Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.756
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Veritas et Justitia JURNAL USM LAW REVIEW Journal of Economic & Business Law Review PUSKAPSI Law Review Jurnal Anti Korupsi
Nugroho, Fiska Maulidian
Unknown Affiliation
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
Refleksi Asas Kemanfaatan: Mengilhami Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Tiada Kesalahan Tanpa Kemanfaatan Nugroho, Fiska Maulidian; Eskanugraha, Andika Putra
PUSKAPSI Law Review Vol 3 No 1 (2023): June 2023
Publisher : Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) FH UNEJ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/puskapsi.v3i1.40295

Abstract

The principle of no crime without fault is a fundamental principle, its existence does not seem to appear on the surface like the principle of legality contained in the criminal law law. However, the existence of this principle greatly influences the determination of the judge in imposing a sentence. By Indonesian criminal law officer, Romli Atmasasmita, he offers a complementary principle of the principle of no crime without error - no mistake without benefit. The references offered by Romli are very fundamental, both from a philosophical, sociological, and juridical perspective. Especially reviewing, the principle of expediency that exists side by side with two legal objectives, namely justice and legal certainty. The reflection on material criminal law offered by Romli through the reconstruction of this principle really inspires a point of view for anyone who studies the principle of guilt as the basis for criminal responsibility. It seems that it is time for legal education in Indonesia to look and reflect again, many criminal law officers in Indonesia are full of practical and theoretical experience (retired). The effect of the reconstruction of this principle should be interpreted as a legal view in the future, especially a strong legal structure by seeing and inspiring the Pancasila as the basis for balancing individual interests and the interests of society.
Analisis Yuridis Putusan Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Terorisme (Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim) Herlangga, Armanda; Suarda, I Gede Widhiana; Nugroho, Fiska Maulidian
PUSKAPSI Law Review Vol 2 No 1 (2022): June 2022
Publisher : Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) FH UNEJ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3100.625 KB) | DOI: 10.19184/puskapsi.v2i1.30320

Abstract

This study examines the decision number: 79/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim in a case of criminal action of terrorism. This type of research is a normative legal research. The approaches used are the legal, case, and conseptual ones. The results showed that based on Decision Number: 79/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim found that the public prosecutor was not careful in formulating the charges, the indictment of the Public Prosecutor is not in accordance with the actions that have been carried out by the defendant as stated in the Terrorism Law. The public prosecutor does not meet the requirements in making an indictment as regulated in the provisions of Article 143 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code regarding the formal and material requirements in making an indictment in a criminal act that is charged to the defendant. And based on the decision in Decision Number: 79/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim, the judge's consideration is not in accordance with what was done by the defendant who considered that the defendant had attempted to commit a criminal act of terrorism as stated in the facts revealed by the trial in the decision number: 79/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim.
Analisis Pertimbangan Hakim dalam Tindak Pidana Pajak (Studi Putusan No. 3839/Pid.Sus/2020/PN Mdn) Ramadhani, Kyagus; Widhiana, I Gede; Nugroho, Fiska Maulidian
JURNAL ANTI KORUPSI Vol 12 No 1: Mei 2022
Publisher : PUSAT KAJIAN ANTI KORUPSI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/jak.v4i1.31927

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana pajak berdasarkan Peraturan Jaksa Agung No. 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi dan untuk mengetahui tepat atau tidaknya pertimbangan hakim pada putusan No. 3839/Pid.Sus/2020/PN Mdn yang menjatuhkan pidana terhadap direktur Commanditaire Vennotschap atas penerbitan faktur pajak fiktif. Metode penelitian menggunakan metode yuridis normatif. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu: (1) Peraturan Jaksa Agung RI No. 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi mengatur apabila terdapat undang-undang yang tidak mengatur korporasi sebagai subjek hukum, maka pertanggungjawaban pidana dikerahkan kepada pengurus korporasi (2) Pertimbangan majelis hakim dalam Putusan No. 3839/Pid.Sus/2020/PN Mdn ditemukan adanya amar putusan yang menyatakan bahwa Terdakwa Afrizal terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyertaan walaupun dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak ditemukan adanya delik penyertaan. KUHAP tidak mengatur bahwa putusan pemidanaan harus sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum karena hal tersebut termasuk dalam ranah kewenangan hakim untuk memutus sesuai fakta persidangan serta keyakinan dalam memberikan pemidanaan.
Manifestasi Kaidah Politik Keadilan dan Kepastian Hukum Antar Negara ASEAN Dalam Pemberantasan Korupsi Pada Negara Malaysia dan Amerika Serikat Antariksa, Aiden Gumilang; Fajrin, Dian Rahmawati; Ningtyas, Inez Cahya Ayu; Supriyadi, Jihan Paramita; Nugroho, Fiska Maulidian
JURNAL ANTI KORUPSI Vol 13 No 1: Mei 2023
Publisher : PUSAT KAJIAN ANTI KORUPSI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/jak.v13i1.38932

