cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
INDRA SUDARSONO
Contact Email
bappedamadiunkab@gmail.com
Phone
+62816225267
Journal Mail Official
bappedamadiunkab@gmail.com
Editorial Address
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun Jalan Alun-alun Timur No. 2 Caruban Madiun
Location
Kota madiun,
Jawa timur
INDONESIA
BIROKRASI PANCASILA
Published by BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MADIUN
ISSN : -     EISSN : 26851571     DOI : -
Core Subject : Humanities, Science, Agriculture, Social, Engineering,
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Decision Sciences, Operations Research & Management Social Sciences
Hasil penelitian, pengkajian dan pengembangan berupa laporan/hasil penelitian, kajian komparatif, tinjauan kepustakaan, karya ilmiah atau makalah eksploratoris, yang meliputi aspek pembangunan manusia, sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta aspek inovasi daerah meliputi inovasi tata kelola pemerintahan daerah, inovasi pelayanan publik dan inovasi kemandirian daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 77 Documents
 2   3   4   5   6 
ANALISIS DATA MAKRO EKONOMI DAERAH SEBAGAI INDIKATOR CAPAIAN KINERJA SERTA LANDASAN PROYEKSI MAKRO EKONOMI KABUPATEN MADIUN PADA TAHUN 2022- 2027 Rila Anggraeni
Birokrasi Pancasila, Jurnal Pemerintahan, Pembangunan dan Inovasi Daerah Vol 4 No 1 (2022)
Publisher : Madiun Regency Regional Development Planning, Research and Innovation Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (543.133 KB)

Abstract

Kegiatan Penyusunan Rencana Strategis Pembangunan Kabupaten Madiun merupakan sarana untuk melakukan penilaian capaian kinerja ekonomi di masa lampau, memprediksi kondisi dan kinerja perekonomian regional di kurun waktu 5 tahun mendatang. Untuk memprediksi data makro ekonomi daerah Kabupaten Madiun di masa mendatang, perlu disajikan proyeksi data secara statistik berdasarkan indikator makro ekonomi daerah seperti, pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat Pendapatan Regional, kemiskinan, pengangguran, dan struktur ekonomi daerah yaitu PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) yang digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan regional khususnya di bidang ekonomi. Adapun tujuan utama pembangunan ekonomi adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, menghapus atau mengurangi tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan dan tingkat pengangguran.Berdasarkan proyeksi data yang disajikan menggunakan indikator makro ekonomi daerah, dapat disimpulkan bahwa setiap sektor mengalami pertumbuhan seiring membaiknya kondisi kesehatan dan ekonomi. Diprediksi bahwa pertumbuhan ekonomi membaik dengan capaian pada 2021 diperkirakan sebesar 1,56 dan meningkat 1,92 di tahun 2022 hingga 3,04 di Tahun 2027.Sedangkan proyeksi PDRB Per Kapita pada 2021 sebesar 28,03 juta per kapita dan 28,47 juta di tahun 2022 kemudian meningkat hingga 32,7 juta di tahun 2027.Berdasarkan hasil proyeksi PDRB per sektor, diketahui bahwa setiap sektor mengalami pertumbuhan seiring membaiknya kondisi kesehatan dan ekonomi. Beberapa sektor seperti kesehatan dan informasi komunikasi terus tumbuh pesat seiring dengan kebutuhan masyarakat akan jasa kesehatan yang lebih baik serta jaringan informasi dan komunikasi yang canggih.
KEWENANGAN BUPATI TERHADAP PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA / BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA DI KABUPATEN MADIUN (PENDEKATAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS) Mahmud Rifa'i
Birokrasi Pancasila, Jurnal Pemerintahan, Pembangunan dan Inovasi Daerah Vol 4 No 1 (2022)
Publisher : Madiun Regency Regional Development Planning, Research and Innovation Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (360.002 KB)

