cover
Contact Name
Andi Akram
Contact Email
sekretariatjurnalkumdil@gmail.com
Phone
+6221-29079286
Journal Mail Official
jurnalhukumperadilan@mahkamahagung.go.id
Editorial Address
Jl. Jend. A. Yani Kav. 58 Lt. 10 Cempaka Putih Jakarta Pusat
Location
Kota bogor,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Hukum dan Peradilan
ISSN : 23033274     EISSN : 25281100     DOI : https://doi.org/10.25216/jhp
Core Subject : Economy, Social,
Jurnal Hukum dan Peradilan (JHP) is published by the Research Center for Law and Judiciary of the Supreme Court of the Republic of Indonesia. JHP aimed to be a peer-reviewed platform and an authoritative source of information on legal and judiciary studies. The scope of JHP is analytical, objective, empirical, and contributive literature on the dynamics and development of legal studies, specifically in Indonesia. JHP welcomes scientific papers on a range of topics from research studies, judicial decisions, theoretical studies, literature reviews, philosophical and critical consultations that are analytical, objective, and systematic. However, from a wide range of topics that researchers can choose from, JHP puts more attention to the papers focusing on the sociology of law, living law, legal philosophy, history of national law, customary law, literature studies, international law, interdisciplinary, and empirical studies. Jurnal Hukum dan Peradilan (JHP) is a media dedicated to judicial personnel, academician, practitioners, and law expertise in actualizing the idea of research, development, and analysis of law and judiciary. Jurnal Hukum dan Peradilan comes out three times a year in March, July, and November.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 653 Documents
ZINA DAN GERAKAN LGBT: QUO VADIS KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (PENAL POLICY) DALAM PENYELAMATAN MORALITAS BANGSA (Anotasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUUXIV/2016) / ADULTERY AND LGBT MOVEMENT: QUO VADIS PENAL POLICY FOR SAVING MORAL NATIONS (Annotation of Constitutional Court Decision Number 26/PUUXIV/2016) Hamidi, Jazim; Hakim, Lukman Nur
Jurnal Hukum dan Peradilan Vol 7 No 2 (2018)
Publisher : Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/jhp.7.2.2018.263-278

Abstract

Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender sudah menjadi sebuah gerakan berbahaya, akan tetapi belum ada norma hukum yang mengatur tentang perilaku asusila tersebut, Pentingnya sanksi terhadap pelaku zina dan LGBT merupakan bentuk ketegasan negara dalam melindungi moral dan ideologi Nusantara dari faham berbahaya, akan tetapi Mahkamah Konstitusi menolak Permohonan tersebut karena pemidanaan pelaku zina, baik strafsoort maupun strafmaat, dan perilaku asusila lesbian, gay, biseksual, dan transgender memerlukan pembentukan norma baru, sehinggga menjadi Kebijakan hukum pidana (Penal policy). Kewenangan tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, akan tetapi menjadi hak Pembentuk Undang-Undang yaitu DPR bersama Presiden. Tulisan ini merupakan Anotasi atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUUXIV/2016 yang memberikan penjelasan kepada masyarakat adanya Quo Vadis Kebijakan hukum pidana (Penal policy) dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender are becoming a dangerous movement, yet there is no legal norm governing this immoral behavior. The sanctions importance towards adultery and LGBT perpetrators is a form of state assertiveness in the conservation of the moral and ideology from dangerous movement. Meanwhile, the Constitutional Court rejected the request by the argumentation which is that punishment of adultery, both strafsoort and strafmaat, and Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender needs a new norm to a penal policy. The authority is not the authority of the Constitutional Court, but it is the right of the Acting Legislator, namely the House of Representatives together with the President. This paper is an Annotation of Open Law Policy of Constitutional Court Decision 26 / PUUXIV / 2016 that provides an explanation to the public about Quo Vadis of Open law policy in the Constitutional Court decision.
INTERPRETATION OF JUDGES IN REPRESENTING THE DYNAMICS OF RELIGION OF INDIGENOUS LEGAL INHERITANCE OF BALI Mulyadi, Lilik
Jurnal Hukum dan Peradilan Vol 8 No 2 (2019)
Publisher : Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/jhp.8.2.2019.214-227

