cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hayatul Ismi
Contact Email
hayatul.ismi@lecturer.unri.ac.id
Phone
+6281268116279
Journal Mail Official
hayatul.ismi@lecture.unri.ac.id
Editorial Address
Jl. Patimura No.9
Location
Kota pekanbaru,
Riau
INDONESIA
Jurnal Ilmu Hukum
Published by Universitas Riau
ISSN : 20878591     EISSN : 26543761     DOI : http://dx.doi.org/10.30652/jih.v11i2.8306
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Ilmu Hukum adalah jurnal yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Riau (UR). Jurnal ini memuat kajian-kajian di bidang ilmu hukum baik secara teoritik maupun empirik. Fokus jurnal ini tentang kajian-kajian hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum internasional, hukum acara dan hukum adat.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 9 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 7, No 1 (2018)" : 9 Documents clear
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI MENERIMA GRATIFIKASI DENGAN SISTEM PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN DEDY SAPUTRA
Jurnal Ilmu Hukum Vol 7, No 1 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (317.119 KB) | DOI: 10.30652/jih.v7i1.4959

Abstract

Gratifikasi dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi sejak adanya pengaturan di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Gratifikasi sendiri dalam formulasinya masih belum jelas, karena dalam Pasal Gratifikasi tersebut tidak disebutkan batasan minimal nominal seseorang dapat dikenakan Pasal Gratifikasi tersebut. Syarat-syarat pemidanaan baik actus reus dan mens rea, asas-asas pemerintahan yang baik maupun pertanggungjawaban pidana, maka yang dapat dikenakan pidana adalah pejabat yang menerima gratifikasi dan berimplikasi pada suatu kebijakan yang mengandung unsur penyalahgunaan wewenang. Salah satu cara yang dianggap efektif dalam mengungkap kasus gratifikasi adalah dengan memberikan hak kepada terdakwa untuk menjelaskan asal-usul harta kekayaan terdakwa di persidangan.
POLITIK HUKUM PENGISIAN JABATAN HAKIM AGUNG MELALUI JALUR HAKIM NON KARIER BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN DEDI ALNANDO
Jurnal Ilmu Hukum Vol 7, No 1 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (340.901 KB) | DOI: 10.30652/jih.v7i1.4968

Abstract

Dalam penelitian ini, penulis menemukan adanya Ketua Mahkamah Agung non karir dan teguran yang diberikan kepada terdakwa, membuat orang optimis dengan penegakan hukum dan pemenuhan keadilan pada umumnya. Posisi Chief Justice yang melakukan pengisian melalui hakim lini karir tidak membantu penegakan hukum di bidang hukum tertentu. Pengisian Hukum Politik Posisi Hakim Hakim Mahkamah Agung Melalui Non Karir Dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman merupakan penegasan atas fungsi Ketua Mahkamah Agung dan pembinaan.
GAGASAN OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI SEKTOR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR ALAT-ALAT BERAT/BESAR PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENDAPATAN PEKANBARU KOTA EMILDA RAMADHANTI
Jurnal Ilmu Hukum Vol 7, No 1 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (349.129 KB) | DOI: 10.30652/jih.v7i1.4962

Abstract

Pendapatan Pekanbaru Kota. Adapun hasil penelitian ini adalah bahwa proses pemungutan pajak alat-alat berat dan besar sebelum didaftarkan adalah dimulai dengan pendataan, pendaftaran dan dilanjutkan dengan penetapan dan pelaksanaan penagihan. Meskipun sudah melalui tahap-tahap demikian namun penerimaan pajak pada sektor alat-alat berat dan besar belum berjalan secara maksimal karena terdapat beberapa kelemahan dalam implementasinya. Gagasan optimalisasi pajak alat-alat berat dan besar dapat dilakukan dengan berbagai upaya antara lain; dari aspek perundang-undangan yang mengatur tentang pajak daerah alat-alat berat dan besar di UPT. Pendapatan Pekanbaru kota, selanjutnya sumber daya manusia yang berkualitas dan professional dalam melaksanakan tugas-tugas penertiban pajak alat-alat berat/besar serta melengkapi sarana dan prasarana pendukung dalam melakukan pemungutan pajak di daerah.
PENERAPAN DIVERSI DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH ANAK DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN KORBAN BERDASARKAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE DI KEPOLISIAN RESOR KOTA PEKANBARU ISHARAWANA ISHARAWANA
Jurnal Ilmu Hukum Vol 7, No 1 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (358.863 KB) | DOI: 10.30652/jih.v7i1.4972

