Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Kertha Widya : Jurnal Hukum

KW
Website

Published by Universitas Panji Sakti

ISSN : 24072427 EISSN : 29628431 DOI : https://doi.org/10.37637/kw.v10i1

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Kertha Widya : Jurnal Hukum is a peer-reviewed journal published by the Faculty of Law, Universitas Panji Sakti. This journal is published twice a year in August and December. It contains scientific writings on the results of research or conceptual thoughts in the context of developing law and justice.

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum

Articles 8 Documents

Search results for , issue "Vol 5, No 1 (2017)" : 8 Documents clear

EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG FIDUSIA DIKAITKAN DENGAN PERJANJIAN DIBAWAH TANGAN (Studi di BPR Padma Singaraja) Desak Putu Firstia Devi Apriani; Ni Ny. Mariadi
Kertha Widya Vol 5, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luas akan modal kerja maka jasa perbankan sangat besar peranannya dalam perputaran perekonomian di Indonesia sebelum kredit itu cair maka ada perjanjian kredit antara pihak Bank dan debitur yang merupakan akta perjanjian utang piutang dibawah tangan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris karena adanya kesenjangan antara teori dengan praktik yang ada dilapangan dengan permasalahan 1.Bagaimana Efektivitas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia di BPR Padma? 2.Bagaimana Kekuatan Akta dibawah tangan terhadap hak kefidusiaan? Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian empiris yang sifatnya deskriptif yaitu menggambarkan suatu kejadian tertentu. Di dalam penelitian ini diperoleh data primer dan data sekunder. Pada teknik pengumpulan data ini menggunakan studi kepustakaan, wawancara, observasi/pengamatan, dan teknik penyebaran quisioner. Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang fidusia belum efektif diberlakukan di BPR padma singaraja. Sedangkan kekuatan hukum akta dibawah tangan,tidak mempunyai kekuatan eksekutorial.

PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAHREPUBLIK INDONESIA NOMOR32TAHUN 1999 DALAM PELAYANAN KESEHATAN DAN MAKANAN YANG LAYAKBAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIb SINGARAJA Made Agus Jaya Mahardika; I Nyoman Gede Remaja
Kertha Widya Vol 5, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Lembaga pemasyarakatan merupakan suatu tempat untuk melaksanakan pembinaan bagi narapidana pemasyarakatan. Untuk melaksanakan proses pembinaan yang efektif, maka narapidana harus dalam kondisi sehat jasmani dan rohani. Di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Narapidana Pemasyarakatan, bahwa narapidana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Berdasarkan hal tersebut, peneliti melaksanakan penelitian di lembaga pemasyarakatan Kelas IIb Singaraja. Penelitian hukum ini dilaksanakan dengan metode penelitian hukum empiris dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Kendala-kendala yang di hadapi, dan solusi-solusi yang diambil untuk mengatasi kendala tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 dalam pelayanan kesehatan dan makanan yang layak bagi narapidana belum dapat diterapkan secara maksimal di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIb Singaraja, banyak kendala-kendala yang dihadapi dalam pelayanan kesehatan dan makanan yang layak bagi narapidana pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIb Singaraja, tetapi Lembaga Pemasyarakatan sudah melakukan beberapa solusi agar pelaksanaan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak bagi narapidana pemasyarakatan dapat berjalan dengan baik.

