cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Samanoi Halowo Fau
Contact Email
panahhukum@uniraya.ac.id
Phone
+6282286352622
Journal Mail Official
panahhukum@uniraya.ac.id
Editorial Address
Jln. Nari-nari, Kelurahan Pasar Telukdalam, Kb. Nias Selatan, Sumatera Utara
Location
Kab. nias selatan,
Sumatera utara
INDONESIA
Jurnal Panah Hukum
Published by Universitas Nias Raya
ISSN : -     EISSN : 28289447     DOI : 10.57094
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Panah Hukum merupakan media diseminasi (penyebarluasan) hasil penelitian, analisis putusan maupun kajian ilmiah konseptual dari akademisi maupun praktisi bidang hukum di seluruh Indonesia. Jurnal Panah hukum mencakup tulisan keilmuan dari bidang hukum yaitu: hukum pidana, hukum perdata, hukum internasional, hukum transportasi, hukum lingkungan, e-commerce, hukum tata Negara, hukum adat, hukum acara, alternatif penyelesaian sengketa.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 160 Documents
 1   2   3   4   5 
KEWENANGAN TNI ANGKATAN LAUT DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING Putri Awin S Zamili
Jurnal Panah Hukum Vol 1 No 2 (2022): JURNAL PANAH HUKUM
Publisher : Jurnal Panah Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (531.422 KB)

Abstract

Penyidikan tindak pidana illegal fishing dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Penyidik Kepolisian, dan Penyidik Perwira TNI Angkatan Laut.Dengan banyaknya instansi yang memiliki kewenangan, sehingga masih terjadinya tumpang tindih kewenangan dalam melakukan penyidikan.Oleh karena itu peneliti tertarik melakukan penelitian kewenangan TNI Angkatan Laut dalam melakukan penyidikan tindak pidana illegal fishing (studi di Pangkalan TNI Angkatan Laut Nias).Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian hukum sosiologis.Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif normatif.Lokasi penelitian ini yaitu Pangkalan TNI Angkatan Laut Nias. Waktu penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu pada bulan Februari sampai bulan Maret 2021. Setelah semua data terkumpul dan tersusun secara sistematis kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif.Berdasarkan hasil temuan penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa TNI Angkatan Laut dalam rangka penegakan hukum diwilayah perairan yurisdiksi nasional Indonesia mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana illegal fishing. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yang menentukan bahwa penyidikan tindak pidana di bidang perikanan di wilayah pengelolaan Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Penyidik PPNS, Penyidik Perwira TNI Angkatan Laut, dan/atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Perlu adanya perubahan regulasi yang tegas terkait pemberian kewenangan penyidikan tindak pidana illegal fishing.peningkatan kualitas sumber daya manusia aparat penyidik TNI Angkatan Laut. Peningkatan kualitas penyidik TNI Angkatan Laut melalui pelatihan, kursus-kursus, dan latihan gabungan untuk meningkatkan profesionalitas dan integritas aparat penyidik.
PERTIMBANGAN HAKIM PADA PUTUSAN PEMIDANAAN KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING DI WILAYAH ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA Deniati Buulolo
Jurnal Panah Hukum Vol 2 No 2 (2023): Jurnal Panah Hukum
Publisher : Jurnal Panah Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57094/jph.v2i2.733

Abstract

Illegal fishing adalah suatu perbuatan menangkap ikan atau kegiatan perikanan yang tidak sah secara hukum yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok-kelompok tertentu yang kegiatannya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga yang berwenang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami dan menganalisis pertimbangan hakim pada putusan pemidanaan kepada pelaku tindak pidana illegal fishing di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (studi putusan nomor 314/Pid.Sus/2017/PN Bls). Penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan data primer, data sekunder, dan data tersier. Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan tentang pertimbangan hakim pada putusan pemidanaan kepada pelaku tindak pidana illegal fishing, diketahui bahwa majelis hakim telah mempertimbangkan beberapa hal. Oleh karena itu, para pelaku ditetapkan bersalah. Dalam putusan nomor 314/Pid.Sus/2017/PN Bls, majelis hakim tidak menerapkan pidana kumulatif seperti yang telah ditentukan dan diancam dalam pasal yang bersangkutan. Pertimbangan hakim yang hanya menjatuhkan putusan penjatuhan hukuman denda kepada para pelaku, menurut pandangan penulis, putusan pemidanaan tersebut tidak tepat karena tidak ada alasan peniadaan atau penghapusan pidana penjara dan tidak memberi efek jera kepada para pelaku, dimana efek jera merupakan salah satu tujuan pemidanaan.
