cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Fahmi Ramadhan Firdaus
Contact Email
puskapsi@unej.ac.id
Phone
+6285785847476
Journal Mail Official
puskapsi@unej.ac.id
Editorial Address
https://jurnal.unej.ac.id/index.php/PUSKAPSI/about/editorialTeam
Location
Kab. jember,
Jawa timur
INDONESIA
PUSKAPSI Law Review
Published by Universitas Jember
ISSN : -     EISSN : 27981053     DOI : https://doi.org/10.19184/puskapsi
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
PUSKAPSI Law Review adalah jurnal peer-review yang diterbitkan oleh Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) Fakultas Hukum, Universitas Jember, Indonesia. Publikasi dalam jurnal ini berfokus pada kajian Pancasila, Konstitusi, hukum dan ketatanegaraan dengan pendekatan doktrinal, empiris, sosio-hukum, dan komparatif. Jurnal ini menyambut baik semua pengajuan tentang wacana terkini tentang hukum dan konstitusi dari berbagai perspektif dalam yurisdiksi tertentu atau dengan analisis komparatif. Pengiriman naskah harus antara 5.000-8.000 kata, meskipun makalah yang lebih pendek yang berkaitan dengan analisis dan debat kebijakan akan dipertimbangkan. Proses peer-review dan keputusan publikasi biasanya akan diselesaikan dalam waktu 60 hari sejak diterimanya pengajuan. Silakan lihat Instruksi untuk Penulis kami untuk informasi tentang pengiriman naskah. Jika Anda memerlukan informasi atau bantuan lebih lanjut, silakan kunjungi Pusat Dukungan kami.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 4 No 1 (2024): June 2024" : 5 Documents clear
Prinsip Kepastian Hukum Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Aset Kripto di Indonesia Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 Vidi Adhar, Meuthia Syaharani; Sugiharti, Dewi Kania; Cahyandani, Amelia
PUSKAPSI Law Review Vol 4 No 1 (2024): June 2024
Publisher : Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) FH UNEJ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/puskapsi.v4i1.48330

Abstract

ABSTRAK Pengakuan cryptocurrency (yang selanjutnya disebut Aset Kripto) sebagai komoditi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) menimbulkan konsekuensi hukum berupa pengenaan Aset Kripto sebagai Barang Kena Pajak (BKP) yang dapat dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pengaturan PPN atas Aset Kripto terdapat pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto. PMK tersebut mengatur mengenai objek, subjek, taatbestand, serta tarif dari PPN Transaksi Aset Kripto. Pengaturan mengenai pajak materiil PPN Aset Kripto dalam PMK tersebut tentu menimbulkan permasalahan, karena Pasal 23A Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan pengaturan pajak diatur dalam Undang-undang. Maka dari itu, penelitian ini berupaya untuk menganalisis prinsip kepastian hukum dalam pemungutan PPN terhadap Aset Kripto di Indonesia berdasarkan PMK No.68/PMK.03/2022 serta praktik pemungutan PPN Aset Kripto agar secara efektif dapat meningkatkan Penerimaan Negara Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan melakukan telaahan terhadap asas-asas pembentukan hukum perpajakan dan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dan Penulis akan mengurai hasil analisis secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa PMK 68/PMK.03/2022 tidak memenuhi prinsip kepastian hukum pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Selain itu, dalam meningkatkan penerimaan negara yang dilakukan melalui pemungutan PPN Aset Kripto, Kementerian Keuangan dapat melakukan upaya-upaya kerjasama dengan stakeholders lain dan melakukan optimalisasi arsitektur teknologi. KATA KUNCI: Kepastian Hukum, Pajak Pertambahan Nilai, Aset Kripto, Arsitektur Teknologi ABSTRACT The recognition of cryptocurrency (hereinafter referred to Crypto Assets) as a commodity by the Commodity Futures Trading Supervisory Agency (Bappebti) creates legal consequences in the form of the taxation of Crypto Assets as a Taxable Item (BKP) that can be subject to Value Added Tax (VAT). The regulasi of VAT of Crypto Assets is regulated in the Regulation of the Minister of Finance Number 68/PMK.03/2022 on Value Added Tax and Income Tax on Crypto Asset Trading Transactions. The PMK regulates the object, subject, compliance, and rate of VAT on Crypto Assets. The arrangement regarding the material tax of PPN Crypto in the PMK certainly causes problems, because Article 23A of the 1945 Constitution pof the Republik of Indonesia explicitly states that the tax arrangement is governed by the law. Therefore, this research tries to analyze the principle of legal certainty in the collection of VAT on Crypto Assets in Indonesia based on PMK Number 68/PMK.03/2022. As wlell as the practice of collecting VAT on Crypto Assets do effectively increase Indonesia’s State Revenue. The method use in this research is normative jurisprudence by studying the principles of the formation of taxation law and legislation in the field of taxation. The data obtained is then analyzed qualitatively and the author will describe the results of the analysis descriptively. The results on this research show that PMK 68/PMK/03/2022 does not meet the principle of legal certainty in the information of legislation and regulations in the field of taxation. In addition, in increasing the state’s revenue through the collection of Crypto Asset VAT, The Ministry of Finance can make efforts to cooperate with other stakeholders and optimize architecture of technology. KEYWORD: Legal Certainty, Valued Added Tax, Crypt Assets, Architecture of Technology
Politik Hukum Dalam Program Legislasi Di Indonesia Arfandy, Muh Farhan; Maharani, A Rafika
PUSKAPSI Law Review Vol 4 No 1 (2024): June 2024
Publisher : Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) FH UNEJ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/puskapsi.v4i1.48357

