Articles
10 Documents
Search results for
, issue
"Vol 5, No 1 (2015)"
:
10 Documents
clear
<![CDATA[IMPLIKASI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH BAGI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ]]>
<![CDATA[NOPYANDRI ']]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 1 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (125.227 KB)
|
DOI: 10.30652/jih.v5i1.2777
<![CDATA[Esensi otonomi daerah adalahkemandirian daerah. Untukmewujudkan kemandiriandaerah dalam hal keuangandaerah ini maka PemerintahDaerah diharapkan lebihmampu menggali sumbersumberkeuangan secaramaksimal khususnya untukmemenuhi kebutuhanpembiayaan pemerintahan danpembangunan di daerahnyamelalui Pendapatan Asli Daerah(PAD).Pajak daerah danretribusi daerah yang menjadiunsur PAD yang utama.Pemberlakuan Undang-undangNomor 28 Tahun 2009 tentangPajak Daerah dan RetribusiDaerah diharapkan dapat lebihmendorong peningkatanpelayanan kepada masyarakatdan kemandirian daerah.berlakunya Undang-UndangNomor 28 Tahun 2009 tentangPajak Daerah dan RetribusiDaerah, menimbulkan implikasiterhadap keberlakuanperaturan daerah tentang pajakdan retribusi daerah yang lamadan penyiapan peraturandaerah tentang pajak daerahdan retribusi daerahberdasarkan undang-undang ini.Kata Kunci : Implikasi, UU 28/2009, Pemerintahan Daerah]]>
<![CDATA[KAJIAN HUKUM DAN HAM TERHADAP PENJATUHAN PIDANA MATI BAGI TERPIDANA NARKOTIKA ]]>
<![CDATA[FERAWATI ']]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 1 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (128.798 KB)
|
DOI: 10.30652/jih.v5i1.2782
<![CDATA[Penjatuhan pidana mati sebagaibentuk konsistensi pemerintahIndonesia dalam memerangiperedaran narkotika kembalimenuai perdebatan baik proataupun kontra dari berbagai pihak.Ada sejumlah pihak beranggapanbahwa perumusan pidana matidalam Undang-undang danpelaksanaan pidana mati terhadapterpidana narkotika bertentangandengan Hak Asasi Manusia,khususnya pemenuhan hak untukhidup. Tulisan ini bertujuan untukmengkaji bagaimana ajaran HakAsasi Manusia mengenai hak untukhidup dan menguraikan beberapapandangan yang menganggapperlunya dilakukan penjatuhanpidana mati terhadap terpidananarkotika.Kata Kunci : Pidana mati, Hak Asasi Manusia, Terpidana Narkotika]]>
<![CDATA[REKONSEPTUALISASI PENGATURAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH DALAM KAITANNYA DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI.1 ]]>
<![CDATA[Mexsasai Indra]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 1 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (156.91 KB)
|
DOI: 10.30652/jih.v5i1.2778
<![CDATA[Regulations was publishedrelating to governmentprocurement of goods andservices intended for theprocurement of goods andservices more perfect and reducethe adverse of deviation statefinances. In the procurement ofgoods / services of governmentagencies, there are three areas oflaw that directly and indirectlyregulate the procurement ofgoods / services, they are theState Administration Law, Civiland Criminal. When linked withthe provisions of the acts ofcorruption stipulated in Law No.31 1999 Junto Law 20 of 2001.So, if examined will be foundsome elements including:unlawful, enrich themselves inthe procurement of goods /services.]]>
<![CDATA[KEBEBASAN BERTINDAK PEMERINTAH (DISKRESI) SEBAGAI PERWUJUDAN NILAI-NILAI MORAL DAN ETIKA ]]>
<![CDATA[Azmi Fendri]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 1 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (128.312 KB)
|
DOI: 10.30652/jih.v5i1.2783
<![CDATA[Kebebasan bertindak sangatpotensial untuk aparat pemerintahatau administrasi negara untukdapat melakukan penipuan karenaadanya kewenangan ini pejabatpemerintah dapat secara bebasatas inisiatif sendiri untukmengembangkan kebijakan denganmemanfaatkan kondisi tertentu,sering kali kasus di era ini (Ordelama dan Orde Baru). Meskipunpada dasarnya kebebasanbertindak itu untuk kesejahteraanmasyarakat, dan karena itu di erareformasi ini diharapkan benarbenarotoritas dalam halkebebasan bertindak (diskresioner)digunakan untuk masyarakat.Kata Kunci: Kebebasan, Diskresi, Otoritas]]>
