cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Satrio Alif Febriyanto
Contact Email
satrio.alif@ui.ac.id
Phone
0816200129
Journal Mail Official
konsdem@ui.ac.id
Editorial Address
Jl. Prof. Mr. Djokosoetono, Kampus UI Baru, Pondok Cina, Depok, 16424
Location
Kota depok,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Konstitusi dan Demokrasi
  • publication:jurnalkonsdem
  • Website
Published by Universitas Indonesia
ISSN : -     EISSN : 28089715     DOI : 10.7454/JKD
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Konstitusi dan Demokrasi adalah Jurnal Ilmiah di bidang Hukum Tata Negara yang terbit sebanyak satu kali setiap tahunnya pada bulan Oktober. Jurnal Konstitusi dan Demokrasi diterbitkan oleh Bidang Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jurnal ini berisi tulisan hasil penelitian dan pemikiran di bidang hukum tata negara serta isu yang mencakup pemilihan umum, hak asasi manusia, kekuasaan kehakiman, lembaga perwakilan rakyat, dan isu hukum tata negara lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 5, No. 1" : 5 Documents clear
Analisis Dampak Putusan Etik terhadap Keabsahan Putusan Lembaga Peradilan: Perbandingan Putusan Mahkamah Konstitusi dan Putusan Badan Peradilan dalam Lingkup Mahkamah Agung Sidiq, Muhamad
Jurnal Konstitusi & Demokrasi Vol. 5, No. 1
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Constitutionalism places the constitution as the supreme law that binds all state administrators, with the Constitutional Court (MK) as the guardian of the constitution through final and binding judicial review decisions. However, serious challenges have emerged regarding ethical violations by constitutional judges, such as in Decision No. 90/PUU-XXI/2023, which raises questions about the legitimacy and validity of the decision. This study employs a normative legal method with a doctrinal approach to analyze the applicability and impact of ethical rulings on MK decisions and compares them with ethical oversight and decision correction practices within the Supreme Court (MA). The findings indicate that ethical violations by MK judges only result in personal sanctions without invalidating the substance of the decision, while in the MA, although there is a mechanism for reviewing decisions related to ethical violations, its implementation is highly limited. This study recommends strengthening ethical oversight mechanisms that are more integrated with substantive review of decisions and developing an internal accountability system to maintain the integrity and legitimacy of the judicial institution without compromising legal certainty.
Peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sebagai Representasi Daerah Di Masa Pandemi Wasti, Ryan Muthiara
Jurnal Konstitusi & Demokrasi Vol. 5, No. 1
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The COVID-19 pandemic has been one of the most challenging phases for all countries affected by it, including Indonesia. The impacts of the COVID-19 pandemic are not limited to the health sector but also extend to other areas such as the economy and society. Given the various impacts of COVID-19 felt by the community, new rules regarding new norms or what is often referred to as the “new normal” have begun to be implemented in various regions. Therefore, law enforcement during the COVID-19 pandemic does not only involve policymakers at the central government level but also requires the involvement of policymakers representing each region to ensure that the aspirations of the community are heard. This is because the impacts of the COVID-19 pandemic felt directly by the community in each region will inevitably vary, so the regulations needed by the community must be able to adapt to the needs at that time. In this regard, the role of the Regional Representative Council (DPD) as a regional representation becomes crucial in conveying the aspirations of the community to ensure that law enforcement aligns with the needs of various regions.