Abstract

Penyusunan undang-undang yang demokratis harus menggambarkan peran hukum sebagai alat untuk memfasilitasi dinamika masyarakat. Dengan cara ini, peran hukum dalam negara yang sedang mengalami perubahan dapat mencakup semua kompleksitas masyarakat seperti Indonesia. Perkembangan teknologi dan industri menuntut kehadiran suatu kerangka hukum yang mampu mencapai tujuan yang diinginkan oleh masyarakat. Dalam artikel ini, akan dibahas tentang politik hukum dalam pembentukan undang-undang di Indonesia yang berkaitan dengan Konstitusi, sehingga dampaknya sesuai dengan yang diinginkan. Tujuan dari artikel ini antara lain, untuk mengetahui bagaimana aspek yang mempengaruhi legislasi di Indonesia, dan untuk mengetahui bagaimana Politik Hukum Legislasi di Indonesia. Adapun metode penelitian yang akan digunakan menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan konsep dan pendekatan perundang-undangan. Untuk menghasilkan kualitas yang berbeda dengan kualitas legislasi saat ini membutuhkan proses dalam menghasikan produk tersebut, yaitu undang-undang, tanpa perubahan dalam mekanisme tersebut maka tidak bisa lagi kita berharap terjadi perubahan kualitas dengan mesin proses yang sama. Kekuasaan politik yang dijalankan oleh pemerintah bersama lembaga-lembaga kenegaraan lainnya, harus sesuai dengan konstitusi yang telah disepakati bersama demi tegaknya negara hukum. Dalam hal ini semua komponen bangsa, baik organisasi politik, harus secara sadar melaksanakan kewajibannya sesuai dengan aturan hukum.
Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang Pada Masa Keadaan Darurat Uz Zaman, Muhamad Nafi
PUSKAPSI Law Review Vol 4 No 1 (2024): June 2024
Publisher : Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) FH UNEJ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/puskapsi.v4i1.48309

Abstract

Penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) sering terjadi pada saat keadaan darurat, karena pemerintah menggunakan keadaan darurat sebagai dalih untuk menyimpangi berbagai peraturan hingga konstitusi. Oleh sebab itu kekuatan masyarakat berperan sebagai penyeimbang dalam pembentukan undang-undang yang dihasilkan oleh "dictatorial leaders" pada saat krisis. Namun partisipasi masyarakat dalam keadaan darurat mengalami keterbatasan. Hal ini disebabkan adanya pembatasan aktivitas masyarakat, pengurangan hak-hak warga negara hingga penyimpangan terhadap pemenuhan hak asasi manusia. Melalui pendekatan doktriner dan literatur review serta analisis terhadap berbagai pengaturan kedaruratan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang pada masa keadaan darurat di Indonesia. Hasilnya menunjukkan dalam pembentukan undang-undang pada masa keadaan darurat, partisipasi masyarakat cenderung terbatas bahkan ditiadakan. Pemerintah biasanya mengeluarkan Perpu yang secara konsep tidak memberikan ruang partisipasi masyarakat. Namun dalam perkembangan hukum modern, masyarakat dapat menempuh upaya hukum sebagai bentuk kontrol untuk mengkoreksi aturan dalam keadaan darurat. Misalnya melalui mekanisme lembaga legislatif dengan menggunakan fungsi pengawasan oleh parlemen sebagai bentuk checks and balances kepada eksekutif, serta melalui mekanisme lembaga yudikatif seperti pengujian undang-undang (judicial review) di Mahkamah Konstitusi dan gugatan tata usaha negara di Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana langkah hukum tersebut telah ditempuh masyarakat pada masa keadaan darurat kesehatan Covid-19 yang lalu. Poinnya adalah sekalipun terjadi keadaan darurat, partisipasi masyarakat seharusnya tetap dilakukan sepanjang masih bisa dijalankan dengan berbagai penyesuaian tergantung keadaan darurat yang dihadapi.
Peluang Reformulasi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Samudra, Lintang Akbar
PUSKAPSI Law Review Vol 4 No 1 (2024): June 2024
Publisher : Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) FH UNEJ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/puskapsi.v4i1.48107

