cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Winarno Budyatmojo
Contact Email
recidive@mail.uns.ac.id
Phone
6281804505866
Journal Mail Official
recidive@mail.uns.ac.id
Editorial Address
Faculty of Law Universitas Sebelas Maret Building Three-Department of Criminal Law, Faculty of Law Universitas Sebelas Maret Ir. Sutami Road No.36A Kentingan,Surakarta 57126
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan
Published by Universitas Sebelas Maret
ISSN : 24430498     EISSN : 27752038     DOI : https://doi.org/10.20961/recidive.v10i3.58938
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
This Journal aims primarily to facilitate undergraduate students paper over current developments on criminal law issues in Indonesia as well as to publish innovative legal construction of the money laudering law, corruption law,criminology, and financial crimes. It provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to public support a greater global exchange of knowledge.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 11, No 2 (2022): AGUSTUS" : 8 Documents clear
PERBANDINGAN HUKUM PENGATURAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI INDONESIA DAN SINGAPURA Lefri Mikhael; Rehnalemken Ginting
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 11, No 2 (2022): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v11i2.67446

Abstract

Abstrak: Salah satu upaya memberantas kejahatan perdagangan orang adalah melalui kerangka hukum pidana. Indonesia dan Singapura sama-sama memiliki aturan hukum pidana dalam menangani perdagangan orang, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sedangkan Singapura diatur dalam Prevention of Human Trafficking Act 2014. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan perbandingan hukum terhadap pengaturan di kedua negara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif, menggunakan pendekatan perbandingan dan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan merupakan data sekunder terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang dihimpun melalui studi kepustakaan kemudian dianalisis dengan metode silogisme yang bersifat deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia dan Singapura memiliki persamaan diantaranya diatur dalam lex specialis, dan memiliki pengaturan delik pemanfaatan korban maupun delik penyertaan sedangkan perbedaannya adalah bentuk subjek pelaku, bentuk pemidanaan, serta beda dalam menentukan batas anak sebagai korban. Perbedaan pengaturan kedua undang-undang dapat dijadikan bahan pembaharuan hukum di masa mendatang.Kata Kunci: Perbandingan Hukum; Tindak Pidana Perdagangan Orang; Indonesia; Singapura.Abstract: One of the efforts to overcome the crime of trafficking in persons is through the criminal law framework.. Indonesia and Singapore both have criminal law that deals with human trafficking, namely in Law Number 21 of 2007 on Eradication of the Crime of Human Trafficking, while Singapore regulated in the Prevention of Human Trafficking Act 2014. This study aims to conduct a legal comparison of the regulations in the two countries. This research is normative legal research with prescriptive characteristics, using comparative and statutory approaches. The author used secondary data types, consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials collected through library research and then analyzed using a deductive syllogism method. The study indicates that the regulation of criminal acts of human trafficking in Indonesia and Singapore has similarities as regulated in lex specialis, has the regulation of offenses for the use of victims and offenses for participation, while the difference is the form of the perpetrator’s subject, the form of punishment, and in determining the child as a victim. The difference in the regulation of the two laws can be used as material for future legal reforms.Keywords: Law Comparison; Criminal Act of Human Trafficking; Indonesia; Singapore
PERAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI SURAKARTA SELAMA PANDEMI COVID-19 Adhiatma Indarmawan; ' Hartiwiningsih; Riska Andi Fitriono
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 11, No 2 (2022): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v11i2.67452

