cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hayatul Ismi
Contact Email
hayatul.ismi@lecturer.unri.ac.id
Phone
+6281268116279
Journal Mail Official
hayatul.ismi@lecture.unri.ac.id
Editorial Address
Jl. Patimura No.9
Location
Kota pekanbaru,
Riau
INDONESIA
Jurnal Ilmu Hukum
Published by Universitas Riau
ISSN : 20878591     EISSN : 26543761     DOI : http://dx.doi.org/10.30652/jih.v11i2.8306
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Ilmu Hukum adalah jurnal yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Riau (UR). Jurnal ini memuat kajian-kajian di bidang ilmu hukum baik secara teoritik maupun empirik. Fokus jurnal ini tentang kajian-kajian hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum internasional, hukum acara dan hukum adat.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 9 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 6, No 1 (2017)" : 9 Documents clear
PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA DI RIAU DALAM MENGHADAPI PELAKSANAAN ASEAN ECONOMIC COMMUNITY Lady Diana
Jurnal Ilmu Hukum Vol 6, No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (265.74 KB) | DOI: 10.30652/jih.v6i1.4038

Abstract

Perlu ada Persiapan tenaga kerja dan Pemerintah Riau dalam menghadapi pelaksanaan ASEAN Economic Community 2015 dengan melakukan Sosialisasi, Pemberian pembekalan keahlian pada Tenaga Kerja untuk mempersiapkan Sumber Daya Manusia, Peningkatan Mutu Kualitas Barang, Mengajak Masyarakat untuk dapat Memakai dan Mencintai Produk Dalam Negeri. Pemerintah Provinsi Riau sudah proaktif dan responsif dalam memberikan Perlindungan hukum tenaga kerja di Riau dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), yakni dengan membuat Rancangan Peraturan Daerah tentang perlindungan tenaga kerja lokal dalammenghadapi MEA.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK MASYARAKAT DIDAERAH AREA PERTAMBANGAN Ulfia Hasanah
Jurnal Ilmu Hukum Vol 6, No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (338.153 KB) | DOI: 10.30652/jih.v6i1.4033

Abstract

Perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat meliputi: Pra Penambangan; masyarakat diberi akses luas terkait negosiasi harga lahan yang akan dilakukan ganti rugi, terhadap lahan masyarakat yang telah diganti rugi, PT Bukit Asam masih memberikan hak mengelolah lahan kepada masyarakat sampai batas waktu untuk penambangan dilakukan, Operasional; terkait segala ketentuan hukum melekat didalam nya, meliputi aspek lingkungan, atau kenyamanan masyarakat terhadap tingkat kebisingan maupun getaran tinggi akibat ekses penambangan, Pasca penambangan; hal ini terkait reklamasi setelah penambangan berakhir sesuai izin yang berlaku. Selain itu juga didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup yang mencakup, pengelolaan, perlindungan, dan pelestarian lingkungan hidup, dan Peraturan Menteri Negara BUMN RI No. PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN, PT Bukit Asam memiliki tanggung jawab sosial terkait dengan masyarakat sekitar tambang melalui program CSR terkait pemeliharaan lingkungan hidup melalui program kemitraan bina lingkungan.
Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Menurut Hukum Adat di Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi Setia Putra
Jurnal Ilmu Hukum Vol 6, No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (305.873 KB) | DOI: 10.30652/jih.v6i1.4039

Abstract

Terdapat hak-hak masyarakat adat dalam tanah ulayat di Kecamatan Benai meliputi: Tanah Pekarangan, Tanah Peladangan, Tanah Kebun, Tanah Koto , Rimba Kepungan Sialang, Perairan Penangkapan Ikan, Padang Pengembalaan, Tanah Kandang dan Tanah Pekuburan. Kasus sengketa tanah ulayat yang terjadi di Kecamatan Benai muncul karena Faktor Ekonomi dari dalam suku dan dari luar karena ada investor, Proses musyawarah yang tidak partisipatif dan transparan, Kesepakatan awal yang tidak dilaksanakan oleh pendatang/perusahaan, Ganti rugi yang tidak seimbang dan transparan, dan Tapal batas kenegerian tidak jelas. Sengketa yang terjadi diselesaikan melalui musyawarah para pihak yang bersengketa, dengan mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal. Proses musyawarah diselesaikan oleh kepala suku/pemangku adat dan ninik mamak.
Pola Partisipasi Masyarakat Daerah Pesisir dalam Rangka Pembentukan Peraturan Daerah Di Kabupaten Bengkalis Mardalena Hanifah; Gusliana HB
Jurnal Ilmu Hukum Vol 6, No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (383.77 KB) | DOI: 10.30652/jih.v6i1.4035