PERTIMBANGAN HAKIM PADA PUTUSAN PEMIDANAAN KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING DI WILAYAH ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA (Studi Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2017/PN Bls) Deniati Buulolo
Jurnal Panah Hukum Vol 2 No 1 (2023): Jurnal Panah Hukum
Publisher : Jurnal Panah Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Illegal fishing is an act of catching fish or illegal fishing activities carried out by a person or certain groups whose activities are not reported to an authorized institution or agency. This study aims to find out, understand and analyze the judge's considerations in sentencing decisions against perpetrators of illegal fishing in the Indonesian Exclusive Economic Zone (study of decision number 314/Pid.Sus/2017/PN Bls). The research used is normative research with data collection techniques using primary data, secondary data, and tertiary data. Based on research findings and discussion of judges' considerations in sentencing decisions against illegal fishing perpetrators, it is known that the panel of judges has considered several things. Therefore, the perpetrators were found guilty. In decision number 314/Pid.Sus/2017/PN Bls, the panel of judges did not apply the cumulative penalty as determined and threatened in the relevant article. The judge's consideration of only imposing fines on the perpetrators, according to the author's view, the sentencing decision was inappropriate because there was no reason to abolish or abolish imprisonment and did not give a deterrent effect to the perpetrators, where a deterrent effect is one of the goals of punishment. So, according to the author, in decision number 314/Pid.Sus/2017/PN Bls, prison sentences should have been applied to the defendants so that the legal objectives themselves could be achieved
PERAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM MENANGANI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI KECAMATAN TELUKDALAM KABUPATEN NIAS SELATAN Delismawati Duha
Jurnal Panah Hukum Vol 2 No 1 (2023): Jurnal Panah Hukum
Publisher : Jurnal Panah Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Victims of domestic violence are as regulated in Article 1 of Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence is any act against a person, especially a woman that results in physical, sexual, psychological misery or suffering, and/or neglect of the house. including threats to commit acts, coercion, or unlawful deprivation of liberty within the scope of the household. To overcome domestic violence requires handling from the government through the Office of Women's Empowerment and Child Protection (DP2KBP3A), the P2KBP3A Office is one of the services in the South Nias Regency government which has the authority to assist government affairs in the field of Women Empowerment and Child Protection, in accordance with South Nias Regency Regulation Number 2 of 2021. This study uses sociological law, sociological law is a legal research method that uses empirical facts taken from human behavior, both from verbal behavior obtained from interviews and real behavior carried out through observation direct. The purpose of this study was to determine the role of the Office of Women's Empowerment and Child Protection against victims of domestic violence in South Nias Regency. The conclusion of this study is that the Office of Women's Empowerment and Child Protection has a role and assistance to victims of domestic violence, namely the role in providing psychological service assistance, referring victims to health services if needed, conducting counseling or legal socialization about preventing violence against women, Empowering women in aspects of development and potential human resources. The author suggests that the P2KBP3A Office can provide safe houses for women victims of violence
PERBANDINGAN PUTUSAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM KELUARGA Dion Reyvaldo Sar Lopo
Jurnal Panah Hukum Vol 2 No 1 (2023): Jurnal Panah Hukum