Abstract

Abstrak: Artikel ini menganalisis kasus kekerasan dalam rumah tangga dalam perpsektif viktimologi. Kekerasan dalam rumah tangga selama pandemi Covid-19 mengalami kenaikan kasus secara signifikan. Kekerasan dalam rumah tangga perlu dilakukan sebuah pemahaman atas peran masing-masing pihak khususnya peran korban untuk memahami bagaimana sebuah kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi dari sisi ilmu viktimologis. Penelitian ini bertujuan untuk memahami peran korban dalam sebuah kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kota Surakarta selama pandemi Covid-19 serta upaya pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan oleh instansi terkait untuk menekan angka kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan sifat deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data primer berupa wawancara dan studi dokumen di Instansi Yayasan Solidaritas Perempuan Untuk Kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia Surakarta dan Instansi Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Kota Surakarta serta data sekunder diperoleh dengan melakukan studi peraturan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan pustaka berdasarkan buku, jurnal, dan referensi literatur lainnya. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga memiliki peran signifikan disamping peran dari pelaku, peran korban kekerasan dalam rumah tangga atas kekerasan yang dialaminya berupa peran aktif dan peran pasif.Kata Kunci: Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Peran Korban; Viktimologi.  Abstract: This article analyze about domestic violence’s cases in victimology perspective. Domestic violence cases increases during the Covid-19 pandemic. Domestic violence needs to be analyze about victims and perpretators roles based on victimology to understand how domestic violence could be happened. This study aims to determine the form of victims roles in domestic violence crime cases happens in Surakarta City during the Covid-19 Pandemic and the form of the ways of prevention and control by relevant agencies to reduce domestic violence cases. This research is empirical reasearch with descriptive analytical character. The type of data used in this research is primary data that obtained by interview and documents study in Women’s Solidarity for Humanity and Human Rights Foundation and Technical Implementation Unit for Integrated Service for Women and Children in Surakarta City as well as secondary data by using positive norm study that obtained by Law Number 23 of 2004 and literature study that obtained by books, journals, and other literatures references. The result of this study indicates the victims of domestic violence cases have important roles besides of the role of perpretators, the victims of domestic violence have an active and passive roles in domestic violence cases.Keywords: Domestic Violence Victimology; Victim’s Roles.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN MEREK DAGANG GARAM NDANG NDUT Theodore Sibarani; ' Hartiwiningsih
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 11, No 2 (2022): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v11i2.67447

Abstract

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta mendapatkan jawaban atas pemecahan masalah terhadap putusan hakim ditinjau dari pertimbangan hukum dari unsur yang memberatkan. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan kepastian adanya keadilan putusan majelis hakim sesuai dengan nilai keadilan berdasarkan nilai moral dan Pancasila.Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif, menggunakan jenis dan sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahaan yang diteliti diantaranya menggunakan peraturan perundang-undangan, putusan hakim, serta menggunakan bahan hukum sekunder yaitu berupa jurnal hukum, buku-buku hukum,  artikel hukum, pendapat para ahli hukum yang  berkaitan dengan permasalahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, serta pendekatan konseptual dengan disertai menggunakan teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme serta dengan pola berpikir deduktif.Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati dilihat dari unsur yang memberatkan, tidak digunakan sebagai alasan pemberat untuk memberikan putusan pidana kepada terdakwa. Hal ini didasarkan atas perbuatan terdakwa yang melakukan tindak pidana pemalsuan merek dagang atas garam konsumsi berioduim merek Ndang Ndut tanpa izin edar resmi dari lembaga yang berwenang. Namun, unsur yang memberatkan tersebut tidak menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan pidana kepada terdakwa. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati memberikan putusan pidana bersyarat selama 3(tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6(enam) bulan. Seharusnya, Majelis Hakim memberikan putusan yang menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Dengan pemberian sanksi pidana penjara, maka masyarakat sekitar mendapat rasa tenang, aman, nyaman, serta tidak khawatir terdakwa melakukan kejahatan pemalsuan kembali. Hal tersebut diharapkan dapat memberikan keadilan berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab sesuai dengan kodrat sebagai manusia ciptaan Tuhan yang diberikan akal budi dan kemampuan untuk meneladani dan menjalankan nilai-nilai kebenenaran dan kebaikan serta memperlakukan sesama sebagai bagian dari warga masyarakat dengan cara menghargai dan menghormati hak dan kewajiban orang lain.Kata Kunci: Putusan Hakim; Tindak Pidana Pemalsuan Merek Dagang; Tinjauan Yuridis. Abstract: The study aimed at understanding and finding of problem solving on judge’s decision viewed from law perspective from burdensome side. It is conducted to ensure the judge’s decision fair vased on the value of fairness based on moral value and Pancasila.It is prescriptive normative law study with type and source of primary and secondary law materials taken from relevant literature related to the problems tudied, such as constitution, judge’s decision, law article, expert’s opinion of law relating to the problem. The study uses approach of constitution, cases, and conceptual accompanied by analysis of law material using silogism and deductive thinking pattern.Consideration of the judges of District Court of Pati from burdensome proint of view, is not used as burden reason to decide sentence to the defendant. It is based on the action of the defendant doing crime of faking trade mark of comsumption salt with iodine of Ndang Ndut without official distribution permission from the authority. Howeverm the burdensome cannot be base of judge’s consideration in deciding crime decision to the defendant. The judge of the district court of Pati decide to give in condition decision for 3 (three) months with trying periode of 6 (six) months. The judge of District court of Pati decide to fine the defendant with jail for 3 (three) months. The jail sanction causes public to feel peaceful, safe, comfortable, and unworried that the defendant doing the faking anymore. By giving jail sentence, the community around perceive feeling of peace, safe, comfortable, and unworried that the defendant perform the faking crime. It is expected to give fairness based on fair and moral humanity as their functions as creature of God which is given logic and ability to imitate and implement truth and witness as well as settle other people as part of community by respecting others’ right and obligation.Keywords: Faking trade mark crime; Judge’s decision; Jurisdiction review.
PERAN BALAI PEMASYARAKATAN DALAM PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM BERDASARKAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI KASUS DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG) Clara Adinda Putri Tukan; ' Hartiwiningsih
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 11, No 2 (2022): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v11i2.67453

