Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.235
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Indonesian Journal of Criminal Law Jurist-Diction Majalah Hukum Nasional Amsir Law Jurnal (ALJ) PUSKAPSI Law Review Recht Studiosum Law Review
Arfandy, Muh Farhan
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
Peran DPRD dalam Pembentukan Peraturan Daerah yang Demokratis Arfandy, Muh Farhan
Recht Studiosum Law Review Vol. 3 No. 1 (2024): Volume 3 Nomor 1 (Mei-2024)
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/rslr.v3i1.15913

Abstract

Pembentukan Peraturan Daerah oleh DPRD seringkali dianggap bermasalah oleh sejumlah pihak, baik itu pihak dari luar maupun pihak dari dalam DPRD itu sendiri, sejumlah masalah mulai dari pengaturan yang belum jelas mengenai pembentukan produk hukum daerah, hingga permasalahan partisipasi masyarakat yang dianggap menimbulkan permasalahan dalam peraturan daerah tersebut yang tidak demokratis mengingat Negara Indonesia merupakan Negara yang menganut sistem demokrasi. Rumusan Masalah dari penelitian ini adalah: Bagaimana Proses Pembentukan Peraturan Daerah oleh Pemerintah Daerah? dan; Apa Kendala yang Dialami oleh DPRD dalam Proses Pembentukan Produk Hukum Daerah?. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode normatif dengan menggunakan pendekatan konsep dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah asas demokrasi telah diterapkan dalam proses pembentukan peraturan daerah pada tahapan usulan ranperda dan proses pembuatan suatu peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara terpadu, terencana, dan sistematis. dan; Kendala-kendala yang telah ditemukan dalam proses pembentukan produk hukum daerah terkhusus pada Peraturan Daerah yaitu adanya faktor-faktor hukum yang saling berhubungan, baik bidang sumber daya manusia, bidang sarana & pra-sarana, faktor bahan hukumnya dan faktor pengaruh dalam masyarakat.
Politik Hukum Dalam Program Legislasi Di Indonesia Arfandy, Muh Farhan; Maharani, A Rafika
PUSKAPSI Law Review Vol 4 No 1 (2024): June 2024
Publisher : Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) FH UNEJ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/puskapsi.v4i1.48357

Abstract

Penyusunan undang-undang yang demokratis harus menggambarkan peran hukum sebagai alat untuk memfasilitasi dinamika masyarakat. Dengan cara ini, peran hukum dalam negara yang sedang mengalami perubahan dapat mencakup semua kompleksitas masyarakat seperti Indonesia. Perkembangan teknologi dan industri menuntut kehadiran suatu kerangka hukum yang mampu mencapai tujuan yang diinginkan oleh masyarakat. Dalam artikel ini, akan dibahas tentang politik hukum dalam pembentukan undang-undang di Indonesia yang berkaitan dengan Konstitusi, sehingga dampaknya sesuai dengan yang diinginkan. Tujuan dari artikel ini antara lain, untuk mengetahui bagaimana aspek yang mempengaruhi legislasi di Indonesia, dan untuk mengetahui bagaimana Politik Hukum Legislasi di Indonesia. Adapun metode penelitian yang akan digunakan menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan konsep dan pendekatan perundang-undangan. Untuk menghasilkan kualitas yang berbeda dengan kualitas legislasi saat ini membutuhkan proses dalam menghasikan produk tersebut, yaitu undang-undang, tanpa perubahan dalam mekanisme tersebut maka tidak bisa lagi kita berharap terjadi perubahan kualitas dengan mesin proses yang sama. Kekuasaan politik yang dijalankan oleh pemerintah bersama lembaga-lembaga kenegaraan lainnya, harus sesuai dengan konstitusi yang telah disepakati bersama demi tegaknya negara hukum. Dalam hal ini semua komponen bangsa, baik organisasi politik, harus secara sadar melaksanakan kewajibannya sesuai dengan aturan hukum.
Analisis Kritis Penggunaan Strict Liability Dalam Berbagai Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Muh Farhan Arfandy; Ranggalawe Suryasaladin
Indonesian Journal of Criminal Law Vol. 5 No. 1 (2023)
Publisher : ILIN Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31960/ijocl.v5i1.2017

Abstract

The formulation of the problems of this research are: 1. What is the Urgency of Strict Liability in Enforcement of Environmental Law in Indonesia? and; 2. What are the Efforts to Implement Strict Liability in Environmental Disputes in Indonesia? The research method used is a normative method using a conceptual approach and a statutory approach. The conclusions from this study are 1. By using Strict Liability, the constraints experienced by sufferers of environmental impacts can be minimized. Then another thing that can be considered as something that benefits the victim is that the polluter has been held responsible, regardless of whether he is guilty or not. and; 2. The removal of the phrase "without the need to prove an element of guilt," by Law No. 11 of 2020 Concerning Job Creation does not make Article 88 UUPPLH where Strict Liability is removed. Regarding the concern that the formulation of Strict Liability in the Ciptaker Law will further obscure the understanding of Strict Liability.
PENGUATAN PERAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA MELALUI PERBAIKAN KADERISASI DAN SISTEM PARTAI POLITIK Arfandy, Muh Farhan; Maharani, A Rafika
Majalah Hukum Nasional Vol. 54 No. 1 (2024): Majalah Hukum Nasional Volume 54 Nomor 1 Tahun 2024
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33331/mhn.v54i1.374

