Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial dan Politik
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial dan Politik [JIMSIPOL] adalah jurnal ilmiah yang dikelola oleh Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) dengan melibatkan seluruh komponen akademisi yang ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. JIMSIPOL adalah jurnal ilmiah yang menerbitkan dan menyebarluaskan hasil penelitian, studi mendalam, pemikiran kreatif, inovatif atau karya-karya terkait Ilmu Komunikasi dan Politik. Jurnal ini akan terbit setiap 2 kali dalam sebulan, dimulai dari bulan Januari tahun 2023. JIMSIPOL telah memiliki ISSN Online (2808-6503) dan diterbitkan 6 kali dalam setahun pada bulan Januari, Maret, Mei, Juli, September, November.
Articles
34 Documents
Search results for
, issue
"Vol 1, No 4 (2021)"
:
34 Documents
clear
<![CDATA[Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 Di Desa Pasar Lembu Kabupaten Asahan ]]>
<![CDATA[Kiki Andriani]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial dan Politik [JIMSIPOL] Vol 1, No 4 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (681.157 KB)
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam menghadapi pandemi covid-19 di desa Pasar Lembu Kabupaten Asahan.Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.Hasil dari penelitian ini, Partisipasi masyarakat dalam pembuatan keputusan tergolong rendah, dikarenakan mayoritas masyarakat Desa Pasar Lembu kurang memahami mengenai informasi yang ada karena kurang memadainya latar pendidikan mereka.Namun bagi beberapa masyarakat yang memiliki latar pendidikan dan kerjaan yang tinggi ikut berpartisipasi dalam mengambil keputusan dan memberikan saran pada saat dilakukannya musyawarah di Desa Pasar Lembu.Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan yang telah dirancang dalam menangani pandemi Covid-19 pun belum sepenuhnya terlaksana dengan baik.Masih banyak masyarakat yang lalai dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan.Namun pemerintah desa tetap melakukan sosialisasi, himbauan serta musyawarah demi melindungan masyarakat, Partisipasi masyarakat dalam menerima manfaat cukup baik.Masyarakat menerima fasilitas dan bantuan yang telah diberikan pemerintah meskipun masyarakat ada kontra dengan aturan-aturan yang ditetapkan pemerintah. Dan Partisipasi masyarakat dalam evaluasi pada pandemi Covid-19 ini pun sangat kurang. Evaluasi lebih dominan dilakukan oleh perangkat desa yang kemudian di sosialisasikan kepada masyarakat. Banyak masyarakat yang masih belum meyakini adanya wabah virus Covid-19 ini karena banyaknya menerima informasi yang tidak baik dan tidak jelas sumbernya Kata Kunci :Partisipasi, Masyarakat, Pandemic Covid-19, Masyarakat Tangguh Covid -19]]>
<![CDATA[Implementasi Peraturan Wali Kota Medan Nomor 11 Tahun 2020 Dalam Rangka Pelaksanaan Kewenangan Gugus Tugas Di Kota Medan ]]>
<![CDATA[Deri Syahputra]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial dan Politik [JIMSIPOL] Vol 1, No 4 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (744.389 KB)
<![CDATA[Gugus tugas adalah percepatan penanganan Covid 19, sebuah Gugus tugas yang di bentuk oleh Pemerintah Kota Medan dan melaksanakan tugas untuk mengkoordinasi kegiatan antar lembaga dalam upaya mencegah dan menanggulangi dampak penyakit corona virus baru ini di kota medan. Gugus tugas percepatan penanganan Covid 19 yaitu melakukan sosialisasi atau informasi terhadap masyarakat seperti mengurangi/membatasi aktifitas di luar rumah bagi yang tidak berkepentingan, menggunakan masker jika berada keluar rumah atau di tempat tempat umum seperti di pasar tradisional pasar modern, bandara,tempat ibadah dan usaha-usaha. Setiap usaha atau segala tempat apapun harus menyediakan cuci tangan pakai sabun (CTPS) dengan air mengalir dan tidak berkerumunan atau menjaga jarak lain dengan orang lain (physical distancing) minimal 2 meter. Dengan tujuan mencegah kontak langsung dari orang dan / atau barang dalam memutus mata rantai Covid 19. Dan peran masyarakat dalam menekan penyebaran Covid 19. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Wali Kota Medan Nomor 11 Tahun 2020 Dalam Rangka Pelaksanaan Kewenangan Gugus Tugas Di Kota Medan, jenis penelitian yang di gunakan adalah deskritif, metode kualitatif yaitu jenis penelitian melalui prosedur pemecahan masalah yang di selidiki menggambarkan, melukiskan keadaan sekitar dengan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta. Berdasarkan hasil penelitian, ini di ketahui bahwa Peraturan Wali Kota Medan Nomor 11 Tahun 2020 Dalam Rangka Pelaksanaan Kewenangan Gugus Tugas Di Kota Medan, sudah terimplementasi namun masih ada kendala seperti tindakan Gugus tugas pengenai tindakannya sudah berjalan benar tetapi belum efektif yaitu kurangnya sosialisasi dan edukasi, dalam penanganan Covid 19 Gugus tugas belum mampu menangangi kasus Covid 19, sehingga tahun ketahun hal ini dapat kita lihat masih seringnya terdengar berita Covid 19 Di Kota Medan, dan lemah ya kinerja Gugus tugas dalam penanganan Covid 19 yaitu kurangnya koordinasi dan komunikasi kepada pihak instansi / pihak yang berwenang dalam penanganan Covid 19 membuat Gugus tugas kesulitan dalam menangani kasus Covid 19 Di Kota Medan. Kata Kunci : Implementasi, Pelaksanaan, Kewenangan Gugus Tugas]]>