Publisher : Jurnal Panah Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Theft is a crime that often occurs in society and can be committed by anyone, including our own family, theft committed by the family of the victim is called theft in the family. One of the crimes of theft in the family that has been examined and tried by the court is decision number 522/Pid.B/2020/PN Rhl and decision number 94/Pid.B/2021/PN Tar. In both decisions, the perpetrators were charged with Article 367 paragraph (2) of the Criminal Code. The type of research used is normative legal research with a statutory approach, case approach, comparative approach and analytical comparison. Data collection was carried out using secondary data obtained through library materials consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The data analysis used is descriptive qualitative analysis and the conclusion is drawn using the deductive method. Based on the research findings and discussion, it can be concluded that the comparison of sentencing decisions against perpetrators of criminal acts of theft in the family (Decision Study Number 522/Pid.B/2020/PN Rhl and Decision Study Number 94/Pid.B/2021/PN Tar) is the difference in the sentences given, where the perpetrator Riki Fadli Alias ​​Riki Bin Umar in decision number 522/Pid.B/2020/PN Rhl was sentenced to a heavier sentence. That is for 1 (one) year in prison, while the perpetrator Muchlis Bin H. Agus Salim in the decision number 94/Pid.B/2021/PN Tar was sentenced to a lighter sentence with a long sentence of 6 (six) months in prison. The author suggests that the Panel of Judges in examining a case at trial must be more selective, proportional and wise as has been mandated by the applicable law, so that in deciding cases in decision number 522/Pid.B/2020/PN Rhl and decision number 94 /Pid.B/2021/PN Tar, the perpetrator can be sentenced according to the actions committed by the perpetrator and in accordance with the facts of the trial and the judge must also use conscience which is prioritized in deciding a case
MEKANISME PENERBITAN SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH DALAM PERJANJIAN JUAL BELI (Studi di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nias Selatan) Festina Gaho
Jurnal Panah Hukum Vol 2 No 1 (2023): Jurnal Panah Hukum
Publisher : Jurnal Panah Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The transfer of ownership rights to land is the transfer or transfer of a plot of land from one party to another, where the transfer of ownership rights to the land is desired by both parties through buying and selling. In Article 19 of Government Regulation Number 10 of 1961 stipulates that the sale and purchase of land must be proven by a deed made by and before the Land Deed Making Officer (PPAT), meaning that at that time the rights have also passed from the seller to the buyer. As for the requirements in the transfer of land ownership rights, namely: application form that has been filled out and signed by the applicant or his proxy on stamp duty, photocopy of the applicant's identity (KTP, KK), Deed of sale and purchase (AJB), etc. The data collection method used in this research is the method of interview, observation, and documentation. In this study, the data analysis method used is qualitative analysis, because it describes the implementation of the registration of the transfer of ownership of land in the sale and purchase agreement. The purpose of this study is to describe the procedure for registering the transfer of ownership of land by buying and selling at the National Land Agency Office of South Nias Regency, to describe what obstacles are faced at the South Nias Regency BPN Office and to describe solutions in overcoming the various obstacles that arise. occur. The results of the study indicate that, every transfer of ownership rights to land with a sale and purchase agreement, after the transfer of rights by the PPAT as evidenced by the deed of sale and purchase, then the PPAT concerned within 7 working days from the signing of the deed, must register the transfer of ownership rights to the land at The Land Office, especially at the BPN Office of South Nias Regency, brings the required applicant files. In providing services through the counter system
PERTIMBANGAN iHAKIM iPADA iPENERAPAN iSAKSI iMAHKOTA TERHADAP iTINDAK iPIDANA iPEMBUNUHAN iBERENCANA i DENGAN iPENYERTAAN i i(Studi iPutusan iNomor i717/Pid.B/2015/PN.Tjk) Gideon Moris E. P HAREFA
Jurnal Panah Hukum Vol 2 No 1 (2023): Jurnal Panah Hukum