Abstract

The interpretation of judges in responding to the dynamics of renewal of Balinese inheritance customary law is very dynamic accompanied by the development of justice, especially towards the dimensions of kapurusa as heirs. Originally, kapurusa was only a descendant of men from a male family and adopted sons, and then it expanded to include male status, and eventually included women as heirs. Judges interpreted based on the development of modern law, progressive law, just law with a philosophical and juridical basis starting with the Decision of the MUDP Bali Supreme Court Number 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010 concerning Supreme Court III MUDP Results Bali.
KEPASTIAN HUKUM QANUN ACEH NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG BENDERA DAN LAMBANG ACEH / LEGAL CERTAINTY OF QANUN ACEH NUMBER 3 YEAR 2013 ON ACEH FLAG AND SYMBOL Arabiyani, nfn
Jurnal Hukum dan Peradilan Vol 7 No 2 (2018)
Publisher : Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/jhp.7.2.2018.195-212

Abstract

UUD Tahun 1945 Pasal 18B ayat (1) memberikan legitimasi terhadap Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh yang merupakan hasil kesepakatan Pemerintah Indonesia dengan GAM. Hal ini kemudian dituangkan ke dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Permasalahannya ialah bahwa materi Qanun tersebut dianggap bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007. Pemerintah Pusat menghendaki perbaiki terhadap beberapa materi Qanun tersebut, namun pihak Pemerintah Aceh hal dianggap menyalahi MoU Helsinki. Hasil penelitian sebagai berikut: Pertama, menemukan landasan pemikiran lahirnya Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh terdiri dari Pasal 18B UUD Tahun 1945 serta perumusan Pasal 246 dan Pasal 247 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Kedua, bahwa akibat hukum dari adanya Pasal 246 dan Pasal 247 berlaku dan sah untuk diterapkan melalui pembentukannya Qanun Aceh. Ketiga, konsekuensi yuridis adanya Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 berlaku secara yuridis dan dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintah Aceh karena sudah diundangkan dalam lembaran daerah. Disarankan pihak kalangan akademis, pemangku jabatan yakni Pemerintah Aceh, DPRA dan Pemerintah Pusat untuk memperjelas dan memberi kepastian kepada rakyat Aceh supaya tidak Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tidak dijadikan komoditas politik pada saat-saat tertentu. Kemudian dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 perlu ditinjau ulang terkait pemaknaan terhadap bendera dan Lambang Aceh.The 1945 Constitution Article 18B paragraph (1) gives legitimacy to the Aceh Qanun Number 3 of 2013 on Aceh Flag and Symbol which is the result of the Government of Indonesia's and GAM agreement. This is then poured into Law Number 11 Year 2006 regarding Aceh Government. The problem is that the Qanun material is considered to be contradictory to Government Regulation Number 77 of 2007. The central government wants to improve on some of the Qanun material, but the Government of Aceh is considered to have violated the Helsinki MoU. The results of the research are as follows: First, find the foundation of the thought of the birth of Aceh Qanun Number 3 of 2013 on the Flag and the Symbol of Aceh consists of Article 18B of the 1945 Constitution and the formulation of Article 246 and Article 247 of Law Number 11 Year 2006. Second, the existence of Article 246 and Article 247 is valid and valid to be implemented through the establishment of Aceh Qanun. Thirdly, the juridical consequences of the Aceh Qanun Number 3 of 2013 are valid in a juridical manner and can be acted upon by the Government of Aceh as already enacted in the local gazette. It is suggested by the academic community, the government officials of Aceh, DPRA and the Central Government clarify and give assurance to the people of Aceh so that Qanun Aceh No. 3 of 2013 is not used as a political commodity at certain times. Then with the issuance of Government Regulation No. 77 of 2007, the meaning of the flag and the symbol of Aceh need to be reviewed.
MEMAHAMI KEDUDUKAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DI INDONESIA: SISTEM UNITY OF JURISDICTION ATAU DUALITY OF JURISDICTION? SEBUAH STUDI TENTANG STRUKTUR DAN KARAKTERISTIKNYA / UNDERSTANDING ADMINISTRATIVE COURT IN INDONESIA: UNITY OF JURISDICTION OR DUALITY OF JURISDICTION SYSTEM? A STUDY OF HIERARCHY AND CHARACTERISTIC Dani, Umar
Jurnal Hukum dan Peradilan Vol 7 No 3 (2018)
Publisher : Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/jhp.7.3.2018.405-424