Abstract

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi Eksistensi Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang dalam melaksanakan perannya saat penerapan Restorative Justice pada penyelesaian perkara Anak yang Berkonflik dengan Hukum dan mengetahui kendala yang dihadapinya. Penelitian ini bertujuan juga untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan upaya Diversi dengan pendekatan konsep Restorative Justice dilaksanakan dalam penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum tahun 2020-April 2022 pada setiap tingkat Sistem Peradilan Pidana Anak di Kota Malang. Penelitian ini adalah penelitian hukum non-doktrinal atau socio-legal research yang bersifat deskriptif. Jenis dan sumber data penelitian meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah studi kepustakaan dan studi lapangan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang. Kemudian teknik analisis data yang digunakan terdapat 3 tahapan yakni mereduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Bapas Kelas I Malang memiliki peran penting pada penyelesaian perkara Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) yaitu melalui Pembimbing Kemasyarakatan (PK) untuk melakukan Penelitian Kemasyarakatan, Pendampingan, Pembimbingan, dan Pengawasan saat upaya Diversi dilaksanakan maupun setelah adanya penetapan Surat Kesepakatan Diversi. Pada pelaksanaan tugas tersebut, ditemui beberapa kendala dari segi hukumnya sendiri, penegak hukumnya, masyarakatnya, sarana dan prasarananya yang dapat menghambat optimalisasi peran Bapas Kelas I Malang. Kata Kunci: Restorative Justice; Diversi; Anak yang Berkonflik dengan Hukum; Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang; UU SPPA ABSTRACT: This study aims to determine the condition of the existence of the Class I Penitentiary of Malang in carrying out its role when implementing restorative justice in resolving cases of children in conflict with the law and knowing the obstacles it faces. This study also aims to determine the extent to which the implementation of Diversion efforts with a restorative justive concept approach is carried out in resolving cases of children in conflict with the law in 2020-Aapril 2022 at each level of the Juvenile Criminar Justice System in Malang City. This research is non-doctrinal legal research or descriptive socio-legal research. Types and sources of research data include primary data and secondary data. The data collection techniques used were library research and field studies at the Class I Penitentiary in Malang. Then the data analysis technique used there are 3 stages, namely reducing data, presenting data, and drawing conclusions. The results showed that based on Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, the Class I Penitentiary in Malang has an important role in resolving cases of Children in Conflict with the Law (ABH), namely through Community counseling (PK) to conduct community research, mentoring, guidance, and supervision whe the diversion effort is carried out or after the issuance of the diversion agreement. In carrying out this task, several obstacles were encountered in erms of the law itself, law enforcement, the community, facilities and infrastructure that could hinder the optimization of the role of the Class I Penitentiary of Malang.Key words: restorative justice; diversion; children in conflict with the law; Class I penitentiary of Malang; Juvenile Criminal Justice System
ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI MANDAILING NATAL NOMOR: 185/PID.SUS/2019/PN.MDL TENTANG TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK Jessica Trisna Febriantika; ' Ismunarno
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 11, No 2 (2022): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v11i2.67448

