Berita Kedokteran Masyarakat
Berita Kedokteran Masyarakat (BKM Public Health and Community Medicine) is a peer-reviewed and open access journal that deals with the fields of public health and public medicine. The topics of the article will be grouped according to the main message of the author. This focus covers areas and scope related to aspects of: - Epidemiology - Infectious diseases control - Clinical Epidemiology - Environmental Health - Occupational Health - Healthy City - Public Health and Primary Health Care - School of Health Promotion - Healthy lifestyles - Health promotion - Health and Social Behavior - Tobacco and smoking - Adolescent Health - Public Health Nutrition - Maternal and Child Health - Reproductive Health - Population Health - Health of Vulnerable People - Social Determinants of Health - Water, Sanitation and Hygiene - Human Resource Management
Articles
1,528 Documents
Kantong plastik berbayar membutuhkan regulasi nasional
Agrivani Anthoneta Soleman
Berita Kedokteran Masyarakat (BKM) Vol 35, No 4 (2019): Proceedings the 5th UGM Public Health Symposium
Publisher : Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1011.675 KB)
|
DOI: 10.22146/bkm.45084
Mengapa program ini penting?Indonesia saat ini adalah negara penyumbang sampah plastik terbesar ke 2 di Dunia dalam katogeri pembuangan sampah ke laut setelah Tiongkok.Data yang diperoleh dari Asosiasi Industri Plastik Indonesia (INAPLAS) dan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukan bahwa sampah plastik di Indonesia mencapai 64 juta ton/tahun dimana sebanyak 3,2 juta ton merupakan sampah plastik yang dibuang ke laut.Kantong plastik yang terbuang ke lingkungan adalah sebanyak 10 milar lembar per tahun atau sebanyak 85.000 ton. Sampah plastik yang masuk ke laut dapat terbelah menjadi partikel-partikel kecil yang disebut microplastics dengan ukuran 0,3 – 5 milimeter. Microplastics ini sangat mudah dikonsumsi oleh hewan-hewan laut.Program saat ini:Menuai banyak pro dan kontra diberbagai kalangan masyarakat karena tidak memiliki dasar hukum yang jelas.Dasar hukum yang tidak jelas membuat pemerintah daerah menerbitkan aturannya masing-masing.Masyarakat masih belum menyadari pentingnya aturan ini karena tidak ada regulasi nasional sebagai induk.Aturan yang ada belum dapat mengubah pola pikir masyarakat untuk tidak bergantung pada kantong plastik dengan membawa tas belanja sendiri.Program Kantong Plastik Berbayar membutuhkan Regulasi Nasional:Mentri Lingkungan Hidup dan Kelautan harus segera membuat Regulasi Nasional untuk Kantong Plastik Berbayar agar memiliki dasar hukum yang jelas.Harga kantong plastik berbayar harus dinaikan dari Rp. 200 menjadi Rp. 2000-5000.Seluruh Pemerintah Daerah di Indonesia harus membuat aturan tentang Kantong Plastik Berbayar.Masyarakat diberi sosialisasi untuk membawa kantong belanja sendiri (non plastik) ketika berbelanja.Pemerintah bekerja sama dengan perusahaan ritel, menyediakan kantong belanja gratis dengan stok terbatas pada saat diterbitkannya aturan Kantong Plastik Berbayar di tiap daerah.Dinas Lingkungan Hidup dapat melakukan inspeksi rutin untuk memonitoring berjalannya aturan ini di setiap toko ritel.