Abstract

Ada dua perbedaan prinsip sistem peradilan di berbagai negara hukum, yaitu: pertama: sistem unity of jurisdiction yang dianut oleh negara-negara hukum rule of law yang hanya mengenal satu set pengadilan yaitu pengadilan biasa (pengadilan umum) dan tidak mengenal eksistensi PTUN. Kedua: sistem duality of jurisdiction yang dianut oleh negara-negara hukum rechtsstaat dikenal adanya dua set pengadilan yaitu pengadilan biasa (pengadilan umum) dan PTUN, pengadilan umum berpuncak ke Mahkamah Agung sedangkan PTUN berpuncak ke Dewan Negara (Conseil d’Etat). Kedua sistem ini bukan hanya struktur organisasi pengadilan yang berbeda, tetapi substansi hukum maupun hukum acaranya juga berbeda. Untuk di Indonesia, hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem peradilan di Indonesia sangat unik, jika dilihat dari struktur organisasi peradilan maka lebih dekat pada sistem unity of jurisdiction, sedangkan jika dilihat dari prinsip-prinsip pengadilan atau tata cara penyelesaian sengketa maka lebih dekat pada sistem duality of jurisdicton sehingga penulis menyimpulkan bahwa sistem peradilan Indonesia adalah sistem campuran.The two main different principles in judicial system in the various legal states are namely (first): as the unity of jurisdiction system applied by rule of law which only consisted of civil court and, (second): the duality of jurisdiction system which applied by rechtstaat law states that is known consisted of civil court and administrative court. Civil court culminates in the Supreme Court while the Administrative Court culminates in the State Council (Conseil d'Etat). These two systems are not just different in court organizational hierarchy, but also different ini the legal substance and the legal procedural. The research reports show that the judicial system in Indonesia is very unique, from the judicial organizational hierarchy perspective is closer to the system of unity of jurisdiction, whereas from the principles of the court and the procedure of dispute settlement perspective is closer to the duality of system jurisdicton so the authors finally conclude that the judicial system of Indonesia is a mixture system.
PELUANG DAN TANTANGAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DALAM MENGHADAPI ERA PASAR BEBAS / OPPORTUNITIES AND CHALLENGES OF SHARIA FINANCIAL INSTITUTIONS IN DEALING WITH FREE MARKET SUADI, AMRAN
Jurnal Hukum dan Peradilan Vol 7 No 1 (2018)
Publisher : Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/jhp.7.1.2018.1-22