Abstract

Pola Partisipasi Masyarakat pesisir yang ideal dalam Rangka Pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Bengkalis adalah pola Partisipasi Aktif yang dapat dilakukan dengan cara antara lain, Pertama, mengikut sertakan anggota masyarakat yang dianggap sah dan independen dalam team atau kelompok kerja dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Kedua, melakukan publik hearing melalui seminar, lokakarya ketiga, melakukan uji sahih terhadap peraturan daerah. Keempat, melakukan jejak pendapat, kontak publik media massa; dan Kelima melalui lembaga pemberdayaan masyarakat atau membentuk forum warga.
PERANAN HUKUM ADAT DALAM PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKELANJUTAN (STUDI HUKUM ADAT MASYARAKAT (KUOK) KABUPATEN KAMPAR Zulwisman '
Jurnal Ilmu Hukum Vol 6, No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (268.103 KB) | DOI: 10.30652/jih.v6i1.4040

Abstract

Peranan Hukum Adat dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang berkelanjutan pada masyarakat adat (Kuok) Kabupaten Kampar terbilang cukup efektif. Hukum adat memiliki potensi untuk mengelola dan melindungi Lingkungan hidup masyarakat adat secara lestari dan berkelanjutan. Faktor Pendukung dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang berkelanjutan dimana daerah telah menggunakan wewenang tersebut untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap Masyarakat Adat, hal ini terlihat dari dikeluarkannya Peraturan daerah Perlindungan Terhadap Hak Ulayat dan Masyarakat Adat. Tingkat Kesadaran masyarakat Desa Marangin Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar masih kurang ,dari hasil wawancara dengan kepala desa dan aparat desa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan :rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan dan perlindungan Lingkungan Hidup yang berkesinambungan khususnya perlindungan dan pengelolaan tanah ulayat.
PERANANDATUK PEMUKA ADAT SEBAGAI MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HARTA PUSAKA (HARTA SOKO) DI KABUPATEN KAMPAR MERIZA ELPHA .D
Jurnal Ilmu Hukum Vol 6, No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (228.595 KB) | DOI: 10.30652/jih.v6i1.4041

Abstract

Datuk Kepala suku dalam melakukan mediasi penyelesaian sengketa tanah soko Dusun muara danau desa Sipungguk dengan melakukan pendekatan secara komunikasi langsung yaitu dengan proses komunikasi langsung saat pengaduan pihak yang bersengketa. Pihak bersengketa melakukan komunikasi langsung dengan Datuk kepala suku bahwa dia sedang mengalami masalah. Setelah didapat saksi Datuk kepala suku mendengarkan keterangan yang dia lihat, dengar dan dia alami. Datuk kepala suku membentuk tim penyelesaian sengketa tanah soko, penyiapan bahan dan menentukan waktu proses mediasi akan dilakukan menggunakan teknik mediasi dengan pesan yaitu penyampaian pesan oleh mediator saat proses mediasi berlangsung.
Perlindungan terhadap Hak Cipta Tari Bungo Inai Karoteh sebagai Cerminan Pemberlakuan Norma Adat pada Perkawinan dalam Masyarakat Adat di Desa Simalinyang RISKA FITRIANI
Jurnal Ilmu Hukum Vol 6, No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/jih.v6i1.4036

