cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Fahmi Ramadhan Firdaus
Contact Email
puskapsi@unej.ac.id
Phone
+6285785847476
Journal Mail Official
puskapsi@unej.ac.id
Editorial Address
https://jurnal.unej.ac.id/index.php/PUSKAPSI/about/editorialTeam
Location
Kab. jember,
Jawa timur
INDONESIA
PUSKAPSI Law Review
Published by Universitas Jember
ISSN : -     EISSN : 27981053     DOI : https://doi.org/10.19184/puskapsi
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
PUSKAPSI Law Review adalah jurnal peer-review yang diterbitkan oleh Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) Fakultas Hukum, Universitas Jember, Indonesia. Publikasi dalam jurnal ini berfokus pada kajian Pancasila, Konstitusi, hukum dan ketatanegaraan dengan pendekatan doktrinal, empiris, sosio-hukum, dan komparatif. Jurnal ini menyambut baik semua pengajuan tentang wacana terkini tentang hukum dan konstitusi dari berbagai perspektif dalam yurisdiksi tertentu atau dengan analisis komparatif. Pengiriman naskah harus antara 5.000-8.000 kata, meskipun makalah yang lebih pendek yang berkaitan dengan analisis dan debat kebijakan akan dipertimbangkan. Proses peer-review dan keputusan publikasi biasanya akan diselesaikan dalam waktu 60 hari sejak diterimanya pengajuan. Silakan lihat Instruksi untuk Penulis kami untuk informasi tentang pengiriman naskah. Jika Anda memerlukan informasi atau bantuan lebih lanjut, silakan kunjungi Pusat Dukungan kami.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 2 No 2 (2022): December 2022" : 5 Documents clear
Tinjauan Psikologi Kriminal dalam Motif Tindak Kejahatan Mutilasi Permata, Chusnul Qotimah Nita; Khasanah, Nur Barokah Uswatun
PUSKAPSI Law Review Vol 2 No 2 (2022): December 2022
Publisher : Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) FH UNEJ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3315.095 KB) | DOI: 10.19184/puskapsi.v2i2.31195

Abstract

Dalam kehidupan bermasyarakat suatu kejahatan memang bukan suatu hal yang asing, karena pada dasarnya kejahatan merupakan suatu perbuatan atau tingkah laku yang dianggap jahat dalam masyarakat. Perkembangan zaman dan teknlogi membawa kejahatan menjadi semakin beragam yang dinilai tidak biasa dalam suatu masyarakat. Kondisi perilaku atau kejiwaan seseorang pelaku kejahatan serta semua hal yang berhubungan dengan perbuatan si pelaku kejahatan dan seluruh akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut dapat dipelajari dengan menggunakan teori yang disebut Psikologi Kriminal. Tingkah laku atau perbuatan individu yang bersifat kriminal tidak dapat dipisahkan dengan individu lainnya, karena pada dasarnya manusia satu dengan lainnya merupaka suatu jaringan yang sama. Dari zaman dahulu, tindak kejahatan mutilasi ini telah terjadi. Dewasa ini tindak kejahatan mutilasi ini telah menajdi suatu modus operandi kejahatan, dimana mutilasi ini tidak hanya dilakukan didalam suatu kebudayaan yang memiliki unsur-unsur, nilai estetika bahkan niali filosofis saja.Pelaku kejahatan mutilasi ini melakukan kejahatannya dengan tujuan agar para petugas yang bersangkutan terkelabui, selain itu untuk menyamarkan identiats korban dan juga menghilangkan jejak atas perbuatannya dengan cara memotong bagian tubuh korban menjadi beberapa bagaian (kepala, badan, bagian lain) dan kemudian pelau membuangnya secara terpisah. Disamping untuk menghilangkan jejak pelaku kejahatan, modus mutilasi ini juga karena faktor kondisi kejiwaan pelaku dimana tedapat gangguan jiwa terhadap diri pelaku, ole sebab itu melakukan tindakan diluar kemanusiaan. Selain itu juga dapat terjadi karena faktor sosial, faktor ekonomi, faktor asmara atau bahkan keadaan Rumah Tangga pelaku kejahatan mutilasi.
Pencalonan Anggota Legislatif Mantan Narapidana Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018) Tontrinia, Meilinda Putri Handayani; Ana, Ida Bagus Oka; Indrayati, Rosita
PUSKAPSI Law Review Vol 2 No 2 (2022): December 2022
Publisher : Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) FH UNEJ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (5440.543 KB) | DOI: 10.19184/puskapsi.v2i2.30650

Abstract

Pemilihan umum sebagai sarana kedaulatan rakyat dalam pelaksanaanya seringkali terjadi kesalahan yang menyebabkan kurang berkualitasnya hasil pemilu. Menjelang pemilihan umum 2019 terhadap Pemilihan Legislatif Komisi Pemilihan Umum mengeluarkan peraturan baru yaitu Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota. Pada Pasal 4 ayat (3) peraturan ini menimbulkan penolakan yang mana mengatur mengenai larangan bagi mantan terpidana, bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi dilarang untuk mengikuti pemilihan calon legislatif. Terkait persyaratan untuk menjadi calon legislatif juga jelas disebutkan dalam Pasal 240 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bahwa bagi mantan terpidana yang tidak pernah mendapat ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, atau secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana masih diperbolehkan untuk mencalonkan diri dalam pemilihan legislatif. Hal ini menimbulkan pembatasan hak politik bagi mantan narapidana.
Overview of Domestic Rape Jurisdiction (Decision Number 899/Pid.Sus/2014/PN.Dps) Umami, Naily Kharisatul
PUSKAPSI Law Review Vol 2 No 2 (2022): December 2022
Publisher : Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) FH UNEJ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (5857.877 KB) | DOI: 10.19184/puskapsi.v2i2.30633