<![CDATA[IMPLIKASI YURIDIS DARI RATIFIKASI PIAGAM ASEAN TERHADAP PERDAGANGAN JASA PENERBANGAN DI INDONESIA DALAM RANGKA MENUJU ASEAN ECONOMIC COMMUNITY TAHUN 2015 ]]>
<![CDATA[FERDI ']]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 1 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (194.782 KB)
|
DOI: 10.30652/jih.v5i1.2774
<![CDATA[Piagam ASEAN merupakaninstrumen hukum yangmenggantikan Deklarasi Bangkoktahun 1967. Indonesia telahmeratifikasi Piagam ASEANmelalui Undang-Undang No. 38tahun 2008. Adanya ratifikasiPiagam ASEAN ini olehIndonesia tentu memberikanpengaruh yang signifikanterhadap jasa penerbangan diIndonesia karena munculnyaberbagai ketentuan dan regulasiyang harus diselaraskan dengankomitmen perjanjian diASEAN.Misalnya UndangUndang No. 1 Tahun 2009tentang Penerbangan besertaturunannya perlu diselaraskandengan muculnya konsepliberalisasi perdagangan jasapenerbangan melalui “Open Sky”.Kata Kunci :Implikasi Yuridis,Ratifikasi, Piagam ASEAN, PerdaganganJasa Penerbangan; dan Komunitas Ekonomi ASEAN]]>
<![CDATA[URGENSI HUKUM ADAT DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[DESI APRIANI]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 1 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (145.851 KB)
|
DOI: 10.30652/jih.v5i1.2779
<![CDATA[Long before the various forms oflegal entry into the archipelago,people who lived since thebeginning of civilization in thisarchipelago (Indonesia) have hadas a regulator kehidupan.Hal lawis in line with the expression ofCicero, Ubi Societas ibi originalius.Hukum as a regulator of thelife that is born from an idea(thought), the heart and soul ofthe people who later termed byexperts with state law Lifeadat.Dalam customary law cannot be separated from theestablishment and development ofnational law, including criminallaw pidana.Hukum Dutchheritage which is not inaccordance with the culturalvalues and personality societymust be renewed by taking thematerial of customary law thatcriminal law can be effective andideal, because the ideal of nationallaw is a national law thatresponsive.]]>
<![CDATA[REDISTRIBUSI TANAH TERLANTAR DI PROPINSI RIAU ]]>
<![CDATA[Ulfia Hasanah]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 1 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (205.389 KB)
|
DOI: 10.30652/jih.v5i1.2780
<![CDATA[Negara memberikan hak atastanah kepada orang atau badanhukum selalu diiringi kewajibankewajibanyang ditetapkan dalamUUPA. Oleh karena itu PemegangHak atas tanah dilarangmenelantarkan tanah yang beradadalam penguasaannya, dan UUPAtelah mengatur akibat hukumterhadap tindakan tersebut.Berdasarkan hasil penelitianProses dalam penertiban tanahterlantar di Propinsi Riau mengacupada Peraturan Kepala BPN RINomor 4 Tahun 2010, dalampraktiknya meliputi: Inventarisasitanah yang terindikasi terlantar,Identifikasi dan penelitianterhadap tanah terindikasiterlantar, Sidang Panitia C,Pemberian peringatan terhadappemegang hak, Penetapanterhadap Tanah Terlantar , 2.Berdasarkan data dari Kantor BPNRI Wilayah Propinsi Riau, ada 54lokasi tanah yang terindikasiterlantar, yang tersebar di 11kab/kota di Propinsi Riau dan baruada 1 lokasi yang terdapat di kotaPekanbaru. Dan baru ada 1 (satu)lokasi yang ditetapkan sebagaitanah terlantar yaitu PT.Alfa Glory,yang terletak di KabupatenKuantan Singingi., 3.Pendayagunaan terhadap tanahterlantar di Propinsi Riaudiarahkan kepada 3 jenispenggunaan yaitu: Reforma Agraria, Program Strategis danTanah Cadangan Negara.Pendayagunan tanah terlantarterlantar dikota Pekanbaru belumdapat dilaksanakan denganoptimal karena tanah negara bekastanah terlantar sulit untukdieksekusi. Hal ini karenasebagian besar tanah tersebuttersebut merupakan tanah konflikyang saat ini di duduki olehmasyarakat.Kata Kunci : Penertiban, Tanah terlantar, Redistribusi]]>
<![CDATA[MAJELIS ULAMA INDONESIA SEBAGAI PENGEMBAN OTORITAS KEPATUHAN SYARIAH DALAM PENGATURAN PERBANKAN SYARIAH ]]>
<![CDATA[K.A.BUKHORI ']]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 1 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30652/jih.v5i1.2775