Abstract

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui isi Putusan Hakim Nomor: 185/Pid.Sus/2019/PN.Mdl dan ketepatan putusan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Jenis dan sumber data yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang  digunakan adalah studi kepustakaan, yang  mana instrumen penelitian  ini yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, selanjutnya teknik analisis yang digunakan adalah deduktif  silogisme.   Hasil penelitian   menunjukkan bahwa isi Putusan Hakim Nomor: 185/Pid.Sus/2019/PN.Mdl yakni tidak diterapkannya Pasal 81 (1) dan 82 (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dalam Putusan Hakim Nomor: 185/Pid.Sus/2019/PN.Mdl dan Putusan Hakim yang dijatuhkan tersebut sudah tepat karena terdapat beberapa unsur Pasal yang didakwakan tidak terbukti. Sehingga, terdakwa Drs. Ayunas Rangkuti dalam perkara tindak pidana persetubuhan terhadap anak tersebut diputus tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sehingga Hakim membebaskan terdakwa dari semua dakwaan Penuntut Umum.Kata kunci: Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak, Putusan Hakim, Undang-Undang Perlindungan Anak Abstract: This study aims to find out the contents of the Judge's Decision Number: 185/Pid.Sus/2019/PN.Mdl and the accuracy of the decision. This research is a normative legal research. The types and sources of data used include primary and secondary legal materials. The data collection technique used is a literature study, where the instrument of this research is Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, then the analytical technique used is deductive syllogism. The results show that the contents of the Judge's Decision Number: 185/Pid.Sus/2019/PN.Mdl, namely the non- applicability of Articles 81 (1) and 82 (1) of Law Number 23 of 2002 in conjunction with Law Number   35   of   2014   concerning   Child   Protection   in   Judge's   Decisions   Number: 185/Pid.Sus/2019/PN.Mdl and the Judge's Decision that was handed down was correct because there were several elements of the article that were charged with not being proven. Thus, the defendant Drs. Ayunas Rangkuti in the case of the crime of sexual intercourse against the child was decided not legally and convincingly guilty so that the Judge acquitted the defendant of all charges by the Public Prosecutor.Keywords: Crime of Sexual Intercourse Against Children, Judge's Decision, Child Protection Act
PEMENUHAN HAK KONSELING TERHADAP ANAK PELAKU DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KUTOARJO Lia Aviani Putri; ' Subekti
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 11, No 2 (2022): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v11i2.67449

