Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

3.93

P-Index

This Author published in this journals

All Journal LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum Jurnal Pendidikan Usia Dini International Journal of Law Reconstruction Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Al-Hayat: Journal of Islamic Education Pagaruyuang Law Journal International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR) El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ) Journal of Health Research Science Nautical: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia Legal Protection for the Partnership Agreement Parties Barakuda 45 Focus: Jurnal of Law Tatar Pasundan: Jurnal Diklat Keagamaan Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (J-PeHI) SASI International Journal of Social Discussion

Fatin Hamamah, Fatin

Unknown Affiliation

Author-ID : 625119

Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 28 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3

Optimalisasi Lembaga Adat Desa Meneguhkan Konstitusionalisme Hamamah, Fatin; Sarip, Sarip
Pagaruyuang Law Journal VOLUME 2 NOMOR 2, JANUARY 2019
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The village as the basis of national development in upholding new constitutionalism found a bright spot as the birth of the Village Customary Institution (LAD) which had a noble task. Village customary life is determined, mobilized, and controlled by institutions in the village. Village life loses its identity as a village, individuals, communities and villages move in conditions of individualism. Customary law is a term that is given legal knowledge, as guidelines, reality that governs groups, and disciplines people's lives in Indonesia. Indonesian people living in remote areas need order and guidance as rules they make themselves. Thus the existence of customary law to date still has an important role, especially in the formation of future national laws, especially in the field of family law. Customary law will be one of the main sources in the formation of written law, so that written rules are automatically a reflection of community law. And of course with the expectation that when the written law is enacted, there is no gap in practice in the community.

MODEL PEMBELAJARAN RENANG (FH) BAGI SISWA PRASEKOLAH WIDIASTUTI, WIDIASTUTI; HAMAMAH, FATIN
Jurnal Pendidikan Usia Dini Vol 11 No 2 (2017): Jurnal Pendidikan Usia Dini, Volume 11 Nomor 2 November 2017
Publisher : Program Studi Magister Pendidikan Anak Usia Dini

Abstract: The objective of this research is to generate a pool of learning model for students preschool. The method used in this research and development model from Borg and Gall. The Instruments used in the research of this model are questionnaires and pool Assesment instruments for students preschool used to collect data at the stage of : (1) analysis of needs; (2) the expert evaluation (initial product evaluation); (3) Tests small groups; (4) Friendlies large groups. Test the effectiveness of the model using the swimming assessment tests for students preschool to see improved results of swimming skills before applying the learning model created. Based on the results obtained between yield enhancement swimming skills before applying the learning model pool total 64.3%, and after being given treatment by using model new pool design researchers increased to 93.25%. Based on the research results can be concluded with the pool learning model for preschool students, students can learn effectively and efficiently. Key Word: Development, Model, Swimming Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk menghasilkan model pembelajaranrenang bagi siswa prasekolah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah model penelitian dan pengembangan (Research and Development) dari Borg dan Gall. Instrumen yang digunakan dalam penelitian model ini adalah kuisioner dan instrumen penilaian renang bagi siswa prasekolah yang digunakan untuk mengumpulkan data pada tahap: (1) analisis kebutuhan; (2) evaluasi ahli (evaluasi produk awal); (3) Ujicoba kelompok kecil; (4) Ujicoba kelompok besar. Uji efektifitas model menggunakan tes penilaian renang bagi siswa prasekolah dengan melihat peningkatan hasil keterampilan renang sebelum diterapkannya model pembelajaran. Berdasarkan hasil yang didapat peningkatan antara hasil keterampilan renang sebelum diterapkannya model pembelajaran renang total 64,3% dan setelah diberikan perlakuan dengan menggunakan model pembelajaran renang yang baru desain peneliti meningkat menjadi 93,25%. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan dengan model pembelajaran renang FH bagi siswa prasekolah, siswa dapat belajar secara efektif dan efisien. Kata kunci: Pengembangan, Model, Renang

