cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Amik
Contact Email
amik@gmail.com
Phone
+6285726173515
Journal Mail Official
amik@gmail.com
Editorial Address
Jl. H.R. Bunyamin Blok A 11-12 , Kab. Banyumas, Provinsi Jawa Tengah
Location
Kab. banyumas,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS)
Published by Politeknik Pratama Purwokerto
ISSN : 29638704     EISSN : 29637651     DOI : https://doi.org/10.55606/jhpis.v1i3
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL (JHPIS) adalah Jurnal ini memuat kajian-kajian di bidang ilmu hukum baik secara teoritik maupun empirik. Fokus jurnal ini tentang kajian-kajian hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum internasional, hukum acara dan hukum adat, politik dan ilmu sosial. JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL, Jurnal ini terbit 1 tahun 4 kali (Maret, Juni, September dan Desember
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 343 Documents
 9   10   11   12   13 
Kejahatan Dunia Maya Terkait Hoaks Saat Pandemi Covid 19 Fitri Kartika; Anggraeni Endah Kusumaningrum
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 1 No. 1 (2022): Maret: JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jhpis.v1i1.1723

Abstract

Crimes that often occur in cyberspace are crimes that are relatively new, cybercrime is growing rapidly along with the development of internet technology that is happening today. The spread of hoaxes during the Covid 19 pandemic has become a big problem because many people believe hoaxes, causing the handling of Covid 19 to be very slow and causing many victims. The Covid 19 pandemic has forced all people in the world, including Indonesia, to be comfortable living side by side with Covid 19. This research uses a normative legal research method using a statutory approach. The main source of this research is regulations. The results of this study indicate several crimes that can be used as protection by consumers who experience losses due to fake news amid the Covid 19 pandemic, namely Article 14 paragraph (1), paragraph (2), Article 15 Article 14 paragraph (1) and Article 45A paragraph (1). ) and (2), and article 28 of Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions.  
Undang-Undang Bioterorisme, Strategi Badan Nasional Penanggulangan Bencana Melawan Pandemi Covid 19 Terkini Dan Pencegahan, Deteksi, Respon Terhadap Outbreak Di Masa Depan Chusni Mubarakh; Anggraeni Endah Kusumaningrum
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 1 No. 1 (2022): Maret: JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jhpis.v1i1.1725

Abstract

Bioterrorism is an intentional act of terror by making pathogenic germs or toxins with the aim of killing or causing harm to individuals or populations (humans, animals and plants) which results in political, economic, social and cultural conditions. Law Number 4 of 1984 concerning Outbreaks of Infectious Diseases, until the arrival of the Covid 19 pandemic and the emergence of a lawsuit against the Law to the Constitutional Court. Not in accordance with the development of the Law on Infectious Disease Outbreaks that is no longer relevant to various current conditions. Revision of the Law on Combating Outbreaks of Infectious Diseases is an unavoidable necessity at this time. Revision of the Plague Law should be the task and responsibility of the DPR. The Central Government through the Task Force for the Acceleration of Handling COVID-19 has made four strategies that will be consistently implemented to strengthen the physical distancing policy as a basic strategy to overcome the Corona COVID-19 Virus pandemic.
PEMBATASAN PELAYANAN KEIMIGRASIAN SELAMA MASA PPKM UNTUK MENEKAN LONJAKAN COVID-19 Bagas Paningkas
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 1 No. 2 (2022): Juni: JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jhpis.v1i2.1727

