cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Vivit Fitriyanti
Contact Email
vivitfitriyanti@gmail.com
Phone
+6285346752984
Journal Mail Official
redaksi.qonunfasya@gmail.com
Editorial Address
Fakultas Syariah, Kampus 2 IAIN Samarinda, Jalan H. A. M. Rifadin, Loa Janan Ilir, Samarinda, Kalimantan Timur
Location
Kota samarinda,
Kalimantan timur
INDONESIA
Qonun Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan
Published by Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda
ISSN : -     EISSN : 27743209     DOI : -
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Qonun Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan is an open access, peer-reviewed journal which aims to offer an international academic platform for Islamic legal stuidies. It encompeasses research articles, both normative-doctrinal and empirical, in the dicipline of Islamic law that includes: Constitutional Law and Administrative Law Human Rights and Religious Freedom Islamic Jurisprudence (Fiqih) Islamic Legal Theory (Ushul al-Fiqh) Law in Modern Muslim World (Legislation/Codification, Statues, Regulations, Legal, Professions, and Institutions) Comparative Law, Law & Religion, or Law & Society which interest with Islamic Law Qonun: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan was established in 2020 and is affiliated to the faculty of Sharia and Law, UINSI Samarinda. Academic quality and the international character of the journal are guaranteed by editorial board, which consists of national and foreign experts in all specializations of Islamic legal studies.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 3 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 10 No 1 (2026)" : 3 Documents clear
Redefining Inheritance Justice: The Practice of Patah Titi and The Role of Substitute Heirs in Islamic Law in Sabang City, Aceh Aulil Amri; Arifin Abdullah; Nur Muhajirah Siagian; Faisal Yahya; Nurul Fithria
QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan Vol 10 No 1 (2026)
Publisher : FASYA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/qj.v10i1.12689

Abstract

Inheritance issues are common in daily life, one of which is the patah titi system, formally referred to as substitute heirs. In Sabang City, Aceh, this concept is still practiced children whose parents die before the inheritance giver are considered ineligible to receive inheritance. This stems from the belief that such children are not specifically mentioned in the Qur’anic inheritance divisions, and thus, do not qualify to inherit from their grandparents. This study aims to explore the concept of patah titi in Sabang society and analyze it through Article 185 of the Compilation of Islamic Law (KHI) regarding substitute heirs. The research uses an empirical legal approach combined with statutory analysis. Findings show that the patah titi practice remains active in Gampong Kuta Timu, Sabang, despite existing legal provisions on substitute heirs in the KHI. Misunderstanding the meaning of patah titi has created more negative than positive impacts not only in the inheritance process but also in weakening family bonds. In practice, grandchildren affected by patah titi may receive assets through grants, whereas grandchildren recognized as substitute heirs receive assets through inheritance.
Fikih Jinayah dan Relevansinya Terhadap Hukum Keluarga Misra Netti; Amrar Mahfuzh Faza; Irma Romianto; Sumantri Adenin
QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan Vol 10 No 1 (2026)
Publisher : FASYA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/qj.v10i1.12697

Abstract

Penelitian ini bertujuan menelaah keterkaitan antara fikih jinayah dan hukum keluarga serta perannya dalam memperkuat perlindungan keluarga dalam konteks sosial kontemporer. Fikih jinayah sebagai cabang hukum pidana Islam tidak hanya mengatur tindak kejahatan, tetapi juga berfungsi menjaga tatanan moral dan sosial masyarakat, termasuk institusi keluarga. Berbagai pelanggaran seperti zina, qadzaf, kekerasan dalam rumah tangga, dan penelantaran keluarga memiliki konsekuensi pidana yang berdampak langsung terhadap keharmonisan keluarga. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan dengan menelaah literatur klasik dan kontemporer terkait fikih jinayah dan hukum keluarga meninjauh pada sanksi ta'zir dalam Fikih Jinayah dengan pasal-pasal pelanggaran kewajiban suami-istri dalam UU Perkawinan/KHI, untuk menemukan bahwa penegakan hukum pidana Islam dalam keluarga berfungsi sebagai upaya preventif (preventive measure) terhadap kehancuran institusi keluarga, serta putusan hakim di Pengadilan Agama yang mengaitkan tindak pidana (KDRT) sebagai alasan kuat fasakh (pembatalan/putus) pernikahan. Hasil kajian menunjukkan bahwa fikih jinayah berperan penting dalam melindungi kehormatan, keturunan, dan keselamatan jiwa anggota keluarga melalui penerapan sanksi hudud, qishash, diyat, dan ta’zir. Pendekatan fikih jinayah modern juga menekankan prinsip restoratif yang berlandaskan maqashid syariah, yaitu perlindungan keluarga, pemulihan korban, dan penegakan keadilan. Dengan demikian, integrasi fikih jinayah dan hukum keluarga menjadi penting sebagai upaya memperkuat sistem hukum yang mampu menjaga stabilitas sosial, moral, dan keberlangsungan keluarga sebagai pilar utama masyarakat.
Peran BPSK dalam Perlindungan Hukum pada Transaksi E-Commerce Marina Yetrin Sriyati Mewu; AAA. Ngurah Sri Rahayu Gorda
QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan Vol 10 No 1 (2026)
Publisher : FASYA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/qj.v10i1.12777

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong perubahan dalam sistem transaksi perdagangan di Indonesia, khususnya melalui e-commerce. Di samping memberikan kemudahan dan efisiensi, transaksi online juga menimbulkan berbagai permasalahan, seperti penipuan, ketidaksesuaian barang, dan pelanggaran data pribadi. Kondisi ini menunjukkan pentingnya perlindungan hukum bagi konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Denpasar dalam memberikan perlindungan hukum pada transaksi e-commerce serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPSK Denpasar berperan aktif dalam menyelesaikan sengketa melalui mediasi, konsultasi, dan pemberian edukasi kepada konsumen. Dalam praktiknya, sebagian besar sengketa diselesaikan melalui mediasi tanpa melalui proses peradilan. Namun, terdapat kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia dan belum optimalnya kerja sama dengan platform e-commerce. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan BPSK dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat guna mendukung terciptanya transaksi e-commerce yang adil dan aman.

Page 1 of 1 | Total Record : 3

 1 

Filter by Year

2026 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10 No 1 (2026) Vol 9 No 2 (2025) Vol 9 No 1 (2025) Vol 8 No 2 (2024) Vol 8 No 1 (2024) Vol 7 No 2 (2023) Vol 7 No 1 (2023) Vol 6 No 2 (2022) Vol 6 No 1 (2022): Islamic Law Vol 5 No 2 (2021) Vol 5 No 1 (2021) More Issue