cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mimin Mintarsih
Contact Email
miensh66@gmail.com
Phone
+6281315305603
Journal Mail Official
jrh.fhuid@gmail.com
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta, Jl. Balai Rakyat No.37, RT.8/RW.10, Utan Kayu Utara, Kec. Matraman, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13120
Location
Kota adm. jakarta timur,
Dki jakarta
INDONESIA
Reformasi Hukum
Published by Universitas Islam Jakarta
ISSN : 16939336     EISSN : 26861593     DOI : https://doi.org/10.46257/jrh
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
We are interested in topics which relate generally to Law issues in Indonesia and around the world. Articles submitted might cover topical issues in, such as : Civil Law, Criminal Law, Civil Procedural Law, Criminal Procedure Law, Commercial Law, Constitutional Law, International Law, State Administrative Law, Adat Law, Islamic Law, Agrarian Law, and Environmental Law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 24 No 2 (2020): December Edition" : 6 Documents clear
Optimalisasi Tugas Dan Fungsi Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Upaya Pencegahan Overcrowded di Lembaga Pemasyarakatan: Optimalization Tasks and Functions of Correctional Advisor in Overcrowded Prevent Effort in Correctional Institution Fahriza , Ricky
Reformasi Hukum Vol 24 No 2 (2020): December Edition
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (260.289 KB) | DOI: 10.46257/jrh.v24i2.102

Abstract

Overcrowded merupakan masalah utama yang menjadi penghambat keberhasilan tujuan pemasyarakatan. Pemasyarakatan mengalami situasi krisis dimana Lembaga Pemasyarakatan mengalami kepadatan penghuni Lapas, Setiap tahunnya overcrowded terjadi hampir di setiap Lembaga Pemasyarakatan selalu meningkat. Rumusan masalah yaitu bagaimana optimalisasi tugas dan fungsi Pembimbing Kemasyarakatan dalam melakukan upaya pencegahan overcrowded. Tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis optimalisasi tugas dan fungsi pembimbing kemasyarakatan dalam upaya preventif atau pencegahan overcrowded yang terjadi di lembaga pemasyarakatan. Kegunaan penelitian yaitu dapat memberikan manfaat dalam upaya pencegahan overcrowded di Lembaga Pemasyarakatan. Metode penelitian menggunakan yuridis normative. Hasil penelitian pembimbing kemasyarakatan harus melakukan upaya preventif / pencegahan terjadinya potensi lebih tinggi overcrowded melalui peran, tugas, dan fungsinya yang sudah diamanatkan dalam undang-undang. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah pengoptimalan peran Pembimbing Pemasyarakatan dengan cara optimalisasi proses integrasi warga binaan pemasyarakatan, sehingga dapat mencegah overcrowded di Lembaga Pemasyarakatan. Kesimpulan yaitu tugas dan fungsi pembimbing kemasyarakatan dapat dioptimalkan dan mampu menjadi upaya pencegahan overcrowded di Lapas maupun Rutan.
Transformasi Hukum Islam pada Masyarakat di Indonesia: Transformation of Islamic Law on Indonesian Society Hidayah , Hesti Nur; Az Zafi , Ashif
Reformasi Hukum Vol 24 No 2 (2020): December Edition
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (269.535 KB) | DOI: 10.46257/jrh.v24i2.118

