Garuda - Garba Rujukan Digital

Analisis Daluwarsa Penagihan Pajak Serta Hubungannya Dengan Daluwarsa Lain Dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Nigella Sativa Laksonoputra; Putu Arya Wahyu Prebawa; Raihan Dhiya Ulhaq; Ferry Irawan
Jurnalku Vol 2 No 1 (2022)
Publisher : PT Wim Solusi Prima

The Republic of Indonesia has several sources of income for its country, one of which is taxes. Taxes are familiar to the public. Tax is one of the components of income for the Unitary State of the Republic of Indonesia which provides the largest contribution from other components of state revenue. Starting from the realization of the 2021 National Budget, it has shown that 82.8 percent of the total realization of state revenues is dominated by taxes. Indonesia as a state of law (rechtsstaat or the rule of law) is a country where the implementation of the state must be based on applicable rules or laws on the basis of Pancasila and the 1945 Constitution so that when it is related to taxation, tax law is needed so that in carrying out tax collections or taxpayers have legal certainty. This study aims to analyze the legal certainty of tax that needs to be clarified again related to billing expiration. This study uses a qualitative approach. The results of the study indicate that the calculation of this expiration is affected by several things such as the issuance of Tax Collection Letters, Underpaid Tax Assessments, and Additional Underpaid Tax Assessments, and Correction Decisions, Objection Decisions, Appeal Decisions, and Judicial Review Decisions. Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki beberapa sumber pendapatan bagi negaranya salah satunya adalah pajak. Pajak sudah tidak asing lagi dikalangan masyarakat. Pajak merupakan salah satu komponen pendapatan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memberikan kontribusi terbesar dari komponen penerimaan negara lainnya. Terhitung dari realisasi APBN 2021 telah menunjukkan sebesar 82,8 persen dari total realisasi penerimaan negara di dominasi oleh pajak. Indonesia sebagai negara hukum (rechtsstaat atau the rule of law) adalah negara yang melaksanakan kenegaraan harus berdasarkan pada aturan atau hukum yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga apabila dihubungkan dengan perpajakan maka diperlukan hukum pajak agar dalam melakukan penagihan fiskus ataupun wajib pajak memiliki kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum pajak yang perlu diperjelas kembali terkait dengan daluwarsa penagihan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan daluwarsa ini terpengaruhi dari beberapa hal seperti penerbitan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali.

Analisis Pidana Penagihan Pajak Dari Perspektif Asas Hukum Dan Peraturan Perundang-undangan Terkait Wahyu Pamungkas; Yudit Yuditama; Ferry Irawan
Jurnalku Vol 2 No 2 (2022)
Publisher : PT Wim Solusi Prima

Tax law is part of public laws. One of them is in the form of the PPSP Law which contains tax law in tax collection. The provision of criminal sanctions is closely related to the principle of legality. The PPSP Law is a more specific rule than the KUP Law, so that if there are no more specific rules, the provisions of the KUP Law also apply in the tax collection process. Article 41A paragraph (3) of the PPSP Law must make an element of intent so that criminal sanctions can be imposed in accordance with the dualistic principle which states that there is no crime without error. The imposition of criminal sanctions should be identical to the ultimum remidium of a tax fraud/tax evasion in order to create a deterrent effect. The purpose of this study is to determine the point of view of criminal sanctions in tax collection. This study uses a qualitative approach to obtain more descriptive information. The results of the study indicate that the principle of legality and the principle of dualism have been applied in criminal sanctions for tax collection. Furthermore, this study also shows that the PPSP Law is lex specialist to the KUP Law. The implication that may arise is the application of criminal sanctions in the KUP related to tax collection procedures. Hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik. Salah satunya berupa UU PPSP yang berisikan tentang hukum perpajakan dalam penagihan pajak. Pemberian sanksi pidananya terkait erat dengan asas legalitas. UU PPSP merupakan aturan yang lebih khusus dari UU KUP, sehingga apabila tiak ada aturan yang lebih khusus, ketentuan UU KUP juga berlaku dalam proses penagihan pajak. Pasal 41A ayat (3) UU PPSP harus membuat unsur kesengajaan untuk dapat dijatuhkan sanksi pidana sesuai dengan asas dualistis yang menyatakan tiadanya pidana tanpa kesalahan. Pengenaan sanksi pidana seharusnya identik dengan ultimum remidium dari suatu tax fraud/tax evasion supaya menimbulkan efek jera. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui sudut pandang sanksi pidana dalam penagihan pajak. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memperoleh informasi yang lebih deskriptif. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa asas legalitas dan asas dualistis telah diterapkan dalam sanksi pidana penagihan pajak. Berikutnya, studi ini juga menunjukkan bahwa UU PPSP bersifat lex specialist terhadap UU KUP. Implikasi yang mungkin timbul adalah penerapan sanksi pidana dalam KUP terkait dengan prosedur penagihan pajak.

