Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

8.887

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Sociological Jurisprudence Journal Jurnal Hukum Prasada Lumbung Inovasi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Journal Equity of Law and Governance Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Media Ganesha FHIS (P2MMGFHIS) AJARCDE (Asian Journal of Applied Research for Community Development and Empowerment) Jurnal Konstruksi Hukum Jurnal Interpretasi Hukum Jurnal Preferensi Hukum (JPH) Postgraduated Community Service Journal Asian Journal of Community Services (AJCS) POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES (POLRI) Kertha Widya : Jurnal Hukum Law Doctoral Community Service Journal Yuris: Journal of Court and Justice Journal of Governance, Taxation, and Auditing International Journal of Community Service (IJCS) Protection: Journal Of Land And Environmental Law Jurnal Smart Hukum (JSH) Community Services Journal (CSJ) Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara Pemuliaan Keadilan Jurnal Analogi Hukum Community Service Journal of Law

I Wayan Rideng

Universitas Warmadewa

Author-ID : 360543

Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 63 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4 5

PENGEMBANGAN AGRIBISNIS BERBASIS ARAK DI SUBAK ABIAN TELUN WAYAH DESA TRI EKA BUANAN, KECAMATAN SIDEMEN. KABUPATEN KARANGASEM I Wayan Rideng; Gst Bgs. Udayana; I Made Minggu Widyantara
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Media Ganesha Vol 2 No 2 (2021): November, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Media Ganesha FHIS
Publisher : Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (193.31 KB)

The life of the people in Bali, which breathes customs and culture, provides support for tourism development. The island of Bali always gets the best award as one of the world's tourist destinations. The Covid-19 pandemic, which lasted almost 2 years, has weakened the tourism sector in Bali. Community life, which is religious with routines, is the main attraction. As one part or element in the series of ceremonies, is the availability of Arak facilities. Arak is served in a ritual process associated with a series of Hindu religious ceremonies called Yadnya. In the era of the Covid-19 pandemic, the existence of arak, which has been known as a traditional drink, has received attention because it is believed by researchers or Usada that it can prevent exposure to the Virus-19. Observing this, the Provincial Government has issued and Regional Regulation Number 1 of 2020 concerning Governance for Fermented Drinks and/or Distilled Balinese Drinks. The enactment of this regulation shows that the Bali Provincial Government has been present in order to provide legal protection and legal certainty for the production of arak and its circulation. One of the areas for the production of Arak is the people of Tri Eka Buana Village, Sidemen District, Karangasem Regency.

WEWENANG PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DALAM PENATAAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI I Wayan Rideng
Kertha Widya Vol 2, No 1 (2014)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Pembagunan menara telekomunikasi selular atau bagi perusahaan penyelenggara layanan jasa telekomunikasi selular khususnya yang berbasis teknologi GSM (Global System for Mobile Communication) adalah suatu keharusan karena teknologi GSM hanya dapat berfungsi apabila dioperasikan melalui transmisi jaringan/ frekuensi yang dihantarkan antar BTS yang saling terhubung satu sama lainnya dalam wilayah tertentu. Hal tersebut menyebabkan banyak perusahaan operator bersaing untuk membangun BTS sebanyak mungkin dengan tujuan memperluas wilayah pelayanannya. Dalam rangka menjamin keamanan dan keselamatan masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan, maka perlu dilakukan penataan oleh Pemerintah Daerah. Penataan menara telekomunikasi bertujuan untuk mengendalikan dan mensinergikan antara ketersediaan ruang, kebutuhan menara telekomunikasi, keamanan serta meningkatkan kehandalan cakupan frekuensi telekomunikasi. Pemerintah Kabupaten memiliki kewenangan untuk melakukan penataan dan pengendalian menara telekomunikasi melalui izin mendirikan bangunan menara telekomunikasi. Dalam menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada masyarakat, maka pengaturan penataan dan pengendalian menara telekomunikasi harus ditetapkan dalam produk hukum yang berbentuk peraturan daerah.