Abstract

Hukum Islam termasuk ke dalam hukum perundang-undangan di Indonesia melalui proses penyatuan hukum. Hukum Islam di Indonesia diadakan pembaharuan yang disesuaikan dengan keadaan masyarakat dan perkembangan zaman. Dalam prosesnya, hukum Islam diunifikasikan dengan hukum adat dan hukum barat. Dengan tujuan agar hukum di Indonesia sesuai dengan nilai-nilai luhur masyarakat yang sehingga bisa dilaksanakan masyarakat Indonesia dengan baik. Rumusan masalah bagaimana proses transformasi hukum Islam di Indonesia dan pengaruhnya terhadap masyarakat di Indonesia, kedua apa itu kompilasi hukum islam dan bagaimana perananya dalam masyarakat Indonesia. Tujuan penelitian untuk menjelaskan proses transformasi dan peranan hukum Islam di negara Indonesia. Kegunaan penelitian untuk menambah pengetahuan mengenai sejarah dan perkembangan hukum di Indonesia. Metode Penelitian ini yaitu penelitian kepustakaan. Hasil penelitian ini meliputi sejarah adanya transformasi hukum Islam di Indonesia dalam bidang pidana maupun dalam bidang perdata serta pengaruhnya dalam masyarakat, dan Kompilasi Hukum Islam. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu hukum Islam hadir di Indonesia dan menjadi hukum positif di Indonesia. Serta hukum positif ini bertujuan menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat.
Penegakan Hukum dan Kedaulatan pada Wilayah Perbatasan Negara oleh Tentara Nasional Indonesia di Provinsi Sulawesi Utara: Law Enforcement and Sovereignty in State Border Areas by the Indonesian National Army in North Sulawesi Province Nasution , Hilmi Ardani
Reformasi Hukum Vol 24 No 2 (2020): December Edition
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (257.828 KB) | DOI: 10.46257/jrh.v24i2.133

Abstract

Sulawesi Utara sebagai salah satu wilayah Republik Indonesia memiliki kawasan laut yang luas dan berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga. Potensi alam besar yang bersumber dari laut Sulawesi Utara berpotensi memberikan pemasukan negara yang sangat besar, selain itu juga berpotensi menimbulkan kerugian yang tidak kalah besarnya bagi negara jika penegakan hukum dan kedaulatan tidak dikedepankan. Salah satu peran penegakan hukum dan kedaulatan di wilayah perbatasan laut dilaksanakan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI), dibebankan tugas yang berat untuk menjaga kewibawaan negara dengan cara penerapan hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang belaku nasional maupun internasional. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang akan dijawab dalam tulisan ini adalah bagaimana penegakan hukum dan kedaulatan di kawasan perbatasan negara di Provinsi Sulawesi Utara oleh TNI. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjabarkan tentang peran penegakan hukum dan kedaulatan oleh TNI dan memberikan gambaran kondisi nyata di kawasan perbatasan. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan pemerintah dalam mengambil kebijakan terkait dengan kawasan perbatasan negara. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan bentuk penelitian hukum normatif dan empiris. Hasil penelitian bahwa Tentara Nasional Indonesia melaksanakan penegakan hukum dan kedaulatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan instansi terkait penegakan hukum. Permasalahan yang dihadapi di kawasan perbatasan Sulawesi Utara adalah antara lain pencurian ikan dan penyelundupan, terdapat juga permasalahan hukum terkait dengan kewarganegaraan di wilayah pulau Sulawesi Utara yang menimbulkan kebingungan dalam penegakan hukum oleh Tentara Nasional Indonesia. Kesimpulan bahwa TNI dalam hal ini Angkatan Laut (AL) memiliki tugas untuk melakukan penegakan hukum di laut sebagai bentuk dari penegakan kedaulatan Republik Indonesia di laut, namun penegakan hukum oleh TNI AL tidak termasuk dalam hal melaksanakan fungsi peradilan.
Perlindungan Hukum Situs Bawah Air Leato / Japanese Cargo Wreck: The Legal Protection of The Leato Underwater Site / Japanese Cargo Wreck Puluhulawa , Jufryanto; Towadi , Mellisa; Swarianata , Vifi
Reformasi Hukum Vol 24 No 2 (2020): December Edition
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (481.38 KB) | DOI: 10.46257/jrh.v24i2.137

