cover
Contact Name
Nursalam Rahmatullah
Contact Email
familia@iainpalu.ac.id
Phone
+6282189027086
Journal Mail Official
familia@iainpalu.ac.id
Editorial Address
Jalan Diponegoro Nomor 23 Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah
Location
Kota palu,
Sulawesi tengah
INDONESIA
Familia: Jurnal Hukum Keluarga
ISSN : -     EISSN : 27750418     DOI : https://doi.org/10.24239/familia.v3i1
Core Subject : Social,
Familia adalah jurnal Hukum Keluarga Islam yang memberikan akses langsung terbuka sebagai upaya untuk menyebarluaskan hasil penelitian yang fokus kajian Jurnal meliputi: Hukum Keluarga Islam, wacana Islam dan gender, dan penyusunan hukum perdata Islam.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
Search results for , issue "Vol. 4 No. 2 (2023)" : 5 Documents clear
STATUS ANAK DI LUAR NIKAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (TELAAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010) Arini Zubaidah, Dwi
Familia: Jurnal Hukum Keluarga Vol. 4 No. 2 (2023)
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/familia.v4i2.87

Abstract

Anak yang lahir di luar pernikahan yang sah mengalami banyak kesulitan dalam kehidupannya. Selain secara hukum ia tidak mendapatkan hak keperdataan atau mendapat hak-haknya dalam pembatasan-pembatasan tertentu, dalam masyarakatpun ia dipandang rendah dan hina. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual (conceptual approach) yang mengumpulkan data-data kepustakaan berupa data sektor penelitian terhadap status anak di luar nikah, peraturan perundang-undangan, nas Al-Quran dan fatwa MUI. Hasil penelitian ini adalah berdasarkan hukum positif, anak di luar nikah hanya memperoleh hak keperdataan dari ibunya. Anak di luar nikah memiliki kedudukan yang sama dengan anak sah melalui upaya-upaya: pengakuan, pengesahan dan pembuktian berdasarkan akta autentik. Hukum Islam menyebut istilah anak di luar nikah dengan anak zina. Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, nikah, waris dan nafkah dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya.
PENGARUH KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP KELUARGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM: ANALISIS PERATURAN KEBIJAKAN KELUARGA BERENCANA Husni Abdulah Pakarti, Muhammad; Farid, Diana; Fathiah, Iffah; Hendriana4
Familia: Jurnal Hukum Keluarga Vol. 4 No. 2 (2023)
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/familia.v4i2.93

Abstract

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang memiliki peran penting dalam pembentukan struktur sosial. Pemerintah sebagai regulator masyarakat berperan dalam mengatur kebijakan yang berkaitan dengan keluarga. Salah satu kebijakan yang memiliki pengaruh signifikan terhadap keluarga adalah kebijakan keluarga berencana. Kebijakan ini bertujuan untuk mengendalikan pertumbuhan populasi dan meningkatkan kualitas hidup keluarga. Dalam perspektif hukum, kebijakan keluarga berencana memiliki dampak yang kompleks dan perlu dianalisis secara mendalam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kebijakan keluarga berencana terhadap keluarga dalam perspektif hukum. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, dan kebijakan pemerintah terkait. Analisis dilakukan dengan mempertimbangkan aspek-aspek hukum yang terkait dengan kebijakan keluarga berencana, termasuk peraturan, hak asasi manusia, dan perlindungan keluarga. Hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan keluarga berencana memiliki dampak yang signifikan terhadap keluarga dalam perspektif hukum. Di satu sisi, kebijakan ini memberikan manfaat seperti akses terhadap informasi dan layanan kesehatan reproduksi yang lebih baik, pengendalian jumlah anak, dan peningkatan kesejahteraan keluarga. Di sisi lain, terdapat beberapa isu hukum yang muncul, seperti pelanggaran hak asasi manusia, diskriminasi gender, dan intervensi pemerintah yang berlebihan dalam kehidupan pribadi keluarga. Peraturan kebijakan keluarga berencana perlu dianalisis dengan cermat untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip hukum dan hak asasi manusia. Diperlukan keseimbangan antara kepentingan negara dalam mengatur populasi dan hak-hak keluarga untuk membuat keputusan mengenai tubuh mereka sendiri. Kebijakan yang menghormati hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan menjaga privasi keluarga akan memberikan dampak positif dalam jangka panjang.
MANAJEMEN KONFLIK KELUARGA POLIGAMI DI DESA SIMEULUE BARAT Syafrudin, Zuhri; Teuku, Teuku; Riski; Hapis; Sulfinadia, Hamda
Familia: Jurnal Hukum Keluarga Vol. 4 No. 2 (2023)
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/familia.v4i2.123