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG SELAKU PENYELENGGARA JALAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 Ida Bagus Asrama Wibawa; I Nyoman Lemes; I Wayan Rideng
Kertha Widya Vol 2, No 2 (2014)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Pertanggungjawaban penyelenggaraan jalan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng khususnya untuk jalan kabupaten, bukan hanya semata-mata merupakan bentuk pelayanan publik, tetapi merupakan tanggung jawab yang lahir dari Undang- Undang yang apabila tidak dilaksanakan dapat menimbulkan akibat hukum yang serius. Penelitian ini membahas tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara jalan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 di Kabupaten Buleleng dan akibat hukum dari pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Buleleng sebagai penyelenggara jalan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara jalan menurut Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 di Kabupaten Buleleng tidak hanya tanggung jawab untuk membangun jalan tetapi juga meliputi tanggung jawab untuk melakukan pemeliharaan pisik jalan agar tetap laik. Akibat hukum dari pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Buleleng sebagai penyelenggara jalan adalah adanya kemungkinan beban tanggung jawab pidana dan/ atau perdata, mengingat Pemerintah Kabupaten Buleleng merupakan badan hukum yang dapat menjadi pendukung hak dan kewajiban.

PERANAN KETUA PENGADILAN DALAM PENGAWASAN PUTUSAN PENGADILAN PADA PERKARA PIDANA YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DPRD KABUPATEN BULELENG PERIODE 2009-2014 BERDASARKAN PENGADUAN MASYARAKAT Gede Supriatna; I Wayan Rideng; I Nyoman Surata
Kertha Widya Vol 3, No 1 (2015)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Fungsi pengawasan DPRD ditegaskan dalam Pasal 293 Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yang menyebutkan bahwa salah satu tugas dan wewenang DPRD adalah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD. Penelitian ini meneliti tata cara penerimaan pengaduan masyarakat dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Buleleng Periode 2009-2014 dan tindak lanjut dari penerimaan pengaduan masyarakat dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Buleleng Periode 2009-2014. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Pengaduan masyarakat dapat disampaikan kepada anggota DPRD, Komisi, Gabungan Komisi, Panitia Khusus (Pansus), Pimpinan, maupun Fraksi, Setelah diterima pengaduan tersebut akan dianalisis. Jika aduan tersebut bersifat ringan segera dilakukan evaluasi dan/atau perbaikan, Jika aduan tersebut bersifat sedang dan berat dilakukan peninjauan lapangan dan analisis. Setelah itu dilakukan upaya perbaikan sebagai bentuk umpan balik kepada masyarakat. Tindak lanjut dari penerimaan pengaduan masyarakat berupa: tindakan perbaikan, baik secara adminsitrasi dan kualitas pelayanan; tindakan penghentian proyek maupun program, dan tindakan hukum.

PENYELESAIAN KONFLIK MASYARAKAT DESA PAKRAMAN DALAM PERPSEKTIF RESTORATIVE JUSTICE I Wayan Rideng
Kertha Widya Vol 1, No 1 (2013)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Saat ini, kenyataan menunjukan bahwa peran desa pakraman tidak terbatas pada peran sosial budaya dan keagamaan, melainkan juga peran ekonomi dan pelayan umum. Desa pakraman menjalankan berbagai fungsi, baik dalam konteks keberadaanya sebagai desa asli maupun sebagai elemen bangsa. Adanya peran yang semakin meluas, menjadikan desa adat memiliki peran startegis dalam kehidupan pembangunan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam menyelesaikan konflik yang bersifat internal maupun ekternal. Sistem peradilan pidana yang selama ini dianut hakikatnya lebih mengedepankan keadilan retributive (pembalasan) dan restitutive (ganti rugi), serta memberikan wewenang yang sangat besar kepada Negara dan/ atau mendelegasikan kepada aparat penegak hukum (polisi, jaksa, dan hakim) untuk menyelesaikan seluruh perkara pidana. Konsep restorative justice pada dasarnya mengandung ukuran keadilan yang tidak lagi mengacu pada teori pembalasan yang setimpal kepada pelaku , namun perbuatan yang dilakukan disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mengharuskan pelaku untuk bertanggungjawab, dengan bantuan keluarga dan/atau masyarakat bila diperlukan. Penyelesaian konflik yang dihadapi desa pakraman ternyata secara konseptual sejalan dengan pendekatan restorative justice. Kearifan local Desa Pakraman di Bali lebih mementingkan harmoni dan pemulihan keseimbangan yang sempat terganggu dari pada mencari siapa yang salah dan menghukumnya sebagai pembalasan.