Abstract

Kota Gorontalo memiliki situs bawah air Leato, yang dikenal juga dengan sebutan situs kapal tenggelam Japanese Cargo Wreck. Namun realitasnya, belum ada produk hukum yang menata prosedur penyelaman di lokasi situs bawah air Leato / Japanese Cargo Wreck. Rumusan masalah dalam penelitian ini, bagaimana model regulasi wisata minat khusus scuba diving kaitannya dengan optimalisasi perlindungan hukum situs bawah air Leato / Japanese Cargo Wreck? Metode penelitian yang digunakan metode penelitian normatif. Tujuan penelitian yaitu mengkaji urgensi optimalisasi perlindungan hukum situs bawah air Leato / Japanese Cargo Wreck melalui pembuatan regulasi hukum dan mendeskripsikan model regulasi wisata minat khusus scuba diving kaitannya dengan optimalisasi perlindungan hukum situs bawah air Leato / Japanese Cargo Wreck. Kegunaan penelitian memberikan kepastian hukum. Hasil kajian, realitasnya melalui langkah hukum yang progresif yakni menghadirkan regulasi hukum prosedur penyelaman rekreasi di lokasi situs bawah air Leato / Japanese Cargo Wreck dalam rangka menyikapi pesatnya pertumbuhan industri selam beserta potensinya. Model regulasi hukum prosedur penyelaman rekreasi di lokasi situs bawah air Leato / Japanese Cargo Wreck sebagai sebuah proses pembangunan hukum yang ditujukan untuk menata aktivitas hukum ke arah yang lebih baik dan kontributif khususnya terkait kesinambungan pemanfaatan situs bawah air Leato / Japanese Cargo Wreck dibidang wisata bahari minat khusus Scuba Diving tanpa mengenyampingkan pelestariannya dan juga status hukumnya sebagai kawasan konservasi maritim. Terdapat kebijakan-kebijakan hukum baik internasional maupun nasional yang dapat dijadikan landasan formulasi regulasi dan salah satunya yakni regulasi jalur penyelaman di U.S.A.T. Liberty di Tulamben, Provinsi Bali. Kesimpulan, memiliki Regulasi hukum guna optimalisasi perlindungan hukum situs bawah air Leato / Japanese Cargo Wreck sekaligus memaksimalkan potensinya pariwisatanya. Model regulasi dapat menjadikan menjadikan U.S.A.T Liberty di Tulamben, Bali sebagai percontohan penerapan regulasi prosedur menyelam pada situs bawah air. Sekaligus pengelolaannya dibidang pariwisata.
Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Peserta Lelang dalam Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan oleh Pihak Bank: Analysis of Legal Protection Against Auction Participants in the Execution of Underwriting Rights by the Bank Laily, Nur; Seroja, Triana Dewi; Fitri, Winda; Fimos, Zaiqui Arviveronica
Reformasi Hukum Vol 24 No 2 (2020): December Edition
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (261.798 KB) | DOI: 10.46257/jrh.v24i2.140

Abstract

Bank sebagai lembaga penyaluran dana kepada masyarakat juga memerlukan jaminan atas dana yang disalurkan tersebut, salah satu jaminan yang dapat diagunkan adalah Sertifikat Hak Atas Tanah, yang kemudian dibebankan Hak Tanggungan agar memiliki Hak Eksekutorial sebagaimana diatur dalam UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang mana salah satu cara eksekusi Hak Tanggungan adalah dengan cara proses lelang yang diatur secara khusus dalam PMK No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Penelitian ini dilakukan dikarenakan pemberlakuan peraturan hak tanggungan masih belum maksimal atau masih menimbulkan permasalahan baik bagi pihak kreditur dan peserta lelang. Tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk menganalisis permasalahan hukum yang timbul dalam pelaksanaan eksekusi hak tanggungan, serta permasalahan yang dihadapi oleh pihak Bank setelah proses pelaksanaan lelang dilakukan, serta untuk menganalisis perlindungan hukum bagi peserta lelang yang telah beritikad baik dalam proses lelang ditinjau dari UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah dan Peraturan Menteri Keuangan No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Dengan pendekatan penelitian normative empiris dan spesifikasi deskriptif analisis didapatkan bahwa banyak debitur yang mengajukan perlawanan ketika pihak Bank hendak melakukan eksekusi Hak Tanggungan, sehingga mengakibatkan pihak Bank tidak dapat menggunakan hak eksekutorial, melainkan harus mengajukan Penetapan Pengadilan. Peraturan yang berlaku masih tidak mengatur secara rinci dan khusus terkait perlindungan hukum terhadap kreditur serta peserta lelang yang telah beritikad baik.
Pencurian e-money pada e-commerce dalam Tindak Pidana Cybercrime sebagai Tindak Pidana Ekonomi: E-money Theft on e-commerce in Cybercrime as an Economic Crime Ramadhan, Muhammad; Ariyanti , Dwi Oktafia; Ariyani , Nita
Reformasi Hukum Vol 24 No 2 (2020): December Edition
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (270.335 KB) | DOI: 10.46257/jrh.v24i2.179