Abstract

Kabupaten Madiun memiliki banyak desa dengan BUM Desa/BUM Desa Bersama, dan ada pula yang didorong dan mandiri mengembangkan potensi ekonomi desa yang ada. Sebagian besar BUM Desa/BUM Desa Bersama diberikan stimulan modal awal dari Dana Desa dan Anggaran Dana Desa dengan status dana milik masyarakat desa dan menjadi saham dalam BUM Desa/BUM Desa Bersama. Namun, banyak BUM Desa/Bum Desa Bersama yang belum berkembang dengan baik. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus melakukan pembinaan dan pengembangan dengan landasan hukum yang tepat, baik filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pentingnya Peraturan Bupati Madiun tentang Pembinaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa (dengan pendekatan filosofis, sosiologis, dan yuridis). Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif, Focus Group Discussion (FGD), dan public hearing. Hasil kajian teoritis dan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis Pemerintah Kabupaten Madiun berwenang mengatur Pembinaan dan Pengembangan BUM Desa/BUM Desa Bersama di Kabupaten Madiun melalui Peraturan Bupati yang meliputi pengaturan hak, kewajiban, dan tanggung jawab masyarakat terhadap Pembinaan dan Pengembangan BUM Desa/BUM Desa Bersama dapat mengikat seluruh Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi BUM Desa/BUM Desa Bersama serta masyarakat di Kabupaten Madiun.
Peningkatan hasil belajar siswa melalui video pembelajaran tema diriku subtema tubuhku pembelajaran 6 pada siswa kelas 1 Sekolah Dasar Ida Rahmawati
Birokrasi Pancasila: Jurnal Pemerintahan, Pembangunan dan Inovasi Daerah Vol 3 No 2 (2021)
Publisher : Pemerintah Kabupaten Madiun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (222.527 KB)

Abstract

Pelaksanaan pembelajaran daring di era pandemic covid-19 menuntut guru untuk senantiasa inovatif dan kreatif dalam menciptakan kelas-kelas pembelajaran secara virtual sehingga siswa tidak mengalami kebosanan dan tetap mampu menyerap ilmu pengetahuan yang disampaikan. Kehadiran guru ditengah-tengah kondisi ketidakpastian sangat diharapkan oleh siswa dan orangtua. Menjawab hal itu video pembelajaran yang diunggah di youtube dan bantuan quiziz dalam pelaksanaan pembelajaran diharapkan dapat membawa nuansa baru. Implementasi ini dilaksanakan pada siswa kelas 1 di SDN Purworejo 01 Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun dengan jumlah responden 25 anak. Respon orangtua dan siswa sangat baik dengan implementasi pembelajaran dengan design typing materi yang ditawarkan. Terdapat peningkatan hasil belajar siswa yang ditunjukkan dari peningkatan hasil pretest dan postest.
Indeks Kesalehan Sosial Kabupaten Madiun Tahun 2021 Yoga Adi Pratama
Birokrasi Pancasila, Jurnal Pemerintahan, Pembangunan dan Inovasi Daerah Vol 4 No 2 (2022)
Publisher : Madiun Regency Regional Development Planning, Research and Innovation Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (317.504 KB)