Abstract

Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa, pertama, penerapan pengalihan kejahatan narkotika oleh anak-anak dikaitkan dengan perlindungan korban berdasarkan asas keadilan restoratif di Kepolisian Kota Pekanbaru yang tidak berjalan optimal, karena dalam melakukan Peran polisi belum maksimal dalam upaya pengalihan wewenang yang harus dilakukan pengamanan oleh polisi yang telah diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kedua, isu penerapan pengalihan kejahatan narkotika oleh anak-anak dikaitkan dengan perlindungan korban berdasarkan asas keadilan restoratif di Kepolisian Kota Pekanbaru termasuk faktor internal, yaitu; Waktu penanganan kasus investigasi terlalu singkat, laboratorium forensik terbatas, proses pemeriksaan di BAPAS, kurangnya pengetahuan penyidik dan penyidik anak, faktor eksternal yaitu; Faktor keluarga, faktor lingkungan, faktor kesadaran masyarakat, dan aktor itu sendiri. Ketiga, upaya penyelesaian masalah penerapan pengalihan kejahatan narkotika oleh anak-anak dikaitkan dengan perlindungan korban berdasarkan asas keadilan restoratif di Kepolisian Kota Pekanbaru.
IMPLEMENTASI ASAS PERJANJIAN DALAM PINJAMAN KREDIT ANTARA BANK DENGAN DEBITUR DI HUBUNGKAN DENGAN KEPASTIAN HUKUM MAHLIL ADRIAMAN
Jurnal Ilmu Hukum Vol 7, No 1 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (316.652 KB) | DOI: 10.30652/jih.v7i1.4973

Abstract

Berdasarkan kenyataan dalam praktek, perjanjian kredit yang dilakukan oleh bank diklasifikasikan sebagai perjanjian yang disusun atas dasar kesepakatan antara pihak, karena bank telah memberi kesempatan kepada Nasabah untuk mengoreksi isi perjanjian. Hal tersebut hanya prosedur perjanjian tetapi tetap saja Nasabah secara terpaksa menerima semua isi perjanjian karena sangat membutuhkan pinjaman untuk usaha Nasabah.Perlindungan hukum bagi Nasabah debitur dapat diindikasikan dari diterimanya ketentuan Pasal 18 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen sebagai salah satu filter atau rambu di dalam menyusun isi perjanjian kredit bank.
GAGASAN PENATAAN KEWENANGAN PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PANDAPOTAN MATONDANG
Jurnal Ilmu Hukum Vol 7, No 1 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/jih.v7i1.4963

Abstract

Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwa kewenangan penyelidikan dan penyidikan dalam tindak pidana korupsi telah diatur melaui berbagai perundang-undangan seperti di KUHAP, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dan konsep ideal gagasan penataan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi yaitu antara KPK, POLRI dan Kejaksaan hendaknya membuat standar operasional pelaksanaan kewenangan sebagaimana yang telah diatur dalam perundang-undangan atau membentuk tim kerjasama yang khusus untuk menangani tindak pidana korupsi tertentu yang melibatkan aparat penegak hukum melalui MOU yang dibuat secara bersama oleh kelembagaan tersebut sehingga tidak timbul konflik-konflik antar lembaga.
GAGASAN PENGUATAN PARTISIPASI PUBLIK DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI KOTA PEKANBARU BERBASIS HUKUM RESPONSIF RUSLAN TARIGAN
Jurnal Ilmu Hukum Vol 7, No 1 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/jih.v7i1.4964