Analisis komitmen manajemen terhadap kesiapsiagaan menghadapi bencana gempa bumi di RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu
Ika Ambar Trisnawati;
Agus Surono;
Adi Heru Sutomo
Berita Kedokteran Masyarakat (BKM) Vol 35, No 4 (2019): Proceedings the 5th UGM Public Health Symposium
Publisher : Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1109.233 KB)
Latar Belakang : Kota Bengkulu merupakan daerah rawan terhadap bencana karena terletak pada pertemuan lempeng tektonik Samudera Hindia dan lempeng tektonik Asia yang menyebabkan rawan bencana gempa bumi dan tsunami. Rumah sakit dapat menjadi tidak berfungsi disaat keadaan darurat apabila terjadi kegagalan struktural ataupun ketidaksiapan tim pelayanan kesehatan dalam menyelamatkan nyawa orang yang menjadi korban saat bencana gempa terjadi. Komitmen manajemen rumah sakit merupakan suatu hal yang sangat penting dalam keberhasilan melaksanakan kegiatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana gempa bumi di rumah sakit.Tujuan Penelitian : Mengkaji komitmen manajemen dilihat dari aspek kebijakan yang dibuat, pengalokasian pembiayaan serta sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kesiapsiagaan menghadapi bencana gempa bumi di RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu. Metode Penelitian : Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan rancangan penelitian studi kasus. Pelaksanaan penelitian dilakukan dengan wawancara mendalam, telaah dokumen, dan observasi lapangan. Penentuan subyek penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Responden terdiri dari 12 responden dari RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu, 2 orang dari BPBD dan 1 orang dari Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu.Hasil Penelitian: RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu telah melaksanakan upaya kesiapsiagaan bencana internal rumah sakit sejak tahun 2016. Secara keseluruhan pelaksanaan program kesiapsiagaan menghadapi bencana di RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu sudah berjalan, akan tetapi dukungan manajemen dari aspek pembiayaan masih belum maksimal. Komitmen atau dukungan manajemen dari aspek penyediaan sarana dan prasarana ditunjukkan dengan tersedianya fasilitas, SDM, sarana dan prasarana yang menunjang kesiapsiagaan rumah sakit dalam menghadapi bencana gempa bumi. Penyediaan fasilitas, SDM, dan sarana prasarana ini masih perlu ditingkatkan lagi oleh pihak manajemen RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu.Kesimpulan: Manajemen RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu berkomitmen dalam pelaksanaan kesiapsiagaan menghadapi bencana gempa bumi yang ditunjukkan dengan sudah ada kebijakan yang mengatur tentang kesiapsiagaan bencana di rumah sakit. Akan tetapi dukungan dari aspek pembiayaan belum maksimal sehingga menghambat setiap kegiatan, peningkatan SDM, penyediaan fasilitas serta sarana prasarana yang dibutuhkan. Jajaran manajemen perlu melakukan koordinasi dan menjalin kerjasama secara tertulis dengan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan BPBD dalam menyusun kebijakan dan pembiayaan untuk kesiapsiagaan rumah sakit dalam menghadapi bencana gempa bumi di RSUD Dr. M.Yunus Bengkulu.
Mother’s knowledge of nutrition is a risk factor of malnutrition in children under five years old in coastal areas of Kendari city
Juminten Saimin;
Ahmad Fahmi Nugraha;
Asmarani Dian Pertiwi;
Ashaeryanto Ashaeryanto
Berita Kedokteran Masyarakat (BKM) Vol 35, No 4 (2019): Proceedings the 5th UGM Public Health Symposium
Publisher : Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (662.795 KB)
|
DOI: 10.22146/bkm.45097
Objective: This study aimed to assess the risk of mother’s knowledge about nutrition to the incidence of malnutrition in children under five years old in coastal areas of Kendari City. Method: This study was observational analytic design with case control approach. The study was conducted in the coastal area of Kendari City, Southeast Sulawesi on November to December 2018. Case group was mother of children aged 6-59 months who experienced malnutrition in the working area of Abeli, Mata and Benu-Benua Health Center in October 2018. Control group was mother of children aged 6-59 months who did not experience malnutrition. Malnutrition was determined by measuring body weight and then adjusted to the category and threshold of nutritional status based on the body weight index according to age. There were 64 samples consisted of 16 case and 48 controls. Samples of case group were recruited using total sampling. Samples of control group were recruited using purposive sampling with non-matching method according to the inclusion and exclusion criteria. Mother's knowledge about nutrition was determined using the questionnaire. The Odd Ratio (OR) statistical test was used with a 2x2 contingency table and a 95% confidence level with a significance level of α = 0.05. Results: The majority of respondents were 36-45 years old in the case group (37.5%) and 26-35 years old in the control group (50.0%). The majority of education level was junior high school in the case group (43.7%) and high school in the control group (47.9%). The majority of mother's knowledge about nutrition was less in the case group (81.2%) and good knowledge in the control group (68.7%). The statistical test results were obtained OR = 9.533 (CI=95%) with Lower Limit (2.361) and Upper Limit (38.501). Conclusion: Mother’s knowledge about nutrition is a risk factor for malnutrition in children aged 6-59 months in coastal areas of Kendari City. Mother’s knowledge of nutrition has a 9 times greater risk for malnutrition in children under five years old in coastal areas. Good knowledge of nutrition and malnutrition is needed to improve public health status.