Efektivitas Musrenbang Kabupaten Cirebon Di Masa Covid-19 Hamamah, Fatin
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : CV. Ridwan Publisher

MUSRENBANG adalah momentum penting dari perencanaan paling utama dalam proses pembangunan. Tahun 2020 merupakan tahun pertama di masa pemerintahan bupati terpilih sekarang periode 2019-2024. Musyawarah tahunan ini sangat penting karena ini menentukan untuk pembangunan kabupaten Cirebon kedepan. Namun pada tahun 2020 MUSRENBANG Kabupaten Cirebon pelaksanaannya dilakukan secara teleconverence, mengingat masa pandemi covid-19. Hal ini dilakukan sebagai upaya pecegahan dampak covid-19 yang semakin meningkat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsistensi MUSRENBANG dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di kabupaten Cirebon dan untuk mengetahui efektifitas MUSRENBANG dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Cirebon dimasa Covid-19. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif analistis dengan Pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Hasil penelitian ini pertama, konsistensi MUSRENBANG dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Cirebon seringkali tidak linier dengan apa yang dibahas dalam MUSRENBANG, sehingga APBD berjalan tidak sesuai dengan kehendak dan kebutuhan Masyarakat dan yang kedua, efektifitas MUSRENBANG dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Cirebon perspektif Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Perencanaan pembangunan mengacu pada semua peraturan yang berlaku yaitu berdasarkan pada: yang pertama, ditingkat nasional sumber hukum yang digunakan dalam perencanaan pembangunan adalah Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang kedua ditingkat Kabupaten mengacu pada Perda Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah tentang Tahapan dan Tata Cara Pelaksanaan MUSRENBANG.

Pertanggungjawaban Korporasi Bank Dan Penyelesaian Ganti Rugi Terhadap Nasabah Penyimpanan Dana Yang Dirugikan Hamamah, Fatin; Abdullah, Abdullah
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : CV. Ridwan Publisher

Munculnya kasus-kasus Tindak Pidana Perbankan (TIPIBANK) dalam dunia perbankan berdampak terhadap kepercayaan para nasabah penyimpan dana kepada bank tersebut. Sehingga kepercayaan Masyarakat itu menjadi berkurang, karena ruang lingkup dunia perbankan sangat berkaitan dengan asas kepercayaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses dan bentuk pertanggungjawaban penyelesaian ganti pihak bank tergadap nasabah sebagai penyimpan dana yang telah dirugikan. Teknik yang diambil dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode yuridis normative dengan studi kepustakaan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) serta pendekatan konseptual (conceptual approach). Statute approach adalah pendekatan yang digunakan dengan mengidentifikasi guna membahas peraturan perundang-undangan yang ada sesuai dengan materi yang akan dibahas. Penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan berikut; 1) Bentuk hubungan hukum bank serta nasabah penyimpan dana bisa terlihat dari hubungan yang ada dari produk-produk perbankan seperti deposito, tabungan, giro, dan sebagainya, 2) Pertanggungjawaban korporasi baru dapat dibenar-benar di bebankan kepada korporasi apabila perbuatan pidana/kejahatan oleh pengurus korporasi tersebut dilakukan oleh orang yang merupakan directing mind dari korporasi tersebut, 3) Penyelesaian ganti rugi dalam hal tersebut, dilakukan dengan cara menempuh upaya non litigasi maupun litigasi. Kata kunci: Desa Siaga Sehat Jiwa, Kesehatan jiwa, Kader Kesehatan Jiwa

Fulfillment of The Living Rights of Children the Victims of Divorce in the Muslim Community of Lombok, Indonesia Abdullah, Abdullah; Syahri, Akhmad; Hamamah, Fatin; Gafur, Abd.; Sholeh, Ahmad
El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Vol 7, No 1 (2024): EL-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/ujhk.v7i1.22281

