cover
Contact Name
Fatin Hamamah
Contact Email
focus@library-untagcirebon.ac.id
Phone
+6285351417897
Journal Mail Official
focus@library-untagcirebon.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum UNTAG Cirebon Jl. Perjuangan No.17, Karyamulya, Kec. Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat 45131
Location
Kab. cirebon,
Jawa barat
INDONESIA
Focus: Jurnal of Law
ISSN : -     EISSN : 27745783     DOI : https://doi.org/10.47685/focus
Core Subject : Social,
FOCUS: Jurnal of Law merupakan Jurnal media komunikasi dan publikasi ilmiah diterbitkan dua kali setahun oleh Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon, menerima artikel hasil penelitian di bidang hukum diantaranya: Teori Hukum, Hukum Perdata, Hukum Administrasi, Hukum Indonesia, Hukum Filsafat, Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Agama, Filsafat Hukum dan lain-lain.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
Search results for , issue "Vol 3 No 2 (2022): Focus: October Edition" : 5 Documents clear
UPAYA PEMBINAAN NARAPIDANA NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A CIREBON Hidayat, Moh
FOCUS: Jurnal of Law Vol 3 No 2 (2022): Focus: October Edition
Publisher : Faculty of Law Universitas 17 Augustus 1945 Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (123.848 KB) | DOI: 10.47685/focus.v3i1.309

Abstract

Pemasyarakatan berfungsi untuk menyiapkan Warga Binaannya untuk dapat berinteraksi secara sosial di dalam masyarakat. Karena narapidana yang telah masuk ke dalam Lapas biasanya akan merasa terasingkan. Sehingga pembinaan dilakukan untuk mengatasi permasalahan, hal tersebut diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Over kapasitas merupakan masalah utama terhambatnya proses pembinaan, selain itu jumlah petugas tidak berimbang dengan jumlah warga binaan. Upaya pembinaan narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Cirebon, memberi motivasi kepada narapidana untuk lebih antusias dalam menjalani program ibadah, sarana olahraga, penambahan kamar disetiap blok hunian lapas, penambahan petugas agar mampu mengatasi masalah pengelolaan dan perencanaan dalam melaksanakan pembinaan terhadap narapidana narkotika, membe-rikan program terapi dan pelatihan.
TINDAK PIDANA PENYEBARAN BERITA HOAK YANG MENIMBULKAN KEBENCIAN DI KALANGAN MASYARAKAT Susanto, Ari
FOCUS: Jurnal of Law Vol 3 No 2 (2022): Focus: October Edition
Publisher : Faculty of Law Universitas 17 Augustus 1945 Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (132.44 KB) | DOI: 10.47685/focus.v3i1.310

Abstract

Berita hoax sekarang ini sedang marak tersebar di berbagai media. Baik itu media cetak maupun media online. Mirisnya, kebanyakan dari masyarakat kurang peduli dengan adanya hal tersebut. Kebanyakan dari masyarakat bisa dengan mudah mempercayai berita hoax dan tak segan-segan untuk menyebarluaskan kepada khalayak. Penerapan hukum tindak pidana penyebaran hoak yang menimbulkan kebencian sebagaimana, Pasal 45 ayat (2) Jo. Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KABUPATEN CIREBON Hamamah, Fatin
FOCUS: Jurnal of Law Vol 3 No 2 (2022): Focus: October Edition
Publisher : Faculty of Law Universitas 17 Augustus 1945 Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (52.851 KB) | DOI: 10.47685/focus.v3i1.311

Abstract

Undang-Undang Dasar 1945, telah menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum. Demikian pula soal tanah, pemerintah berkewajiban memberikan kepastian hukum terhadap status tanah yang dikuasai masyarakat atau badan usaha. Penyelenggaraan pendaftaran tanah akan menghasilkan suatu produk akhir berupa sertifikat sebagai tanda bukti kepemilikan hak atas tanah. Namun pada kenyataannya, hingga saat pelaksanaan pendaftaran tanah belum dapat sepenuhnya diwujudkan. Pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Cirebon dimulai dari persiapan sosialisasi dan penyuluhan dan penetapan sarana kegiatan. Pembentukan dan penetapan panitia ajudikasi pendaftaran tanah sistematis lengkap, kemudian dilakukan pengumpulan dan pengolahan data yuridis tanah, pemeriksaan tanah, pengumuman. kemudian menerbitkan putusan pemberian hak atas tanah, pembukuan hak atas tanah, kemudian panitia ajudikasi menerbitkan dan menyerahkan sertifikat hak atas tanah kepada pemilik tanah..
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA CIREBON PERSEPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2007 Ibrahim, Idris Abas
FOCUS: Jurnal of Law Vol 3 No 2 (2022): Focus: October Edition
Publisher : Faculty of Law Universitas 17 Augustus 1945 Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (123.791 KB) | DOI: 10.47685/focus.v3i1.312

Abstract

Bencana alam merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam atau mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh gejala-gejala alam, baik itu gejala-gejala di perut bumi maupun akibat gejala-gejala cuaca dan perubahan iklim. Dalam mendukung pengembangan sistem penanggulangan bencana yang mencakup kebijakan, strategi dan operasi secara nasional mencakup pemerintah pusat dan daerah maka perlu dimulai dengan mengetahui sejauhmana penerapan peraturan terkait dengan penanggulangan bencana alam di daerah. Upaya penanggulangan bencana BPBD Kota Cirebon disesuaikan dengan misinya BPBD mempunyai misi untuk mempercepat jangkauan penanggulangan bencana, meningkatkan profesionalitas aparatur dan masyarakat terlatih dalam penanggulangan bencana, meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam mengantisipasi bencana, meningkatkan koordinasi dan kerjasama lintas sektor dalam pelaksanaan saat tidak terjadi bencana maupun saat bencana
UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN PELAJAR Marhendi, Marhendi
FOCUS: Jurnal of Law Vol 3 No 2 (2022): Focus: October Edition
Publisher : Faculty of Law Universitas 17 Augustus 1945 Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (56.58 KB) | DOI: 10.47685/focus.v3i1.313

Abstract

Pelajar termasuk dalam kelompok usia remaja yang masih labil. Pada tahap ini mereka sedang mencari jati dirinya masing-masing, dan berusaha diakui keberadaannya di dalam lingkungannya, sehingga banyak pelajar melakukan tindakan yang melawan hukum. Dilihat dari sudut pelajar, maka mereka menganggap bahwa tindakan yang telah mereka lakukan hanyalah suatu pandangan dari ungkapan ekspresi sebagai konsekuensi dari yang dirasakan tidak adil terhadapnya. Aparat penegak hukum yang bertanggung jawab atas keamanan dan masyarakat, termasuk tindak pidana kekerasan pelajar. Kepolisian sebagai aparat penegak hukum yang bertanggung jawab atas keamanan dan masyarakat, termasuk tindak pidana kekerasan pelajar. Upaya-upaya tersebut meliputi, upaya preventif untuk meminalisir kesempatan para pelajar melakukan tindak kekerasan dengan cara penyuluhan atau bimbingan melalui keluarga, sekolah, lembaga kemasya-rakatan dan upaya represif untuk menindak pelajar-pelajar yang telah melakukan kekerasan dengan melaksanakan proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku .

Page 1 of 1 | Total Record : 5