cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Fahmi Ramadhan Firdaus
Contact Email
puskapsi@unej.ac.id
Phone
+6285785847476
Journal Mail Official
puskapsi@unej.ac.id
Editorial Address
https://jurnal.unej.ac.id/index.php/PUSKAPSI/about/editorialTeam
Location
Kab. jember,
Jawa timur
INDONESIA
PUSKAPSI Law Review
Published by Universitas Jember
ISSN : -     EISSN : 27981053     DOI : https://doi.org/10.19184/puskapsi
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
PUSKAPSI Law Review adalah jurnal peer-review yang diterbitkan oleh Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) Fakultas Hukum, Universitas Jember, Indonesia. Publikasi dalam jurnal ini berfokus pada kajian Pancasila, Konstitusi, hukum dan ketatanegaraan dengan pendekatan doktrinal, empiris, sosio-hukum, dan komparatif. Jurnal ini menyambut baik semua pengajuan tentang wacana terkini tentang hukum dan konstitusi dari berbagai perspektif dalam yurisdiksi tertentu atau dengan analisis komparatif. Pengiriman naskah harus antara 5.000-8.000 kata, meskipun makalah yang lebih pendek yang berkaitan dengan analisis dan debat kebijakan akan dipertimbangkan. Proses peer-review dan keputusan publikasi biasanya akan diselesaikan dalam waktu 60 hari sejak diterimanya pengajuan. Silakan lihat Instruksi untuk Penulis kami untuk informasi tentang pengiriman naskah. Jika Anda memerlukan informasi atau bantuan lebih lanjut, silakan kunjungi Pusat Dukungan kami.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 2 No 1 (2022): June 2022" : 5 Documents clear
Urgensi Keberadaan Wakil Menteri di Indonesia Aliyah, Prita; Antikowati, Antikowati
PUSKAPSI Law Review Vol 2 No 1 (2022): June 2022
Publisher : Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) FH UNEJ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4011.708 KB) | DOI: 10.19184/puskapsi.v2i1.29250

Abstract

Abstract As President whose own the prerogative rights in order to doing governmental affairs, besides Vice President, President also assisted by Minister, it is regulated on Article Number 17 of Constitution of the Republic of Indonesia year 1945. Nor, the authority of appoint the ministers in the cabinet, President also has the authority to appoint the Vice Minister but this authority only can applied on particular circumstances which regulated on Article Number 10 of Law No. 39 Year 2008 about Ministry of State. As the history told, that seat of Vice Minister is has existed since the first year of Presidency of Soekarno, after the Independent Day. Yet, by the time goes the issues about Prime Ministry has regulated in Law No. 39 Year 2008 about Ministry of State and also in Presidential Decree No. 47 Year 2009 about Formation and Organizations of State Ministries. As the factual in reality practical, the appoint of Vice Minister gain the Pros and Contras for the society, because it impress the public the imagination of being political appointee as a gift for support coalition of the cabinet. The existences of Vice Minister is to assisted the Minister with the urgency situation, supposed to assisted in particular circumstances. This article aims to understanding and explain the main issues by using normative constitutional research method and legal approach method. Keywords: The urgency of Vice Minister, Ministry Effectiveness and Efficiency, Vice Minister Appointee Regulations. Abstrak Dalam hak prerogatifnya sebagai Presiden dalam menjalankan tugasnya, selain Wakil Presiden, Presiden juga dibantu oleh Menteri. Hal ini diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain kewenangannya dalam mengangkat Menteri, Presiden juga memiliki kewenangan dalam mengangkat Wakil Menteri, hal ini diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara. Dalam penerapannya dengan sesuai fakta terjadinya pengangkatan Wakil Menteri menuai Pro dan Kontra bagi para rakyat karena dalam pengangkatannya terkesan bahwa jabatan Wakil Menteri merupakan hadiah politik yang dimanfaatkan dan diberikan hanya untuk para koalisi pendukung kabinet. Dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut penelitian ini memberikan gagasan melalui rumusan masalah berupa pengkajian hukum mengenai urgensi dan fungsi pengangkatan jabatan Wakil Menteri, serta pertimbangan upaya hukum dalam memberikan batasan dalam pengangkatan Wakil Menteri melalui pengaturan hukum mengenai persyaratan dalam pengangkatannya. Artikel ini bertujuan untuk memahami dan menjelaskan permasalahan-permasalahan yang menjadi pokok utama pembahasan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, serta pendekatan kasus. Dengan adanya pengaturan mengenai pengangkatan wakil menteri diharapkan untuk tidak dijadikan sebagai jabatan yang digunakan untuk mengakomodasi koalisi pendukung kabinet alias menjadikan posisi wakil menteri sebagai hadiah politik. Selain itu, dalam penerapannya Presiden selaku kepala pemerintahan semestinya mempertimbangkan syarat yang telah dijelaskan oleh Mahkamah Konstitusi supaya tidak terjadi rangkap jabatan yang dilakukan oleh Wakil Menteri. Maka dengan kesimpulan dalam penelitian ini membuahkan saran yaitu, seharusnya meskipun dalam kewenangannya Presiden mengangkat Wakil Menteri perlu adanya penilaian yang mempertimbangkan kefektivitasan dan keefisiensi keadaan suatu Kementerian dan seharusnya posisi Wakil Menteri harus memiliki syarat yang diatur secara tertulis dalam Peraturan Perundang-undangan. Guna menghindari terjadinya rangkap jabatan bagi Wakil Menteri, seharusnya pemberlakuan syarat Menteri juga berlaku bagi Wakil Menteri. Sehingga secara konstitusi terdapat batasan Presiden dalam kewenangannya.
Kekosongan Jabatan Presiden dalam UUD 1945: Potensi, Antisipasi, dan Mekanisme Kontrol Mardika, Nando Yussele; Prabowo, Rian Adhivira
PUSKAPSI Law Review Vol 2 No 1 (2022): June 2022
Publisher : Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) FH UNEJ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (7683.796 KB) | DOI: 10.19184/puskapsi.v2i1.30413