This research examines the effectiveness of fulfilling the livelihood rights of children, the victims of divorce, the inhibiting factors, and how alternative solutions solve the problem of providing for children in Lombok Island, West Nusa Tenggara, Indonesia. This research is field research. The research data includes primary data and secondary data. The primary data is data obtained from respondents, informants, and resource persons. Data collection techniques in this research used interview techniques, observation, and documentation. The data that had been collected was inventoried and classified and then analyzed using the deductive method to draw conclusions. The results of this study indicate that fulfilling the livelihood rights of children of divorce victims in Lombok, West Nusa Tenggara, Indonesia is not very effective. Research data shows that 45% of children who are the victims of divorce are not given a living right at all, and the remaining 55% are given a living but not by the nominal needs of the children, 24% of children are given a living of 100,000-300,000 thousand per month and 31% of children who are the victims of divorce are given a living of 350,000 -500,000 thousand rupiahs. Factors inhibiting the fulfillment of children's livelihood and education rights are 42% due to negligence, 26% due to marriage, 21% family conflict, and 11% due to economic factors. An alternative solution to overcoming the problem of fulfilling children's livelihood rights is socialization law, tabayyun and deliberation, religious approach, and legal approach.

Optimalisasi Lembaga Adat Desa Meneguhkan Konstitusionalisme Hamamah, Fatin; Sarip, Sarip
Pagaruyuang Law Journal Volume 2 Nomor 2, Januari 2019
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v2i2.1243

Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanganan Anak Yang Bermasalah Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Hamamah, Fatin
FOCUS: Jurnal of Law Vol 1 No 1 (2020): Focus: October Edition
Publisher : Faculty of Law Universitas 17 Augustus 1945 Cirebon

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana upaya dalam menangani anak yang bermasalah dengan hukum dalam peradilan pidana serta kebijakan hukum yang digunakan Majelis Hakim (PN Cirebon) dalam memutuskan perkara tindak kejahatan yang dilakukan anak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Pustaka. Adapun sifat penelitian yaitu deskriptif analitik, penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan fenomenasosial, praktek dan „urf (kebiasaan) yang terdapat dalam masyarakat. Dalam hal ini penyusun membatasi pada kasus perkara kejahatan yang dilakukan oleh dalam bentuk perkosaan No. 45/Pid.B/2011/PN.CN dan kemudian dianalisis menurut hukum positif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa upaya penanganan anak yang bermasalah maka pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan diantaranya pertimbangan yuridis (Pasal 81 ayat (1), Pasal 82 UndangUndang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Pasal 287 ayat (1) KUHP), keterangan saksi, keterangan terdakwa, unsur- unsur tindak pidana, pertanggungjawaban pidana pelaku, tujuan pemidanaan, hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Kebijakan yang diambil oleh hakim kurang sesuai sebab hakim tidak mempertimbangkan proses penyelesaian perkara sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997, Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2007, Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 61 ayat (2) UndangUndang No. 3 Tahun 1997).

Perlindungan Konsumen Bagi Pembeli Dalam Transaksi Di Platform E-Commerce Hamamah, Fatin; Soekarno, Dimas Pratama
FOCUS: Jurnal of Law Vol 2 No 1 (2021): Focus: March Edition
Publisher : Faculty of Law Universitas 17 Augustus 1945 Cirebon

The ease of access to the Internet has increased the number of e-commerce consumers for reasons including practicality, easy-to-use payment systems, time efficiency, and the many preferential prices of online businesses. This is for many reasons. However, considering the number of online companies, behind all the conveniences and benefits provided, there is another concern that online companies are responsible for e-commerce consumers. In the context of the current Indonesian consumer protection law (namely Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection), the rights and obligations of consumers and business actors have been clearly and firmly regulated. The rights and obligations of consumers are regulated in Articles 4 and 5 of Law Number 8 of 1999, while the rights and obligations of commercial actors are regulated in Articles 6 and 7 of Law Number 8 of 1999.