Abstract

Fenomena konflik dalam rumah tangga tentunya sangat beragam, mulai dari perbedaan pendapan dan pandangan sampai adanya kekerasan didalamnya. Keluarga yang melakukan poligami tentunya memiliki konflik yang tidak sama seperti keluarga monogami. Sama halnya praktik poligami yang terjadi di Desa Simeulue Barat. Dimana praktik poligami tersebut memiliki konflik yang menarik untuk dibahas serta dampak dari konflik yang terjadi pada saat itu. Berdasarkan rumusan permasalahan yang peniliti teliti konflik yang terjadi terhadap keluarga poligami serta bagaimana cara keluarga poligami menyelesaikan konflik tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahi apa saja konflik keluarga poligami dan bagamana cara menyelesaikan konflik tersebut. Jenis penelitian yang menggunakan penelitian lapangan (field reaserch), sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah Terdapat 2 faktor yang menjadi akar konfIik dalam keluarga poligami, yaitu faktor internal dan faktor eksternaI. Faktor internal di sini adalah rasa cemburu dan faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berasal dari luar dirinya, seperti ketidak adilan suami ketika berkunjung dalam pembagian pekerjaan rumah tangga, kurangnya komunikasi dan keterbukaan suami terhadap masing-masing istri. Penyelesaian yang dilakukan oleh untuk mengatasi konfIik tersebut adalah dengan mengajak bermusyawarah dan saling memeberikan pemahaman serta pengertian kepada masing-masing istri.
KAFA’AH DALAM SURAT AN-NUR : 26 (TAFSĪR IBN KAṠIR DAN TAFSĪR AL-MIṢBAḤ) Jamarudin, Ade; Octavia Indana, Della; Novian Muriani R, Karina; Qibtiyah, Mariyatul; Adistira Maulidi Hidayat, Muh
Familia: Jurnal Hukum Keluarga Vol. 4 No. 2 (2023)
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/familia.v4i2.129

Abstract

Al-Quran telah menjelaskan secara global supaya manusia dapat hidup dengan ketentuan dan aturan yang ada, yang masa berlakunya tidak akan habis hingga akhir zaman. Begitupun terhadap ketentuan dalam perkawinan, Islam juga telah mengaturnya secara global dalam al-Quran. Konsep perkawinan pada zaman kontemporer menuntut untuk adanya konsep kesetaraan baik antara suami ataupun istri, sehingga kesetaraan ini dapat menjadi salah satu pertimbangan seseorang untuk memilih calon pasangannya, apakah pasangannya telah sesuai dengan kriterianya, apakah telah seimbang, setara, atau sederajat dengan dirinya. Konsep seperti ini dalam hukum Islam disebut dengan kafa’ah atau biasa disebut dengan kufu’. Kafa’ah dalam al-Quran dijelaskan dalam surat an-Nur ayat 26. Metode dalam penelitian ini menggunakan jenis analisis data deskriptif kualitatif, dengan menggunakan jenis penelitian library research yang menghimpun data dari buku-buku literatur ataupun jurnal artikel.
MENJELAJAHI KESETARAAN FINANSIAL: PERSPEKTIF NAFKAH DALAM CODE OF PERSONAL STATUS TUNISIA Nadia
Familia: Jurnal Hukum Keluarga Vol. 4 No. 2 (2023)
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/familia.v4i2.167

Abstract

Studi ini mengulas perubahan hukum keluarga dan aspek nafkah pasangan di Tunisia, yang menciptakan kontroversi melalui sejumlah terobosan utama terkait kesetaraan finansial. Keberbedaan ini tampak dari banyak sistem hukum berbasis hukum Islam tradisional yang biasanya menempatkan tanggung jawab finansial utama pada suami. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki aspek-aspek nafkah pasangan berdasarkan Code of Personal Status Tunisia, menyoroti amandemen yang memperluas peran perempuan dalam keluarga, dan mengeksplorasi perdebatan seputar Code of Personal Status tersebut. Metode penelitian yang diterapkan adalah studi pustaka dengan pendekatan yuridis-formil, dengan menggunakan data dari Code of Personal Status Tunisia, literatur hukum Islam, dan artikel terkait. Temuan studi menunjukkan bahwa Code of Personal Status telah mengalami serangkaian amandemen untuk memperluas hak dan tanggung jawab finansial perempuan dalam keluarga, yang bersumber dari Mazhab Maliki. Pemberian sanksi pidana dalam hukum keluarga Tunisia mencerminkan usaha negara untuk memastikan perlindungan dan keadilan, terutama bagi perempuan, dalam konteks pernikahan.

Page 1 of 1 | Total Record : 5