Garuda - Garba Rujukan Digital

Politik Hukum Dalam Program Legislasi Di Indonesia Arfandy, Muh Farhan; Maharani, A Rafika
PUSKAPSI Law Review Vol 4 No 1 (2024): June 2024
Publisher : Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) FH UNEJ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/puskapsi.v4i1.48357

Penyusunan undang-undang yang demokratis harus menggambarkan peran hukum sebagai alat untuk memfasilitasi dinamika masyarakat. Dengan cara ini, peran hukum dalam negara yang sedang mengalami perubahan dapat mencakup semua kompleksitas masyarakat seperti Indonesia. Perkembangan teknologi dan industri menuntut kehadiran suatu kerangka hukum yang mampu mencapai tujuan yang diinginkan oleh masyarakat. Dalam artikel ini, akan dibahas tentang politik hukum dalam pembentukan undang-undang di Indonesia yang berkaitan dengan Konstitusi, sehingga dampaknya sesuai dengan yang diinginkan. Tujuan dari artikel ini antara lain, untuk mengetahui bagaimana aspek yang mempengaruhi legislasi di Indonesia, dan untuk mengetahui bagaimana Politik Hukum Legislasi di Indonesia. Adapun metode penelitian yang akan digunakan menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan konsep dan pendekatan perundang-undangan. Untuk menghasilkan kualitas yang berbeda dengan kualitas legislasi saat ini membutuhkan proses dalam menghasikan produk tersebut, yaitu undang-undang, tanpa perubahan dalam mekanisme tersebut maka tidak bisa lagi kita berharap terjadi perubahan kualitas dengan mesin proses yang sama. Kekuasaan politik yang dijalankan oleh pemerintah bersama lembaga-lembaga kenegaraan lainnya, harus sesuai dengan konstitusi yang telah disepakati bersama demi tegaknya negara hukum. Dalam hal ini semua komponen bangsa, baik organisasi politik, harus secara sadar melaksanakan kewajibannya sesuai dengan aturan hukum.

Analisis Kritis Penggunaan Strict Liability Dalam Berbagai Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Muh Farhan Arfandy; Ranggalawe Suryasaladin
Indonesian Journal of Criminal Law Vol. 5 No. 1 (2023)
Publisher : ILIN Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31960/ijocl.v5i1.2017

The formulation of the problems of this research are: 1. What is the Urgency of Strict Liability in Enforcement of Environmental Law in Indonesia? and; 2. What are the Efforts to Implement Strict Liability in Environmental Disputes in Indonesia? The research method used is a normative method using a conceptual approach and a statutory approach. The conclusions from this study are 1. By using Strict Liability, the constraints experienced by sufferers of environmental impacts can be minimized. Then another thing that can be considered as something that benefits the victim is that the polluter has been held responsible, regardless of whether he is guilty or not. and; 2. The removal of the phrase "without the need to prove an element of guilt," by Law No. 11 of 2020 Concerning Job Creation does not make Article 88 UUPPLH where Strict Liability is removed. Regarding the concern that the formulation of Strict Liability in the Ciptaker Law will further obscure the understanding of Strict Liability.

PENGUATAN PERAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA MELALUI PERBAIKAN KADERISASI DAN SISTEM PARTAI POLITIK Arfandy, Muh Farhan; Maharani, A Rafika
Majalah Hukum Nasional Vol. 54 No. 1 (2024): Majalah Hukum Nasional Volume 54 Nomor 1 Tahun 2024
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33331/mhn.v54i1.374

Dalam konteks perkembangan kebebasan berserikat di Indonesia sebagai manifestasi dari Negara Demokrasi Konstitusional, peran Partai Politik sangat fundamental. Tanggung jawab yang diamanatkan oleh UUD NRI 1945 menjadikan partai politik sebagai wadah penting untuk partisipasi politik dalam tatanan demokratis. Efektivitas lembaga negara berpengaruh langsung terhadap kualitas sistem partai politik dan mekanisme demokrasi yang ada. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam peran partai politik dalam konteks demokrasi konstitusional serta upaya untuk memperkuat partai politik guna meningkatkan kaderisasi dan sistem partai. Metode penelitian yang digunakan bersifat normatif, menekankan pentingnya peran partai politik, baik terhadap konstituen maupun negara secara keseluruhan. Kepemimpinan negara umumnya diisi oleh individu dari partai politik melalui proses pemilihan yang demokratis. Meskipun partai politik didirikan dengan tujuan tinggi, perannya sebagai penggerak masyarakat dalam memperoleh kekuasaan di pemerintahan kini tidak lagi sesuai dengan realitas yang ada di Indonesia saat ini

FULL E-BOOK MAJALAH HUKUM NASIONAL VOLUME 54 NOMOR 1 TAHUN 2024 Walid Siagian, Abdhy; Haykal, Haykal; Setiawan, Endrianto Bayu; Koeswahyono, Imam; Dwi Qurbani, Indah; Ariananto Waluyo Adi, Emmanuel; Pratama, LM Alif; Fitrianingsih, Suci; Arfandy, Muh Farhan; Maharani, A Rafika; Taufiqurrohman, Moch. Marsa; Yusril, Muh.; Ahmad, Arwani
Majalah Hukum Nasional Vol. 54 No. 1 (2024): Majalah Hukum Nasional Volume 54 Nomor 1 Tahun 2024
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33331/mhn.v54i1.944

Versi Ebook ini merupakan kumpulan dari 7 (tujuh) tulisan yang ada di Majalah Hukum Nasional Volume 54 Nomor 1 Tahun 2024. Selamat membaca dan semoga bermanfaat.