Abstract

Abstrak: Perlindungan khusus terhadap Anak dalam suatu sistem peradilan pidana anak merupakan suatu kegiatan yang memiliki tujuan untuk menjamin kesejahteraan rohani dan jasmani Anak berdasarkan kepentingan dan hak asasi yang dimilikinya. Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa Anak yang dijatuhi hukuman pidana penjara di LPKA berhak memperoleh hak pembinaan, pebimbingan pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan undang-undang. Salah satu hak lain yang Anak miliki di dalam LPKA yakni hak konseling. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai pemenuhan hak konseling dan hambatannya di LPKA Kutoarjo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode peneliian empiris dengan sifat deskriptif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum primer dalam penelitian ini didapat melalui wawancara dengan responden di LPKA Kutoarjo dan bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yaitu bahan kepustakaan. Teknik analisis data menggunakan Teknik analisis data kualitatif dengan logika deduktif. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa LPKA Kutoarjo memberikan pelayanan konseling melalui kerjasama dengan UIN Mas Said Surakarta dan Sahabat Kapas. Konselor berasal dari UIN Raden Mas Said dan Sahabat Kapas. Dalam pelaksaan konseling masih terdapat banyak hambatan dalam pemenuhan hak konseling terhadap Anak diantaranya yaitu hambatan yang berkaitan dengan sarana prasarana, anggaran, maupun sumber daya manusia di LPKA Kutoarjo. Pemenuhan Hak konseling belumlah dapat diberikan secara maksimal dan menyeluruh untuk semua Anak di LPKA Kutoarjo.Kata Kunci: Anak Pelaku; Hak Konseling; Lembaga Peminaan Khusus Anak. Abstract: Special protection for children in a juvenile criminal justice system is an activity that has the aim of ensuring the spiritual and physical well-being of children based on their interests and human rights. Article 85 paragraph (2) of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System states that children who are sentenced to imprisonment at LPKA have the right to obtain guidance, supervision, mentoring, education and training rights, as well as other rights in accordance with the provisions of the law. law. One of the other rights that children have in LPKA is the right to counseling. This study aims to find out about the fulfillment of counseling rights and obstacles in LPKA Kutoarjo. The method used in this research is an empirical research method with descriptive nature. The approach used in this study is a qualitative approach. The legal materials used in this study were primary legal materials and secondary legal materials, primary legal materials in this study were obtained through interviews with respondents at LPKA Kutoarjo and secondary legal materials in this study were library materials. The data analysis technique uses qualitative data analysis techniques with deductive logic. The results of this study indicate that LPKA Kutoarjo provides counseling services through collaboration with UIN Mas Said Surakarta and Sahabat Kapas. The counselors came from UIN Raden Mas Said and Sahabat Kapas. In the implementation of counseling there are still many obstacles in the fulfillment of counseling rights for children, including obstacles related to infrastructure, budget, and human resources in LPKA Kutoarjo. The fulfillment of the right to counseling has not been able to be given optimally and thoroughly for all children in LPKA Kutoarjo.Keywords: Child Perpetrators; Counseling Rights; Lembaga Peminaan Khusus Anak.
TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG ATAU BARANG YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA Aziza Istiqomah; Winarno Budyatmojo; Budi Setiyanto
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 11, No 2 (2022): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v11i2.67444

Abstract

Abstrak: Artikel ini bertujuan untuk menganalisis tindakan kekerasan terhadap orang atau barang yang dilakukan secara bersama-sama dengan meninjau berdasarkan ketentuan hukum pidana. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-undangan. Hasil Penilitian menunjukkan bahwa perbuatan kekerasan terhadap barang memenuhi unsur pasal 170 KUHP dengan terpenuhinya unsur barangsiapa; dengan terang-terangan/secara terbuka; dan, dengan tenaga bersama/secara bersama-sama; menggunakan/melakukan kekerasan; terhadap orang/manusia atau barang.Kata Kunci: Kekerasan ; Hukum Pidana ; Pasal 170 KUHPAbstract: This article aims to analyze acts of violence against persons or goods committed jointly by reviewing under the provisions of the criminal law. This research is normative law research is prescriptive. Data is obtained from primary data and secondary data. This research uses a statutory approach. The results of the study showed that acts of violence against goods meet the elements of article 170 of the Criminal Code with the fulfillment of the element of Whoever; Overtly/openly; and, With energy together/ together; Using/committing violence; Against people/people or goods.Keywords: Violence; Criminal Law; Article 170 of the Criminal Code
PENANGGULANGAN PELANGGARAN LALU LINTAS BALAP LIAR MELALUI PATROLI LALU LINTAS OLEH KEPOLISIAN RESOR MAGETAN Anisa Auliasari; Diana Lukitasari
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 11, No 2 (2022): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v11i2.67451

