitian ini secara spesifik mengkaji implementasi peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 32 tahun 2020 dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 di desa Polanto Jaya, Kec. Rio Pakava, Kab. Donggala Sulawesi Tengah Perspektif Siyasah Dusturiyyah. Penelitian ini didesain dengan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu suatu metode penelitian sosial hukum yang dilakukan terhadap keadaan yang terjadi untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta di masyarakat, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Gubernur Tahun 2020 Terhadap Pencegahan Dan Pengendalian Covid-19 Di Desa Polanto Jaya Kecamatan Rio Pakava telah evektif, karena masyarakat mematuhi peraturan Gubernur Sulawesi Tengah tahun 2020 terhadap pencegahan dan pengendalian Covid-19 yang dibuktikan dengan kesediaan masyarakat untuk melakukan vaksinasi sehingga semua Masyarakat desa Polanto Jaya yang terpapar Covid 19 dapat sembuh semuanya. Berdasarkan perspektif Siyasah Dusturiyyah implementasi peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 32 tahun 2020 di desa Polanto Jaya menerapkan prinsip-prinsip Siyasah Dusturiyyah yaitu, prinsip musyawarah, prinsip keadilan, prinsip kemaslahatan, prinsip kekuasaan sebagai amanah.
PERAN LEMBAGA KONSULTASI BANTUAN HUKUM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM Sahwa Kana; Mohamad Oktafian
Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara Vol. 4 No. 1 (2023)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/qaumiyyah.v4i1.82

Abstract

This research specifically examines the role of the Legal Aid Consultation Institute, Faculty of Sharia, State Islamic University (UIN) Datokarama Palu according to Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid, which aims to answer the questions presented in the problem formulation, namely, what is the role and obstacles of the institution? Legal Aid Consultation: providing consultation services and legal aid according to Law Number 16 of 2011. This research uses empirical juridical research methods and data collection methods through a series of interviews, observations, and documentation that are considered relevant to this research. The research results show that the role of the Legal Aid Consultation Institute in carrying out its duties to provide consultation services and legal aid is quite good, but it still receives little attention from the government, namely that it has not received accreditation from the Ministry of Law and Human Rights, so it cannot receive funding. The conclusion that the author has reached is regarding the role and obstacles of the Legal Aid Consultation Institute, Faculty of Sharia, Datokarama State Islamic University (UIN), Palu, in providing services that are quite good in accordance with the main objective of the function of legal aid institutions, namely realizing the principle of equal opportunity to obtain justice for members of society who need it. Providing advice, explanations, information, or guidance to community members who have legal problems. Abstrak Penelitian ini secara spesifik mengkaji Peran Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang dipaparkan pada rumusan masalah yakni Bagaimana peran dan hambatan Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum dalam memberikan layanan konsultasi dan bantuan hukum menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, dengan menggunakan metode pengumpulan data melalui serangkaian wawancara, observasi dan dokumentasi yang dianggap relevan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum dalam melakukan tugasnya untuk memberikan layanan konsultasi dan bantuan hukum dengan cukup baik akan tetapi masih kurang mendapat perhatian dari pemerintah yakni belum mendapat akreditasi dari Kementerian Hukum dan HAM sehingga belum bisa mendapat pendanaan. Adapun kesimpulan yang penulis dapatkan, terkait peran dan hambatan Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, dalam memberikan pelayanannya sudah cukup baik sesuai tujuan utama fungsi lembaga bantuan hukum yakni mewujudkan asas pemerataan kesempatan memperoleh keadilan bagi anggota masyarakat yang memerlukan. Memberi nasihat, penjelasan, informasi, atau petunjuk kepada anggota masyarakat yang mempunyai permasalahan hukum.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 1 (2025) Vol. 5 No. 2 (2024) Vol. 5 No. 1 (2024) Vol. 4 No. 2 (2023) Vol. 4 No. 1 (2023) Vol. 3 No. 2 (2022) Vol. 3 No. 1 (2022) Vol. 2 No. 2 (2021) Vol. 2 No. 1 (2021) Vol. 1 No. 2 (2020) Vol. 1 No. 1 (2020) More Issue