cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Bestari
Published by Universitas Muhammadiyah Malang
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Humanities, Art,
Arts Humanities
Arjuna Subject : -
Articles 11 Documents
 1   2 
Search results for , issue "No 27 (1998)" : 11 Documents clear
DEMOKRASI DAN PEMBANGUNAN: TIDAK IDENTIK DENGAN AYAM DAN TELUR Sulardi, Sulardi
Jurnal Bestari No 27 (1998)
Publisher : Jurnal Bestari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2451.336 KB)

Abstract

Diperoleh pendapat bahwa dalam jangka panjang terdapat hubungan antara tingkat pembangunan ekonomi dengan kemampuan masyrakat dalam menopang representative government. Kecendrungan munculnya pemerintahan yang otoriter di negara-negara sedang berkembang disebabkan oleh karena pemerintah negara-negara tersebut harus menjaga dua kepentingan ekonomi, yakni kepentingan ekonomi dalam negeri dari kemungkinan rongrongan politik rakyat yang merasa kurang memperoleh kesempatan yang sama untuk menikmati hasil-hasil pembangunan.
OTONOMI DAERAH DAN POLA HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT-DAERAH Sudarti, Sudarti
Jurnal Bestari No 27 (1998)
Publisher : Jurnal Bestari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3381.466 KB)

Abstract

Selama ini di Indonesia sebagai negara kesatuan memiliki ciri utama kekuasaan yang sangat besar dan dominan pada pemerintah pusat sehingga menimbulkan kecendrungan untuk lebih banyak memberikan kewenangan kepada daerah dalam segala hal. Namun demikian, sebagaimana umumnya produk perundang-undangan yang mengatur otonomi daerah masih bersifat simbolik sehingga masih diperlukan undang-undang baru yang lebih operasional. Apabila diinginkan  adanya otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab maka kebijakan pemberian bantuan harus lebih diarahkan pada kebutuhan daerah setempat untuk mengejar ketinggalannya dengan daerah lain dan mengurangi tingkat ketergantungan pada pusat.
SISTEM FEDERAL DAN KEMUNGKINAN PENERAPAN DI INDONESIA Nurjaman, Asep
Jurnal Bestari No 27 (1998)
Publisher : Jurnal Bestari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3391.863 KB)

Abstract

The balance of powers inherent in this relationship has been of particular significance in Indonesia because of the size and island nature of the country, the large and unbalanced ditribution of the population and mareked ethnic, religious and ecological differences that exist in the different areas. Not suprisingly, different periods have seen defferent approaches to meeting the requirenments of goverment in such a diverse counry.
ISLAM, KEBERPIHAKAN TEHADAP DEMOKRASI Faridi, A
Jurnal Bestari No 27 (1998)
Publisher : Jurnal Bestari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3374.495 KB)

Abstract

Keberpihakan islam terhadap demokrasi bukanlah suatu yang mesti disangsikan, terbukti adanya beberapa kriteria pemerintahan dalam perspektif Islam yang dijadikan paradigma bagi kelangsungan demokrasi. Kekuasaan sepenuhnya di tangan rakyat, keikutsertaan rakyat dalam berperan dan bertanggungjawab, kebebasan rakyat, persamaan sesame manusia, kelompok yang berbeda memiliki legalitas dan adanya larangan berbuat dholim.
OTONOMI DAERAH SEBAGAI WUJUD DEMOKRASI DAN UPAYA MENCEGAH DISINTEGRASI BANGSA Saiman, Saiman
Jurnal Bestari No 27 (1998)
Publisher : Jurnal Bestari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3418.534 KB)

Abstract

Dalam upaya mencegah terjadinya disintegrasi bangsa, kiranya sudah saatnya pemerintah pusat melaksanakan perluasan otonomi daerah dengan sebenar-benarnya tanpa alasan apa pun. Pemerintah daerah dengan sendirinya diberi kebebasan untuk menentukan kebijakan dan melaksanakan pembangunan daerah tanpa adanya rasa curiga dan khawatir terhadap pemerintah daerah.
PEREKONOMIAN INDONESIA: PREDIKSI PRA DAN PASCA PEMILU 1999 Rasyid, Harun
Jurnal Bestari No 27 (1998)
Publisher : Jurnal Bestari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3061.77 KB)

Abstract

Wajah perekonomian nasional pasca pemilu 1999 masih akan diwarnai oleh berbagai masalah krusial. Oleh karenanya, di masa mendatang, harus ada reorientasi kebijakan pembangunan yang bisa memberikan akses lebih besar pada lapisan bawah dalam memanfaatkan peluang ekonomi.Dalam kaitannya dengan kecendrungan perekonomian yang semakin terbuka, perekonomian Indonesia harus menyiapkan infrastruktur dan kebijakan politik yang benar-benar sejalan dengan liberalisasi.
REFORMASI DAN AGENDA POLITIK INDONESIA Sukmana, Oman
Jurnal Bestari No 27 (1998)
Publisher : Jurnal Bestari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3849.003 KB)