PERANAN DESA PAKRAMAN LEMUKIH DALAM PENGELOLAAN PARIWISATA DI DESA LEMUKIH, KECAMATAN SAWAN, KABUPATEN BULELENG Ni Putu Helindra Ekayanti; I Wayan Rideng; I Nyoman Lemes
Kertha Widya Vol 2, No 2 (2014)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Salah satu wewenang desa pakraman menurut Peraturan Daerah Pripinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 adalah turut serta menentukan setiap keputusan dalam pelaksanaan pembangunan yang ada diwilayahnya terutama yang berkaitan dengan Tri Hita Karana. Ketentuan ini merupakan salah satu dasar yang memberikan ruang bagi Desa Pakraman Lemukih untuk berperan dalam pembangunan pada umumnya, dan pembangunan pariwisata pada khususnya. Penelitian ini meneliti peranan Desa Pakraman Lemukih dalam pembuatan aturan mengenai pengelolaan pariwisata di Desa Lemukih dan hambatan-hambatan yang dihadapi Desa Pakraman Lemukih dalam penegakan aturan berkaitan dengan pengelolaan pariwisata di Desa Lemukih. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Peranan Desa Pakraman Lemukih dalam pembuatan aturan mengenai pengelolaan pariwisata di Desa Lemukih adalah dengan membuat dan menegakkan aturan-aturan adat termasuk yang tersurat dalam awig-awig desa pakraman yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan pengembangan desa wisata di desa pakraman Lemukih. Hambatan-hambatan yang dihadapi Desa Pakraman Lemukih dalam penegakan aturan berkaitan dengan pengelolaan pariwisata di Desa Lemukih adalah berkaitan dengan pembuatan dan penegakan aturan-aturan yang secara khusus dan langsung berkaitan dengan pengelolaan pariwisata tersebut, karena perubahan awig- awig memerlukan proses dan harus mendapat persetujuan dari pesamuhan desa. Dalam penegakan aturan-aturan yang secara tidak langsung mendukung pengembangan pariwisata tidak ditemukan hambatan yang berat.

PELAKSANAAN UJI KELAIKAN KENDARAAN BERMOTOR DALAM RANGKA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI KABUPATEN BULELENG Ni Made Suastari; Wayan Rideng
Kertha Widya Vol 4, No 1 (2016)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang mempergunakan kendaraan bermotor, harus mampu menjamin adanya daya jangkau dan pelayanan dengan serta terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat. Penelitian ini meneliti tentang akibat hukum apabila kendaraan wajib uji tidak diuji kelaikan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng dan kendala-kendala yang dihadapi Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng untuk memenuhi standar pelayanan minimal, khususnya dalam pelayanan pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten Buleleng. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Dapat dilakukan penyitaan atas tanda bukti lulus uji disertai perintah tertulis kepada pengemudi kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan untuk melakukan pemenuhan persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan yang tidak dipenuhi. Dalam hal kendaraan bermotor belum memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan, petugas pemeriksa dapat melarang atau menunda pengoperasian kendaraan bermotor. Wajib retribusi yang melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor retribusi diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).Tidak ada kendala-kendala yang sangat berarti yang dihadapi Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng untuk memenuhi standar pelayanan minimal dalam pelayanan pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten Buleleng.