Abstract

Korupsi merupakan perbuatan yang merugikan negara dengan cara menyalahgunakan kekuasaan, jabatan atau pengaruhnya untuk keuntungan pribadi atau kolektif, baik secara finansial maupun non-finansial. Korupsi dapat menghancurkan ekonomi, menciptakan ketidakadilan sosial, dan merugikan masyarakat secara keseluruhan. Pemberantasan korupsi menjadi sangat penting dimana korupsi bukan lagi menjadi persoalan nasional tetapi sudah menjadi persoalan global. Oleh karena itu, perlunya memastikan bahwa setiap negara di kawasan ASEAN memiliki kaidah-kaidah politik yang kuat dan efektif dalam upaya pemberantasan korupsi. Dalam rangka untuk memerangi korupsi secara efektif, manifestasi kaidah-kaidah politik antar negara ASEAN dalam pemberantasan korupsi pada negara-negara di ASEAN adalah sangat penting untuk menciptakan kerangka kerja yang konsisten dan memberikan pedoman yang jelas bagi negara-negara anggota ASEAN untuk melawan korupsi secara bersama-sama. Salah satu contoh kasus kerjasama internasional dalam pemberantasan korupsi yang menerapkan kaidah politik internasional adalah kerjasama antara Malaysia dan Amerika Serikat dalam penyelidikan dan penuntutan kasus korupsi yang melibatkan mantan Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak. Kaidah-kaidah politik hukum pidana internasional tersebut menjadi acuan dan pedoman dalam melakukan penyelidikan dan penuntutan kasus korupsi yang melibatkan pelaku di berbagai negara khususnya antar negara ASEAN. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan penelitian dari data sekunder dan dijelaskan secara deskriptif. Pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Sehingga pada akhirnya penulis berkesimpulan bahwa penuntutan kasus korupsi yang melibatkan mantan Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak dilakukan dengan memperhatikan kaidah politik Hukum Pidana Internasional yaitu prinsip keadilan dan kepastian hukum. Najib Razak diadili dan dijatuhi hukuman sesuai dengan bukti-bukti yang ada serta hak-haknya sebagai terdakwa dijamin selama proses persidangan. Kata Kunci: Korupsi, Kaidah-Kaidah Politik, ASEAN
Pendekatan Keadilan Restoratif oleh Kejaksaan Republik Indonesia Sangadji, Basri Muhammad Ridwan; Nurhayati, Dwi Endah; Nugroho, Fiska Maulidian
JURNAL ANTI KORUPSI Vol 13 No 2: November 2023
Publisher : PUSAT KAJIAN ANTI KORUPSI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/jak.v13i2.45118

Abstract

Praktik korupsi saat ini semakin menarik untuk diperhatikan selain karena dilakukan secara sistematis, namun juga menggunakan cara-cara yang canggih dan meluas, akibatnya keuangan negara semakin terdampak. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi dikatakan sebagai kejahatan extraordinary dan pemberantasannya perlu dilakukan dengan cara khusus serta luar biasa, seperti adanya pembuktian terbalik, ancaman pidana berpola minimum khusus, pidana mati, membayar ganti kerugian negara yang tidak menghapus dipidananya pelaku, percobaan, pembantuan dan permufakatan dipidana dengan pidana yang sama. Indonesia merupakan salah satu negara dengan angka korupsi tertinggi di Dunia, sejalan dengan data yang didapat dari laman Transparency International bahwa selama 3 (tiga) tahun terakhir posisi Indonesia selalu terpuruk dalam bare-minimum negara terkorup. Pada tahun 2020 Indonesia menduduki peringkat 102 dari 180 negara di dunia paling korup dengan skor 37/100. Sedangkan pada tahun 2021 Indonesia menempati posisi 96 dari 180 dengan skor 38/100. Kemudian pada tahun 2022 Indonesia menduduki posisi 110/180 dengan skor 34 dari 100. Angka tersebut semakin membuat khalayak masyarakat penuh dengan streotip stigmatisasi terhadap pemberitaan korupsi yang menganggap semua pejabat pemerintah merupakan pelaku. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kebijakan penghentian penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan dan mengukur kesesuaian antara Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 dengan Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP. Sekaligus menganalisis kesesuaian penyelesaian perkara menggunakan pendekatan Keadilan Restoratif sebagaimana dalam Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tinda Pidana Khusus No. B-1113/F/Fd.1/2010 UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Metode penelitian yuridis normatif digunakan dan melalui 2 (dua) pendekatannya, yakni pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan yang sumbernya berasal dari bahan hukum primer dan sekunder, penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih pemikiran baik bagi akademisi maupun praktisi. KATA KUNCI : Korupsi, Keadilan Restoratif, Penghentian Penuntutan
State Financial Position as State Equity Participation in Indonesia Investment Authority Al Farizy, Mohammad Rafi; Nugroho, Fiska Maulidian; Prakoso, Bhim
JURNAL USM LAW REVIEW Vol 7, No 3 (2024): DECEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v7i3.10453