Identifikasi potensi bahaya pada proses pengangkutan hasil panen pertanian dengan metode job safety analysis di kecamatan Modoinding, Sulawesi Utara
Priskila Eunike Posumah
Berita Kedokteran Masyarakat (BKM) Vol 35, No 4 (2019): Proceedings the 5th UGM Public Health Symposium
Publisher : Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1595.671 KB)
|
DOI: 10.22146/bkm.45110
Tujuan: Identifikasi potensi bahaya dalam proses pengangkutan hasil panen pertanian dengan menggunakan metode Job Safety Analysis (JSA). Isi: Kecelakaan kerja disebabkan oleh faktor manusia, material, peralatan dan lingkungan[2]. Menurut International Labour Organization terdapat 250 juta kecelakaan di tempat kerja setiap tahun, 160 juta pekerja menjadi sakit akibat bahaya di tempat kerja. Di Indonesia, jumlah kasus kecelakaan akibat kerja tahun 2014 sebanyak 24.910[3]. Untuk mengetahui potensi bahaya dari suatu pekerjaan dapat dilakukan dengan metode Job Safety Analysis (JSA) sebagai upaya mencegah dan minimalisir terjadi kecelakaan kerja[4]. Kecamatan Modoinding terdiri dari 10 desa dengan masyarakat sebagian besar adalah petani dan sebagai penghasil bahan pertanian terbesar di Provinsi Sulawesi Utara khususnya tanaman hortikultura. Pengangkutan hasil panen di kebun biasanya menggunakan kendaraan yang disebut masyarakat setempat “kalero”. Kendaraan ini berupa motor yang telah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga digunakan untuk membawa hasil panen maupun alat pertanian (pompa air, selang, alat penyemprotan, pupuk). Proses pengangkutan hasil panen menggunakan kalero berisiko merugikan pekerja dan lingkungan.Tabel 1. Identifikasi potensi bahaya dalam proses pengangkutan dengan metode JSA Potensi Bahaya Petani/pekerjaTidak menggunakan helm, maskerBobot muatan berat pada jalan yang curam dan permukaan tanah tidak rataPetani yang naik diatas muatan bahan bisa cedera karena jatuhPeralatanModifikasi motor dengan penambahan material kayu di kedua sisi dan tidak memiliki remPengaruh lingkunganPencemaran udaraKebisingan Simpulan: Potensi bahaya dalam proses pengangkutan hasil panen menggunakan kendaraan kalero; pertama terhadap pekerja, disebabkan oleh pemanfaatan kendaraan pengangkut hasil panen pertanian yang tidak sesuai peruntukkan. Kedua, potensi bahaya peralatan yang digunakan sudah tidak sesuai standar penggunaan dan ketiga terkait dengan lingkungan dapat menyebabkan polusi udara dan kebisingan.
Audit maternal perinatal namun kematian ibu dan anak masih tinggi di kabupaten Sinjai: evaluasi program 2019
Mariati Rahmat
Berita Kedokteran Masyarakat (BKM) Vol 35, No 4 (2019): Proceedings the 5th UGM Public Health Symposium
Publisher : Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (13.926 KB)
|
DOI: 10.22146/bkm.45112
Latar belakang: Pelaksanaan Audit maternal perinatal (AMP) sudah lima kali dilakukan sejak tahun 2017. Kematian ibu 46 , neonatal dan bayi sebanyak 535 selama lima tahun terakhir 2014-2018. Namun pelaksanaan AMP belum memperlihatkan hasil yang maksimal karena kematian tetap saja tinggi sementara cakupan K4 dan persalinan oleh tenaga kesehatan >90%. Metode: Deskriptif, observasi dan wawancara serta penulis juga ikut dalam pelaksanaan AMP April 2019 sebagai peserta independen. Unit analisisnya pencatatan pelaporan program AMP di Dinas Kesehatan, Rumah sakit dan Puskesmas. Responden pengelola kesehatan ibu dan anak (KIA). Hasil: Rata-rata umur petugas AMP adalah 44 tahun dan bertugas 21 tahun. Pendidikan D4 (87,5%) dan 6,6% pernah pelatihan pelaksanaan AMP. Puskesmas yang mempunyai buku pedoman AMP 50% dan semua memiliki formulir pemberitahuan kematian. Semua puskesmas melakukan otopsi verbal setelah melaporkan kematian kurang dari 24 jam namun tidak memiliki arsip. Tidak ada grafik, peta dan tabel di Puskesmas, data disajikan dalam bentuk narasi saja. Dinas kesehatan mengundang Rumah sakit, dan Puskesmas melakukan AMP melibatkan spesialis anak dan obgyn Provinsi namun hanya melaksanakan fase audit, rekomendasi AMP sebelumnya belum sepenuhnya ditindaklanjuti. Simpulan: Pelaksanaan AMP di kabupaten Sinjai belum melaksanakan fase persiapan dan fase diseminsasi. Perlu pelaksanaan kegiatan AMP Puskesmas, penyebarluasan lintas sektor secara rutin, dan pelatihan AMP kepada pengelola program KIA dalam hal teknis maupun program untuk meningkatkan program AMP di Kabupaten Sinjai.