Publisher : Jurnal Panah Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The icrown iwitness iis ia ico-defendant iwitness iwho ionly iexists ifor ithe icrime iof ipremeditated imurder iwith iinclusion, iwhich imeans ithat ithe icrown iwitness iis ionly iavailable ifor ithe iinclusion ioffense. iOne iapplication iof ithe icrown iwitness iin ithe icase iof ithe icrime iof ipremeditated imurder iwith iparticipation iand iwhich iwas iexamined iand itried iby ithe iTanjung iKarang iDistrict iCourt iis idecision iNumber i717/Pid.B/2015/PN.Tjk. iwhere iin ithis idecision, ithe ipanel iof ijudges iused ithe icrown iwitness ias ia iwitness iin ievidence iand ithe iperpetrator iwas isentenced ito ia iform iof iimprisonment ifor i15 iyears iin iprison ifor iallegedly iviolating iArticle i340 iof ithe iCriminal iCode iJo. iArticle i55 iparagraph i(1) i1st iof ithe iCriminal iCode. iThe itype iof iresearch iused iis inormative ilegal iresearch iwith istatutory iapproach, icase iapproach, icomparative iapproach iand ianalytical iapproach. iData icollection iwas icarried iout iusing isecondary idata iobtained ithrough ilibrary imaterials iconsisting iof iprimary ilegal imaterials iand isecondary ilegal imaterials. iThe idata ianalysis iused iis idescriptive iqualitative ianalysis ior iconclusions iare idrawn iusing ithe ideductive imethod. iBased ion ithe iresearch ifindings iand idiscussion, iit ican ibe iconcluded ithat ithe ijudge's iconsideration iin iusing ia icrown iwitness iin ithe icrime iof ipremeditated imurder iwith iparticipation i(study iof idecision inumber i717/Pid.B/2015/PN.Tjk) iis iunfair, iwhere ithe ijudge iuses ijudgment ibased ion ithe iJurisprudence iof ithe iCourt iRI iSupreme iCourt iNumber: i1986 iK/Pid/1989 idated iMarch i21, i1990 ithe ijudge ishould ihave iadjusted ihis iconsiderations ito ithe ilatest isupreme icourt idecision iwhich icorrected ithe imistake iin iusing icrown iwitnesses, inamely iMARI iJurisprudence, iNo. i1174 iK/Pid/1994 idated i3 iMay i1995, iMARI, iNo.1952 iK/Pid/1994, idated i29 iApril i1995, iMARI, iNo. i1950 iK/Pid/1995, idated i3 iMay i1995 iand iMARI, iNo. i1592 iK/Pid/1995, idated i3 iMay i1995. iIn ithis icase ithe iuse iof icrown iwitnesses iis isaid ito ibe icontrary ito ithe iCriminal iProcedure iCode iwhich iupholds ihuman irights. iThe iauthor isuggests ithat ithe iapplication iof ithis icrown iwitness iis iregulated iin ia ispecial ilaw, ior iPERMA, iSEMA iso ias inot ito icreate idifferent ilegal iunderstandings iregarding ithe iapplication iof icrown iwitnesses iand ithe irights iof ieach ivictim iand idefendant iare iprotected ibased ion ilegal iprovisions
MEKANISME MEMBAWA LARI PEREMPUAN YANG DILAKUKAN SECARA HUKUM ADAT NIAS (Studi di Desa Hilifalago) Lidwina Gaurifa
Jurnal Panah Hukum Vol 2 No 1 (2023): Jurnal Panah Hukum
Publisher : Jurnal Panah Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Customary law is an unwritten law, but its existence is a law that lives, grows, and develops in people's lives and as a law that applies, is obeyed, and respected by the community. Carrying women away is a form of marriage that violates applicable customary law, because marriage can be considered valid if it is in accordance with religious law, customary law, community views and the law governing marriage. One form of marriage that violates customary law is taking women away which occurred in Hilifalago Village. In that case, the perpetrator was subject to customary sanctions, namely one pig, three million rupiah in cash, and was excommunicated from the family. The type of research used is sociological legal research with an exploratory approach. Data was collected using primary data obtained from observations or observations, interviews, and document studies. The data analysis used is the case study method (observational case studies) with a quantitative approach that combines qualitative and quantitative data input at the same time using deductive thinking methods. Based on the findings of the research and discussion, it can be concluded that the settlement mechanism for carrying away women carried out according to Nias customary law (Study in Hilifalago Village) is traditional leaders (Siulu), community leaders (Si'ila), and village heads of both parties negotiating In solving the problems that occur then customary law sanctions are imposed on the perpetrators of elopement so that there is no commotion because their actions are contrary to customary law. So referring to this, every community who violates the provisions of customary law, especially carrying away women, will be subject to customary sanctions, namely one pig of 87 kg (6 Alisi), a minimum of three million rupiah and some are excommunicated from families where their families cannot accept it. they. The author suggests that customary law be used as a guide in deciding everything, especially in marriage so that they always follow the existing customary law rules
