cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Udin Latif
Contact Email
udin.latifumlati@gmail.com
Phone
+6281313888044
Journal Mail Official
udin.latifumlati@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sorong - Klamono Km. 17 Klablim, Sorong - Papua Barat Gedung Fakultas Syariah dan Dakwah
Location
Kota sorong,
Papua barat
INDONESIA
Muadalah : Jurnal Hukum
Published by Institut Agama Islam Negeri Sorong
ISSN : -     EISSN : 28090047     DOI : https://doi.org/10.47945/muadalah.v2i1
Core Subject : Religion, Education, Social,
Religion Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
Jurnal Ilmiah Muadalah berfokus pada Hukum Islam, Hukum Keluarga, Muamalah (Hukum Ekonomi Islam), dan Hukum dan masyarakat dengan berbagai pendekatan normatif, filsafat, sejarah, sosiologi, antropologi, teologi, psikologi, ekonomi dan dimaksudkan untuk mengkomunikasikan penelitian asli dan isu terkini tentang subjek
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 2 No 1 (2022): Muadalah : Jurnal Hukum" : 6 Documents clear
REKONSTRUKSI FIKHI LINGKUNGAN TERHADAP KEADILAN LINGKUNGAN Sudirman Sudirman; Marilang Marilang; Ismail Suardi Wekke
Muadalah : Jurnal Hukum Vol 2 No 1 (2022): Muadalah : Jurnal Hukum
Publisher : Prodi Akhwal Syahsiyyah IAIN Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47945/muadalah.v2i1.647

Abstract

Fokus penelitian ini adalah menemukan resolusi fikhi lingkungan terhadap keadilan lingkungan. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan diskriktif kualitatif dengan pendekatan fikhi ligkungan. Lingkungan yang selalu dieksplaotasi baik berskala besar maupun kecil lambat laung memberikan dampak buruk terhadap keberlangsungan kehidupan manusia. Meskipun secara institusional ada kementrian dan lembaga khusus yang menangani kegiatan terhadap lingkungan, namun masih sering terdapat oknum yang memenfaatkan kelalaian aparat terkait. Terlebih lagi konsep keadilan lingkungan masih dianggap sebagai sesuatu yang sulit di wujudkan. Sehingga permasalahan lingkungan masih membutuhkan solusi dalam penanganannya. Salah satu solusi yang ditawarkan dalam penanganan eksploitasi lingkungan adalam fikhi lingkungan. Sehingga dirumuskan beberapa hal berikut; (1) pembahasan lingkungan adalan pembahasan yang urgen dalam supremasi hukum islam khususnya dalam fikhi lingkungan; (2) kedilan lingkungan adalah amanat syaariat yang harus diwujudkan dalam mencapai kemaslahatan manusia.
PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PEREMPUAN SUKU ASLI PAPUA DI KOTA SORONG Hujriman Hujriman; Magfirah Takina
Muadalah : Jurnal Hukum Vol 2 No 1 (2022): Muadalah : Jurnal Hukum
Publisher : Prodi Akhwal Syahsiyyah IAIN Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47945/muadalah.v2i1.648

Abstract

Nowadays, the existence of women should not be underestimated because their presence in various fields ranging from political, economical, and social sectors shows that they play an important role in the development of a country. However, many women still experience discrimination and are seen as subordinate to men. It is an obstacle for women to empower themselves. In Sorong, the local culture tends to prioritize men. In the traditional Papuan marriage culture, a man pays a certain nominal when proposing a woman, making him think he has bought the Papuan woman so that he has the right to act arbitrarily and even resort to violence. This study aims to investigate the role of the Office of Women's Empowerment and Child Protection in improving the quality of indigenous Papuan women and the inhibiting and supporting factors in carrying out its role. The research used a descriptive qualitative method with an empirical juridical approach. Data were collected through interviews, observation, and documentation. The findings show that the roles of the Office of Women's Empowerment and Child Protection in improving the quality of Papuan women are divided into two stages: skill training and motivation (through socialization). The inhibiting factors include, first, the budget is often disbursed too late, so it slows down every program that has been designed, and second, societies’ participation. The supporting factors were, first, the government policy, and second, the budget.
EFEKTIVITAS PEMBINAAN NARAPIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI LAPAS KELAS II B SORONG Neneng Anjarwati; Mohammad Arafah Idrus
Muadalah : Jurnal Hukum Vol 2 No 1 (2022): Muadalah : Jurnal Hukum
Publisher : Prodi Akhwal Syahsiyyah IAIN Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47945/muadalah.v2i1.652