Pencurian Uang Pada Rekening Bank Dengan Media Internet (Analisis Kasus Pasal 362 Kuhp Jo Undang-Undang Ri Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik) Hamamah, Fatin; Apriyanti, Yanti
FOCUS: Jurnal of Law Vol 2 No 2 (2021): Focus: October Edition
Publisher : Faculty of Law Universitas 17 Augustus 1945 Cirebon

Globalisasi memberikan banyak dampak salah satunya adalah bekembangnya teknologi seperti internet yang kita rasakan saat ini. Media Internet yang memberikan kemudahan kehidupan kita seperti kegiatan operasional bank yang bisa diakses melalui internet. Namun, penggunaan internet pada bank juga mempunyai dampak negatif salah satunya adalah pencurian melalui media internet dengan berbagai macam kasus. Berdasarkan uraian diatas peneliti memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana Hal ini dapat dilihat dari Pasal 362 KUHP jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik dan bagaimana pembuktian tindak pidana pencurian dana di media internet dalam suatu tindak pidana. Pembukaan rekening bank di media internet melalui teknologi informasi. Penulis mengambil pendekatan normatif, yaitu berdasarkan hukum pidana empiris Indonesia, dengan fokus pada pengaturan tentang tindak pidana pencurian dana melalui rekening bank dengan fasilitas internet. Hasil penelitian ini adalah tindak pidana pencurian rekening bank media internet berdasarkan Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik. dari bank-bank di Indonesia.Hukum terhadap kerupuk. Untuk tindak pidana pencurian dana rekening bank melalui teknologi informasi dengan menggunakan media jaringan digunakan alat bukti elektronik untuk melengkapi alat bukti yang ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP alinea pertama.

KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KABUPATEN CIREBON Hamamah, Fatin
FOCUS: Jurnal of Law Vol 3 No 2 (2022): Focus: October Edition
Publisher : Faculty of Law Universitas 17 Augustus 1945 Cirebon

Undang-Undang Dasar 1945, telah menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum. Demikian pula soal tanah, pemerintah berkewajiban memberikan kepastian hukum terhadap status tanah yang dikuasai masyarakat atau badan usaha. Penyelenggaraan pendaftaran tanah akan menghasilkan suatu produk akhir berupa sertifikat sebagai tanda bukti kepemilikan hak atas tanah. Namun pada kenyataannya, hingga saat pelaksanaan pendaftaran tanah belum dapat sepenuhnya diwujudkan. Pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Cirebon dimulai dari persiapan sosialisasi dan penyuluhan dan penetapan sarana kegiatan. Pembentukan dan penetapan panitia ajudikasi pendaftaran tanah sistematis lengkap, kemudian dilakukan pengumpulan dan pengolahan data yuridis tanah, pemeriksaan tanah, pengumuman. kemudian menerbitkan putusan pemberian hak atas tanah, pembukuan hak atas tanah, kemudian panitia ajudikasi menerbitkan dan menyerahkan sertifikat hak atas tanah kepada pemilik tanah..

Co-Authors Abd. Rasyid Syamsuri Afif Muamar Ahmad Sholeh Akbar, Sudiono Akhmad Syahri Amiarsa, Panji Aos Aos Apriyanti, Yanti Aryanti, Mira Darwanto Darwanto Eliyawati Eliyawati Eliyawati Eliyawati Erna Erna Erna Erna, Erna Esti Royani, Esti Ferliadi, Agus Salim Firdaus, Wihda Yanuar Hafizd, Jefik Zulfikar Hermanto Hermanto Kulkarni, Shirin Kurniawan, Zuki Masori, Masori Maulana Kamal Nanda Yansih Putri, Nanda Yansih Nasution, Ingka Rafi’ansyah, Danial Rhamadhanti, Lella rohadin, rohadin Sarip Sarip Sasntoso, Imam Siti Nurjanah Sobirov, Babur Soekarno, Dimas Pratama Sukama, Sukama Sukardi, Didi Veithzal Rivai Zainal Wahyu Abdul Jafar Walim, Walim

Title

Found 28 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 28 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 28 Documents
Search