Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Kertha Widya : Jurnal Hukum

KW
Website

Published by Universitas Panji Sakti

ISSN : 24072427 EISSN : 29628431 DOI : https://doi.org/10.37637/kw.v10i1

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Kertha Widya : Jurnal Hukum is a peer-reviewed journal published by the Faculty of Law, Universitas Panji Sakti. This journal is published twice a year in August and December. It contains scientific writings on the results of research or conceptual thoughts in the context of developing law and justice.

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum

Articles 8 Documents

Search results for , issue "Vol 2, No 2 (2014)" : 8 Documents clear

PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PERJUDIAN YANG DILAKUKAN ANAK-ANAK (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SINGARAJA) Komang Wisnu Adnyana; Putu Sugi Ardana; I Nyoman Lemes
Kertha Widya Vol 2, No 2 (2014)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Perjudian yang terjadi di masyarakat telah pula secara langsung atau tidak melibatkan anak-anak. Anak-anak yang merupakan generasi penerus di masa mendatang, yang seharusnya dididik untuk menjadi generasi lebih baik dari generasi sekarang, justru terlibat dalam perbuatan yang akan berpengaruh buruk terhadap mental. Penelitian ini membahas pidana yang dijatuhkan terhadap anak yang melakukan tindak pidana perjudian di Pengadilan Negeri Singaraja, faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan dan kesejalanan putusan Pengadilan Negeri Singaraja terhadap anak yang melakukan tindak pidana perjudian dengan upaya pemberantasan tindak pidana perjudian. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Pidana yang dijatuhkan terhadap anak yang melakukan tindak pidana perjudian di Pengadilan Negeri Singaraja berupa pidana pokok dengan masa percobaan. Faktor- faktor yang memberatkan dan meringankan pemidanaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana perjudian di Pengadilan Negeri Singaraja adalah: faktor yang memberatkan: perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, perbuatan terdakwa merusak perekonomian masyarakat. Hal-hal yang meringankan: terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa sopan dan mengaku terus terang serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan terdakwa adalah masih anak-anak, dan kelak dikemudian hari terdakwa bisa memperbaiki kesalahannya, selain itu juga terdakwa masih ingin melanjutkan sekolahnya. Putusan Pengadilan Negeri Singaraja terhadap anak yang melakukan tindak pidana berupa pidana pokok dengan masa percobaan, tanpa tindakan tambahan kurang sejalan dengan semangat untuk memberantas perjudian, khususnya di kalangan generasi muda.

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG SELAKU PENYELENGGARA JALAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 Ida Bagus Asrama Wibawa; I Nyoman Lemes; I Wayan Rideng
Kertha Widya Vol 2, No 2 (2014)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Pertanggungjawaban penyelenggaraan jalan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng khususnya untuk jalan kabupaten, bukan hanya semata-mata merupakan bentuk pelayanan publik, tetapi merupakan tanggung jawab yang lahir dari Undang- Undang yang apabila tidak dilaksanakan dapat menimbulkan akibat hukum yang serius. Penelitian ini membahas tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara jalan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 di Kabupaten Buleleng dan akibat hukum dari pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Buleleng sebagai penyelenggara jalan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara jalan menurut Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 di Kabupaten Buleleng tidak hanya tanggung jawab untuk membangun jalan tetapi juga meliputi tanggung jawab untuk melakukan pemeliharaan pisik jalan agar tetap laik. Akibat hukum dari pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Buleleng sebagai penyelenggara jalan adalah adanya kemungkinan beban tanggung jawab pidana dan/ atau perdata, mengingat Pemerintah Kabupaten Buleleng merupakan badan hukum yang dapat menjadi pendukung hak dan kewajiban.