Abstract

Sexual violence against wives that occurs in the household is better known by the general public as marital rape which is defined as rape that occurs in a marriage bond. However, a broader understanding understood by various groups regarding marital rape is a wife who receives acts of sexual violence by her husband or coercion by all against her wife to carry out sexual activities without considering the condition of the wife. Or forcing to have sexual relations in ways that are not fair or do not like the wife. In Indonesia, there have been several court decisions regarding the issue of sexual violence in the household, one of which is Decision Number 899/Pid.Sus/2014/PN.Dps which was carried out by Tohari. The panel of judges in deciding this case using Article 46 of Law no. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence The judge's considerations are in accordance with the legal facts that have been proven by the public prosecutor that the defendant intentionally committed an act of domestic violence that caused physical injury to the victim's body and genitals. And the elements have been fulfilled, namely the element of every person and the element of committing acts of sexual violence. Of the aggravating and mitigating factors, one of the aggravating factors was that the defendant had hurt and injured the victim's witness who was the defendant's wife and the defendant did not feel guilty about what he had done. While mitigating factors are the defendant has never been convicted and the defendant is elderly. Therefore, based on the facts and legal considerations, the panel of judges sentenced the defendant to 5 (five) months in prison from the original demand of 10 (ten) months from the public prosecutor.
Pembatalan Sertifikat Pengganti Hak Milik Atas Tanah (Studi Putusan Nomor : 52/G/2010/PTUN.MTR) Chairunnisa, Nur Ifani; Jayus, Jayus; Fadhilah, Nurul Laili
PUSKAPSI Law Review Vol 2 No 2 (2022): December 2022
Publisher : Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) FH UNEJ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (6460.234 KB) | DOI: 10.19184/puskapsi.v2i2.29297

Abstract

Salah satu tanda bukti kepemilikan tanah bagi setiap warga Negara Indonesia adalah berupa sertifikat tanah. Arti Sertifikat menurut Pasal 32 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menjelaskan bahwa sebagai surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan. Jika ternyata suatu saat terjadi sertipikat tanah ini hilang atau rusak, maka bisa diterbitkan sertipikat pengganti dan subjek haknya sendiri juga sama. Dalam proses pembuatan sertipikat tanah maupun sertipikat pengganti, diusahakan dalam waktu yang singkat, namun tidak meninggalkan soal kecermatan dan ketelitian dalam penangannya. Sebab, apabila yang terjadi suatu kelalaian atau kesalahan maka timbul kegagalan dalam kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah. Badan Pertanahan Nasional selaku institusi yang berwewenang dalam pembatalan sertipikat hak milik atas tanah berhak melakukan pembatalan sertifikat yang telah mendapat putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum. Hal ini dapat diindikasikan bahwa BPN telah melakukan kesalahan dari segi administratif dan prosedural dalam menerbitkan sertipikat.
Perlindungan Hukum Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 yang Berakibat Penyakit, Kecacatan Tubuh, dan atau Hilangnya Nyawa Pasca Vaksinasi Agam Maulana; Dwi Endah Nurhayati; Fiska Maulidian Nugroho
PUSKAPSI Law Review Vol 2 No 2 (2022): December 2022
Publisher : Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) FH UNEJ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (5213.095 KB) | DOI: 10.19184/puskapsi.v2i2.30666

Abstract

COVID -19 merupakan virus baru yang menyebabkan masalah kesehatan khususnya pada organ pernafasan dengan penyebaran yang sangat cepat . Sebagai kegiatan penanggulangan penyakit baru ini pemerintah melalui UU Kekarantinaan Kesehatan Pasal 15 ayat 2 melakukan program vaksinasi secara nasional. Pemberian vaksin tersebut ternyata memiliki efek samping yang tidak terduga bahkan berpotensi sampai menghilangkan nyawa.Resiko tersebut membuat keyakinan masyarakat terhadap vaksin menurun, apalagi belum ada kepastian perlindungan hukum terkait dengan kondisi pasca vaksinasi tersebut. Pertanggungjawaban hukum atas tindakan vaksinasi yang menimbulkan efek samping hingga menghilangkan nyawa sebagai kejadian ikutan pasca vaksin dan perlindungan hukum terhadap penerimanya merupakan tanda tanya besar yang perlu untuk dijawab. Berlatarbelakang hal tersebut penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pengumpulan bahan hukum menggunakan studi pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan non-hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, tenaga kesehatan sebagai pelaksana vaksinasi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas pelaksanaan vaksinasi sepanjang sesuai dengan tatalaksana yang berlaku dan atau tidak terjadi kelalaian yang disengaja. Sedangakn perlindungan hukum bagi penerima vaksin berupa pemantauan dan penaggulangan kementerian terkait serta pemerintah kabupaten /kota setempat terhadap kejadian pasca vaksinasi, dan kompensasi apabila terdapat efek samping penggunaan vaksin tersebut.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 2 (2025): Desember 2025 (On Progress) Vol. 5 No. 1 (2025): Juni 2025 Vol. 4 No. 2 (2024): Desember 2024 Vol 4 No 1 (2024): June 2024 Vol 3 No 2 (2023): Desember 2023 Vol 3 No 1 (2023): June 2023 Vol 2 No 2 (2022): December 2022 Vol 2 No 1 (2022): June 2022 Vol 1 No 2 (2021): Desember 2021 Vol 1 No 1 (2021): Mei 2021