Usulan Rancangan Manajemen Risiko Pada Perusahaan Pelayaran PT XYZ Tahun 2021 – 2022 Saifudin Saifudin; Aries Heru Prasetyo
Jurnalku Vol 2 No 2 (2022)
Publisher : PT Wim Solusi Prima

PT XYZ is a private shipping company engaged in sea and river transportation services for coal transportation for domestic needs. The high demand for coal transportation services is the main capital for the company to continue to grow and develop as a company that plays a role in the energy industry sector on a national scale. Business competition in the shipping business is also increasing along with the growth in the number of national fleets, so companies must be pro-active in maintaining the performance of production equipment in order to maintain satisfaction from service users. The purpose of this qualitative research is to propose a risk management design for the shipping company PT XYZ using ISO 31000:2018 guidelines. Based on the assessment that has been carried out, 80 risks were identified from four categories; financial, operational, marketing, strategic, with the results showing that 2 risks are in the extreme category, 34 risks are in the high category, 44 risks are in the medium category. In order to protect the company from risk threats and ensure that the company's performance remains optimal based on effective and efficient working principles, it is necessary to apply risk management to the shipping company PT XYZ. PT XYZ adalah perusahaan pelayaran swasta yang bergerak dibidang jasa transportasi laut dan sungai untuk pengangkutan batubara kebutuhan dalam negeri. Tingginya kebutuhan jasa transportasi pengangkutan batubara menjadi modal utama bagi perusahaan untuk terus tumbuh dan berkembang sebagai perusahaan yang berperan dalam sector industry energi skala nasional. Persaingan usaha pada bisnis usaha pelayaran juga semakin meningkat seiring pertumbuhan jumlah armada nasional sehingga perusahaan harus pro aktif dalam menjaga kinerja alat produksi agar dapat menjaga kepuasan dari pengguna jasa. Tujuan dari penelitian yang bersifat kualitatif ini adalah mengusulkan rancangan manajemen risiko perusahaan pelayaran PT XYZ dengan menggunakan pedoman ISO 31000:2018. Berdasarkan asesmen yang telah dilakukan, maka teridentifikasi 80 risiko yang diperoleh dari empat kategori; keuangan, operasional, pemasaran, stratejik, dengan hasil menunjukkan bahwa 2 risiko dengan kategori extreme, 34 risiko dengan kategori high, 44 risiko dengan kategori medium. Dalam rangka melindungi perusahaan dari ancaman risiko serta memastikan kinerja perusahaan tetap optimal yang berlandaskan prinsip kerja efektif dan efisien, maka diperlukan adanya penerapan manajemen risiko pada perusahaan pelayaran PT XYZ.