PENYELESAIAN KONFLIK TANAH DESA ADAT DI DESA PAKRAMAN KUBUTAMBAHAN, KECAMATAN KUBUTAMBAHAN, KABUPATEN BULELENG Ketut Sandia; I Ketut Wetan Sastrawan; I Nyoman Surata
Kertha Widya Vol 2, No 2 (2014)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Konflik tanah adat yang terjadi di Desa Pakraman Kubutambahan, sebagian diselesaikan melalui pengadilan. Hal ini menarik untuk diteliti, terutama jika dihubungkan dengan asumsi bahwa ada kecenderungan masyarakat untuk menghindari penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Penelitian ini meneliti penyelesaian konflik tanah Desa Adat di Desa Pakraman Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng dan kendala-kendala yang dihadapi dalam penyelesaian konflik tanah Desa Adat di Desa Pakraman Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Penyelesaian konflik tanah desa adat di Desa Pakraman Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, yang sudah terjadi diselesaikan melalui jalur litigasi (pengadilan). Penyelesaian melalui jalur litigasi dilakukan setelah upaya penyelesaian di luar pengadilan tidak dapat menyelesaikan masalah. Kendala-kendala yang dihadapi dalam penyelesaian konflik tanah desa adat di Desa Pakraman Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng di antaranya: masalah pembiayaan dan waktu yang lama, tidak adanya penengah yang baik, dan sanski adat yang semakin lemah.

PERANAN DINAS SOSIAL DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KABUPATEN BULELENG Ni Kadek Dwi Suandriani; I Gede Surata; Ni Ny. Mariadi
Kertha Widya Vol 2, No 2 (2014)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Peran Dinas Sosial Kabupaten Buleleng dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan hal yang menarik untuk ditelitiPenelitian ini meneliti peranan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Buleleng dan bentuk perlindungan hukum yang diberikan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga oleh Dinas Sosial Kabupaten Buleleng. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, sehingga menggunakan data sekunder maupun primer, yang dikumpulkan dengan melakukan studi pustaka maupun penelitian lapangan. Data dikumpulkan dengan melakukan studi dokumen, wawancara. Data dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Peranan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Buleleng ada yang tidak langsung dan ada yang langsung. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga oleh Dinas Sosial Kabupaten Buleleng dengan menyediakan sarana prasarana bagi korban agar dapat berada di tempat yang aman dan nyaman bagi upaya pemulihannya.

PEMUTUSAN PERJANJIAN SEPIHAK ANTARA PT TELEKOMUNIKASI TBK. BALI UTARA DENGAN KOPERASI PEGAWAI TELKOM SINGARAJA DALAM HAL PENJUALAN PRODUK Ida Ayu Yeniari; Nyoman Lemes; Saptala Mandala
Kertha Widya Vol 2, No 2 (2014)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Dalam menjalankan kegiatan usahanya PT Telkom Tbk berkerja sama dengan berbagai pihak. Salah satu mitra kerja PT Telkom Tbk adalah Koperasi Pegawai Telkom Singaraja. Kerjasama antara PT Telkom Tbk dengan Koperasi Pegawai Telkom Singaraja tertuang dalam perjanjian Nomor C.Tel34/HK.810/DC2- E206000/2013 tentang Penjualan Produk Pots, Speedy, Pots Bundling Speedy, dan Indihome Melalui Kemitraan. Penelitian ini meneliti tentang pelaksanaan pemutusan perjanjian secara sepihak antara PT Telkom Tbk dengan Koperasi Pegawai Telkom Singaraja dan akibat hukum dari pemutusan perjanjian secara sepihak antara PT Telkom Tbk dengan Koperasi Pegawai Telkom Singaraja? Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Pelaksanaan pemutusan perjanjian secara sepihak antara PT Telkom Tbk dengan Koperasi Pegawai Telkom Singaraja dilakukan apabila pihak Mitra dalam hal ini Koperasi Pegawai Telkom Singaraja melakukan pelanggaran terhadap larangan- larangan yang diatur dalam perjanjian dan/atau tidak melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian meskipun telah menerima teguran secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam selang waktu 7 (tujuh) hari dari Telkom. Akibat hukum dari pemutusan perjanjian secara sepihak antara PT Telkom Tbk dengan Koperasi Pegawai Telkom Singaraja segala status, fasilitas, dan bantuan sehubungan dengan itu akan dicabut oleh Telkom dan biaya serta resiko yang timbul menjadi tanggungjawab Mitra semata. Para Pihak menyampingkan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata sehingga akibat hukumnya, pembatalan perjanjian tidak mengembalikan ke keadaan semula, melainkan hanya membatalkan perikatan dan perjanjian antar-para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian. Terkait dengan kepentingan pihak ketiga yang terbit akibat dari perjanjian tersebut tetap harus ditanggung oleh para pihak.