PEMBERIAN FASILITAS KEIMIGRASIAN BAGI WARGA NEGARA INDONESIA BERKEWARGANEGARAAN GANDA DI KANTOR IMIGRASI KELAS II SINGARAJA KABUPATEN BULELENG Nyoman Sukrawan; Wayan Rideng; Nyoman Lemes
Kertha Widya Vol 3, No 1 (2015)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Adanya WNI berkewarganegaraan ganda menyebabkan harus ada pelayanan keimigrasian yang dikhususkan untuknya. Penelitian ini meneliti fasilitas keimigrasian yang dapat diberikan kepada Warga Negara Indonesia yang memiliki kewarganegaraan ganda oleh Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja , tata cara pemberian fasilitas keimigrasian kepada Warga Negara Indonesia yang memiliki kewarganegaraan ganda di Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja, serta kendala-kedala yang dihadapi oleh Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja dalam memberikan fasilitas keimigrasian kepada Warga Negara Indonesia yang memiliki kewarganegaraan ganda. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Fasilitas keimigrasian yang dapat diberikan kepada Warga Negara Indonesia yang memiliki kewarganegaraan ganda oleh Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja adalah fasilitas pendaftaran dan pencatatan untuk memperoleh pelayanan termasuk untuk memperoleh keterangan dalam hal Warga Negara Indonesia tersebut memiliki paspor asing. Tata cara pemberian fasilitas keimigrasian kepada Warga Negara Indonesia yang memiliki kewarganegaraan ganda di Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja dilakukan dengan tahapan proses pendaftaran dan proses pencatatan. Pendaftaran dilakukan oleh orang tua/ wali secara tertulis dalam Bahasa Indonesia. Kendala-kedala yang dihadapi oleh Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja dalam memberikan fasilitas keimigrasian kepada Warga Negara Indonesia yang memiliki kewarganegaraan ganda meliputi kendala karena: keterbatasan sarana prasarana, keterbatasan sumber daya manusia, hambatan kebijakan.

PENDAMPINGAN PETANI USAHA GARAM TRADISIONAL PADA KOPERASI TASIK SEGARA LESTARI DI DESA LES, KECAMATAN TEJAKULA, KABUPATEN BULELENG I Wayan Rideng; I Ketut Kasta Arya Wijaya; Ni Made Wahyuni
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Media Ganesha FHIS Vol 3 No 2 (2022): November, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Media Ganesha FHIS
Publisher : Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

One of the traditional agricultural commodities in Bali, one of which is the salting business which is carried out traditionally. To carry out the salting business, coastal area land is needed. One of its areas that has a fairly long beach area is in Les Village, Tejakula District, Buleleng Regency. The development of salt business carried out by people who are members of petan groups is traditional. These salt farmers, are a livelihood that is passed down in decline. To be able to maximize the salting business, a cooperative has been formed which is named the Tasik Segara Lestari Cooperative. The members of the cooperative are farmers or groups of farmers in the traditional salting business in Les Village. The Tasik Segara Lestari Cooperative, which was formed in 2016, has not been able to optimally perform services to its members. Among them, it has not been able to provide capital strengthening for existing groups, the lack of facilitation in marketing production products, access to capital to financial institutions, and improving technology in providing assistance in improving processing, and also not optimal synergy with government officials with official villages (Perbekel).

Konstruksi Hukum Ddalam Pengaturan Pengelolaan Hutan yang Berkearifan Lokal di Kabupaten Buleleng Provinsi Bali Rideng, I Wayan; Arya Wijaya, I Ketut Kasta; Putu Budiartha, I Nyoman; Riberio, Leonito
Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 7, No 3 (2022): November 2022
Publisher : Universitas Negeri Malang

This study aims to describe models of local wisdom forest management and legal constructions in local wisdom forest management. This study uses an empirical legal approach with a descriptive research type. Data collection techniques were carried out through interviews, observation, and documentation studies. Determination of the sample in this study using a purposive sampling technique and all data was analyzed qualitatively. The results of the study show that the local wisdom forest management model includes the reconstruction and revitalization of the role of forest village communities facilitated by the government by practicing the principles of good governance. Local wisdom that exists in all villages in Buleleng Regency is used as a reference in forest management. Legal construction in forest management in Buleleng Regency accommodates local wisdom values which are believed to provide welfare for customary law communities and the realization of forest sustainability