Penerapan Metode Economic Order Quantity Sebagai Upaya Pengendalian Persediaan Bahan Baku Tepung Pada Rifani Bakery Blitar Hasna Halima; Dyah Pravitasari
Jurnalku Vol 2 No 2 (2022)
Publisher : PT Wim Solusi Prima

Pengendalian persediaan menjadi aspek utama dalam manajemen persediaan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan mengenai kebutuhan produksi dapat terpenuhi secara optimal. Rifani Bakpia & Bakery merupakan usaha kecil menengah dengan menjual produk makanan seperti aneka kue, bakpia dan bakery. Dalam kegiatan produksi Rifani Bakpia & Bakery sering melakukan pembelian. Hal ini disebabkan bahan baku yang dibeli terbatas sehingga hanya dapat digunakan dalam kegiatan produksi selama 3-4 hari saja. Tujuan penelitian yaitu untuk mematok jangka waktu pembelian bahan baku kembali secara tepat dan total biaya persediaan yang optimal supaya mengurangi biaya-biaya yang dikeluarkan. Jenis penelitian ini merupakan kualitatif dengan teknik analisis data menggunakan metode Economic Order Quantity meliputi perhitungan jumlah persediaan optimal, persediaan pengaman, waktu pemesanan kembali dan total biaya persediaan (TIC). Berdasarkan hasil analisis, metode EOQ lebih efektif dan ekonomis daripada menggunakan kebijakan perusahaan. Terbukti frekuensi pembelian menjadi lebih efisien yaitu sebesar 12 kali dalam setahun dan total biaya persedian optimal sebesar Rp212.700,-. Pengendalian persediaan juga semakin intensif sebab Rifani Bakpia & Bakery dapat mengetahui ROP dan safety stock-nya. Penelitian ini menunjukkan bahwa metode EOQ lebih optimal, efektif dan efisien untuk diterapkan dalam manajemen pengendalian persediaan.

Pengaruh Inflasi, BI 7-Day (Reverse) Repo Rate, Nilai Tukar, Risk Free Rate Dan BOPO Terhadap Profitabilitas Perbankan Pada Bank Umum Konvensional Thio Merry Trisia; M Akhsanur Rofi
Jurnalku Vol 2 No 2 (2022)
Publisher : PT Wim Solusi Prima

Tujuan penelitian adalah untuk menguji pengaruh inflasi, BI 7-day (reverse) repo rate, nilai tukar, risk free rate, dan Biaya Operasional dibandingkan Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap profitabilitas perbankan. Adapun untuk profitabilitas perbankan menggunakan Return On Average Assets (ROAA) dan Return On Average Equity (ROAE), sehingga penelitian ini akan menggunakan dua model. Penelitian ini menggunakan purposive sampling terhadap bank-bank umum konvensional yang termasuk ke dalam kategori bank BUKU 2, 3 dan 4 dalam periode tahun 2016-2020 yang ada pada Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia dengan total 7.844 data observasi. Hasil penelitian menunjukkan inflasi, BI 7-day (reverse) repo rate, nilai tukar, dan risk free rate tidak berpengaruh terhadap profitabilitas perbankan baik terhadap ROAA maupun ROAE. Variabel BI 7-day (Reverse) Repo Rate tidak memiliki pengaruh terhadap profitabilitas perbankan. Sedangkan BOPO berpengaruh terhadap ROAA, namun BOPO tidak berpengaruh terhadap ROAE. Setiap penambahan biaya operasional akan berdampak pada berkurangnya laba sebelum pajak yang akhirnya menurunkan profitabilitas (ROAA) bank sehingga manajemen perlu melakukan kebijakan-kebijakan untuk menekan biaya-biaya yang tidak terlalu penting dalam operasional agar laba yang diperoleh dapat maksimal.

Efektivitas Atas Insentif Pajak Pertambahan Nilai Sektor Properti Naufal Abda Aizar; Suparna Wijaya
Jurnalku Vol 2 No 2 (2022)
Publisher : PT Wim Solusi Prima