Abstract

The aim of this research is to examine the position of state finances as state capital participation in the INA. Through Government Regulation in Lieu of Law (PERPPU) No. 2/2022, the Investment Management Institution as known as Indonesia Investment Authority (INA) is a new initiative by the government to manage Central Government investments. Referring to the Santiago Principles, the government uses the separate legal entity model for the establishment of INA. The capital of INA comes from state equity participation, which in Indonesia’s financial system is categorized as separate state assets. This means that, in essence, INA’s capital is considered state finance. However, there is a regulatory construction in Article 158 paragraph (4) which states that INA’s losses are not state losses, thus INA’s equity is no longer considered state finance. This is akin to the concept of a separate legal entity in corporations, which have their own assets separate from the assets of their owners/managers. Previously, Constitutional Court Decisions No. 48/PUU-XI/2013 and No. 62/PUU-XI/2013 had established that separated state assets remain state finance. Therefore, a question arises regarding the status of INA. Using normative legal research methods, the research findings indicate that INA’s equity originating from state equity participation has transformed into INA’s private finance. However, this transformation is not in line with the national financial system constructed based on the welfare state principle. Consequently, this could potentially create loopholes for the embezzlement of state funds.
FUNGSIONALISASI PASAL 44 KUHP DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (SUATU RE-ORIENTASI & RE-EVALUASI MENUJU REFORMULASI) Ohoiwutun, Y A Triana; Nugroho, Fiska Maulidian; Martua Samosir, Samuel Saut; Setiyoargo, Arief
Veritas et Justitia Vol. 5 No. 2 (2019): Veritas et Justitia
Publisher : Faculty of Law, Parahyangan Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25123/vej.v5i2.3613

Abstract

Uncertainty with regard to the proper implementation of Article 44 of the Criminal Code is to be discussed.  In legal practice, the existence of mental disorder in those who are accused of murder or homicide will be made dependent on the decision of psychiatrist (authorized to conduct forensic psychology or psychiatry). In the case that such mental disorder is determined to be existing during a pre-trial hearing, the court is under no obligation to order cessation of the criminal proceeding. It is noted that in a number of cases the decision to terminate investigation or cease court proceeding falls completely under the Judge discretionary power.  The author’s recommendation is that a reformulation of Art. 44 of the Criminal Code is in order.
PERAN AHLI JIWA DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN PSIKIS DALAM RUMAH TANGGA Ohoiwutun, Y A Triana; Nugroho, Fiska Maulidian; Samsudi, Samsudi; Dewanto, Ari
Veritas et Justitia Vol. 8 No. 1 (2022): Veritas et Justitia
Publisher : Faculty of Law, Parahyangan Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25123/vej.v8i1.4443