Abstract

Pemerintah Indonesia mengambil kebijakan pembatasan masuknya Orang Asing ke wilayah Indonesia melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pembatasan Orang Asing Masuk Ke Wilayah Indonesia Dalam Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat yang berlaku mulai tanggal 21 Juli 2021. Selain itu, Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Imigrasi juga menghentikan sementara pelayanan keimigrasian tatap muka di seluruh Kantor Imigrasi di Jawa dan Bali selama masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat untuk menekan lonjakan Covid-19. Direktorat Jenderal Imigrasi telah melakukan penolakan terhadap 62 orang asing masuk ke Wilayah Indonesia selama periode 3-30 Juli 2021. Penolakan orang asing ini merupakan penerapan dari kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang kemudian dilanjutkan dengan PPKM Level 4. Penghentian pelayanan keimigrasian secara tatap muka ini bersifat sementara dan akan terus dievaluasi menyesuaikan arahan Satuan Tugas Penanganan Covid-19. Pemohon paspor dengan kebutuhan mendesak seperti berobat ke luar negeri atau tujuan darurat lain dipersilahkan untuk datang langsung ke kantor imigrasi terdekat
DENGAN ADANYA KEMAJUAN TEHNOLOGI SEKARANG INI BANYAK ANAK ANAK KITA YANG RUSAK MENTAL DAN MORALNYA ,YANG MENGAKIBATKAN BANYAK TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK Rozikin
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 1 No. 2 (2022): Juni: JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jhpis.v1i2.1733

Abstract

Dengan adanya kemajuan tehnologi sekarang ini banyak kejadian yang menimpa anak anak kita sebagai contoh banyak Tindak Pidana Kekerasan atau ancaman kekerasan ,tipu muslihat, serangkaian kata bohong , memaksa atau membujuk anak dibawah umur untuk melakukan persetubuhan dan atau pencabulan, ini sering terjadi di daerah daerah ,hampir di seluruh wilayah Indonesia Hal ini karena kurangnya pemahaman hukum terhadap anak anak terutama hukum pidana dan Hukum perlindungan anak ,Anak anak kita tidak berfikir dengan meniru dan bergaya seperti yang ada di internet ,anak anak tidak menyadari bahwa apa yang mereka lakukan tersebut sebenarnya melanggar hukum,,maka dengan adanya kejadian tersebut kita selaku orang tua harus waspada dan selalu memperhatikan anak anak kita dalam kehidupan sehari hari,Demikian karena dengan adanya kemajuan tehnologi, sebagaimana hubungan antara anak yang satu dengan yang lainnya sangat mudah dan cepat,apalagi dalam masa pandemi ini mereka anak anak kita tidak sekolah secara off line tetapi sekolahnya secara on line,dan banyak kesempatan untuk bermain hp dalam setiap harinya ,Kalau kita selaku orang tua tidak memperhatikan anak anaknya ,mereka bisa berhubungan dengan sembarang anak ,yang mengakibatkan moral dan etika anak anak kita rusak.Contohnya banyak kejadian yang orang tuanya bekerja di luar negeri ,anak anak mereka jadi tidak karuan dalam kelakuan dan moralnya ,banyak banyak anak anak yang dibawah umur dengan bebasnya melakukan hubungan intim layaknya suami istri,mereka mulai dini atau kecil sudah di tinggal orang tuanya ,bekerja di luar negeri ,sehingga pengawasan anak anak tersebut terlalu bebas dan kurangnya perhatian.Ini terjadi karena kemajuan Tehnologi yang sangat pesat ,apa yang ada di seluruh dunia ini bisa kita ketahui baik itu yang sifatnya mendidik maupun yang merusak moral anak kita ,contoh yang merusak moral banyak disajikan film film porno di dalam akun hp ini, kalau yang sifatnya mendidik tidak menjadi masalah contohnya anak anak mengetahui kejadian dan berita berita di luar sana ,ini bisa menambah pengetahuan dan pengalaman anak.Sehingga banyak kejadian kejadian yang menimpa anak anak kita , Karena kurangnya pengawasan , banyak juga anak anak kita terlibat narkoba ,maupun mengkonsumsi pil pil koplo, demikian juga minum minuman keras , mereka semua ini meniru gaya hidup di internet internet yang serba gelamor ,mereka belum berfikir kalau semua itu sebenarnya merusak masa depan diri mereka sendiri .Itulah kita selaku orang tua harus benar benar memperhatikan tingkah laku anak anak kita , agar jangan sampai anak anak kita terjerumus ke dalam lembah hitam yang salah ,sehingga melanggar Undang undang perlindungan anak dan juga undang undang KUHP Karena Pandemi covid 19 yang tidak kunjung selesai sehingga anak anak kita belajar secara on line di rumah yang bisa mengakibatkan terlalu banyak waktu senggang untuk anak anak kita bermain HP ,sehingga pemikiran anak anak kita tersebut cenderung pengin mempraktekkan nseperti apa yang di lihat di HP ,yang mana apabila yang ndi lihat di HP tersebut mungkin yang mendidik ,anak kita akan menjadi lebih baik tetapi apabila yang dilihat di HP tersebut gambar gambar pornograpi maka akan membuat pelajaran kepada anak anak kita dan kelakuan yang pantas dilakukan oleh seorang anak yang usianya masih dibawah umur ,sehingga ini bisa merusak masa depan anak anak bangsa kita ,maka dalam hal ini kita selaku orang tua harus benar benar mengawasi dan betul betul memperhatikan anak anak kita biar jangan sampai melakukan hal hal yang tidak senonoh dan tidak anak anak kita melakukannya , sebagai contoh kejadian yang dilaporkan di unit PPA ( Pelayanan Perempuan dan Anak ) di Sat Reskrim Polres Kendal, Polda Jawa Tengah Seorang Anak sampai melakukan perbuatan seperti itu karena disebabkan kurangnya pengawasan dari orang tua ,orang tua membiarkan anaknya bermain tanpa pengawasan yang ketat dari orang tua ,sehingga setelah kejadian tersebut baru orang tuanya kaget dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian,Sebelum hal ini terjadi harus betul betul kita selaku orang tua kontrol kepada anak anak kita .lebih baik kita cerewet dari pada anak anak kita kebablasan.Karena Tehnologi sekarang ini sudah sangat maju apapun bisa dilihat dan dengar dari youtobe maupun instagram dan lainnya
Aspek Hukum Penolakan Protokol Kesehatan Di Era Pandemi Covid-19 Di Negara Indonesia Muhammad Rizal Bayu Wicaksono
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 1 No. 2 (2022): Juni: JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jhpis.v1i2.1734