Abstract

Dalam konteks perkembangan kebebasan berserikat di Indonesia sebagai manifestasi dari Negara Demokrasi Konstitusional, peran Partai Politik sangat fundamental. Tanggung jawab yang diamanatkan oleh UUD NRI 1945 menjadikan partai politik sebagai wadah penting untuk partisipasi politik dalam tatanan demokratis. Efektivitas lembaga negara berpengaruh langsung terhadap kualitas sistem partai politik dan mekanisme demokrasi yang ada. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam peran partai politik dalam konteks demokrasi konstitusional serta upaya untuk memperkuat partai politik guna meningkatkan kaderisasi dan sistem partai. Metode penelitian yang digunakan bersifat normatif, menekankan pentingnya peran partai politik, baik terhadap konstituen maupun negara secara keseluruhan. Kepemimpinan negara umumnya diisi oleh individu dari partai politik melalui proses pemilihan yang demokratis. Meskipun partai politik didirikan dengan tujuan tinggi, perannya sebagai penggerak masyarakat dalam memperoleh kekuasaan di pemerintahan kini tidak lagi sesuai dengan realitas yang ada di Indonesia saat ini
FULL E-BOOK MAJALAH HUKUM NASIONAL VOLUME 54 NOMOR 1 TAHUN 2024 Walid Siagian, Abdhy; Haykal, Haykal; Setiawan, Endrianto Bayu; Koeswahyono, Imam; Dwi Qurbani, Indah; Ariananto Waluyo Adi, Emmanuel; Pratama, LM Alif; Fitrianingsih, Suci; Arfandy, Muh Farhan; Maharani, A Rafika; Taufiqurrohman, Moch. Marsa; Yusril, Muh.; Ahmad, Arwani
Majalah Hukum Nasional Vol. 54 No. 1 (2024): Majalah Hukum Nasional Volume 54 Nomor 1 Tahun 2024
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33331/mhn.v54i1.944

Abstract

Versi Ebook ini merupakan kumpulan dari 7 (tujuh) tulisan yang ada di Majalah Hukum Nasional Volume 54 Nomor 1 Tahun 2024. Selamat membaca dan semoga bermanfaat.
Economic Crisis Recovery with Legal Policies by Governments (A Comparative Study between Indonesian, French, and Argentinian Law) Arfandy, Muh Farhan; Rinata, Asfara Rachmad
Jurist-Diction Vol. 8 No. 2 (2025): Volume 8 No. 2, Mei 2025
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jd.v8i2.59809

Abstract

This article compares the legal policies implemented by France, Argentina, and Indonesia in addressing economic crises. The research method used in this study is doctrinal legal research, combined with a prescriptive-analytical approach, aims to provide recommendations for addressing specific issues and generate arguments, theories, or new concepts as solutions. The findings of this research indicate that France, through the Macron Law, seeks to overcome the economic crisis by reforming the labor market and implementing social policies. Meanwhile, Argentina addresses economic crises by referring to its Constitution, particularly Article 76 and Article 99(3), which provide the legal framework for the government to handle public emergencies and regulate the executive-legislative relationship in crisis policymaking. This is evident in Law 25.156 and Decree 1.019 of 1999, which govern competition protection. In Indonesia, the economic crisis triggered by the Covid-19 pandemic was addressed through the National Economic Recovery (PEN) policy, which relies on statutory authorization. Additionally, Indonesia has adopted a legislative model in responding to emergencies, a concept introduced by Tom Ginsburg and Mila Versteeg.
The Evolution of Legislative Power Relations between the Parliament and the President in Indonesia’s Constitutional System Arfandy, Muh Farhan; Ambarwati, Auliah; Santoso, Amin Nugrah; Wiwin, Wiwin
Amsir Law Journal Vol 7 No 1 (2025): Oktober
Publisher : Faculty of Law, Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36746/alj.v7i1.723

Abstract

This study examines the evolution of the legislative power relationship between the House of Representatives (DPR) and the President within Indonesia's constitutional framework, particularly before and after the amendments to the 1945 Constitution. It aims to identify how constitutional reforms have reshaped the distribution of legislative authority and whether they have succeeded in achieving a substantive balance of power. Using a qualitative, normative juridical approach with historical and comparative analysis, the study explores relevant constitutional documents, laws, and Constitutional Court decisions. The findings reveal that although the constitutional amendments shifted the Indonesian system from presidential dominance to a formal balance of power, lawmaking practices remain heavily influenced by executive control. The president retains significant authority in legislative initiation and formulation, while the role of the DPR is often constrained by political and institutional constraints. Consequently, the principle of checks and balances in Indonesia's presidential system tends to be cooperative rather than competitive, with procedural balance lacking substantive equality. The study concludes that constitutional reforms must be complemented by institutional strengthening of the DPR through increased research capacity, professional legislative drafting, and increased public participation. This study contributes to the theoretical discourse on constitutionalism by proposing a cooperative checks and balances model suitable for presidential systems characterized by asymmetric power relations
Co-Authors Ahmad, Arwani Ariananto Waluyo Adi, Emmanuel Auliah Ambarwati Dwi Qurbani, Indah Fitrianingsih, Suci Haykal, Haykal Imam Koeswahyono Maharani, A Rafika Pratama, LM Alif Ranggalawe Suryasaladin Rinata, Asfara Rachmad Santoso, Amin Nugrah Setiawan, Endrianto Bayu Taufiqurrohman, Moch. Marsa Walid Siagian, Abdhy Wiwin Wiwin, Wiwin Yusril, Muh.