<![CDATA[Pilihan otoritas regulasi untukmempercayakan otoritaskepatuhan syariah perbankansyariah kepada Majelis UlamaIndonesia (MUI), lembaga nonnegaraberbadan hukumprivat, secara teoritikmenyimpan problem.Kedudukan MUI sebagai badanhukum privat menjadi miripbadan hukum publik yangberwenang membuat ketetapanmengikat publik.Sisi lain,kelayakan fatwa ormas non-MUIsebagai rujukan regulasi,terkesan diabaikan, karena sudahada fatwa rujukan resmi.Kajian hukum normatif inibertujuan menguji ketepatansecara teoritik penunjukan MUIitu. Diperoleh konklusi, modelotoritas berbasis MUI ini masihrelevan dilanjutkan, sejauhsebagai model transisi.Kata kunci:MajelisUlama Indonesia, KepatuhanSyariah,PerbankanSyariah]]>
<![CDATA[STANDARISASI CSR SEBAGAI KEWAJIBAN HUKUM DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[SABELA ']]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 1 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30652/jih.v5i1.2776
<![CDATA[Kebijakan mewajibkan CSRkhususnya bagi perusahaan yangbergerak di sektor usaha sumberdaya alama sudah sejak 2007diberlakukan di Indonesia. Bahkansebelumnya, UU Penanaman Modaljuga sudah mengatur tentangkewajiban pelaksanaan CSR sebagaikewajiban hukum. Artikel ini akanmengurai tentang ketiadaanpedoman baku tentang mandatoryCSR di Indonesia sehinggamenimbulkan kevakuman hukumdan kebingungan bagi kalanganstakeholders CSR di Indonesia baikperusahaan, LSM maupunpenerima manfaat program CSR.artikel ini disusun dari sebuah risetyang menggunakan teknikpenelitian kualitatif dimanapengumpulan data sekunderdilakukan dengan carapengumpulan data dan dokumen diperpustakaan sedangkanpengumpulan data primerdilakukan dengan wawancaramelalui penyebaran kuesionerkepada 30 orang expert personsCSR yang berasal dari berbagai latarbelakang keilmuan dan profesi yangterkait dengan bidang CSR. daririset tersebut ditemukan faktabahwa Indonesia belum memilikiPedoman Baku tentang PelaksanaanKebijakan Mandatory CSRwalaupun kebijakan tersebut sudahditerapkan sejak 2007 melalui UUNo.40/2007 tentang PerseroanTerbatas. Kemudian, ada beberapaorganisasi internasional yang sudahmengeluarkan pedoman dalammelaksanakan program CSRmaupun pelaporannya danbeberapa kementerian juga sudahmengeluarkan beberapa kebijakandan pedoman mengenaipelaksanaan program CSR tetapikedua-duanya belum menyentuh tentang pelaksanaan mandatoryCSR di Indonesia. Melalui tulisanini diharapkan dapat memberikaninformasi yang menyeluruh kepadapublik bahwa pentingnyastandarisasi dan kodifikasikebijakan dan pedoman dalampelaksanaan program mandatoryCSR di Indonesia dalam rangkaterwujudnya pelaksanaan programCSR yang transparan dan akuntabelis able to support local economicand providing alternative fundingsources for cooperatives, micro,small and medium enterpriseswhen it is well managed andregulated.Key words; standarisasi, kodifikasi, mandatory]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI PROVINSI RIAU ]]>
<![CDATA[Erdiansyah ']]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 1 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30652/jih.v5i1.2781
<![CDATA[Dalam perkembangan kaedahhukum pidana Indonesia, korporasidapat dibebani denganpertanggungjawaban pidana ataudapat dikatakan sebagai subjekhukum pidana. ImplementasiPertanggungjawaban PidanaKorporasi Pembakaran Hutan danLahan di Provinsi Riau, meskipunundang-undang kehutanan danlingkungan dapat dijadikan sebagailandasan hukum untukmembebankan criminal liabilityterhadap korporasi, namunPengadilan Pidana sampai saat initerkesan enggan untuk mengakui danmempergunakan peraturanperaturantersebut. HambatanDalam ImplementasiPertanggungjawaban Pidana Korporasi Pembakaran Hutan danLahan di Provinsi Riau, beberapahambatan antara lain: a)Ketidaksederhanaan perangkathukum dan perangkat peraturanperundang undangan; b)Profesionalisme aparat penegakhukum lingkungan,dan; c) Kesadaranhukum masyarakat dan sarana yangmendukung penegakan hukum.Kata Kunci: Implementasi, Pertanggungjawaban Pidana,Korporasi]]>