PERANAN DESA PAKRAMAN LEMUKIH DALAM PENGELOLAAN PARIWISATA DI DESA LEMUKIH, KECAMATAN SAWAN, KABUPATEN BULELENG Ni Putu Helindra Ekayanti; I Wayan Rideng; I Nyoman Lemes
Kertha Widya Vol 2, No 2 (2014)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Salah satu wewenang desa pakraman menurut Peraturan Daerah Pripinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 adalah turut serta menentukan setiap keputusan dalam pelaksanaan pembangunan yang ada diwilayahnya terutama yang berkaitan dengan Tri Hita Karana. Ketentuan ini merupakan salah satu dasar yang memberikan ruang bagi Desa Pakraman Lemukih untuk berperan dalam pembangunan pada umumnya, dan pembangunan pariwisata pada khususnya. Penelitian ini meneliti peranan Desa Pakraman Lemukih dalam pembuatan aturan mengenai pengelolaan pariwisata di Desa Lemukih dan hambatan-hambatan yang dihadapi Desa Pakraman Lemukih dalam penegakan aturan berkaitan dengan pengelolaan pariwisata di Desa Lemukih. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Peranan Desa Pakraman Lemukih dalam pembuatan aturan mengenai pengelolaan pariwisata di Desa Lemukih adalah dengan membuat dan menegakkan aturan-aturan adat termasuk yang tersurat dalam awig-awig desa pakraman yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan pengembangan desa wisata di desa pakraman Lemukih. Hambatan-hambatan yang dihadapi Desa Pakraman Lemukih dalam penegakan aturan berkaitan dengan pengelolaan pariwisata di Desa Lemukih adalah berkaitan dengan pembuatan dan penegakan aturan-aturan yang secara khusus dan langsung berkaitan dengan pengelolaan pariwisata tersebut, karena perubahan awig- awig memerlukan proses dan harus mendapat persetujuan dari pesamuhan desa. Dalam penegakan aturan-aturan yang secara tidak langsung mendukung pengembangan pariwisata tidak ditemukan hambatan yang berat.

PELAKSANAAN PASAL 39 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DALAM HAL TERGUGAT TIDAK HADIR DALAM PERSIDANGAN GUGATAN PERCERAIAN DI PENGADILAN NEGERI SINGARAJA Luh Arista Ratnalia; Putu Sugi Ardana; Ketut Wetan Sastrawan
Kertha Widya Vol 2, No 2 (2014)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Dalam pemeriksaan perkara perceraian di pengadilan dapat terjadi kemungkinan, tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara patut. Ketidakhadiran ini mungkin karena disengaja atau karena suatu hal di luar keinginannya tergugat tidak dapat hadir di persidangan, sampai 3 kali atau lebih. Dalam hal demikian putusan pengadilan dapat diambil dengan verstek.Penelitian ini meneliti proses putusan gugatan perceraian dengan verstek di Pengadilan Negeri Singaraja, apakah kepentingan tergugat dilindungi dalam hal persidangan gugatan perceraian yang diputus dengan verstek di Pengadilan Negeri Singarajadan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh tergugat terhadap putusan verstek di Pengadilan Negeri Singaraja Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Perkara perceraian dilaksanakan secara verstek apabila tergugat telah dipanggil secara patut dan sah, sekurang-kurangnya dua kali dan tetapi tidak hadir dipersidangan. Meskpipun tergugat tidak hadir, hakim akan memeriksa perkara tersebut sesuai ketentuan hukum acara. Terhadap putusan yang diambil secara verstek, tergugat dapat mengajukan perlawanan (verzet).