Abstract

Dalam sandiwara, politik bisa terjadi secara formal berlaku sistem banyak partai akan tetapi pada faktual-aktualnya berlaku sistem satu partai tanpa adanya check and balances. Rezim yang tidak memberiakan peluang dan menutup pintu bagi munculnya partai oposisi berarti dengan sendirinya membuka peluang untuk terjadinya konspirasi, demonstrasi, pemberontakan, coup d?etat, dan bahkan revolusi. Konsep kekuasaan , menurut budaya jawa dapat dikatakan tidsak cocok dengan prinsip demokrasi . birokrasi yang diwarisi pemerintah Orde Lama adalah demokrasi yang besar, tidak efektif, dan sangat terpolitisasi yang telah mengakibatkan penyalahgunaan kedudukan dan kekuasaan untuk kepentingan suatu parpol dan merajalelanya korupsi. Di masa yang akan datang, agenda kepolitikan Indonesia akan sangat berkaitan dengan masalah efektivitas dan representasi otonomi politik rakyat sebagai elemen dasar untuk mengembangkan demokrasi yang semakin bermakna.
FORMAT POLITIK INDONESIA MENUJU EKONOMI YANG BERKEADILAN PASCA ORDE BARU Susilowati, Dwi
Jurnal Bestari No 27 (1998)
Publisher : Jurnal Bestari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2637.361 KB)

Abstract

Banyak masyarakat yang belum paham dan tahu betuk konsep Negara federasi sehingga muncul berbagai persepsi yang kebanyakan bernada negatif. Reformasi yang sedang berjalan menimbulkan disintegrasi antar daerah yang memicu daerah-daerah ingin memerdekakan diri atau mengancam keluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Disintegrasi tersebut memberikan pesan bahwa reformasi politik akan selalu diikuti dengan reformasi di bidang ekonomi. Dalam upaya memajukan perekonomian yang perlu digarisbawahi adalah bahwa sistem ekonomi dalam bentuk apapun yang tidak mencerminkan keadilan bagi pelaku-pelaku ekonomi akan sangat membahayakan perekonomian nasional. Oleh karenanya perlu diciptakan sistem ekonomi berkeadilan yang tidak merugikan para pelaku ekonomi.
PERIMBANGAN KEUANGAN DAN TUNTUTAN KEMANDIRIAN DAERAH Abdullah, M Faisyal
Jurnal Bestari No 27 (1998)
Publisher : Jurnal Bestari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3497.536 KB)

Abstract

Pemberian otonomi kepada daerah seharusnya didasarkan pada faktor-faktor, pola dan mekanisme kelembagaan yang secara nyata dapat mendukung kemampuan daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Hubungan keuangan pada umumnya bergantung pada sistem pemerintahan, tujuan prioritas pembangunan serta kondisi wilayah. Berkaitan dengan kemandirian daerah, yang patut dievaluasi lebih jauh adalah parameter atau ukuran kemandirian maupun kondisi dan kemampuan daerah. Dari sini, masih diperlukan reorientasi penilaian kemandirian daerah dalam hubungannya dengan perimbangan keuangan, bukan hanya berdasarkan kemampuan material melainkan pada kemandirian politik menuju tatanan yang lebih demokratis.
FEDERASI ATAU OTONOMI LUAS: SEBUAH ALTERNATIF IDEALISME KEADILAN HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH Budiono, BUdiono
Jurnal Bestari No 27 (1998)
Publisher : Jurnal Bestari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3046.424 KB)

Abstract

Berdasarkan pertimbagan faktor filosofis, historis, geografis maupun ekonomis, maka bentuk negara kesatuan merupakan pilihan yang tepat dalam pengertian apabila dibandingkan dengan bentuk negara federasi. Sedangkan upaya untuk mewujudkan pemerataan pendapatan dan hasil-hasil pembangunan dapat ditempuh mulai pemberian otonomi yang lebih riil sebagaimana diamanatkan dalam pasal 18 UUD 1945.

Page 1 of 2 | Total Record : 11

 1   2 

Filter by Year

1998 1998


Reset
Filter By Issues
All Issue No 42 (2009) No 41 (2009) No 39 (2008) No 38 (2008) No 37 (2008) No 35 (2003) No 34 (2002) No 32 (2001) No 31 (2001) No 30 (2000) No 28 (1999) No 27 (1998) No 23 (1997) No 22 (1996) No 20 (1995) No 18 (1994) No 16 (1994) No 15 (1993) No 14 (1993) No 13 (1992) No 12 (1992) No 10 (1992) No 8 (1991) No 5 (1990) No 4 (1990) More Issue