Economic Crisis Recovery with Legal Policies by Governments (A Comparative Study between Indonesian, French, and Argentinian Law) Arfandy, Muh Farhan; Rinata, Asfara Rachmad
Jurist-Diction Vol. 8 No. 2 (2025): Volume 8 No. 2, Mei 2025
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jd.v8i2.59809

This article compares the legal policies implemented by France, Argentina, and Indonesia in addressing economic crises. The research method used in this study is doctrinal legal research, combined with a prescriptive-analytical approach, aims to provide recommendations for addressing specific issues and generate arguments, theories, or new concepts as solutions. The findings of this research indicate that France, through the Macron Law, seeks to overcome the economic crisis by reforming the labor market and implementing social policies. Meanwhile, Argentina addresses economic crises by referring to its Constitution, particularly Article 76 and Article 99(3), which provide the legal framework for the government to handle public emergencies and regulate the executive-legislative relationship in crisis policymaking. This is evident in Law 25.156 and Decree 1.019 of 1999, which govern competition protection. In Indonesia, the economic crisis triggered by the Covid-19 pandemic was addressed through the National Economic Recovery (PEN) policy, which relies on statutory authorization. Additionally, Indonesia has adopted a legislative model in responding to emergencies, a concept introduced by Tom Ginsburg and Mila Versteeg.

Pergeseran Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menangani Pelanggaran Pemilihan Umum TSM: Analisis Hukum dan Konstitusional Arfandy, Muh Farhan; Maharani, A Rafika
Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 4 No 1 (2026): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : PT. Meja Ilmiah Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70308/adagium.v4i1.281

This article examines the Constitutional Court’s authority in adjudicating structured, systematic, and massive (TSM) electoral violations in Indonesia’s 2019 and 2024 presidential elections. Using a normative legal and comparative approach, it evaluates the Court’s application of the judicial restraint principle and its limitations when violations do not quantitatively affect election results but may undermine electoral legitimacy. Findings reveal that the Court consistently rejects examining TSM allegations without evidence of direct impact on vote counts. However, in cases involving ethical and constitutional violations, this approach may fall short in ensuring substantive electoral justice. A comparative study with five other countries shows that several constitutional courts have adopted a more progressive role in safeguarding the integrity of the electoral process. The article recommends strengthening constitutional interpretation and reforming the legal framework to enable Indonesia’s Constitutional Court to act as a guardian of both electoral outcomes and democratic fairness.

Politik Hukum Dalam Program Legislasi Di Indonesia: Legal Politics In Legislative Programs In Indonesia Arfandy, Muh Farhan; Maharani, A Rafika
PUSKAPSI Law Review Vol. 4 No. 1 (2024): June 2024
Publisher : Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) FH UNEJ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/puskapsi.v4i1.48357

Penyusunan undang-undang yang demokratis harus menggambarkan peran hukum sebagai alat untuk memfasilitasi dinamika masyarakat. Dengan cara ini, peran hukum dalam negara yang sedang mengalami perubahan dapat mencakup semua kompleksitas masyarakat seperti Indonesia. Perkembangan teknologi dan industri menuntut kehadiran suatu kerangka hukum yang mampu mencapai tujuan yang diinginkan oleh masyarakat. Dalam artikel ini, akan dibahas tentang politik hukum dalam pembentukan undang-undang di Indonesia yang berkaitan dengan Konstitusi, sehingga dampaknya sesuai dengan yang diinginkan. Tujuan dari artikel ini antara lain, untuk mengetahui bagaimana aspek yang mempengaruhi legislasi di Indonesia, dan untuk mengetahui bagaimana Politik Hukum Legislasi di Indonesia. Adapun metode penelitian yang akan digunakan menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan konsep dan pendekatan perundang-undangan. Untuk menghasilkan kualitas yang berbeda dengan kualitas legislasi saat ini membutuhkan proses dalam menghasikan produk tersebut, yaitu undang-undang, tanpa perubahan dalam mekanisme tersebut maka tidak bisa lagi kita berharap terjadi perubahan kualitas dengan mesin proses yang sama. Kekuasaan politik yang dijalankan oleh pemerintah bersama lembaga-lembaga kenegaraan lainnya, harus sesuai dengan konstitusi yang telah disepakati bersama demi tegaknya negara hukum. Dalam hal ini semua komponen bangsa, baik organisasi politik, harus secara sadar melaksanakan kewajibannya sesuai dengan aturan hukum.