Abstract

Lembaga keuangan syariah merupakan komponen utama dalam penyelenggaraan sistem keuangan berbasis syariah. Keberadaannya kini telah diakui dalam kancah perekonomian dunia. Dalam konteks tersebut, lembaga keuangan syariah dihadapkan pada pasar atau perdagangan bebas yang menuntut adanya persaingan secara bebas dan minimnya hambatan tarif dan non tarif. Salah satu kekhasan pasar bebas adalah ekspektasi tinggi terhadap kualitas produk barang dan jasa serta bonafiditas lembaga-lembaga keuangan yang terlibat di dalamnya. Penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris terhadap peluang dan tantangan lembaga keuangan syariah dalam menghadapi pasar bebas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan lembaga keuangan syariah telah diakui secara internasional. Pasar bebas merupakan peluang bagi lembaga keuangan syariah dikarenakan probabilitas bagi meningkatnya pangsa pasar sangat terbuka. Namun demikian, pasar bebas juga menghadirkan tantangan tersendiri karena lembaga keuangan syariah dituntut untuk memiliki sumber daya yang profesional serta kelengkapan sarana dan prasarana pendukung. Untuk hal itu, diperlukan tindakan antisipatif agar lembaga keuangan syariah dapat bertahan di tengah era pasar bebas.Sharia financial institute was the core unit to implementatesharia economic system. It’s existence is well-recognized in the world economic dynamics. Towards free trade (free market), the institute of sharia financial should deal with the concept of free trade that insists free competition and minimizing the barrier of tariff and non-tarrif. One of the most preticular aspect of free market was the ultimate expectation of goods and services quality, besides the bonafidity of the parties in the market. The research was picking up normative-empirical method and is aiming to analyze the position and threats that should be dealt by sharia financial institution in free market era. The research found that it is well-recognized by the international economic communities.Freemarket is the main stage and opportunities for sharia financial institution to raise its market-share. Nevertheless, free market, simultaneously, presences a huge challenge for sharia financial institution in providing highly-qualified human resources and comprehensive infrastructure. Hence, it’s been urgently required some strategical and effective mission by the stakeholder to make sure that sharia financial institution could be exist for longtime period in dealing with free market.
EFEKTIVITAS SANKSI PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG KETENTUAN UMUM PERPAJAKAN DALAM MENANGGULANGI PENGHINDARAN PAJAK KORPORASI / THE EFFECTIVENESS OF CRIMINAL SANCTION ON THE GENERAL PROVISIONS OF TAXATION IN ADDRESSING CORPORATION TAX EVASION NURCHALIS, NFN
Jurnal Hukum dan Peradilan Vol 7 No 1 (2018)
Publisher : Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/jhp.7.1.2018.23-44

Abstract

Penghindaran pajak yang dilakukan dengan skema tertentu oleh wajib pajak badan, dalam hal ini korporasi telah menjadi permasalahan yang sulit diatasi dengan instrumen perundang-undangan yang ada saat ini khususnya melalui ketentuan pidana. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas Undang Undang Ketentuan Umum Perpajakan Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU KUP), spesifik ketentuan pidananya dalam mengatasi penghindaran pajak oleh wajib pajak badan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan kualitatif. Data disajikan secara deskriptif untuk mendapatkan kesimpulan yang terkait setiap pokok penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan masih kurang memadainya perangkat pidana dalam UU KUP, diindikasikan dengan masih tingginya nilai penghindaran pajak oleh wajib pajak badan. Pembinaan wajib pajak sebagai tujuan pidana pajak tidaklah berjalan semestinya, terlihat dari kultur pajak wajib pajak badan yang masih menganggap pajak sebagai beban untuk diefisienkan, mulai dari pelaku usaha, hingga akademisi. Dalam penerapannya, pidana pajakpun diterapkan sesuai unsur subjektif dan objektif ketentuan pidana Pasal 38-39 UU KUP. Namun UU KUP ternyata masih menganut pemidanaan terhadap orang pribadi sebagaimana dianut KUHP/KUHAP tanpa ada penjelasan lebih lanjut, sehingga menjadi masalah dalam penerapannya terhadap korporasi. Namun dengan adanya Perma Nomor 13 Tahun 2016 maka hal itu dapat dilakukan, meskipun bersifat formil. Disisi lain, pidana UU perpajakan meskipun dikatakan menganut asas ultimum remedium namun kenyataannya, ketentuan pidananya masih banyak yang menganut pidana sebagai premium remedium.Tax evasion by the corporate taxpayer has become difficult to overcome with existing legislation instrument especially by criminal law. This research analyzes the effectiveness of Law Number 6 of 1983 on General Provisions of Taxation as amended by Law Number 16 of 2009 (hereinafter UU KUP), Specifically through its criminal provision, against the corporate taxpayer. This research was a normative legal research with qualitative analysis method. The research was presented descriptively in order to draw the conclusion about each subject of the research. The research result showed the inadequate enforcement of UU KUP showing the high indication of the tax evasion by the corporate taxpayer. The control system of the taxpayer through criminal sanction had not run effectively, it was seen by the culture of the corporate taxpayer who still regards taxes as burdens to be addressed, ranging from business actors to academics. Furthermore, the tax crime was applied according to the subjective and objective elements of the criminal regulation Article 38-39 of UU KUP. However, UU KUP holds punishment system against only individuals as a law subject without any further explanation, as adopted by KUHP / KUHAP. Thus becoming a problem in its application to corporations. Nevertheless, with the presence of Supreme Court Regulation Number 13 of 2016, this case could be done, although it is still a formal regulation. On the other hand, the taxation law, though it was said that it held the principle of ultimum remedium, in reality, its criminal provision was still much embraced the crime as the premium remedium.
PERANAN HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT UNTUK MENCEGAH TERJADINYA PENYIMPANGAN PADA PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN / THE ROLE OF SUPERVISORY JUDGE TO PREVENT THE DISCRETION IN COURT DECISION IMPLEMENTATION ALHUMAMI, KHUNAIFI
Jurnal Hukum dan Peradilan Vol 7 No 1 (2018)
Publisher : Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/jhp.7.1.2018.45-66

