cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Safwan
Contact Email
safwan@iainlhokseumawe.ac.id
Phone
+6285360000269
Journal Mail Official
syarah@iainlhokseumawe.ac.id
Editorial Address
Jln. Banda Aceh Medan, Alue Awe, Kota Lhokseumawe
Location
Kota lhokseumawe,
Aceh
INDONESIA
Syarah: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi
Published by Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe
ISSN : 23029978     EISSN : 27152642     DOI : -
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Social,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Social Sciences
Syarah: Journal of Islamic Law and Economics invites scholars, researchers, and students to contribute the results of their studies and researchers in the fields related to Islamic law and Economics which includes textual investigations, both in terms of theory and practice of Islamic law and economics and fieldwork related issues updated with the perspective of the Koran, Hadith and Ijma. This journal warmly welcomes contributions from scholars from related fields who consider the following general topics; (1) Sharia Economic Law, (2) Agreement Law in Islam; (3) Comparative Law on Economics; (5) Community Economic Institutions; (6) Civil, Economic, Business (Conventional) Law; (6) Contemporary Islamic Legal though; (7) The Law of Zakat and Waqf; (8) Anthropological Law and Sociological Law;
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 87 Documents
 1   2   3   4   5 
Efektivitas Hukuman Terhadap Pelaku Penyebar Aliran Gafatar Tarmizi M Daud
Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi Vol. 10 No. 1 (2021): SYARAH : Jurnal Hukum Islam
Publisher : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47766/syarah.v10i1.222

Abstract

Masyarakat Aceh dikenal religius, sehingga membuat mereka sangat sensitif terhadap penyimpangan syariat Islam. Meskipun muslim di Aceh menolak aliran sesat atau gerakan pemurtadan, namun upaya pendangkalan akidah dan penyebaran aliran sesat sangat masif terjadi, seperti Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar). Dalam literatur fikih, orang yang terlibat dalam penyebaran aliran sesat disebut riddah (murtad), dengan konsekuensi hukuman mati. Sedangkan dalam hukum positif, penyebar aliran sesat dikategorikan penista agama yang berlawanan dengan konstitusi negara. Pascaputusan Pengadilan Negeri Kota Banda Aceh terhadap Gafatar Aceh pada tahun 2015, pengurus Gafatar Aceh divonis maksimal 4 tahun penjara. Sanksi maksimal tersebut berbeda dengan hukuman yang ditetapkan dalam Islam. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penelitian ini bertujuan menjelaskan perbuatan pidana penyebaran aliran Gafatar di Aceh, hukuman terhadap pelaku penyebaran aliran Gafatar, dan penegakan hukum terhadap pelaku penyebaran aliran Gafatar di Aceh. Penelitian ini tergolong penelitian lapangan (field research), dengan sifat penelitian kualitatif. Berdasarkan masalah di atas, jenis penelitian ini masuk kategori penelitian normatif-empiris, yaitu kajian peraturan perundang-undangan. Populasi penelitian dilakukan di Provinsi Aceh, dengan sampel Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar. Sumber data primer adalah hasil wawancara MPU Aceh, eksekutif, legislatif dan yudikatif. Metode pengumpulan data berupa wawancara dan pengamatan. Selanjutnya data yang terkumpul diolah dengan cara konten analasis. Hasil penelitian menjelaskan bahwa aliran Gafatar termasuk perbuatan pidana karena memenuhi unsur pidana berupa penodaan agama dan mengganggu ketertiban umum. Ulama Aceh juga menyatakan sanksi pidana bagi penyebar aliran Gafatar adalah hukuman mati, sesuai Al-Quran dan hadis, sedangkan hukuman yang ditetapkan terhadap penyebar aliran sesat belum efektif. Penulis menyarankan agar hukuman terhadap penyebar aliran Gafatar harus ditingkatkan sesuai ketententuan Al-Quran dan hadis, penulis juga merekomendasikan peneliti lain untuk mengkaji di bidang perkawinan terhadap mantan pengurus Gafatar.