Voluntary student based nutrition counseling: sebuah alternatif untuk mengatasi masalah gizi pada mahasiswa
Maria Wigati
Berita Kedokteran Masyarakat (BKM) Vol 35, No 4 (2019): Proceedings the 5th UGM Public Health Symposium
Publisher : Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1239.464 KB)
|
DOI: 10.22146/bkm.45114
Tujuan: Memberikan usulan program alternatif untuk mengatasi masalah gizi pada mahasiswa. Masalah gizi yang dimaksud adalah pola makan rendah sayur dan buah, obesitas atau overweight, kurang gizi, dan sindroma metabolik. Isi: Mahasiswa merupakan periode rawan untuk mengalami perubahan perilaku makan menjadi tidak sehat. Program konseling gizi berpotensi sebagai sarana promosi dan prevensi untuk memperbaiki pola makan dan status gizi mahasiswa. Penerapan konseling gizi dilakukan dengan memanfaatkan kegiatan cek kesehatan yang dilakukan setiap penerimaan mahasiswa baru program sarjana atau diploma. Mahasiswa yang mengalami masalah gizi serta penyakit metabolik seperti diabetes dan hipertensi akan diberikan kewajiban menjalani konseling gizi sepanjang masa perkuliahan dengan frekuensi minimal adalah 1x pertemuan tatap muka setiap semester. Layanan yang akan diberikan kepada klien antara lain konseling gizi, pengukuran berat dan tinggi badan, pemantauan konsumsi makan secara berkala, dan social gathering. Pendaftaran konselor bersifat sukarela (volunteer) dan diutamakan adalah mahasiswa gizi minimal semester 4. Program ini menitikberatkan pada keterlibatan klien sehingga dapat memberikan kepuasan pelayanan. Adapun keberhasilan dapat dinilai berdasarkan persentase keikutsertaan dan drop out serta persentase mahasiswa yang mengalami perbaikan pola makan dan status gizi. Kelemahan dalam program ini adalah belum banyak penelitian yang dilakukan mengenai efektivitas konseling gizi terhadap perbaikan status gizi pada setting mahasiswa. Akan tetapi, penelitian yang dilakukan di luar negeri menyatakan bahwa terdapat perbaikan pengetahuan, asupan makan, penurunan berat badan dan persentase lemak tubuh mahasiswa setelah menjalani konseling. Lesson learned: Program ini diusulkan sebagai salah satu alternatif untuk memperbaiki pola makan dan status gizi mahasiswa. Selain bagi klien, program ini dapat meningkatkan skill mahasiswa gizi dalam memberikan konseling, serta menjadi kewajiban institusi pendidikan dalam mendukung civitas akademika berperilaku hidup sehat. Sebelum dilaksanakan, studi awal sangat diperlukan untuk mengetahui penerimaan klien dan kesiapan sistem dalam memperikan pelayanan yang optimal.