Abstract

Penyimpangan dalam proses peradilan pidana sebenarnya bukan hanya dapat terjadi pada tahap penyelidikan, penyidikan (pra-adjudikasi), penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan (adjudikasi), tetapi juga dapat terjadi pada tahap pelaksanaan putusan pengadilan (pasca adjudikasi). Penelitian ini membahas masalah peranan Hakim Pengawas dan Pengamat dalam mencegah terjadinya penyimpangan pada tahap pelaksanaan putusan pengadilan, kendala apa saja yang dihadapi, dan bagaimana upaya mengatasinya. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang sebagian besar datanya diperoleh dari studi kepustakaan didukung oleh penelitian observatoris selama peneliti melaksanakan tugas sebagai jaksa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama ini peranan Hakim Pengamat dan Pengawas belum dijalankan secara maksimal sehingga belum cukup efektif dalam mencegah terjadinya penyimpangan pada tahap pelaksanaan putusan pengadilan. Adapun kendala penyebab Hakim Pengamat dan Pengawas kurang berperan secara efektif, pada umumnya terkait dengan kesibukan Hakim Pengawas dan Pengamat itu sendiri, karena selain dibebani tugas sebagai pengamat dan pengawas yang bersangkutan juga masih dibebani tugas-tugas penanganan perkara. Bahkan tugas sebagai Hakim Pengawas dan Pengamat jutsru dianggap sebagai tugas sampingan. Kendala lain yang dihadapi ialah belum tersedianya sarana dan prasarana, serta tidak adanya biaya operasional. Oleh karena itu ke depan perlu ada reformulasi terhadap keberadaan lembaga Hakim Pengawas dan Pengamat agar dapat berfungsi secara efektif.Discretion in the criminal justice process not only occur in the investigation (pre-adjudication) and the prosecution on trial stage (adjudication) phase, but also occur during the execution of the court decision (post-adjudication). This study discusses the role of supervisory judges in preventing the occurrence of discretion in the execution of court decisions, the problems arise, and the solution. This research is a normative research that most of the data obtained from literature study, supported by observatory research during researcher perform duty as a prosecutor. The results showed that the role of supervisory judge not maximal so that not yet effective enough in preventing occurrence of discretion at stage of execution of court decision. The supervisory judge is busy with the duties of handling cases. Most of the time the duties as a supervisory judges are considered as a side task. Other obstacles encountered are the lack of facilities and infrastructure, and the absence of operational costs. Therefore, in the future there needs to be a reformulation of the existence of the Supervisory Judge institutions in order to be effective.
PENERAPAN REHABILITASI MEDIS DAN SOSIAL BAGI PRAJURIT TNI DALAM PUTUSAN PENGADILAN / THE IMPLEMENTATION OF MEDICAL AND SOCIAL REHABILITATION FOR INDONESIAN NATIONAL ARMED FORCES PERSONNEL IN COURT DECISION HUTAPEA, TUMBUR PALTI D.
Jurnal Hukum dan Peradilan Vol 7 No 1 (2018)
Publisher : Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/jhp.7.1.2018.67-86