Selama masa pandemi Covid-19 perekonomian Indonesia terganggu karena adanya Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) maupun Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk kembali menghidupkan perekonomian negara, salah satunya yaitu diberlakukan Fasilitas PPN DTP Properti. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui indikator keefektifan Fasilitas PPN DTP Properti, mengetahui Efektivitas Fasilitaas PPN DTP Proprti yang diberikan pemerintah, dan mengetahui dampak adanya Fasilitas PPN DTP Properti terhadap perekonomian. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah metode studi kepustakaan berupa dokumen publik dan juga wawancara yang telah dilakukan bersama narasumber yang berkecimpung secara langsung menjadi developer properti. hasil penelitian menyatakan bahwa Indikator keefektifan Fasilitas PPN DTP Properti itu sendiri dapat dilihat dari jumlah permintaan properti sebelum dan setelah adanya fasilitas serta dengan melihat pertumbuhan pinjaman KPR sebelum dan sesudah adanya fasilitas. Kebijakan ini dapat dikatakan berjalan dengan efektif karena indikator tersebut mengalami peningkatan dibandingkan sebelum diberlakukannya fasilitas PPN DTP Properti selama pandemi berlangsung. Adanya Fasilitas PPN DTP Properti juga bedampak terhadap perekonomian selama pandemi.

Penggalian Potensi Pajak Penghasilan Atas Streamer Nimo TV Daffa Mumtaz Zaky; Suparna Wijaya
Jurnalku Vol 2 No 2 (2022)
Publisher : PT Wim Solusi Prima

Pada zaman modern ini, banyak sekali kegiatan-kegiatan baru yang dapat menghasilkan suatu pendapatan dan membuka lapangan kerja baru untuk semua orang, salah satunya streamer. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui proses bisnis profesi streamer khususnya dalam platform Nimo TV, mengidentifikasi aspek pajak penghasilan yang dapat ditemukan dalam kegiatan streaming dalam platform Nimo TV, dan meninjau pengenaan pajak penghasilan yang tepat bagi streamer khususnya dalam platform Nimo TV di Indonesia. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif melalui wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa proses bisnis streamer Nimo TV dimulai dari proses pendaftaran yang dapat dilakukan melalui agency atau event recruitment, tata cara melakukan live streaming, sistem penghitungan penghasilan streaming, serta proses pencairan penghasilan streamer. Kemudian sumber penghasilan seorang streamer berasal dari salary incentives dan gift dari penonton yang keduanya dapat dikategorikan sebagai objek pajak penghasilan. Dari kedua penghasilan tersebut dan berdasarkan jenis pekerjaannya, seorang streamer dapat dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan tata cara penghitungan penghasilan brutonya, yakni pencatatan atau pembukuan.

Diamond Fraud Elements: Implication Of Fraud Indications On Preparation Of Financial Report Fera Tjahjani; Yullyana Mulyadi; Widanarni Pujiastuti
Jurnalku Vol 2 No 2 (2022)
Publisher : PT Wim Solusi Prima

This research aims to explore fraud diamond elements to detect fraud indications in financial statement. Samples were taken from 32 state owned enterprises of Indonesia which published audited financial statement from 2016 to 2018. The hypothesis in this study were tested by Benish M-score model. Fraud diamond elements are financial stability measured by assets change, financial pressure measured by return on assets, external pressure measured by leverage, nature of industry measured by receivable, ineffective monitoring measured by independent commissioners, rationalization measured by total accrual to total assets and capability measured by change of directors. Nature of industry has positive effect to fraud indications in financial statement while the rest six elements have no influences.

PengeIoIaan AIokasi Dana Desa (ADD) Di Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya: Studi Kasus Desa Cukangjayaguna Yuni Sobariah; Ai Siti Farida; Mohamad Ichsana Nur
Jurnalku Vol 2 No 3 (2022)
Publisher : PT Wim Solusi Prima

Penelitian ini berfokus pada pengeIoIaan aIokasi dana desa yang bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan bagaimana proses pengeloIaan aIokasi dana desa di desa cukangjayaguna kabupaten Tasikmalaya. Untuk mencapai tujuan tersebut peneliti menggunakan metode deskriptif,dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpuIan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan komunikasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengelolan alokasi dana desa yang meIiputi perencanaan, peIaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sudah mengikuti peraturan pedoman pelaksanaan PengeIoIaan aIokasi dana desa yang telah di atur dalam peraturan menteri daIam negeri dan perda Tasikmalaya. Namun dalam prosesnya/belum optimal secara keseluruhan. Hal tersebut dapat dilihat pada tahap peIaksanaan pengelolaan ADD yang mana penggunaan dana alokasi dana desa belum sesuai dengan pedoman pelaksanaan pengeIoIaan aIokasi dana desa yang seharusnya penggunaan dana aIokasi dana desa 60% untuk pembiayaan publik seperti pembangunan fisik dan pemberdayaan. masyarakat dan 40% digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan namun fakta Di lapangan berbanding terbalik seperti di tahun 2020 tidak ada satupun pembangunan fisik yang didanai dari ADD melainkan hanya difokuskan pada bidang penyelenggaraan pemerintah saja

Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Publik Di Dinas Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung Tahun 2018-2020 Salsiya Peparing Gusti; Herabudin Herabudin; Salamatul Salamatul
Jurnalku Vol 2 No 3 (2022)
Publisher : PT Wim Solusi Prima

Regional Financial Management is managed in an orderly, effective, efficient, economical, transparent and accountable manner. Financial management that has not been optimal has an effect on the low accountability of the program targets implemented. The Bandung City Social and Poverty Alleviation Service has problems in managing regional finances that are not optimal, which then affects the accountability of the implementation of program targets from 2018-2020. The purpose to measure how much influence regional financial management has on public accountability in the Bandung City Social and Poverty Alleviation Service in 2018-2020. The method used quantitative approach with a associative method. The collection of information and data through questionnaires distributed to employees at the Social Service of Bandung City. The population is all employees at the Bandung City Social Service. The sample used simple random technique. The analysis used Spearman rank correlation analysis, simple regression analysis, coefficient of determination, t test and data testing in this study using SPSS Version 25 software. The result are there is a significant effect positive and significant relationship between regional financial management and public accountability. The magnitude of the influence of regional financial management on public accountability at the Bandung City Social Service is 61% while the remaining 39% is influenced by other factors not examined by the author. Pengelolaan Keuangan Daerah dikelola secara tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan akuntabel. Pengelolaan keuangan yang belum optimal berdampak pada rendahnya akuntabilitas target program yang dilaksanakan. Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung memiliki permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah yang tidak optimal, yang kemudian berdampak pada akuntabilitas pelaksanaan target program tahun 2018-2020. Bertujuan untuk mengukur seberapa besar pengaruh pengelolaan keuangan daerah terhadap akuntabilitas publik di Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung Tahun 2018-2020. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan metode asosiatif. Pengumpulan informasi dan data melalui penyebaran kuisioner kepada pegawai di Dinas Sosial Kota Bandung. Populasinya adalah seluruh pegawai pada Dinas Sosial Kota Bandung. Sampel menggunakan teknik acak sederhana. Analisis yang digunakan adalah analisis korelasi rank spearman, analisis regresi sederhana, koefisien determinasi, uji t dan pengujian data dalam penelitian ini menggunakan software SPSS Versi 25. Hasilnya terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara pengelolaan keuangan daerah dengan akuntabilitas publik. Besarnya pengaruh pengelolaan keuangan daerah terhadap akuntabilitas publik pada Dinas Sosial Kota Bandung sebesar 61% sedangkan sisanya sebesar 39% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak penulis teliti.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Suparna Wijaya

Contact Email
sprnwijaya@gmail.com

Phone
+6287780663168

Journal Mail Official
jurnalku.org@gmail.com

Editorial Address
Plaza Cordoba G/03, Serpong, Tangsel

Location
Unknown,

Unknown

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Suparna Wijaya

Contact Email sprnwijaya@gmail.com

Phone +6287780663168

Journal Mail Official jurnalku.org@gmail.com

Editorial Address Plaza Cordoba G/03, Serpong, Tangsel

Location Unknown, Unknown INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Suparna Wijaya

Contact Email
sprnwijaya@gmail.com

Phone
+6287780663168

Journal Mail Official
jurnalku.org@gmail.com

Editorial Address
Plaza Cordoba G/03, Serpong, Tangsel

Location
Unknown,

Unknown

INDONESIA