Transplantasi (Pencangkokan) Organ Tubuh Menurut Hukum Islam Muhammadiyah Muhammadiyah
Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi Vol. 10 No. 1 (2021): SYARAH : Jurnal Hukum Islam
Publisher : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47766/syarah.v10i1.223

Abstract

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kedokteran (salah satunya adalah transplantasi), telah membawa pengaruh yang sangat positif dalam kehidupan manusia, Teknik transplantasi organ dirintis oleh Carrel, yang melakukan transplantasi ginjal anjing pada tahun 1896. Kejadian ini menjadi titik awal perkembangan bukan hanya dibidang transplantasi, tetapi juga bidang bedah-bedah lainnya. Menghadapi masalah tersebut, para pakar Islam harus bekerja ekstra untuk menjawab berbagai berbagai hal yang terkait dengan transplantasi (pencangkokan organ tubuh). Hukum mendermakan atau mendonorkan organ tubuhnya ketika masih hidup, ada yang mengatakan bahwa itu diperbolehkan apabila itu miliknya. Tetapi, apakah seseorang itu memiliki tubuhnya sendiri sehingga ia dapat mempergunakannya sekehendak hatinya, misalnya dengan mendonorkannya atau lainnya? Syekh As-Sa’di, tentang transplantasi organ tubuh manusia, mengatakan bahwa, segala masalah yang terjadi dalam setiap waktu, maka jenis dan bentuknya harus dilihat terlebih dahulu. Jika hakikat dan sifatnya telah diketahui, serta manusia bisa mengetahui jenis, alasan, dan hasilnya dengan sempurna, maka masalah tersebut dapat dirujuk ke dalam teks-teks syari’at. Karena, syari’at selalu memberikan solusi bagi seluruh masalah, baik masalah sosial, individu, global, dan partikular. Syari’at memberikan solusi yang bisa diterima oleh akal dan fitrah. Orang harus melihat hal tersebut dari sisi faktor, realita, dan syari’at. Dalam permasalahan ini kita harus bersikap netral, hingga tampak bagi kita dengan sempurna untuk memastikan salah satu di antara dua pendapat, kita bisa bersikap secara tepat terhadap orang-orang yang mengeluarkan pendapatnya tentang masalah ini. Di antaranya ada yang berpendapat tidak boleh, dan ada juga yang membolehkan. Karena, pada dasar manusia tidak memiliki hak terhadap badannya untuk merusak, memotong, atau menduplikatnya untuk orang lain. Mendonorkan organ tubuh itu harus sesuai dengan syari’at, dengan syarat bahwa pendonoran itu dapat menyelamatkan yang didonor (resipien) dari kematian dan tidak menyebabkan pendonornya mati atau menderita sakit parah hingga mati
KONSEP HARTA SEUHAREKAT (Suatu Kajian Normatif Antara Hukum Islam dan Undang-undang) Ahmad Yani; Safriadi
Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi Vol. 8 No. 1 (2019): SYARAH : Jurnal Hukum Islam
Publisher : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study raised about The Concept Of Seuharekat (A Normative StudyBetween Islamic Law and Living Laws). In this study, the authors usethe research library (library research), and data collection is done byreviewing books and books of fiqh as well as the laws and regulationsin force in Indonesia as a primary ingredient, and other books relatedto the discussion of this research as a material secondary, so thispattern qualitative form. In addition, analysis by the writer isdescriptive analysis. From the results of this study concluded that theformulation of the treasure found together in marriage law inIndonesia is one manifestation of a new formulation of the legalcharacter of Indonesia. Institutionalization allegedly as a reflectionresponsive to the laws of life in the midst of Indonesian society (al-Adat al-Muhakkamat). The formulation of joint property in fiqh can beknown through analogy into shirkah Amlak. This is based on severalreasons, the first is that no form through contract. Secondly when thereis a desire to share the treasure union, then divided equally betweenthe unionized. In