Abstract

Efektivitas pembinaan narapidana dalam penelitian ini yaitu sebuah penelitian untuk mengetahui berhasil atau tidaknya Proses membina manusia yang telah melanggar hukum dan merugikan orang lain serta menerima sanksi dari hakim berupa pencabutan kemerdekaan sementara melalu penahanan di Lapas dengan tujuan memperbaiki mental narapidana. Pembinaan dalam hal ini akan memfokuskan pada narapidana penyalahgunaan narkotika dan mengkaji pada keadaan saat ini yaitu masa pandemi covid-19. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian pendekatan Yuridis Sosiologis (empiris). Adapun sumber data penelitian ini adalah Pegawai Lapas Sorong dan narapidana narkotika, jumlah 2 orang. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan Metode Kualitatif kemudian ditarik kesimpulan dengan metode Deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Proses Pembinaan Narapidana penyalahgunaan Narkotika pada masa Pandemi covid-19 tetap berjalan lancar tanpa kendala hanya tetap harus menerapkan protokol kesehatan selama berada di lingkungan Lapas. Model pembinaan di Lapas Sorong sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan yaitu dengan menerapkan pembinaan kepribadian dan kemandirian. Pembinaan kepribadian meliputi: kesadaran beragama, kesadaran berbangsa dan bernegara, kemampuan mengintegrasi diri dengan masyarakat, kesadaran hukum, dan kemampuan intelektual. Pembinaan Kemandirian meliputi: Keterampilan usaha mandiri, keterampilan usaha industri kecil, keterampilan bakat masing-masing dan keterampilan usaha pertanian atau usaha industri dengan teknologi madya atau teknologi tinggi. Faktor penghambat dalam pembinaan narapidana narkotika selama masa pandemi Covid-19 yaitu Sumber Daya Manusianya, Anggaran Dana (Keuangan) dan Pandemi Covid-19 itu sendiri. Solusi dari hambatan tersebut yaitu melakukan pendekatan dengan Narapidana agar secara sadar dapat mengikuti kegiatan-kegiatan pembinaan yang ada di Lapas Sorong dan dilakukannya pengalangan dana untuk menambah keuangan dalam kegiatan pembinaan di Lapas Sorong dan melakukan pembinaan secara online meskipun belum terealisasikan. Sedangkan untuk dampak dari pembinaan yaitu tidak mengulangi perbuatannya, mampu menemukan kembali kepercayaan diri, dapat diterima kembali di masyarakat, dan membekali mereka dengan keterampilan
PANDANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN DISPENSASI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI PENGADILAN AGAMA SORONG Restu Widyastuti
Muadalah : Jurnal Hukum Vol 2 No 1 (2022): Muadalah : Jurnal Hukum
Publisher : Prodi Akhwal Syahsiyyah IAIN Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47945/muadalah.v2i1.653

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian skripsi ini untuk menganilisis mengenai pandangan Hakim dalam memutuskan dispensasi perkawinan di bawah umur di Pengadilan Agama Sorong. Bagaimana susbtansi hukum dispensasi perkawinan di bawah umur. Bagaimana praktik dalam penetapan dispensasi perkawinan di bawah umur. Serta bagaimana potret dispensasi perkawinan di bawah umur. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara bersama Hakim Pengadilan Agama Sorong serta beberapa masyarakat dan dokumentasi. Kemudian data dianalisis dengan berupa reduksi data, penyajian data dan verifikasi. Dari hasil penetilian ini dapat disimpulkan bahwa Hakim Pengadilan Agama Sorong dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan. Hakim dalam menetapkan dan mengadili berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 dan Hakim menggunakan dasar hukum yang sesuai yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.
ANALISIS YURIDIS PENERAPAN HAK EX OFFICIO HAKIM DALAM MELINDUNGI HAK-HAK PEREMPUAN YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM PADA PERKARA CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA SORONG Aas Tri Ariska; Udin Latif
Muadalah : Jurnal Hukum Vol 2 No 1 (2022): Muadalah : Jurnal Hukum
Publisher : Prodi Akhwal Syahsiyyah IAIN Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47945/muadalah.v2i1.654