Abstract

Tulisan ini berusaha menjawab potensi antisipasi dan mekanisme kontrol kekosongan jabatan Presiden dalam UUD 1945. Pengangkatan topik ini hendak menjawab isu wacana penundaan Pemilu 2024 yang diiringi dengan penambahan masa jabatan Presiden. Sesungguhnya kekosongan kekuasaan disini tidak dapat dimaknai sebagai akibat dari ketiadaan Pemilu saja, melainkan terhadap hal apapun yang mengakibatkan suksesi kepemimpinan tidak dapat berjalan secara normal. Sehingga disini penulis akan memberikan tanggapan dari sudut yang berbeda. Pada satu sisi, harus diterima adanya celah kekosongan hukum dalam UUD 1945 ketika proses suksesi kepemimpinan tidak dapat dilaksanakan secara normal dan sisi yang lain, kekhawatiran akan penyalahgunaan wewenang hi UUD 1945 hingga lahirnya suatu rezim otoriter. Prinsipnya, tulisan ini hendak mengambil jalan tegah solusi kekosongan hukum dalam dan mengulas langkah-langkah apa saja yang dapat ditempuh untuk mengatasi agar tampuk kekuasaan tidak sampai kosong. Tulisan ini disusun dengan metode yuridis normatif, yaitu melalui analisis sumber-sumber peraturan perundang-undangan maupun pustaka lain yang dianggap menunjang.
Perlindungan Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Atas Tidak Terpenuhinya Hak Restitusi Sona, Ircham Fahmi
PUSKAPSI Law Review Vol 2 No 1 (2022): June 2022
Publisher : Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) FH UNEJ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3053.959 KB) | DOI: 10.19184/puskapsi.v2i1.30820