Co-Authors A. A. Istri Agung Sita Pratiwi A.A.Rai Sita Laksmi Aderito Antonio Pinto Tilman Anak Agung Dian Susanti Anak Agung Gede Bagus Darma Putra Anak Agung Gede Oka Wisnumurti Anak Agung Ngurah Bgs Pradhana Ningrat Ayu Putu Eka Susanti Dewi Bongon, Miel S. Budiartha , I N Putu Carlos M. Raymundo Demosthenes B. Vibandor Desak Gede Dwi Arini Desak Ketut Parwati Desak Ketut Parwati Desak Komang Sri Adnyani Diah Gayatri Sudibya Elisabeth Sanam Erawati, Ni Putu Tina Gede Putu Oka Brahma Adhi Gede Supriatna Gilbert Parulian Naibaho Gst Bgs. Udayana Hoesin, Zainal Arifin I Dewa Gede Dwitya Giri Arta I Dewa Gede Sastra Buwana I Gede Andi Iswarayana I Gusti Bagus Suryawan I Gusti Putu Ghosadhira Vedhastama I Kadek Betit Pranata Suma I Ketut Irianto I Ketut Kasta Arya Wijaya I Ketut Sukadana I Ketut Widia I Ketut Widia I Made Arjaya I Made Mardika I MADE MINGGU WIDYANTARA, I MADE MINGGU I Made Rusdiko I Made Suwitra I Nengah Sunaradana I Nym Gd Sugiartha I Nyoman Lemes I Nyoman Muliana I Nyoman Putu Budiartha I Nyoman Sumardika I Nyoman Surata I Putu Arta Setiawan I Putu Suastika I Wayan Kartika Jaya Utama I Wayan Werasmana Sancaya I Wayan Wesna Astara Ida Ayu Sintya Wulandari Ida Ayu Sintya Wulandari Ida Bagus Asrama Wibawa Ida Bhujangga Putri Vaisnava Johannes Ibrahim Kosasih Kadek Mahadewi Karma, Ni Made Sukaryati Ketut Sudadnyana Leovegildo V. Santelices Made Agus Rai Sanditya Wibawa Made Bagoes Wiranegara Wesna Made Setiasa Manuel, Julio Marantika, I Putu Mega Marcelo Roland C. Villafuerte Marta, I Dewa Gd Mahardika Miel S. Bongon Muliana, I Wayan Mutiara Devina Toshi Ni Gek Ayu Septi Nohanaa Ni Gek Ayu Septi Nohanaa Ni Ketut Sari Ardani Ni Ketut Sari Ardani Ni Komang Arini Setyawati Ni Komang Arini Setyawati Ni Luh Made Mahendrawati Ni Made Suastari Ni Made Wahyuni Ni Made Widiari Ni Nengah Seri Ekayani Ni Putu Helindra Ekayanti Nyoman Lemes Putera, Bagus Muhamad Salim Putra, Anak Agung Gede Bagus Darma Putu Ayu Devi Kardila Putu Ayu Sriasih Wesna Putu Suryani . Rahmat Bin Mohamad Raymundo, Carlos M. Reiro, Leonito Riberio, Leonito Romeo M. Sumayo Romeo O. Sumayo Salsabila, Unik Hanifah Senastri, Ni Made Jaya Sentelices, Leovigildo C. SETIAWAN, Armand Setyawati, Ni Komang Arini Simon Nahak Styawati, Ni Komang Arini Suastawan, Nyoman Adi Sugiartha, I Nyoman Gd Sugiartha, I Nyoman Gede Sujana, I Nyoman Suryani, Luh Putu Susanthi, I Gusti A.A. Dian Vibandor, Demosthenes B. Vibandor Villafuerte, Marcelo Roland C. Wayan Suarjana Widiati, Ida Ayu Widiati, Ida Ayu Putu Wirawan, I Nyoman Arta

Title

Found 63 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 63 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 63 Documents
Search