Abstract

Dari data yang diperoleh oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa penetapan Pekanbaru lokal yang berlaku mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU RI Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Daerah House of representative Peraturan tentang Pelaksanaan perwakilan daerah peraturan, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 80 pada tahun 2015 tentang pembentukan Peraturan Daerah dan Produk yang sah Peraturan Legislatif Pekanbaru Selanjutnya penguatan Partisipasi Masyarakat dalam pembentukan undang-undang yang berlaku Hukum daerah berbasis Pekanbaru responsif dimulai dengan perencanaan, teks akademik yang melibatkan berbagai pihak (ahli, SKPD, tokoh masyarakat, pengusaha, tokoh adat, tokoh agama) dalam setiap proses diskusi untuk memiliki dan menguji panggung umum.
MODEL PENYELESAIAN PERKARA PIDANA MELALUI MEKANISME HUKUM ADAT DI DESA MANDAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR FERAWATI FERAWATI
Jurnal Ilmu Hukum Vol 7, No 1 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/jih.v7i1.4958

Abstract

Saat ini hampir semua masyarakat menyelesaikan perkara pidana melalui sistem peradilan pidana, sehingga menimbulkan dampak pada penumpukan perkara di Pengadilan Negara. Apabila perkara tersebut berlarut-larut maka akan berdampak pada kestabilan kehidupan di masyarakat. Oleh karena itu, perlu kembali menghidupkan pengadilan adat guna untuk mempercepat proses penyelesaian perkara pidana yang ada di masyarakat. Salah satu model mediasi penal ditengah masyarakat Melayu adalah melalui prosesi bertih pisang yakni model penyelesaian konflik secara musyawarah untuk secepat mungkin diadakan perdamaian, konflik diarahkan pada harmonisasi atau kerukunan dalam masyarakat serta tidak memperuncing keadaan.
REFORMULASI TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM KAITAN RENDAHNYA REALISASI KEUANGAN NEGARA DIKARENAKAN PASAL 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 jo UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI TENGKU ARIF HIDAYAT
Jurnal Ilmu Hukum Vol 7, No 1 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/jih.v7i1.4967

Abstract

Dari hasil penelitian, berdasarkan dua rumusan masalah dapat disimpulkan. Pertama, penyebab penghambatan proyek pembangunan terkait dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Konstitusi Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah, keengganan aparat negara yang memiliki peran penting dalam mempercepat program pembangunan untuk melaksanakan atau membuat kebijakan dan kebijaksanaan untuk mempercepat proses pembangunan. Hal ini muncul karena banyaknya kebijakan dan kebijaksanaan yang dilakukan oleh negara-negara aparatu yang dibawa ke ranah korupsi hukum pidana yang menyebabkan hukuman pidana. Kedua, idealnya Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Konstitusi Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jika dikaitkan dengan kerusakan proyek pembangunan, dalam penerapannya memprioritaskan proses administrasi jika negara melakukan pelanggaran dalam hal membuat kebijakan, sehingga jelaslah adanya pidana korupsi dan merupakan pelanggaran administratif

Page 1 of 1 | Total Record : 9

 1 

Filter by Year

2018 2018


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 14 No. 2 (2025): Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 2 (2023) Vol 12, No 1 (2023) Vol 11, No 2 (2022) Vol 11, No 1 (2022) Vol 10, No 2 (2021) Vol 10, No 1 (2021) Vol 9, No 2 (2020): JIH FH UNRI, Vol 9 No 2: 2020 Vol 9, No 1 (2020) Vol 8, No 2 (2019): Jurnal Ilmu Hukum Vol 8, No 1 (2019) Vol 7, No 2 (2018) Vol 7, No 1 (2018) Vol 6, No 2 (2017) Vol 6, No 1 (2017) Vol 5, No 1 (2015) Vol 5, No 2 (2014) Vol 5, No 1 (2014) Vol 4, No 2 (2013) Vol 4, No 1 (2013) Vol 3, No 2 (2012) Vol 3, No 1 (2012) Vol 2, No 2 (2011) Vol 2, No 1 (2011) Vol 1, No 2 (2010) Vol 1, No 1 (2010) More Issue