AKIBAT HUKUM PEMBERIAN KREDIT KEPADA KRAMA DESA LAIN PADA LEMBAGA PERKREDITAN DESA DESA PAKRAMAN ANTURAN, KECAMATAN BULELENG, KABUPATEN BULELENG I Made Intan Dwi Pramana; I Nyoman Lemes
Kertha Widya Vol 5, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Ketentuan Pasal 2 dan Pasal 7 Peraturan Daerah Propinsi Bali tentang LPD menegaskan bahwa prinsipnya LPD memberikan pinjaman kepada krama desa dan desa pakraman, LPD dapat memberikan pinjaman kepada Krama Desa lain dengan syarat ada kerjasama antar Desa. Tetapi, dalam prakteknya LPD memberikan pinjaman kepada krama desa, desa lain, meskipun tidak ada kerjasama antar desa pakraman. Penelitian ini meneliti proses pemberian kredit kepada masyarakat bukan Krama Desa Pakraman Anturan pada LPD Desa Pakraman Anturan dan akibat hukum apabila terjadi wanprestasi dalam pemberian kredit kepada masyarakat bukan Krama Desa Pakraman Anturan pada LPD Desa Pakraman Anturan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Proses pemberian kredit kepada masyarakat bukan Krama Desa Pakraman Anturan pada LPD Desa Pakraman Anturan adalah sebagai berikut: tahap awal/ tahap permulan, tahap pengajuan permohonan kredit, tahap penilaian calon peminjam, tahap persetujuan, dan tahap pembuatan atau penandatanganan perjanjian pinjaman dan surat kuasa menjual jaminan dan pencairan pinjaman. Apabila terjadi wanprestasi dalam pemberian kredit kepada masyarakat bukan Krama Desa Pakraman Anturan pada LPD Desa Pakraman Anturan dapat terjadi penjualan atas barang yang diagunkan, penjualan ini dapat dilakukan di bawah tangan, sesuai kesepakatan LPD Desa Pakraman Anturan dengan peminjam. Kata Kunci: Krama Desa Lain, Lembaga Perkreditan Desa, Wanprestasi.

PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA SEBAGAI UPAYA MENGATASI MUNCULNYA RESIDIVIS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SINGARAJA Sri Adyanti Pratiwi; Ketut Wetan Sastrawan
Kertha Widya Vol 5, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Sistem pemasyarakatan adalah sistem pembinaan bagi narapidana untuk meningkatkan kualitas narapidana agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana. Namun terdapat narapidana yang telah selesai melaksanakan pembinaan mengulangi tindak pidana yang telah dilakukan sebelumnya. Narapidana ini dikenal dengan residivis. Masalah yang muncul adalah, apa penyebab narapidana menjadi residivis?, bagaimana upaya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja dalam mengatasi timbulnya residivis? dan hambatan apa yang dihadapi dalam melaksanakan pembinaan bagi residivis? Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yang bersifat deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, wawancara dan observasi yang menghasilkan data primer dan sekunder kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan timbulnya residivis adalah faktor internal dan eksternal, upaya yang dilakukan untuk mengatasi timbulnya residivis dengan melaksanakan pembinaan kepribadian dan kemandirian, dan hal yang menghambat adalah terbatasnya dana untuk pembinaan, sikap/perilaku petugas saat melaksanakan pembinaan, terbatasnya jumlah dan mutu sarana prasarana pembinaan, sikap narapidana yang tidak taat mengikuti program pembinaan, jumlah petugas tidak sebanding dengan narapidana, sikap masyarakat/pihak korban yang sulit menerima keberadaan narapidana serta belum adanya peraturan khusus yang mengatur mengenai pembinaan narapidana residivis.

PERAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN BULELENG PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2017 DI KABUPATEN BULELENG Made Sutrawan; Putu Sugi Ardana
Kertha Widya Vol 5, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Tahapan program dan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di Kabupaten Buleleng adalah salah satu bagian dari pelaksanaan penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Buleleng yang dilakukan oleh KPUD Buleleng, dalam pelaksanaanya tersebut tentunya perlu dilakukan pengawasan untuk untuk menciptakan proses pilkada berkualitas, demokratis, yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan serta berkepastian hukum. Lembaga pengawas yaitu Panwaslih Kabupaten Buleleng melakukan tugas pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di Kabupaten Buleleng , dan untuk mengetahui bagaimana peran, kendala dan upaya yang dilakukan oleh Panwaslih Kabupaten Buleleng dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas maka penulis melakukan penelitian ini dengan menggunakan metode jenis penilitian hukum empiris, yang diantaranya harus berdasarkan fakta-fakta yang ada dalam masyarakat, menggunakan data primer dan data skunder. Pengumpulan data menggunakan studi pustaka dan penelitian lapangan. Data dikumpulkan dengan melakukan studi dukumentasi dan wawancara. Data di analisis dengan menggunakan metode kualitatif dan disajikan secara deskritif analisis.

PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DI KABUPATEN BULELENG Ni Luh Eka Nariani; I Nyoman Surata
Kertha Widya Vol 5, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Sehubungan dengan bencana yang telah dan mungkin akan terjadi di Kabupaten Buleleng, penting untuk memastikan bahwa kerangka normatif untuk penanggulangan bencana, yang harus menjadi pedoman tidak saja bagi Pemerintah Daerah tetapi juga bagi masyarakat, dapat dilaksanakan. Penelitian ini meneliti kendala-kendala pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, khususnya pada saat tanggap darurat bencana, di Kabupaten Buleleng dan upaya- upaya untuk mengatasinya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Kendala-kendala pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, khususnya pada saat tanggap darurat bencana, di Kabupaten Buleleng adalah meliputi kendala internal, dan kendala eksternal. Kendala internal berhubungan dengan sumber daya manusia, sarana-prasarana, dan lokasi. Kendala eksternal meliputi kesadaran masyarakat dan istansi terkait, serta faktor cuaca. Upaya-upaya yang dilakukan secara internal dengan melakukan pelatihan, melakukan inovasi untuk meningkatkan etos kerja. Upaya-upaya eksternal dilakukan dengan menjalin dan meningkatkan kerjasama kepada masyarakat, menjalin dan meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait maupun dunia usaha.

PENGARUH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 34/PUU- XI/2013 TERHADAP PENINJAUAN KEMBALI DALAM PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI SINGARAJA Putu Yudi Cahyakana; Ketut Wetan Sastrawan
Kertha Widya Vol 5, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Peninjauan Kembali merupakan upaya hukum luar biasa terakhir yang dapat diajukan olehterpidana dan/atau ahli warisnya untuk memperoleh keadilan serta membersihkan nama terpidana jikaterdapat bukti baru (novum) yang ditemukan ketika sidang berlangsung atau sesudah putusandijatuhkan dan mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde). Upaya peninjauan kembalidiajukan oleh terpidana Antasari Azhar kasus pembunuhan korban Nasrudin Zulkarnaen tetapi ditolakoleh Mahkamah Agung sehingga Antasari tidak dapat mengajukan upaya hukum lagi berdasar pasal 268ayat (3) KUHAP yang menyatakan bahwa “Peninjauan Kembali hanya dapat dilakukan satu kali saja”.Oleh karena itu Antasari mengajukan uji materiil (judicial review) Pasal 268 ayat (3) KUHAP keMahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor 34/PUU-XI/2013. Putusan Mahkamah Konstitusimengabulkan permohonan Antasari dan keluarganya, sehingga secara eksplisit Peninjauan Kembalidapat diajukan lebih dari satu kali, tetapi pada kenyataannya hingga saat ini Peninjauan Kembali hanyadapat diajukan satu kali berdasar Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 66 ayat(1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta SEMA Nomor 7 Tahun 2014 tentang PengajuanPermohonan Peninjauan Kembali dalam perkara Pidana. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana pengaruh Peninjauan Kembali dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 di Pengadilan Negeri Singaraja, dan akibat hukum terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU- XI/2013 di Pengadilan Negeri Singaraja terhadap terpidana.