Abstract

Kemajuan teknologi merupakan suatu perkembengan jaman yang membawa peradaban manusia menjadi semakin modern. Perkembangan yang membuat kinerja manusia semakin lebih baik dan mudah dengan adanya teknologi digital, baik pada aspek pendidikan, pekerjaan, pemerintahan dan khususnya pada bidang ekonomi. Dengan adanya teknologi digital pertumbuhan perekonomian suatu bangsa dapat melaju dengan pesat oleh karena itu teknologi memeiliki peranan penting dalam membangun suatu bangsa, akan tetapi dengan majunya teknologi juga turut diisi dengan kejahatan jenis baru dibidang digital, khususnya cybercrime sebagai kejahatan ekonomi. Oleh karena itu dalam penulisan ini diambil rumusan masalah bagaimana pandangan hukum pidana dalam tindak pidana pembobolan rekening dan uang elektronik pada e commerce sebagai kejahatan ekonomi, adapun tujuan mengetahui konsep hukum pidana dalam memandang kejahatan cybercrime sebagai kejahatan ekonomi, kegunaan dari hasil penelitian ini adalah sebagai bentuk pembaharuan hukum pidana dengan adanya kejahatan jenis baru sebagai dampak dari perkembangan jaman. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, hasil penelitian bahwa cybercrime yang dapat dikatakan sebagai kajahatan ekonomi adalah kejahatan yang dilakukan dengan motif utamanya adalah mengenai harta benda, sehingga bila kejahatan tersebut dibiarkan akan memberikan dampak pada perekonomian bangsa dengan ditandainya berkurangnya minat masyarakat untuk melakukan transaksi secara online dan menabung uang direkening bank, yang nantinya akan berpengaruh terhadap menurunnya perekonomian negara, kesimpulannya ialah kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut dalam tindak pidana ekonomi salah satunya yang diangkat oleh penulis adalah mengenai pembobolan bank dalam hal ini rekening bank baik yang terjadi didalam e-commerce,dimana e-commerce itu sendiri merupakan transaksi yang dilakukan melalui teknologi tinggi antara indvidu yang satu dengan individu yang lain yang tidak ada batasnya atau jaraknya berjauhan.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 29 No 3 (2025): December Edition Vol 29 No 2 (2025): August Edition Vol 29 No 1 (2025): April Edition Vol 28 No 3 (2024): December Edition Vol 28 No 2 (2024): August Edition Vol 28 No 1 (2024): April Edition Vol 27 No 3 (2023): December Edition Vol 27 No 2 (2023): August Edition Vol 27 No 1 (2023): April Edition Vol 26 No 2 (2022): December Edition Vol 26 No 1 (2022): June Edition Vol 25 No 2 (2021): December Edition Vol 25 No 1 (2021): June Edition Vol 24 No 2 (2020): December Edition Vol 24 No 1 (2020): June Edition Vol 23 No 2 (2019): December Edition Vol 23 No 1 (2019): June Edition Vol 22 No 2 (2018): December Edition Vol 22 No 1 (2018): June Edition Vol 21 No 2 (2017): December Edition Vol 21 No 1 (2017): June Edition Vol 20 No 2 (2016): More Issue