Abstract

Pemerintah berupaya gencar memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkotika di Indonesia yang kerap terjadi dan telah menerobos berbagai lapisan masyarakat. Di institusi TNI, tidak jarang ditemui oknum prajurit TNI terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, terlihat dari banyaknya perkara pidana narkotika yang disidangkan di pengadilan militer di beberapa wilayah Indonesia. Sampai saat ini belum ada regulasi khusus dari internal TNI yang mengatur Oditur Militer dalam mengeksekusi terdakwa sesuai perintah putusan untuk melaksanakan rehabilitasi medis dan sosial di rumah sakit yang ditunjuk. Lebih lanjut, belum ditemukan peraturan yang menunjuk rumah sakit milik pemerintah ataupun rumah sakit milik kedinasan di institusi TNI sebagai tempat rehabilitasi medis dan sosial yang dikhususkan bagi Prajurit TNI aktif. Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi upaya yang bisa dilakukan agar perintah putusan pengadilan untuk melakukan rehabilitasi medis dan sosial dapat terlaksana di lingkungan institusi TNI dan sesuai dengan amanat undang-undang. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan didasarkan pada pengkajian hukum positif. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa undang-undang dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal, tesis dan lain sebagainya. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach) digunakan dalam penelitian ini. Beberapa putusan tingkat kasasi dalam amar putusannya memerintahkan terdakwa (prajurit TNI yang didakwa) untuk melaksanakan rehabilitasi medis dan sosial, hal ini merupakan langkah progresif atau terobosan baru di ranah peradilan militer. Namun demikian, ditemui kendala dalam pelaksanaan eksekusinya. Oleh sebab itu, perlu dibuat regulasi khusus di internal institusi TNI untuk menetapkan rehabilitasi medis dan sosial terhadap prajurit yang terlibat penyalahgunaan/pecandu narkotika. Inisiasi kerja sama institusi TNI dengan beberapa rumah sakit pemerintah dan/atau seluruh rumah sakit milik TNI yang dilengkapi dengan unit rehabilitasi medis dan sosial juga perlu dilakukan.The government has aggressively combat drug abuse and trafficking in Indonesia, which often happens that even had penetrated various layers of the society. This makes narcotics related crime was categorized as an extra ordinary crime, requiring special and ongoing handling. In TNI institutions there were many TNI soldiers involved in narcotics abuse as there are still many narcotic criminal cases being tried in military court in some parts of Indonesia. There is no special regulation within the TNI institution that regulates the Military Oditur to execute the defendant in accordance with the order of the decision to carry out medical and social rehabilitation at the designated hospitals. Furthermore, no regulations have been formulated that assigns state-owned hospitals or government-owned hospitals in TNI institutios as a special medical and social rehabilitation center for TNI soldiers. This study aims to identify measures that can be done in order to command the court's decision can be implemented in the environment and in accordance with the military institution mandated by law. The method used in this study is normative law research based on positive law study. This study uses the primary legal materials in the form of law and court decisions, secondary legal materials in the form of books, journals, theses and so forth. A statute approach and case approach were used in this study. Several judgments of appeal as yudex juris mention in the ruling ordered the defendant (TNI soldiers indicted) to carry out medical and social rehabilitation is a progressive step or a new breakthrough in the realm of military court, although encountered obstacles in the execution. Need to be made in the internal regulation of the military institutions to establish medical and social rehabilitation of the soldiers involved in the abuse / drug addicts. Initiation TNI cooperation with several goverment hospitals or owned hospitals in TNI institutions equipped with medical and social rehabilitation unit also needs to be done.
PERTIMBANGAN KEADAAN-KEADAAN MERINGANKAN DAN MEMBERATKAN DALAM PENJATUHAN PIDANA / AGGRAVATING AND MITIGATING CIRCUMSTANCES CONSIDERATION ON SENTENCING HANANTA, DWI
Jurnal Hukum dan Peradilan Vol 7 No 1 (2018)
Publisher : Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/jhp.7.1.2018.87-108