addition, the lack of capital in the incorporation ofthe property will be divided. According to the Indonesian marriagelaw, that property generated during the marriage become the jointproperty of husband and wife. Marriage law also does not provide aconcrete explanation of the division of joint property if the marriagebroke up, either because of divorce divorce, contested divorce or onedies. In the case of marriages break up because divorce is onlydetermined that the joint property is set according to its own laws.While the definition of the respective legal explanation is that thereligious law, customary laws, and other laws. This means that anyapplicable law is in accordance with the agreement of the partiesconcerned. It is given that in Indonesia there are various family systemaffects the joint property ownership
EKSISTENSI ALAT BUKTI SAKSI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI MAHKAMAH SYAR’IYAH Amiruddin
Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi Vol. 8 No. 1 (2019): SYARAH : Jurnal Hukum Islam
Publisher : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas tentang keberadaan alat bukti saksi dalamperkara perceraian di Mahkamah Syar’iyah Aceh. Metode penelitianyang digunakan adalah yuridis normatif yang sifatnya kualitatif.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Eksistensi saksi dalampersidangan dapat memperjelas permasalahan yang terjadi antarakedua belah pihak yang berperkara, dengan adanya asas keadilansebagai asas terpenting diharapkan dapat terwujud kepastian hukumyang diberikan melalui proses hukum di peradilan sebagai salah satulembaga yang dapat memberikan keadilan yang ingin diperolehsetiap orang atau sebagai komunitas manusia yang benar-benarmemiliki tanggung jawab dalam bersosialisasi dengan sesamanya,sehingga tidak terdapat kesalahan-kesalahan yang dirasa merugikansemuanya. Eksistensi alat bukti keterangan saksi di MahkamahSyar’iyah sangat berperan penting, serta diperlukan dalam setiapkasus yang diputuskan. Seorang hakim dalam memutuskan perkaraperceraian haruslah mendengarkan keterangan saksi dari keluargaatau orang terdekat dengan suami isteri, sehingga dapat diukursejauhmana pecahnya rumah tangga antara penggugat dan tergugat
MAQASHID AL-SYARI’AH DALAM BINGKAI PENDIDIKAN Khairul Mufti |Rambe
Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi Vol. 8 No. 1 (2019): SYARAH : Jurnal Hukum Islam
Publisher : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The article seeks to reveal problems faced by Islamic education from theperspective of Maqâs}id al-Sharîʻah, namely ideological (h}ifz}al-dîn),practical (h}ifz}al-nafs), academic (h}ifz}al-‘aql), relationships or networks(h}ifz}al-nasl), vocational (h}ifz}al-mâl) and quality (h}ifz}al-‘ird}) aspects. Inorder to know the details of crucial problems of the Islamic education alongwith their alternative solutions, this paper suggests that the Islamiceducation should consider the insider’s and outsider’s perspective which hasfour types of roles as follow: a) complete observer; b) observer as participant;c) participant as observer; d) complete participant. This article proposesthree important implications, are: first, the problems of the Islamic educationcan be categorized and mapped based on Maqâs}id al-Sharîʻah, in order toease the analysis of such problems. Second, the analysis of the problemsshould be based on the insiders’ and outsiders’ point of views, so that itwould be able to comprehensively detect the problems of Islamic educationand show the inclusiveness of the Islamic education. Third, problem solvingalternatives should be oriented at the level of theological (faith and religious[îmân]), theoretical (philosophical and empirical [‘ilm]), practical (learningand teaching [‘amal]) and moral (ethics and aesthetics [akhlâq]) realms.