Abstract

Terjadinya suatu perbuatan tindak pidana didalam masyarakat menimbulkan adanya korban tindak pidana. Pihak yang paling dirugikan akibat terjadinya tindak pidana adalah korban tindak pidana tersebut. Korban dapat mengajukan Restitusi atas kerugian yang dialaminya dan hal tersebut menjadi salah satu hak korban tindak pidana untuk mendapatkan ganti kerugian, tetapi pada pelaksanaannya pemberian Restitusi kepada korban tindak pidana terdapat kendala pada upaya paksa apabila pelaku tindak pidana enggan untuk membayarkanya sehingga regulasi-regulasi tersebut tidak dapat berjalan maksimal dalam memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana, Jika melihat dalam Undang-Undang No 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang apabila pelaku tindak pidana tidak mampu membayar restitusi maka harta kekayaan pelaku tindak pidana dapat disita dan dilelang. Pelaku tindak pidana juga dapat dikenai pidana kurungan pengganti paling lama 1 (satu) tahun. Namun pemberian restitusi ini hanya diberlakukan untuk tindak pidana tertentu saja yaitu tindak pidana perdagangan orang yang menimbulkan kerugian korban secara langsung. Rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu nagaimana prosedur penentuan pemberian restitusi pada korban tidak pidana anak, dan bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana perdagangan orang yang tidak menerima restitusi setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Hasil penelitian ini yang pertama adalah prosedur penentuan jumlah besaran restitusi pada korban tidak pidana anak dan yang kedua adalah perlindungan terhadap anak korban tindak pidana perdagangan orang yang tidak menerima restitusi setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap berdasarkan undang-undang yang berlaku. Penelitian ini juga didukung dengan Putusan No. 2/Pid/2020/PTKPG yang memutus mengenai perdagangan anak, dalam amarnya memerintahkan terdakwa untuk membayar restitusi sebesar Rp. 1.000.000. Putusan ini juga memberikan perlindungan apabila terdakwa tidak mampu membayar restitusi maka harta bendanya akan disita untuk membayar restitusi tersebut.
Perluasan Praperadilan sebagai Bentuk Due Process of Law: Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Keadilan Sosial Ferdinan Manuel, Elkristi; Elmir, Mandira Bienna
PUSKAPSI Law Review Vol 2 No 1 (2022): June 2022
Publisher : Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) FH UNEJ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (5497.411 KB) | DOI: 10.19184/puskapsi.v2i1.31189

Abstract

Pretrial in Indonesia is interpreted by the behaviour of law enforcement officials, as an effort to change due to the failure of law enforcement in Indonesia. In its journey, there was an expansion of pretrial objects formulated by the Constitutional Court (MK). Unfortunately, the expansion of pretrial was initiated by a case of corruption. This leads to injustice, the determination of suspects which is one of the expansions of pretrial is a weapon for corruption suspects to file pretrial. Unlike the purpose of the due process of law that respects human rights. The protection of human rights has not been interpreted since the investigation process, this makes its problems that are the root of the object of pretrial applications for social justice for all Indonesians. To be able to provide solutions to these problems, researchers use normative legal research, that is prescriptive-explanatory research.
Analisis Yuridis Putusan Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Terorisme (Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim) Herlangga, Armanda; Suarda, I Gede Widhiana; Nugroho, Fiska Maulidian
PUSKAPSI Law Review Vol 2 No 1 (2022): June 2022
Publisher : Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) FH UNEJ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3100.625 KB) | DOI: 10.19184/puskapsi.v2i1.30320

Abstract

This study examines the decision number: 79/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim in a case of criminal action of terrorism. This type of research is a normative legal research. The approaches used are the legal, case, and conseptual ones. The results showed that based on Decision Number: 79/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim found that the public prosecutor was not careful in formulating the charges, the indictment of the Public Prosecutor is not in accordance with the actions that have been carried out by the defendant as stated in the Terrorism Law. The public prosecutor does not meet the requirements in making an indictment as regulated in the provisions of Article 143 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code regarding the formal and material requirements in making an indictment in a criminal act that is charged to the defendant. And based on the decision in Decision Number: 79/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim, the judge's consideration is not in accordance with what was done by the defendant who considered that the defendant had attempted to commit a criminal act of terrorism as stated in the facts revealed by the trial in the decision number: 79/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 2 (2025): Desember 2025 (On Progress) Vol. 5 No. 1 (2025): Juni 2025 Vol. 4 No. 2 (2024): Desember 2024 Vol 4 No 1 (2024): June 2024 Vol 3 No 2 (2023): Desember 2023 Vol 3 No 1 (2023): June 2023 Vol 2 No 2 (2022): December 2022 Vol 2 No 1 (2022): June 2022 Vol 1 No 2 (2021): Desember 2021 Vol 1 No 1 (2021): Mei 2021