Abstract

Peraturan perundang-undangan di Indonesia belum cukup jelas mengatur perihal keadaan memberatkan dan meringankan yang dapat dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana. Literatur mengenai hal tersebut juga masih minim, padahal permasalahan tersebut sangat penting karena merupakan hal yang wajib dipertimbangkan dalam setiap putusan yang menjatuhkan pidana. Setelah pertimbangan pembuktian kesalahan terdakwa, pertimbangan untuk penjatuhan pidana merupakan hal terpenting lainnya dalam putusan. Penjatuhan pidana inilah yang disebut sebagai proses yang melibatkan pergulatan batin hakim yang memutus perkara. Pertimbangan keadaan memberatkan dan meringankan memiliki pengaruh terhadap: proporsionalitas penjatuhan pidana, penentuan penjatuhan pidana maksimum dan pidana minimum, dan juga sebagai dasar penjatuhan pidana di bawah batas minimum khusus yang telah ditentukan pembuat undang-undang. Penelitian ini juga merumuskan beberapa karakteristik dan batasan pertimbangan keadaan memberatkan dan meringankan yang harus dipenuhi dalam penjatuhan pidana.Aggravating and mitigating circumstances on sentencing have not clearly regulated in Indonesian legislation, it is also lack of studies wrote about this issue, even though this issue is very important in determining sentences. Following the examination of proof on the defendant’s guilt, consideration on sentencing are the next crucial things - this is what so-called the judges inner struggle. Consideration of aggravating and mitigating circumstances influences: the proportionality of sentencing, determination on maximum and minimum sentencing, and also as a rationale of sentences below the minimum limit that has been determined by legislator. This research also concludes criteria and limitation on what circumstances should be considered as aggravating and mitigating.
PEMBENTUKAN QANUN ACEH NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG BENDERA DAN LAMBANG ACEH / THE ESTABLISHMENT OF ACEH QANUN NO 3 OF 2013 ON ACEH FLAG AND SYMBOL RIDWANSYAH, MUHAMMAD
Jurnal Hukum dan Peradilan Vol 7 No 1 (2018)
Publisher : Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/jhp.7.1.2018.109-126