Abstract

Potret “Kesalehan Sosial” masyarakat disaat pandemi menjadi fenomena yang sangat unik karena perilaku masyarakat dalam kehidupan beragama dihadapkan pada pilihan harus mendahulukan “Kesalehan Sosial” atau “Kesalehan Individu”. Di Pemerintah Kabupaten Madiun, Indeks Kesalehan Sosial merupakan indikatortujuan (IKU) yang didukung 3 sasaran yaitu (1) Menguatkan karakteristik kebudayaan; (2) Terwujudnya nilai – nilai keagamaan dan gotong royong dalam kehidupan masyarakat; dan(3) Terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat, sedangkan indikator sasaranyakni: (1) Persentase budaya lokal yang dilestarikan, (2) Indeks Toleransi, (3) Indeks Solidaritas, dan (4) Indeks Stabilitas. Setelah dilakukan pengukuran melalui survei dankajian, diperoleh hasil nilai Capaian Indeks Kesalehan Sosial Kabupaten Madiun Tahun 2021 = 65,86 (>50) termasuk kategori TINGGI. Hasil ini merupakan rata-rata dari tiga Dimensi, yakni Dimensi Kegiatan Ibadah Individual (D-1) = 85,26; Dimensi Pengetahuan Kesalehan Sosial (D-2) = 50,00, dan Dimensi 3 Sikap & Perilaku Mencerminkan Kesalehan Sosial (D-3) = 62,32. Hasil ini berada di atas atau melampui target tahun 2021 yang ditentukan yakni 65,69 atau lebih 0,17 point. Perolehan nilai IKS Kabupaten Madiun setiap tahun secara konsisten menunjukkan peningkatan, tahun 2019 = 61,67; tahun 2020 = 61,90; dan tahun 2021 = 65,86. Hal ini tidak lepas pula dari adanya peran yang signifikan dari Pemerintah Kabupaten Madiun dan para tokoh agama. Tokoh agama telah menyadarkan umat beragamanya untuk peduli terhadap keadaan lingkungan, kemanusiaan, dan negara. Sehingga kesalehan yang merupakan penghayatan dan pengamalan ajaran agama secara sempurna mampu ditunaikan oleh warga masyarakat, khususnya para penganut dan pengikut agama masing-masing.
Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Kabupaten Madiun Tahun 2021 Imam Safingi
Birokrasi Pancasila, Jurnal Pemerintahan, Pembangunan dan Inovasi Daerah Vol 4 No 2 (2022)
Publisher : Madiun Regency Regional Development Planning, Research and Innovation Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (318.178 KB)