Abstract

Abstrak: Balap liar merupakan suatu ajang adu kecepatan kendaraan khususnya kendaraan bermotor  yang  dilakukan  tanpa  izin  resmi  dan  diselenggarakan  di  jalan  raya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan pidana mengenai pelanggaran yang terkait dengan balap liar dan efektivitas pelaksanaan patroli lalu lintas sebagai upaya penanggulangan pelanggaran lalu lintas balap liar di Kabupaten Magetan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, bahan hukum primer dalam penelitian ini didapat melalui wawancara dengan aparat Kepolisian Resor Magetan, pelaku balap liar dan masyarakat, sedangkan bahan hukum sekunder yaitu bahan kepustakaan. Teknis analisis data yang digunakan penulis adalah analisis kualitatif. Hasil dari penelitian menyatakan bahwa aksi balap liar telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pelaksaan patroli lalu lintas sebagai upaya penanggulanagan pelanganggaran lalu lintas dalam hal balap liar di nilai masih kurang efektif karena balap liar masih sering terjadi dan waktu pelaksaan patroli lalu lintas sudah diketahui oleh pelaku balap liar.Kata Kunci: Pelanggaran Lalu Lintas; Balap Liar; Patroli Lalu Lintas. Abstract: Illegal racing is a vehicle speed competition, especially motorized vehicles which is carried out without official permission and is held on the highway. This study aims to determine the criminal provisions regarding violations related to illegal racing and the effectiveness of the implementation of traffic patrols as an effort to overcome illegal racing traffic violations in Magetan Regency. The method used in this research is empirical juridical research. The legal materials used are primary and secondary legal materials, the primary legal materials in this study were obtained through interviews with Magetan Resort Police officers, illegal racing players and the public, while the secondary legal materials were library materials. The data analysis technique used by the author is qualitative analysis. The results of the study stated that the action of illegal racing has been regulated in Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. The implementation of traffic patrols as an effort to overcome traffic violations in terms of illegal racing is considered to be still ineffective because illegal racing is still common and the timing of traffic patrols is already known by the perpetrators of illegal racing.Keywords: Traffic Violations; Illegal Street Racing; Traffic Patrol.

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12, No 2 (2023): AGUSTUS Vol 12, No 1 (2023): APRIL Vol 11, No 3 (2022): SEPTEMBER-DESEMBER Vol 11, No 3 (2022): DESEMBER Vol 11, No 2 (2022): MEI-AGUSTUS Vol 11, No 2 (2022): AGUSTUS Vol 11, No 1 (2022): APRIL Vol 11, No 1 (2022): JANUARI-APRIL Vol 10, No 3 (2021): DESEMBER Vol 10, No 2 (2021): AGUSTUS Vol 10, No 1 (2021): APRIL Vol 9, No 3 (2020): DESEMBER Vol 9, No 2 (2020): AGUSTUS Vol 9, No 1 (2020): APRIL Vol 8, No 3 (2019): DESEMBER Vol 8, No 2 (2019): AGUSTUS Vol 8, No 1 (2019): APRIL Vol 7, No 3 (2018): DESEMBER Vol 7, No 2 (2018): AGUSTUS Vol 7, No 1 (2018): APRIL Vol 6, No 3 (2017): DESEMBER Vol 6, No 2 (2017): AGUSTUS Vol 6, No 1 (2017): APRIL Vol 5, No 3 (2016): DESEMBER Vol 4, No 3 (2015): DESEMBER Vol 4, No 2 (2015): AGUSTUS Vol 4, No 1 (2015): APRIL Vol 3, No 3 (2014): DESEMBER Vol 3, No 2 (2014): AGUSTUS Vol 3, No 1 (2014): APRIL Vol 2, No 3 (2013): DESEMBER Vol 2, No 2 (2013): AGUSTUS Vol 2, No 1 (2013): APRIL More Issue