Abstract

Informed consent atau persetujuan tindakan kedokteran/medis bisa disebut sebagai bentuk komunikasi antara dokter dengan pasien atau keluarga pasien. Selain Informed consent, ada juga surat pernyataan pasien yang lain yaitu “Penolakan Tindakan Kedokteran” atau “Informed Refusal”. Dalam situasi pandemi COVID-19 saat in sering terjadi penolakan dari pasien maupun keluarga terhadap prosedur di fasilitas kesehatan. Pasal 56 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa seseorang tidak berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya bagi penderita penyakit yang penyakitnya dapat secara cepat menular ke dalam masyarakat yang lebih luas. Penolakan protokol kesehatan dalam situasi pandemi ini dapat berpotensi dijatuhi sanksi pidana di beberapa undang-undang dan KUHP.
Aplikasi Digital Pencegahan Covid-19 dan Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia Ika Cahyo Purnomo; Anggraeni Endah Kusumaningrum
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 1 No. 1 (2022): Maret: JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jhpis.v1i1.1735

Abstract

COVID-19 containment apps have raised a new hope in dealing with COVID-19 in various countries. Automatic contact tracing capabilities combined with various other transmission prevention functions have yielded favorable outcomes in controlling outbreaks. Although its nature seems promising, the use of this type of application also saves the potential for human rights violations. The risk is related to the increasingly widespread functionality of the application, the restrictions of personal freedom, the potential breach of privacy, and the possibility of marginalizing people who cannot access the application. This paper describes how this application works in general, how it can affect respect for human rights, and then analyzes incidents that have the potential to violate human rights related to the use of the application to further provide some potential solutions on how the application can still be utilized with a minimum threat to individual rights.
Sanksi Pidana Terhadap Pelanggar Protokol Kesehatan Pandemi Covid-19 Anita Atma Negara
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 1 No. 1 (2022): Maret: JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jhpis.v1i1.1736