Abstract

Survey ini bertujuan untuk mengetahui indeks kepuasan infrastruktur di Kabupaten Madiun pada Tahun 2021. Metode pengambilan sampel dalam pekerjaan penyusunan Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur di Kabupaten Madiun adalah dengan metode non probability sampling. Survei Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Kabupaten Madiun Tahun 2021 telah dilakukan dengan responden sebanyak 450 orang pengguna layanan infrastruktur di Kabupaten Madiun. Berdasarkan Analisa Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur didapatkan kesimpulan bahwa secara keseluruhan Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Kabupaten Madiun sebesar 76,22 masuk pada kategori C (Kurang Baik) dan harapan masyarakat terhadap layanan infrastruktur adalah di angka 82,80 masuk pada kategori penting
Pengaruh Kepemimpinan dan Lingkungan Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan PT Latu Murni Madiun Heni Dwi Yuliana; Ninik Srijani; Elva Nuraina
Birokrasi Pancasila: Jurnal Pemerintahan, Pembangunan dan Inovasi Daerah Vol 4 No 1 (2022)
Publisher : Pemerintah Kabupaten Madiun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (213.472 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Kepemimpinan, Lingkungan kerja dan Kepuasan Kerja Karyawan “PT LATU MURNI” MADIUN. Untuk mengetahui adakah pengaruh kepemimpinan dan lingkungan kerja terhadap Kepuasn Kerja Karyawan “PT LATU MURNI” MADIUN. Bentuk penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, penelitian dilakukan Pada“PT LATU MURNI” MADIUN. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik sample jenuh yang dimbil 52 karyawan pada “PT LATU MURNI” MADIUN. Teknik pengumpulan data menggunakan angket (dengan skala likert), dokumentasi, dan observasi. Analisa data diolah dengan program SPSS versi 22.00 menggunakan regresi linier berganda dengan uji hipotesis, uji determinasi, uji t dan uji F. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil dari Uji Regresi Linier Berganda adalah Y = 22,893+0,354.X1+0,461X2. Artinya apabila variabel kepemimpinan dan lingkungan kerja tetap atau constan maka besarnya kepuasan kerja karyawan 22,893. Hasil penelitian menunjukkan bahwa thitung kepemimpinan terhadap kepuasan kerja karyawan sebesar 2,884 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,006 maka H0 ditolak dan H1 diterima. Hasil penelitian lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja karywan sebesar 2,703 dengan tingkat signifikansi 0,009 maka H0 ditolak dan H2 diterima. Sedangkan hasil penelitian kepemimpinan dan libgkungan kerjaa teerhadap kepuasan kerja karyawan menunjukkah bahwa berdasarkan uji F diketahui bahwa besarnya Fhitung :14.149 maka H0 ditolak dan H3 diterima.
ANALISIS POLA KONSUMSI POLA PANGAN BERDASASRKAN POLA PANGAN HARAPAN DI KABUPATEN MADIUN PADA TAHUN 2021 Fadlilah Arrosyid
Birokrasi Pancasila: Jurnal Pemerintahan, Pembangunan dan Inovasi Daerah Vol 4 No 1 (2022)
Publisher : Pemerintah Kabupaten Madiun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Food sustainability is a system consisting of sub-systems of availability, distribution, and consumption. The diversity and balance of food consumption at the family level will determine the quality of consumption at the district or city, provincial and national levels. The quality of the population's food consumption at the regional level is reflected by the Expected Food Pattern (PPH) score. The importance of keeping the PPH score is also mandated by Law (UU) Number 18 of 2012 concerning Food and Government Regulation Number 17 of 2015 concerning Food Security and Nutrition. The analysis was carried out on 450 respondents by working as farmers aged 40-49 and having an income of 1-2 million, it can be concluded that: a.) The energy consumption of the people in Madiun Regency in 2021 is 1831.5 kcal/cap/day with sufficient numbers of energy by 85.19%, where the standard of energy consumption of each person per day is 2150 kcal. b.) The protein consumption of the people of Madiun Regency in 2021 is 53.10 grams/cap/day with a protein adequacy rate of 93.19%, where the protein adequacy standard for each person per day is 57 grams/cap/day. c.) The Expected Food Pattern (PPH) score of Madiun Regency in 2021 is 83.81 with the lowest PPH score of 67.91 and the highest PPH score reaching 97.84. Therefore, to increase the PPH score in the following years, it is necessary to increase consumption in the root food group, fruit/seeds, animal food, and fruits and vegetables while the consumption of the food group must be reduced to the grain food group.
ANALISIS DAMPAK PENYUSUNAN PERATURAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) TERHADAP PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DI KABUPATEN MADIUN TAHUN 2018-2023 Erlita Cahyasari
Birokrasi Pancasila: Jurnal Pemerintahan, Pembangunan dan Inovasi Daerah Vol 4 No 1 (2022)
Publisher : Pemerintah Kabupaten Madiun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