AKIBAT HUKUM DARI PROSES PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH UNTUK PERTAMA KALI SECARA SPORADIK SESUAI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH DI KABUPATEN BULELENG Made Darmiyani; I Gede Surata
Kertha Widya Vol 5, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Pelaksanaan Pendaftaran hak atas tanah untuk pertama kali dapat dilaksanakan dengan cara pendaftaran hak atas tanah secara sistematik dan secara sporadik. Prakteknya masyarakat dalam melakukan pengurusan pendaftaran hak atas tanah, ada yang mengurus sendiri dan ada juga yang meminta jasa dari PPAT. Masyarakat yang mengurus sendiri juga harus siap dengan segala resiko. Resiko yang menjadi faktor kendala pada proses pendaftaran hak atas tanah tersebut, diantaranya tentang kronologis data yang harus dilengkapi dan diurus sendiri, dibuktikan kebenarannya serta menghadapi segala prosedur atau persyaratan pada proses pendaftaran hak atas tanah yang terkadang rumit dan berbelit-belit. Penelitian ini peneliti fokus untuk menggambarkan tentang bagaimana akibat hukumnya apabila proses pendaftaran hak atas tanah dilakukan secara sporadik di kabupaten Buleleng berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran hak atas tanah serta faktor penghambat dan pendukung dalam proses pendaftaran hak atas tanah secara sporadik di kabupaten Buleleng. Dimana dalam penelitian ini mengambil jenis penelitian ilmu hukum empiris yang bersifat deskriptif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa tentang akibat hukumnya apabila proses pendaftaran hak atas tanah dilakukan secara sporadik di kabupaten Buleleng berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran hak atas tanah serta faktor penghambat dan pendukung dalam proses pendaftaran hak atas tanah secara sporadik di kabupaten Buleleng. Kesimpulan dari penelitian adalah pelaksanaan pendaftaran tanah pertama kali secara sporadik di Kabupaten Buleleng dapat menimbulkan akibat hukum yaitu terbitnya sertipikat hak atas tanah atas nama pemegang hak yang bersangkutan dan memberikan jaminan kepastian hukum kepada pemegang haknya.

Page 1 of 1 | Total Record : 8

Filter by Year

2017 2017

Filter By Issues

All Issue Vol 13, No 1 (2025) Vol 12, No 1 (2024): Agustus 2024 Vol 12, No 2 (2024) Vol 11, No 2 (2023): Desember 2023 Vol 11, No 1 (2023): Agustus 2023 Vol 10, No 2 (2022): Desember 2022 Vol 10, No 1 (2022): Agustus 2022 Vol 9, No 2 (2021) Vol 9, No 1 (2021) Vol 8, No 2 (2020) Vol 8, No 1 (2020) Vol 7, No 2 (2019) Vol 7, No 1 (2019) Vol 6, No 2 (2018) Vol 6, No 1 (2018) Vol 5, No 2 (2017) Vol 5, No 1 (2017) Vol 4, No 2 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol 3, No 2 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol 2, No 2 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol 1, No 1 (2013) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
I Nyoman Surata

Contact Email
kerthawidyajurnalhukum@gmail.com

Phone
+6287863150060

Journal Mail Official
kerthawidyajurnalhukum@gmail.com

Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti Jl. Bisma No. 22, Banjar Tegal, Singaraja, Bali, Indonesia - 81125

Location
Kab. buleleng,

Bali

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name I Nyoman Surata

Contact Email kerthawidyajurnalhukum@gmail.com

Phone +6287863150060

Journal Mail Official kerthawidyajurnalhukum@gmail.com

Editorial Address Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti Jl. Bisma No. 22, Banjar Tegal, Singaraja, Bali, Indonesia - 81125

Location Kab. buleleng, Bali INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
I Nyoman Surata

Contact Email
kerthawidyajurnalhukum@gmail.com

Phone
+6287863150060

Journal Mail Official
kerthawidyajurnalhukum@gmail.com

Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti Jl. Bisma No. 22, Banjar Tegal, Singaraja, Bali, Indonesia - 81125

Location
Kab. buleleng,

Bali

INDONESIA