Status Hukum Mou Antara Ri Dengan Gam Dalam Hukum Internasional Dan Nasional Muhammad Ihsan
Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi Vol. 8 No. 1 (2019): SYARAH : Jurnal Hukum Islam
Publisher : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The agreement between the government of Indonesia and GAM socalled MoU Helsinki last one decade, but when it was signed inHelsinki at Agust fifteenth, 2005, that was questioned by peopleabout the statue, in Vienna Convention on the law of treaties 1969,the treaty making by the states parties, but the statue of GAM are notdistinct on international law. The statue of MoU, could be answer ofGAM statue. Beside, many points in MoU that indicate about selfgoverment,in the system of government of Indonesia, practicesspecial autonomy or regional autonomy. MoU becomes a problem inconstitutional law of Indonesia. because of MoU is like a constitutionand the source of law for Aceh. Based on the explanation, thisresearch will analyze of statue of MoU Helsinki between thegovernment of Indonesia and the Free Aceh Movement oninternasional and national law. This research use the normatif lawresearch by conceptual approach and statute approach. MoU Helsinkias inspired source’s of Aceh’s government because of Aceh is thespecial region
Tinjauan Yuridis Terhadap Jarīmah Zina Oleh Anak Di Bawah Umur Menurut Hukum Positif Danfiqh Jinayah Sumardi Efendi
Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi Vol. 8 No. 1 (2019): SYARAH : Jurnal Hukum Islam
Publisher : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Zina merupakan suatu perbuatan tercela yang sangat dimurkai dan dibencioleh Allah. Bahkan Allah pun tak segan-segan menghukum hamba-Nyayang berani melakukan perbuatan tersebut. Walaupun demikian kasusperzinaan yang terjadi dan terus meningkat bahkan pada kalangan anak,dan ini sangatlah meresahkan masyarakat karena hal ini dikhawatirkanakan merusak moral anak tersebut. Dalam hukumhukum positif dan fiqhjinayah zina merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi sanksi danhukuman terhadap pelaku kejahatan tersebut. Oleh katerna itu adapun yangmenjadi rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimanapertanggungjawaban pidana jarīmah zina oleh anak di bawah umurmenuruthukum positif danfiqh jinayah. Jenis penelitian ini adalah Library Research,dengan sifat penelitian analitik-komparatif yaitu sebuah metode denganmenganalisis menggunakan kerangka teoriterhadap data dengan tujuanmengolah data menjadi informasi, menjelaskan,memaparkan danmenganalisis serta membandingkan secara sistematis terkait suatupermasalahan dari sudut pandang hukum positif dan hukum Islam.Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif yaitudengan melihat perundang-undangan dannorma serta konsep yang relevanterhadap batasan subjek hukum. Hasil analisiskonsep tersebut lantasdibandingkan dengan norma yang ada dalam hukum Islam/fiqh jinayah.Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana anakterhadap jarīmah zina dalam fiqh jinayah masuk dalam kategori ta’zirdikarenakan gugurnya salah satu syarat dalam kategori zina muhsanmaupun zina ghairu muhsan, walaupun demikian penguasa (hakim) dapatmenentukan hukuman agar ia dapat memberikan hukuman yang sesuaibagi anak kecil disetiap tempat dan waktu. Sedangkan dalam hukum positifpertanggungjawaban pidana anak melihat kembali dasar tujuan pemberianhukuman dan harus merujukkembali ke perundang-undangan tentang anakdan perlindungan anak.
Bank Konvensional Dalam kontroversi keharaman Bank konvensional Mahli; Rahmawati
Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi Vol. 8 No. 1 (2019): SYARAH : Jurnal Hukum Islam
Publisher : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini berjudul Bank Konvensional : Dalam kontroversi keharamanBank konvensional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahuisistem riba pada bank konvensional dan Pendapat-pendapat ulama tentangriba dan bunga bank pada bank konvensional.Mayoritas ulama berpendapat bahwa hukum bank konvensional adalahharam. Namun beberapa ulama yang membolehkan bunga bank memberikanargumentasi mengenai kebolehan transaksi di bank. Mengapa alasan paraulama yang membolehkan bank konvensional yang sebenarnya sudahdilarang Berbeda dengan pendapat ulama yang mengharamkan bunga bank,karena adanya kewajiban tambahan pengembalian sebesar bunga padapraktek bank. Sehingga, praktek tersebut termasuk dalam kategori macammacamriba dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa ulama berpendapatbahwa bunga bank halal.