A good development process always begins with careful planning, both in terms of mechanisms, processes, systems, and substances. So, with regard to the mechanism, the choice of bottom-up planning is to achieve a participatory planning process (in determining community needs), and substantial (types of needs actually needed by the community). The medium-term development planning document is an elaboration of the vision and mission of the Regent and Deputy Regent of Madiun Regency for the 2018-2023 period, which is stated in Law Number 25 of 2004 concerning the National Development Planning System, concerning the Regional Medium-Term Development Plan (RPJMD), namely the planning document for the next five years period of Document. The regional organization within the Madiun Regency Government is obliged to prepare the 2018-2023 Strategic Plan Amendment by referring to the 2018-2023 Madiun District RPJMD Amendment. The programs listed in the RPJMD document are regional programs. In the preparation of the regional organization Renstra by the Regional Apparatus Work Unit, based on the Amended RPJMD, the Minister of Home Affairs Regulation Number 90 of 2019 concerning Classification, Codification, and Nomenclature of Regional Development Planning and Finance. The objectives, targets, and performance indicators listed in the Madiun Regency RPJMD Amendment Document for 2018-2023 are regional goals, targets, and performance indicators. Regional Apparatus Organizations as implementing agencies, must support the achievement of the goals and objectives set out in the document. In order to increase the effectiveness of the implementation of the RPJMD for the Changes in Madiun Regency in 2018-2023, Madiun Regency is obliged to monitor and evaluate the elaboration of the RPJMD and its indicators in the regional organization Strategic Plan.
ANALISIS DATA MAKRO EKONOMI DAERAH SEBAGAI INDIKATOR CAPAIAN KINERJA SERTA LANDASAN PROYEKSI MAKRO EKONOMI KABUPATEN MADIUN PADA TAHUN 2022-2027 Rila Anggraeni
Birokrasi Pancasila: Jurnal Pemerintahan, Pembangunan dan Inovasi Daerah Vol 4 No 1 (2022)
Publisher : Pemerintah Kabupaten Madiun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The activity of preparing the Madiun Regency Strategic Plan for Development is a means for assessing past economic performance achievements and predicting regional economic conditions and performance in the next 5 years. To predict future macroeconomic data for Madiun Regency, it is necessary to present statistical data projections based on regional macroeconomic indicators such as economic growth, inflation, regional income levels, poverty, unemployment, and regional economic structure, namely GRDP (Gross Regional Domestic Product), which is used as material for regional development planning, especially in the economic field. The main objective of economic development is to create high economic growth and eliminate or reduce poverty, income inequality, and unemployment. Based on the projected data presented using regional macroeconomic indicators, it can be concluded that each sector experiences growth in line with improving health and economic conditions. It is predicted that economic growth will improve with an estimated achievement in 2021 of 1.56 and an increase of 1.92 in 2022 to 3.04 in 2027. While the projected GRDP Per Capita in 2021 is 28.03 million per capita and 28.47 million in 2021. in 2022 then increase to 32.7 million in 2027. Based on the results of the GRDP projection per sector, it is known that each sector experiences growth in line with improving health and economic conditions. Several sectors such as health and information communication continue to grow rapidly in line with the community's need for better health services and sophisticated information and communication networks.
KEWENANGAN BUPATI TERHADAP PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA / BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA DI KABUPATEN MADIUN (PENDEKATAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS) Mahmud Rifa'i
Birokrasi Pancasila: Jurnal Pemerintahan, Pembangunan dan Inovasi Daerah Vol 4 No 1 (2022)
Publisher : Pemerintah Kabupaten Madiun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Madiun Regency has many villages with BUM Desa/BUM Desa Bersama, and some are encouraged and independently develop the economic potential of existing villages. Most of the BUM Desa/BUM Desa Bersama is given initial capital stimulants from the Village Fund and the Village Fund Budget with the status of the funds belonging to the village community and becoming shares in the BUM Desa/BUM Desa Bersama. However, many BUM Desa/Bum Desa Bersama is not developing well. Therefore, local governments must carry out guidance and development with an appropriate legal basis, both philosophical, sociological, and juridical. The aim of the research is to the importance of the Madiun regent's regulation regarding the guidance and development of village-owned enterprises/co-village-owned enterprises (with a philosophical, sociological, and juridical approach). The research used the juridical-normative method, Focus Group Discussion (FGD), and public hearing. The results of theoretical studies and philosophical, sociological, and juridical foundations The Madiun Regency Government is authorized to regulate the Guidance and Development of BUM Desa/BUM Desa Bersama in Madiun Regency through a Regent Regulation covering the regulation of community rights, obligations, and responsibilities towards the Guidance and Development of BUM Desa/BUM Desa Bersama can bind all Village Heads, Village Apparatus and Village BUM Organizations/BUM Desa Bersama and communities in Madiun Regency.

Page 4 of 8 | Total Record : 77

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2019 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 1 (2023) Vol. 4 No. 2 (2022) Vol 4 No 2 (2022) Vol. 4 No. 1 (2022) Vol 4 No 1 (2022) Vol 3 No 2 (2021) Vol. 3 No. 2 (2021) Vol 3 No 1 (2021) Vol. 3 No. 1 (2021) Vol. 2 No. 2 (2020) Vol 2 No 1 (2020) Vol. 2 No. 1 (2020) Vol. 1 No. 2 (2019) Vol. 1 No. 1 (2019) More Issue