Analisa kebutuhan diklat sebagai salah satu sistem pendukung keputusan dalam menyusun program pelatihan di Bapelkes Yogyakarta
Sri Harini
Berita Kedokteran Masyarakat (BKM) Vol 35, No 4 (2019): Proceedings the 5th UGM Public Health Symposium
Publisher : Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (16.775 KB)
|
DOI: 10.22146/bkm.45115
Latar belakang: dalam rangka meningkatkan kualitas SDM yang kompeten dan profesional perlu diselenggarakan pendidikan dan pelatihan secara terus menerus dan terprogram sesuai dengan kebutuhan kompetensi dari masing-masing organisasi kesehatan di DIY. Bapelkes Yogyakarta sebagai institusi yang mempunyai tupoksi menyelenggarakan pelatihan bidang kesehatan mempunyai peranan yang strategis dalam pengembangan SDM kesehatan melaui pelatihan. Menentukan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi bukanlah sesuatu yang mudah. Analis dan keputusan tentang jenis pelatihan yang tepat mejadi salah satu yang harus dilakukan oleh setiap lembaga kediklatan. Oleh karena itu Bapelkes Yogyakarta melaksanakan Analisa Kebutuhan Diklat sebagai langkah awal dalam sistem manajemen diklat untuk dapat menentukan jenis pelatihan yang tepat. Tujuan: kegiatan AKD ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan bagi puskesmas di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Metode: FGD terhadap 50 Puskesmas di wilayah DIY. Alat bantu : form isian AKD. Hasil: dengan menggunakan tenik USG (urgency, seriousness, growth) didapatkan 5 pelatihan kesehatan prioritas yang akan menjadi pertimbangan untuk pengambilan keputusan dalam pengusulan program pelatihan pada tahun 2019 yaitu 1. Manajemen Puskesmas, 2.Promkes & Pemberdayaan Masyarakat 3.Patient Safety, 4. BHD Bagi Sopir Ambulan dan 5. Manajemen Pelayanan Gizi Puskesmas. Simpulan : Analisa Kebutuhan Ddiklat sangat diperlukan untuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan sekaligus gap yang terjadi pada suatu oragnisasi/karyawan. AKD merupakan salah satu sistem pendukung keputusan yang membantu para penentu kebijakan Bapelkes dalam menyusun program pelatihan. Selanjutnya Bapelkes perlu mengembangkan metode AKD yang bisa menjaring responden (organisasi) lebih banyak dengan waktu dan biaya yang lebih efisien yaitu dengan mengembangkan AKD On Line.
Sistem pendukung keputusan menggunakan data mining sebagai usulan upaya penetapan status stunting pada balita di kabupaten Jember
Salihati Hanifa
Berita Kedokteran Masyarakat (BKM) Vol 35, No 4 (2019): Proceedings the 5th UGM Public Health Symposium
Publisher : Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22146/bkm.45119
Stunting merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang menjadi isu penting di Indonesia. Berdasarkan data WHO, Indonesia berada pada peringkat tiga dengan prevalensi stunting tertinggi di regional Asia Tenggara. Rata-rata prevalensi stunting di Indonesia pada tahun 2005-2017 adalah 36,4%. Jember merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur yang prevalensi stuntingnya masih tergolong tinggi yakni sebesar 30%. Variabel yang akan digunakan dalam penentuan status stunting pada balita adalah umur, jenis kelamin dan tinggi badan balita, dimana variabel-variabel tersebut masih diinputkan secara manual oleh kader posyandu pada KMS sehingga orang tua dan kader balita belum dapat mengetahui apakah anaknya mengalami stunting atau tidak. Sehingga untuk memudahkan kader posyandu maka perlu dibuat sistem pendukung keputusan dengan menggunakan data mining dengan algoritma K-Means untuk menentukan status stunting pada balita. Data mining adalah salah satu metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan data yang sudah ada dan mengelompokkan data balita dengan menggunakan algoritma K-Means. Output yang dihasilkan adalah tinggi badan berdasarkan umur yaitu stunting dan normal. Tujuan dari penulisan paper ini adalah pembuatan sistem pendukung keputusan dengan menggunakan data mining guna membantu penentuan status stunting pada balita di Kabupaten Jember. Metode yang digunakan pada paper ini adalah literature review yaitu dengan mengumpulkan referensi terkait stunting, sistem pendukung keputusan, data mining dan K-Means. Diharapkan setelah dibuat sistem pendukung keputusan untuk penetapan status stunting dapat lebih memudahkan kader posyandu untuk mengelompokkan balita berdasarkan kategori stunting atau normal, memberikan rekomendasi pada orang tua balita tindakan apa yang harus segera dilakukan dan dapat digunakan untuk prioritas intervensi oleh petugas kesehatan.