TINJAUAN SUBJEK HUKUM TINDAK PIDANA KHALWAT DALAM QANUN NO. 14 TAHUN 2003 Fadli Ibrahim
Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi Vol. 8 No. 2 (2019): SYARAH : Jurnal Hukum Islam
Publisher : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Seclusion with the opposite sex is an act that violates Islamic law, but this isconsidered commonplace among young people now. They consider it to beordinary and trendy behavior today. Exaggeration and conversations withthe opposite sex are considered normal without considering the effectscaused by the behavior, so the rampant practice of khalwat violations isrampant everywhere, even the unfortunate thing is that the perpetrators areunderage children which gives rise to an assumption of how aspects the lawfor handling khalwat cases in Qanun number 14 of 2003 which has beenarranged in such a way and how the provisions of the subject of khalwat lawaccording to Qanun No. 14 of 2003. After further investigation, it wasobtained, firstly the legal aspects contained in Qanun No. 14 of 2003included the definition of khalwat article 1, the participation of thecommunity in prevention and prevention, namely articles 8, 9, 10, 11 and 12,supervision and guidance, namely articles 13, 14 and 15, investigations andprosecutions, namely articles 16, 17, 18, 19, 20 and 21, the provisions of'uqubat are articles 22, 23, 24 and 25, and the implementation of' uqubatagainst the perpetrators, namely article 26, 27, 28, 29 and 30. Second, thesubject of khalwat law in Qanun No. 14 of 2003 is not specifically andspecifically regulated, if those who do it are adults, it will be processed inaccordance with applicable regulations, but if those who do it are underageadolescents, hence there is a legal obscurity here, so that the parties runningthe field only provide mentoring and mental rehabilitation, this is due to theabsence of provisions that can be used as a basis for law enforcement. umagainst the perpetrators of khalwat by underage adolescents, and this is alegal imbalance in the implementation on the ground by the WilayatulHisbah. Therefore, it is necessary to review the qanun, so that deficienciescan be improved.
HUKUM MENDENGARKAN MUSIK (Kajian Terhadap Pendapat Fiqh Syafi’iyah) Fahrul Husni
Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi Vol. 8 No. 2 (2019): SYARAH : Jurnal Hukum Islam
Publisher : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengangkat judul tentang hukum mendengarkan musik dalamperspektif ulama Syafi’iyah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitiankualitatif dengan sumber data utama adalah studi pustaka, dan pendekatanpenelitian bersifat deskriptif normatif. Hasil penelitian ini menyimpulkanbahwa Persoalan alat musik, terbagi ke dalam dua kategori yakni alat musikyang diharamkan dan dibolehkan. Yang termasuk ke dalam alat musik yangdiharamkan adalah gitar, seruling, drum band dan sejenisnya. Sedangkan alatmusik yang dibolehkan yaitu rebana. Jumhur ulama mazhab Syafi’iyahberpendapat bahwa boleh mendengarkan nyanyian yang tidak diiringi denganalat musik dan diiringi dengan alat musik yang dibolehkan. Sedangkannyanyian yangdibolehkan di dengar apabila tidak berisi sya’ir-sya’ir yangmelanggar syari’at.

Page 2 of 9 | Total Record : 87

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 14 No. 1 (2025): SYARAH : Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Vol. 13 No. 2 (2024): SYARAH : Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Vol. 13 No. 1 (2024): SYARAH : Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Vol. 12 No. 2 (2023): SYARAH : Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Vol. 12 No. 1 (2023): SYARAH : Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Vol. 11 No. 2 (2022): SYARAH : Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Vol. 11 No. 1 (2022): SYARAH : Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Vol. 10 No. 2 (2021): SYARAH : Jurnal Hukum Islam Vol. 10 No. 1 (2021): SYARAH : Jurnal Hukum Islam Vol. 9 No. 2 (2020): SYARAH : Jurnal Hukum Islam Vol. 9 No. 1 (2020): SYARAH : Jurnal Hukum Islam Vol. 8 No. 2 (2019): SYARAH : Jurnal Hukum Islam Vol. 8 No. 1 (2019): SYARAH : Jurnal Hukum Islam More Issue