Abstract

Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat telah diatur bagaimana persaingan usaha yang sehat. Dalam perkembangannya antara tahun 2021 – 2022 terdapat persaingan usaha yang tidak sehat terhadap minyak goreng berupa membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan sebagaimana sebagaimana Putusan Perkara Nomor: 15/KPPU-I/2022. Terdapat permasalahan yang mendasar pada undang-undang a quo khususnya terhadap batasan kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk melakukan penyelidikan dugaan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat serta ketidakjelasan ketentuan jenis-jenis tindak pidana yang dapat diberikan kepada pelaku usaha ketika hukum administrasi atau perdata kurang efektif. Berdasarkan latar belakang hal tersebut, pada penelitian ini kemudian menghasilkan 2 (dua) rumusan masalah, yaitu bagaimana implikasi penegakan hukum pidana berdasarkan Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopol dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan bagaimana aturan hukum yang ideal demi mewujudkan keadilan dalam penegakan hukum pidana persaingan usaha. Penelitian ini berjenis penelitian yuridis-normatif dengan mengkaji data-data sekunder melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopol dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terbatas mengatur ketentuan pidana jika pelaku usaha tidak melaksanakan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagaimana Pasal 44 ayat (4), lebih lanjut tidak terdapat ketentuan siapakah yang berhak melakukan penyelidikan atas pelanggaran tindak pidana pada Pasal 48 dan Pasal 49, serta terhadap Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tidak memiliki norma pengaturan untuk melakukan penyelidikan. Oleh karena itu dirasa perlu untuk dilakukan pembaharuan hukum Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopol dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang mengakomodir keseluruhan permasalahan tersebut maupun mempertimbangkan aspek pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi.
Perbandingan Melalui Pendekatan Hukum terhadap Hak Penyandang Disabilitas dalam Penyediaan Fasilitas: Indonesia, Amerika Serikat, dan Mesir Kurnia, Eyda
PUSKAPSI Law Review Vol 4 No 1 (2024): June 2024
Publisher : Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) FH UNEJ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/puskapsi.v4i1.47804

Abstract

Aksesibilitas fasilitas umum bagi penyandang disabilitas merupakan isu krusial di berbagai negara. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan pendekatan hukum yang diadopsi oleh Indonesia, Amerika Serikat, dan Mesir dalam memastikan penyediaan fasilitas yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas. Ketiga negara tersebut telah menerapkan pendekatan hukum yang berbeda. Indonesia mengandalkan peraturan khusus tertulis, Amerika Serikat menggunakan undang-undang komprehensif, dan Mesir menggabungkan unsur-unsur dari kedua pendekatan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif. Data primer diperoleh dari bahan hukum primer seperti undang-undang dan peraturan di ketiga negara. Data sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, artikel, dan karya ilmiah lainnya yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga negara telah menunjukkan komitmen dalam memastikan aksesibilitas fasilitas bagi para penyandang disabilitas. Namun, masih terdapat berbagai tantangan dalam implementasi, seperti kesenjangan kepatuhan, mekanisme penegakan yang lemah, dan kurangnya kesadaran masyarakat.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 1 (2025): Juni 2025 Vol. 4 No. 2 (2024): Desember 2024 Vol 4 No 1 (2024): June 2024 Vol 3 No 2 (2023): Desember 2023 Vol 3 No 1 (2023): June 2023 Vol 2 No 2 (2022): December 2022 Vol 2 No 1 (2022): June 2022 Vol 1 No 2 (2021): Desember 2021 Vol 1 No 1 (2021): Mei 2021