Perempuan: Keterwakilan Dalam Partai Politik dan Badan Legislatif Insan, Inna; Simatupang, Fide Gracia; Ylleanor, Sharon Golda
Jurnal Konstitusi & Demokrasi Vol. 5, No. 1
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Partisipasi perempuan dalam politik merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kualitas demokrasi suatu negara. Representasi yang setara antara laki-laki dan perempuan, khususnya dalam partai politik dan badan legislatif, tidak hanya menjadi wujud dari keadilan gender, tetapi juga menjadi sarana untuk memperkaya pengambilan kebijakan yang dapat dinilai inklusif dan responsif terhadap kebutuhan seluruh warga negara. Namun dalam kenyataannya, keterlibatan perempuan dalam ranah ini masih diwarnai dengan berbagai tantangan struktural, budaya, dan historis. Jepang, Indonesia, dan Taiwan merupakan tiga negara di Asia Timur dan Tenggara dengan latar belakang sejarah, budaya, dan sistem politik yang berbeda, namun pada ketiganya terdapat persamaan dinamika yang menarik dalam hal keterwakilan politik perempuan. Jepang, sebagai negara maju dengan sistem demokrasi parlementer yang stabil, justru mencatat tingkat keterwakilan perempuan di parlemen yang relatif rendah dibandingkan dengan negara-negara maju lainnya. Sebaliknya, Taiwan dianggap menjadi contoh yang lebih progresif dalam hal keterwakilan perempuan, bahkan berhasil untuk memilih presiden perempuan dalam dua periode berturut-turut dan mencapai lebih dari 40%. Walaupun belum bisa sehebat Taiwan. Setidaknya, Indonesia sebagai negara berkembang dapat unjuk gigi dengan lebih unggul dari Jepang dalam hal keterwakilan perempuan. Perempuan di parlemen Indonesia (DPR) lebih banyak dari Jepang. Keterwakilan perempuan di parlemen Indonesia sebanyak 128 dari 580. Sedangkan Jepang hanya 42 dari 466 kursi. Tetapi, keterwakilan perempuan di Indonesia belum berhasil untuk mencapai target minimal 30% yang diamanatkan oleh undang-undang.
Penguatan Penegakan Etik Kepolisian Republik Indonesia Pada Komisi Kepolisian Nasional Hardiansyah, Thoriq
Jurnal Konstitusi & Demokrasi Vol. 5, No. 1
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pada beberapa tahun terakhir maraknya kasus penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh kepolisian. hal ini memberikan dampak buruk terhadap citra kepolisian di masyarakat. dalam penanganan kasusnya juga berdasarkan undang-undang hanya dapat dilaksanakan melalui internal kepolisian dalam hal ini divisi Propam melalui Komisi Kode Etik Polri (KKEP). Metode penelitian yang digunakan ialah metode kualitatif dengan menggabungkan data meliputi normatif, fenomena-fenomena dan analisis yang mendalam melalui perbandingan. Hasil dari penegakan etik ini tidak transparan dan tidak sesuai dengan apa yang dilakukan pelanggar. sehingga dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlunya penguatan kewenangan kompolnas sebagai lembaga independen dan mitra kepolisian yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden untuk dapat melakukan pengawasan dan penegakan etik pada kepolisian di Indonesia. Pentingnya pelaksanaan pengawasan dan penegakan etik pada kepolisian dengan menguatkan kewenangan kompolnas dapat memberikan transparansi dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap kepolisian di Indonesia.
Redesain Konsep Konsultasi Pembentukan PKPU Dalam Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Kusworo, Daffa Ladro
Jurnal Konstitusi & Demokrasi Vol. 5, No. 1
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The research aims to identify problems in the implementation of consultation as part of the mechanism of regulation formation between KPU and DPR and the government, especially in following up the Constitutional Court's decision. The research begins by first describing the dynamics of the consultation process and its results, which are passive and tend to be formalistic after the conclusion of the RDP forum is no longer binding based on the Constitutional Court Decision 92/PUU-XIV/2016. This research uses a doctrinal method that refers to the laws and regulations related to the consultation process of the KPU together with the DPR and the government in the formation of regulations. The research aims to identify problems normatively and connect them with legal facts obtained. The research uses analytic-explanatory typology by describing the existing problems to further find the causality (cause-and-effect) of a problem. The results showed that the implementation of the RDP forum was passive and did not even pay attention to the correction of substantive errors such as in PKPU related to the requirements for former convicts to run for office. This phenomenon should be an evaluative study in the legal validity and technical procedures of the RDP forum, which turns out that there is a disharmonization of consultation provisions between the Pilkada Law and the Election Law with the MD3 Law.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5, No. 1 Vol. 4, No. 2 Vol. 4, No. 1 Vol. 3, No. 2 Vol. 3, No. 1 Vol. 2, No. 2 Vol. 2, No. 1 Vol. 1, No. 2 Vol. 1, No. 1