ANALISIS HUKUMAN KEPADA ANAK PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN MEMAKSA ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN (Studi Putusan Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2017/PN. Trt) Lishidayanti Dachi
Jurnal Panah Hukum Vol 2 No 1 (2023): Jurnal Panah Hukum
Publisher : Jurnal Panah Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Children are the hope of a family who will become offspring and future, therefore they must be nurtured, educated, guarded and shaped both mentally and in character. Then the child is also the next generation of the result of intercourse of men and women both in marriage and outside marriage. As a result of the lack of supervision of children, it is not uncommon for children to become victims and perpetrators of criminal acts. One form of crime that is often experienced by children is the crime of sexual intercourse. Based on this background, the authors are interested in conducting research with the title Analysis of Sentences to Children Perpetrators of Criminal Acts of Violence Forcing Children to Have Sex (study of decision number 5/Pid.Sus.anak/2017/PN Trt). The type of research used is normative legal research with a statutory approach, case approach, and analytical approach. Data collection is done by collecting data and analyzing secondary data consisting of primary materials, secondary materials, and tertiary materials. The data analysis used is descriptive qualitative analysis and the conclusion is drawn using the deductive method. Based on the research and discussion, it can be concluded that the punishment of children who are perpetrators of violent crimes forcing children to have intercourse (study of decision number 5/Pid.Sus.anak/2017/PN Trt) is that based on a statement of peace that has been agreed upon by the families of both parties which is the most basic reason for the judge to impose sanctions on children Dony Manalu als Dony. This shows that in the decision put forward restorative values ​​or restorative justice. The author suggests that the judge in giving a sentencing decision should pay attention and consider whether the decision is very fair for both the victim and the perpetrator
PENJATUHAN PUTUSAN PEMIDANAAN KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN (Studi Putusan Nomor 64/Pid.B/2013/PN.Bdw) Relinawati Daya
Jurnal Panah Hukum Vol 2 No 1 (2023): Jurnal Panah Hukum
Publisher : Jurnal Panah Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Theft is an action taken by a person or group to take other people's goods without the owner's permission. One of the crimes of theft that has been examined and tried by the Bondowoso District Court is decision number 64/Pid.B/2013/PN.BDW. The type of research used is normative legal research with approach methods, namely legislation approach, case approach and analytical approach. Data was collected using secondary data obtained through library materials consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The data analysis used is descriptive qualitative analysis and the conclusion is drawn using the deductive method. Based on the findings of the research and discussion, it can be concluded that the Imposition of Sentencing Decisions to Perpetrators of the Crime of Theft With Violence In Aggravating Circumstances (Study of Decision Number 64/Pid.B/2013

Page 3 of 16 | Total Record : 160

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 2 (2025): Jurnal Panah Hukum Vol 4 No 1 (2025): Jurnal Panah Hukum Vol 3 No 2 (2024): Jurnal Panah Hukum Vol 3 No 1 (2024): Jurnal Panah Hukum Vol 2 No 2 (2023): Jurnal Panah Hukum Vol 2 No 1 (2023): Jurnal Panah Hukum Vol 1 No 2 (2022): JURNAL PANAH HUKUM Vol 1 No 1 (2022): JURNAL PANAH HUKUM