Abstract

Penelitian tentang pembentukan Qanun Aceh ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis proses evaluasi Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh telah mendapat pengesahan oleh Gubernur dan DPRA. Hasil evaluasi Pemeritah Pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menolak pemberlakukan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Pengumpulan data menggunakan metode penelitian kepustakaan (literature research) yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder di bidang hukum. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu daerah tertentu, mengenai sifat-sifat atau faktor-faktor tertentu. Hasil penelitian ini adalah, (1) Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh merupakan simbol masyarakat Aceh sendiri. Hal ini dikarenakan ada sejarah yang kuat terhadap bendera dan lambang Aceh, (2) peraturan perundang-undangan memberikan legitimasi terhadap qanun bendera dan lambang Aceh, (3) peneliti juga menemukan di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh yang menjelaskan dasar terbentuknya qanun tersebut. Dalam hal proses evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri terkait qanun tersebut, masih belum ada titik temu antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh. Hal ini dikarenakan qanun bendera dan lambang Aceh tidak bisa dibatalkan oleh Pemerintah Pusat karena terhalang oleh pengaturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.The research on Aceh Qanun (local regulation) establishment was conducted to analyze the evaluation process of Aceh Qanun Number 3 of 2013 on Aceh Flag and Symbol. Aceh Qanun Number 3 of 2013 on Aceh Flag and Symbol was ratified by Governor and Aceh House of Representative (DPRA). The result of government evaluation in this case Ministry of Home Affairs of the Republic of Indonesia refused the enactment of Aceh Qanun Number 3 of 2013 on Aceh Flag and Symbol. This research was a normative legal research. The data collection was library research methods to get secondary data in law matters. The research, a descriptive analysis research, aims to describe or provide a systematic, factual and accurate description of a particular area, about certain traits or factors. The research result were as follows, (1) Aceh Qanun Number 3 of 2013 on Aceh Flag and Symbol was Aceh people own symbol. It has a stong history behind the Flag and Symbol, (2) the regulations gives legitimation on Aceh Flag and Symbol Qanun,(3) the researcher also found that there was an Act no.11 year 2006 on Aceh Government that stated the foundation of that Qanun.In relation with the evaluation process by Ministry of Home Affairs, there was no common ground between Central Government and Aceh Government. Aceh Qanun on Aceh Flag and Symbol can not be canceled by Central Government because it is hindered by Act no.11 year 2006 on Aceh Government.

Filter by Year

2012 2025


Filter By Issues
All Issue Vol 14 No 3 (2025) Vol 14 No 2 (2025) Vol 14 No 1 (2025) Vol 13, No 3 (2024) Vol 13 No 3 (2024) Vol 13 No 2 (2024) Vol 13, No 2 (2024) Vol 13 No 1 (2024) Vol 13, No 1 (2024) Vol 12, No 3 (2023) Vol 12 No 3 (2023) Vol 12 No 2 (2023) Vol 12, No 2 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 12, No 1 (2023) Vol 11 No 3 (2022) Vol 11, No 3 (2022) Vol 11 No 2 (2022) Vol 11, No 2 (2022) Vol 11, No 1 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 10, No 3 (2021) Vol 10 No 3 (2021) Vol 10, No 2 (2021) Vol 10 No 2 (2021) Vol 10, No 1 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 3 (2020) Vol 9, No 3 (2020) Vol 9 No 2 (2020) Vol 9, No 2 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 9, No 1 (2020) Vol 8, No 3 (2019) Vol 8 No 3 (2019) Vol 8 No 2 (2019) Vol 8, No 2 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 8, No 1 (2019) Vol 7, No 3 (2018) Vol 7 No 3 (2018) Vol 7 No 2 (2018) Vol 7, No 2 (2018) Vol 7, No 1 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 3 (2017) Vol 6, No 3 (2017) Vol 6, No 2 (2017) Vol 6 No 2 (2017) Vol 6, No 1 (2017) Vol 6 No 1 (2017) Vol 5, No 3 (2016) Vol 5 No 3 (2016) Vol 5 No 2 (2016) Vol 5, No 2 (2016) Vol 5 No 1 (2016) Vol 5, No 1 (2016) Vol 4, No 3 (2015) Vol 4 No 3 (2015) Vol 4, No 2 (2015) Vol 4 No 2 (2015) Vol 4 No 1 (2015) Vol 4, No 1 (2015) Vol 3, No 3 (2014) Vol 3 No 3 (2014) Vol 3 No 2 (2014) Vol 3, No 2 (2014) Vol 3, No 1 (2014) Vol 3 No 1 (2014) Vol 2, No 3 (2013) Vol 2 No 3 (2013) Vol 2, No 2 (2013) Vol 2 No 2 (2013) Vol 2, No 1 (2013) Vol 2 No 1 (2013) Vol 1 No 3 (2012) Vol 1, No 3 (2012) Vol 1 No 2 (2012) Vol 1, No 2 (2012) Vol 1, No 1 (2012) Vol 1 No 1 (2012) More Issue