Abstract

Domestic psychic violence can be experienced by everyone, including children, wives, husbands, and others. As a material offense on domestic psychic violence, the elements resulting from psychological trauma must be proven. Therefore, the intervention of forensic psychologists and forensic psychiatrists is very important in cases of domestic psychic violence. The differences in the competence of psychologists and psychiatrists as well as the prospective roles of both professions in proving cases are the focus of the problems being studied. A normative legal research method with descriptive qualitative data analysis was employed in this research. The results showed that the existence of forensic psychologists and forensic psychiatrists is very important for finding material truths that can be scientifically tested in cases of domestic psychic violence. As evidence for letters and/or expert reports, the assessment results of forensic psychologists and forensic psychiatrists have accurate evidentiary value in forming a judge's conviction. This paper ends with a recommendation that as a form of protection for domestic violence victims, the role of psychologists and/or psychiatrists should be optimized, both in the pre-adjudication, and adjudication phases. In addition, considering the balanced position between psychologists and psychiatrists in law enforcement, this should not create jealousy and unhealthy competition between the two professions.
Mengganti Kerugian Ekologi melalui Perspektif Pidana Denda Nugroho, Fiska Maulidian
Journal of Economic and Business Law Review Vol. 4 No. 2 (2024): Journal of Economic & Business Law Review
Publisher : Pusat Kajian Hukum Perbankan Fakultas Hukum Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/jeblr.v4i2.53373

Abstract

The pattern of punishment through fines is not widely discussed, especially for law enforcement in the natural resources regime. Fines are always formulated together with other criminal threats, namely imprisonment because of its nature as a form of basic punishment. However, when the fine punishment is faced with acts that cause natural resources losses, the fine punishment has not been seen as a frightening threat or even more deterrent. Therefore, it is important to have a legal concept in a criminal perspective as a replacement for ecological damage. The purpose of this research is to find out the extent of criminal fines and its development, along with an in-depth analysis of criminal fines imposed on corporations to recover ecological losses in the future. This research method uses dogmatic legal research, which is based on literature review, policy, and current knowledge. The results of the discussion of this research include, fines are still not too favoured to deter criminals whose actions are charged with the consequences of damage to natural resources. Criminal fines also need to be reformulated through the basis and perspective of ecological losses, so that the content of the use of ecological losses can be the basis for higher and more optimal criminal fines.
Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Transaksi Yang Mempunyai Tujuan Pembayaran Menggunakan Mata Uang Rupiah Di Indonesia Rafika, Aliya tur; Iriyanto, Echwan; Nugroho, Fiska Maulidian
Journal of Economic and Business Law Review Vol 2 No 2 (2022): Journal of Economic & Business Law Review
Publisher : Pusat Kajian Hukum Perbankan Fakultas Hukum Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (318.933 KB) | DOI: 10.19184/jeblr.v2i2.28987

Abstract

Abstract Transactions that have the purpose of payment in the territory of Indonesia use the rupiah currency as stipulated in Law no. 7 of 2011 concerning Currency. However, the "Mualamah Market" uses dinar and dirham payment transactions, and Indonesia's border areas with Malaysia, Singapore and Timor Leste are very vulnerable to using Ringgit, Singapore Dollars and US Dollars as well as lawyers being paid using foreign currencies and there are still many cases other. The purpose of this study is to determine the form of criminal threats that can provide a deterrent effect on perpetrators and can scare the general public so that all people in the territory of Indonesia use the rupiah currency in transactions that have a payment purpose. The methodology used is normative juridical by using a statutory, conceptual, historical and comparative approach with the support of the theory of punishment and legal certainty or the principle of legality, as well as the principle of territoriality. The results of this study indicate that every transaction that has the purpose of payment in the territory of Indonesia is required to use the rupiah currency. 7 of 2011 concerning Currency. The criminal threat in Article 33 paragraph (1) of Law no. 7 of 2011 concerning Currency is not in accordance with the theory of punishment (combined theory) because the sanctions are too light, both fines and physical crimes so that the sanctions are not yet effective to provide a deterrent effect or frighten the general public. Keywords: Criminal Law Protection, Payment Transactions, and Rupiah
Co-Authors Al Farizy, Mohammad Rafi Antariksa, Aiden Gumilang Dewanto, Ari Echwan Iriyanto Eskanugraha, Andika Putra Fajrin, Dian Rahmawati Herlangga, Armanda I Gede Widhiana Suarda Ningtyas, Inez Cahya Ayu Nurhayati, Dwi Endah Ohoiwutun, Y A Triana Prakoso, Bhim Rafika, Aliya tur Ramadhani, Kyagus Samsudi . Samuel Saut Martua Samosir Sangadji, Basri Muhammad Ridwan Setiyoargo, Arief Supriyadi, Jihan Paramita Suyudi, Godeliva Ayudyana Widhiana, I Gede widowati widowati Y. A. Triana Ohoiwutun, Y. A. Triana