Abstract

Sanctions are an important closing part in administrative law. In a sociological context, sanctions are a form of law enforcement effort. Law enforcement is a process to make legal wishes come true. The sanctions themselves can be in the form of criminal sanctions, civil sanctions, and also administrative sanctions. The purpose of this study is to find out the prosecution of people who do not use masks according to governor regulations and to find out the criminal status of people who are subject to administrative fines including criminal acts according to the article regarding the application of discipline to health protocols in the new era of life. This research method uses normative legal research methods. The results of the study show that the application of sanctions for violations of health protocols during the Covid-19 pandemic in Indonesia is regulated in various Mayoral or Governor Regulations of each region by imposing written warning sanctions, administrative sanctions, social sanctions and criminal sanctions on violators.
Aspek Yuridis Penerapan Sanksi Adminisratif Bagi Pelaku Kecurangan (FRAUD) Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional Andi Ashar
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 1 No. 1 (2022): Maret: JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jhpis.v1i1.1738

Abstract

The National Health Insurance Program is the Government's effort to provide guarantees so that health services are provided to Participants in the National Health Insurance Program. In its implementation, there is a risk in the form of fraud committed by unscrupulous persons. The consequence of fraud is the imposition of sanctions which are an important part of every law and regulation. One of the imposition of sanctions for perpetrators of fraud is administrative sanctions. Administrative sanctions that arise do not erase criminal sanctions in accordance with the provisions of the legislation. Administrative sanctions are considered to be far more effective in forcing people to comply with legal provisions governing business and industry and environmental protection than criminal sanctions. With the imposition of these sanctions it is expected to maintain the sustainability of the National Health Insurance Program
SANCTIONS FOR VETERINARY MALPRACTICES Asmie Dianawati
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 1 No. 2 (2022): Juni: JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jhpis.v1i2.1740

Abstract

Professional crime can occur in the health sector, including among veterinarians. This professional crime is in the form of malpractice. Malpractice is the failure to use skills and knowledge that are common or fulfill the rules in their actions as a medical profession according to standards in the same environment. If it's true that a veterinarian has committed malpractice, can he be penalized? With the normative juridical method, it is answered that veterinarians who commit malpractice can be subject to legal sanctions in accordance with the Civil Code. There are elements that must be met to determine that an event is malpractice.
Implementasi Hak Dan Kewajiban Terhadap Pasien Dan Keluarga Dalam Pelayanan Yang Telah Diberikan (Studi Kasus Di RSUD KRMT WONGSONEGORO SEMARANG 2021) Anisa Kurniasari
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 1 No. 1 (2022): Maret: JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jhpis.v1i1.1741

Abstract

This study discusses the rights and obligations of patients and families in the services that have been provided. The results showed that the granting process was in accordance with the Constitution no. 36 of 2014 concerning Health Workers and the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 4 of 2018 concerning Hospital Obligations and Patient Obligations and other related regulations. There are several things that need to be improved, such as maximizing providing services to patients who have obligations that must be fulfilled, in order to achieve healing and as a balance of the rights they get, in essence the balance of rights and obligations is an achievement of a fairness of action, in terms of relationship between two parties (medical personnel and patients).

Page 11 of 35 | Total Record : 343

 9   10   11   12   13 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 3 (2025): September: JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 4 No. 2 (2025): Juni: JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 4 No. 1 (2025): Maret: JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 3 No. 4 (2024): Desember: JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL (JHPIS) Vol. 3 No. 3 (2024): September: JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 3 No. 2 (2024): Juni: JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 3 No. 1 (2024): Maret: JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 2 No. 4 (2023): Desember: JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 2 No. 3 (2023): September: JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 2 No. 2 (2023): Juni: JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 2 No. 1 (2023): Maret: JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 1 No. 4 (2022): Desember: JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 1 No. 3 (2022): September: JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 1 No. 2 (2022): Juni: JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 1 No. 1 (2022): Maret: JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL More Issue