Abstract

Abstrak Pengajuan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Sorong banyak dalam petitum tuntutan yang diajukan oleh suami hanya untuk memutuskan perkawinannya tanpa disertai kewajibannya berupa pemberian nafkah terhadap istri dan anaknya. Hak ex officio adalah hak yang dimiliki hakim karena jabatannya untuk bertindak menyelesaikan suatu permasalahan tertentu yang tidak ada dalam tuntutan sebagai upaya untuk memberikan jaminan keadilan dan perlindungan terhadap masyarakat khususnya perempuan yang berhadapan dengan hukum. hal ini menarik bagi penulis untuk melakukan penelitian mengenai pandangan dan penerapan hakim Pengadilan Agama Sorong mengenai hak ex officio dalam melindungi hak-hak perempuan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa hak ex officio dapat diberikan pada suatu perkara yang tidak disebutkan dalam petitum tuntutan, yaitu ketika seorang istri tidak mengetahui hak-hak yang didapat maka secara ex officio hakim dapat menghukum bagi suami untuk memberikan nafkah iddah dan mut’ah serta hadanah. Hak ex officio yang diterapkan hakim Pengadilan Agama tidak menyimpangi dari asas ultra petita karena didasarkan pada petitum subsidair yang berbunyi: ex aequo et bono atau mohon putusan berdasarkan keadilan dan kepatutan. sehingga dalam menentukan nafkah pasca cerai talak, hakim wajib mengadili semua bagian tuntutan.
STRATEGI KEPEMIMPINAN TRANSFORMATIF KEPALA CABANG BANK MUAMALAT SORONG DALAM MEWUJUDKAN BUDAYA RELIGIUS Eko Irianto
Muadalah : Jurnal Hukum Vol 2 No 1 (2022): Muadalah : Jurnal Hukum
Publisher : Prodi Akhwal Syahsiyyah IAIN Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47945/muadalah.v2i1.655

Abstract

Kepemimpinan transformasional adalah pemimpin yang mampu menjadi pencipta dan pendorong bagi bawahannya dengan menciptakan suasana dan budaya kerja yang dapat memacu pertumbuhan dan perkembangan kinerja karyawan. Sama halnya kepemimpinan kepala Bank juga dapat mempengaruhi pola atau sistem kebiasaan atau budaya kerja. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis proses, faktor dan dampak strategi kepemimpinan ransformative Kepala Cabang Bank Muamalat dalam mewujudkan budaya religius di lingkungan kerja. Metode yang digunakan untuk memperoleh kebenaran adalah dengan penelusuran data pada Bank Muamalat Cabang Sorong. Data primer penelitian ini adalah hasil pengamatan, wawancara dan dokumen-dokumen pendukung. Kepala Cabang dan 19 karyawan karyawati Bank Muamalat menjadi objek dari penelitian ini, Sedangkan data sekunder diperoleh melalui buku-buku, dokumen-dokumen, foto-foto kegiatan kerohanian, aturan-aturan internal perusahaan, nilai-nilai religius dan sumber-sumber data sekunder yang bisa menjadi penunjang lainnya adalah tingkat kepuasan nasabah terhadap budaya religius melalui wawancara secara random yang kemudian menjadikan nasabah nyaman dan aman bertransaksi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa proses kepemimpinan ransformative Kepala Cabang Sorong memiliki kreativitas dalam berkerja yaitu dengan bertindak positif serta menerima dan menggunakan sistem informasi yang mendukung, kemudian faktor kepemimpinan ransformative Kepala Cabang Sorong memiliki wibawa dengan perilaku ransformati, serta Dampak kepemimpinan ransformative adalah kepemimpinan Kepala Cabang mampu menciptakan Budaya Religius antar bawahannya.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 1 (2025): Muadalah : Jurnal Hukum Vol. 4 No. 2 (2024): Muadalah : Jurnal Hukum Vol. 4 No. 1 (2024): Muadalah : Jurnal Hukum Vol 3 No 1 (2023): Muadalah : Jurnal Hukum Vol 2 No 2 (2022): Muadalah : Jurnal Hukum Vol 2 No 1 (2022): Muadalah : Jurnal Hukum Vol 1 No 2 (2021): Muadalah : Jurnal Hukum Vol 1 No 1 (2021): Muadalah : Jurnal Hukum