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERAPAN SANKSI ADAT DI DESA PAKRAMAN PENARUKAN, KECAMATAN BULELENG, KABUPATEN BULELENG I Made Dwi Kurniawan; I Nyoman Lemes; I Nyoman Surata
Kertha Widya Vol 2, No 2 (2014)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Masalah efektivitas sanksi adat merupakan hal yang menarik untuk diteliti, khususnya mengenai bagaimana efektivitasnya secara nyata serta faktor-faktor apa yang berpengaruh terhadapnya. Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah penerapan sanksi adat di Desa Pakraman Penarukan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng dan faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan sanksi adat di Desa Pakraman Penarukan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Penerapan sanksi adat di Desa Pakraman Penarukan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng terhadap krama desa yang tidak memenuhi kewajiban dapat dilakukan dengan baik dan umumnya dipatuhi oleh krama desa. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan sanksi adat di Desa Pakraman Penarukan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut: sanksi adat yang dijatuhkan tersebut adalah sanksi yang secara tegas telah diatur dalam Awig-awig Desa Pakraman Penarukan; proses penjatuhan sanksi juga sudah diatur secara tegas. Sanksi adat, selain danda penikel, dilakukan setelah melalui paruman, sehingga merupakan hasil keputusan seluruh krama desa; sanksi yang dijatuhkan telah dibatasi, sehingga tidak bertentangan dengan nilai kemanusiaan, tidak menyebabkan krama yang dijatuhi sanksi tidak dapat melakukan mata pencarian sehari-hari (pangupa jiwa).

Page 1 of 1 | Total Record : 8

Filter by Year

2014 2014

Filter By Issues

All Issue Vol 13, No 1 (2025) Vol 12, No 1 (2024): Agustus 2024 Vol 12, No 2 (2024) Vol 11, No 2 (2023): Desember 2023 Vol 11, No 1 (2023): Agustus 2023 Vol 10, No 2 (2022): Desember 2022 Vol 10, No 1 (2022): Agustus 2022 Vol 9, No 2 (2021) Vol 9, No 1 (2021) Vol 8, No 2 (2020) Vol 8, No 1 (2020) Vol 7, No 2 (2019) Vol 7, No 1 (2019) Vol 6, No 2 (2018) Vol 6, No 1 (2018) Vol 5, No 2 (2017) Vol 5, No 1 (2017) Vol 4, No 2 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol 3, No 2 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol 2, No 2 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol 1, No 1 (2013) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
I Nyoman Surata

Contact Email
kerthawidyajurnalhukum@gmail.com

Phone
+6287863150060

Journal Mail Official
kerthawidyajurnalhukum@gmail.com

Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti Jl. Bisma No. 22, Banjar Tegal, Singaraja, Bali, Indonesia - 81125

Location
Kab. buleleng,

Bali

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name I Nyoman Surata

Contact Email kerthawidyajurnalhukum@gmail.com

Phone +6287863150060

Journal Mail Official kerthawidyajurnalhukum@gmail.com

Editorial Address Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti Jl. Bisma No. 22, Banjar Tegal, Singaraja, Bali, Indonesia - 81125

Location Kab. buleleng, Bali INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
I Nyoman Surata

Contact Email
kerthawidyajurnalhukum@gmail.com

Phone
+6287863150060

Journal Mail Official
kerthawidyajurnalhukum@gmail.com

Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti Jl. Bisma No. 22, Banjar Tegal, Singaraja, Bali, Indonesia - 81125

Location
Kab. buleleng,

Bali

INDONESIA