Towards a Green Constitution: Normative Reflection on Indonesia's 1945 Constitution in Global Comparative Context Muh Farhan Arfandy; Nurul Zashkia
WIDYAKALA JOURNAL : JOURNAL OF PEMBANGUNAN JAYA UNIVERSITY Vol 13, No 1 (2026): Urban Lifestyle and Urban Development
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UPJ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36262/widyakala.v13i1.1516

This article analyzes the incorporation of environmental norms into constitutional law, focusing on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia within a comparative constitutional framework. Amid worsening global ecological degradation, the study investigates the extent to which the right to a healthy environment is recognized as a constitutional right and enforceable through legal mechanisms. Article 28H(1) and Article 33(4) of the 1945 Constitution reflect normative commitments to sustainable development, though in a general and non-justiciable form. Employing normative juridical and comparative legal methods, the study evaluates selected jurisdictions—Portugal, France, Ecuador, and India—which exhibit more progressive and enforceable environmental constitutionalism. The findings reveal that Indonesia's constitutional provisions remain insufficient in terms of clarity, institutional support, and judicial applicability. Therefore, this paper recommends a constitutional refinement through detailed and justiciable environmental provisions, accompanied by institutional guarantees. Strengthening environmental constitutionalism is essential to ensure intergenerational justice and ecological integrity within the framework of constitutional democracy..

Penguatan Sistem Hukum Nasional melalui Harmonisasi dan Penyelesaian Disharmoni Kewenangan Lembaga Negara Muh Farhan Arfandy; Armi Putri Maharani; Muhamad Naka Kaiser; Auliah Ambarwati; Tegar Bimantoro
Jurnal Litigasi Amsir Vol 13 No 2 (2026): Februari
Publisher : Faculty of Law Andi Sapada Institute of Social Sciences and Business

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This study examines the problem of overlapping authority among high state institutions in Indonesia following the amendment to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The shift in the system towards the separation of powers and the proliferation of independent institutions has actually triggered disharmony, sectoral ego, and regulatory obesity, which has led to declining legal certainty and hampered the effectiveness of government. This study uses normative legal research methods with legislative, conceptual, and comparative approaches. This study examines the root of the problem and compares it with the constitutional practices of the United States and South Korea. The results of the study confirm that the availability of a dispute resolution forum in the Constitutional Court is not enough to unravel the conflict of authority in the field. Two main pillars are needed as fundamental solutions. First, the application of regulatory precision in the formation of rigid and firm laws to close the gap in gray areas, adopting the discipline of South Korean legislation. Second, the need to internalize a culture of constitutional compliance among the elite of state administrators, as is the tradition of the United States Constitution. This structural and cultural double improvement is an absolute prerequisite for realizing institutional harmonization, ensuring the upholding of legal certainty, and maintaining governance stability.

CORRUPTION AS AN EXTRAORDINARY CRIME: EVALUATING THE RULE OF LAW, DEMOCRACY AND HUMAN RIGHTS Muhyi Mohas; Litya Surisdani Anggraeniko; Reine Rofiana; Arie Kartika; Muh Farhan Arfandy
Journal of International Islamic Law, Human Right and Public Policy Vol. 4 No. 3 (2026): September
Publisher : PT. Radja Intercontinental Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.21736655

Corruption categorized as an extraordinary crime continues to show a significant upward trend in Indonesia. As a product of the 1998 reform movement, efforts to realize a clean government were institutionalized through Law Number 28 of 1999. However, empirical realities show a structural anomaly where democratic instruments are hijacked by old power structures acting as free riders to perpetuate authoritarian tendencies. This systemic failure degrades the rule of law and forces a critical re-examination of how political transitions accommodate oligarchic resilience. Consequently, this study addresses how corruption undergoes structural metamorphosis, how state capture interacts with democratic procedures, and to what extent it deprives citizens of constitutional protections. Research Method, using a combined legal research method (normative-empirical jurisprudence) with a qualitative-descriptive approach, this study dissects State Capture Corruption through Olle Törnquist’s "shadowy democracy" thesis and Nils Bubandt's oxymoronic democracy corruption framework. Research Outcome: The results confirm that local oligarchies distort political transitions through the capitalization of authority and Sophistic truth manipulation. This paradox turns democracy into an incubator for systemic corruption, where public funds are diverted, leaving the public as a collective victim. The novelty lies in integrating Samuel Huntington’s transition models to reveal a "transformation from above" using fresh data. Theoretically, it enriches progressive criminal jurisprudence, while practically providing strategic policy recommendations for anti corruption authorities to shield public budgets from oligarchic interventions.

Title

Found 15 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 15 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 15 Documents
Search