Abstract

Upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat adat melayu terhadap pelestarian budaya berkaitan dengan upaya perlindungan Hak Cipta Tarian Inai Karoteh Dalam praktiknya di Desa Simalinyang tari inai karoteh merupakan syarat dalam upacara adat perkawinan namun ada juga yang tidak menampilkan tari inai karoteh, hal ini akan dipertanyakan oleh pemuka adat. Penerapan persyaratan dalam bolek adat di Desa Simalinyang berdasarkan hukum adat yang berlaku Tradisi upacara perkawinan yang merupakan ritual warisan turun temurun dari nenek moyang, dan perlu adanya upaya untuk melestarikan dan mengetahui fungsi tari tradisi yang ada didaerah salah satunya pada Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri adanya kewajiban ditampilkannya tari inai karoteh. Hal ini sudah menjadi tradisi yang dilakukan turun temurun dan sebagai salah satu syarat yang harus ada pada upacara perkawinan.
URGENSI RECHTSVINDING DAN RECHTSVERFIJNING SEBELUM HAKIM MENJATUHKAN PINDANA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KEADILAN TERHADAP PEREMPUAN PENGEDAR NARKOTIKA FERAWATI '
Jurnal Ilmu Hukum Vol 6, No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/jih.v6i1.4037

Abstract

Tindak pidana narkotika saat ini telah bersifat transnasional, salah satu modus operandi dalam peredaran dan perdagangan narkotika adalah dengan mengerahkan perempuan untuk dijadikan kurir. Dalam bisnis narkotika perempuan telah ditempatkan pada posisi yang sangat rentan terhadap berbagai pelanggaran Hak Asasinya. Selama ini dari setiap vonis hakim banyak yang mengabaikan fakta-fakta,yang menujukkan bahwa para terpidana perempuan tersebut sebenarnya telah tertipu dalam bentuk hubungan personal. Melihat kenyataan ini hendaknya hakim sebelum menjatuhkan vonis dapat melakukan “rechtsvinding“(penemuan hukum) dengan mencari peluang-peluang baru khususnya dalam instrumen hukum internasional yang berkaitan dengan masalah perdagangan perempuan. kemudian melakukan “rechtsverfijnimg” (penyaringan hukum) sebelum menjatuhkan hukumannya. sehingga keputusan itu memberikan rasa keadilan kepada para perempuan.
NILAI STRATEGIS SENI TEATER TRADISIONAL RANDAI KUANTAN SINGINGI RIAU SEBAGAI SALAH SATU BUDAYA MELAYU (KAJIAN TERHADAP HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL) Maryati Bachtiar
Jurnal Ilmu Hukum Vol 6, No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/jih.v6i1.4032

Abstract

Kesenian randai merupakan musik tradisional yang didalamnya terdapat seni musik, seni teater dan juga seni tari, bahkan seni sastra. Kesenian randai ini terdiri dari beberapa orang pemain musik, beberapa para penari, dan lebih uniknya dari kesenian randai ini ialah ada beberapa orang Bujang - Gadis yang menjadi pusat perhatian para penonton. 

Page 1 of 1 | Total Record : 9

 1 

Filter by Year

2017 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 14 No. 2 (2025): Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 2 (2023) Vol 12, No 1 (2023) Vol 11, No 2 (2022) Vol 11, No 1 (2022) Vol 10, No 2 (2021) Vol 10, No 1 (2021) Vol 9, No 2 (2020): JIH FH UNRI, Vol 9 No 2: 2020 Vol 9, No 1 (2020) Vol 8, No 2 (2019): Jurnal Ilmu Hukum Vol 8, No 1 (2019) Vol 7, No 2 (2018) Vol 7, No 1 (2018) Vol 6, No 2 (2017) Vol 6, No 1 (2017) Vol 5, No 1 (2015) Vol 5, No 2 (2014) Vol 5, No 1 (2014) Vol 4, No 2 (2013) Vol 4, No 1 (2013) Vol 3, No 2 (2012) Vol 3, No 1 (2012) Vol 2, No 2 (2011) Vol 2, No 1 (2011) Vol 1, No 2 (2010) Vol 1, No 1 (2010) More Issue