<![CDATA[Peran Panti Asuhan Dalam Mengembangkan Kemandirian Anak Di Panti Asuhan Puteri Aisyiyah Kota Medan ]]>
<![CDATA[Andini Wardatul Jannah]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial dan Politik [JIMSIPOL] Vol 1, No 4 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (646.747 KB)
<![CDATA[Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menyatakan bahwasannaya setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sosial. panti asuhan merupakan salah satu lembaga perlindungan anak yang berfungsi memberikan perlindungan terhadap anak-anak sebagai wakil orang tua dalam memenuhi kebutuhan mental dan sosial pada anak-anak asuh agar mereka memiliki kesempatan untuk mengembangkan diri sampai mencapai tingkat kedewasaan yang matang serta mampu melaksanakan perannya sebagai induvidu dan sebagai warga negara di dalam kehidupan sosial masyarakat. Banyaknya masalah sosial yang melatar belakangi anak-anak terlantar dan akhirnya masuk kedalam panti asuhan sosial anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Peran Panti Asuhan Dalam Mengembangkan Kemandirian Anak di Panti Asuhan Puteri Aisyiyah Kota Medan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data di lapangan, mengelola, menganalisis dan menarik kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian ini, Panti Asuhan Puteri Aisyiyah Kota Medan berperan dalam memberikan pelayanan sosial melalui pembinaan seperti pembinaan pendidikan formal ataupun informal di barengi pembinaan kepribadian agar kelak menjadi orang yang memiliki akhlak mulia, pembinaan spritual, pembinaan dan pelayanan kesehatan, pembinaan bakat serta kemandirian anak. Dengan diberikannya pelayanan sosial tersebut dihaharapkan anak-anak Panti Asuhan dapat mengembangkan kemandiriannya sehingga di kemudian hari anak-anak dapat menjadi pribadi yang mandiri, bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan tidak lagi bergantung pada orang lain serta dapat beradaptasi dengan lingkungan sosial masyrakat. Kata Kunci : Anak, Peran Panti Asuhan, Kemandirian ]]>
<![CDATA[Analisis Semiotika Citra Perempuan Tangguh Dalam Film Mulan 2020 ]]>
<![CDATA[Nurlaili N]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial dan Politik [JIMSIPOL] Vol 1, No 4 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (659.918 KB)
<![CDATA[Pada tahun 2020 diproduksi film berjudul Mulan 2020 dan sudah dapat ditonton oleh masyarakat melalui layanan Disney+hotstar. Judul itu diambil dari sosok seorang perempuan yang menjadi pemeran utama dalam film tersebut. Film ini menarik untuk diteliti karena masih adanya masyarakat yang beranggapan jika perempuan adalah kaum yang lemah, selalu tertindas, rentan dan terpinggirkan, tapi dibalik itu semua perempuan juga punya kepribadian tangguh yang bisa diandalkan dalam berbagai kesempatan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana citra perempuan tangguh dalam film Mulan 2020. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui citra perempuan tangguh dalam film Mulan 2020. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pendekatan yang penulis gunakan untuk mengetahui citra perempuan tangguh adalah analisis semiotika Roland Barthes. Hasil penelitian ini menunjukkan citra perempuan tangguh dalam film Mulan 2020 yang digambarkan melalui kepribadian dan perilaku seperti, berani untuk memulai sesuatu, bertekad untuk menang, tabah dalam menghadapi cobaan, pantang menyerah untuk mencapai suatu tujuan, keuletan dalam mencari solusi, tidak mudah terpengaruh oleh orang lain, bisa menenangkan hati dan pikiran orang-orang yang ada disekitarnya, tahan banting dalam menghadapi masalah, mempunyai kesabaran yang besar, sukar dikalahkan untuk terus berjuang, dan bertanggung jawab terhadap keluarga. Kata kunci : Citra Perempuan Tangguh, Semiotika Roland Berthes, Film, Mulan 2020.]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Peraturan Daerah No 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan Di Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan ]]>
<![CDATA[Gebrina Fadhilah]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial dan Politik [JIMSIPOL] Vol 1, No 4 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (758.548 KB)
<![CDATA[Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan adalah wajib retribusi setiap orang atau badan yang menutut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi di wajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pungutan atau pemotongan retribusi pelayanan kebersihan(Menurut Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2012)subjek retribusi pelayanan kebersihan adalah setiap orang atau badan yang menikmati pelayanan kebersihan cara mengukur tingkat penggunaan jasa di ukur berdasarkan kualitas bangunan, fungsi bangunan,luas bangunan,lokasi/letak bangunan klasifikasi jalan,volume sampah terlayani.Di Kota Medan tercatat ada sekitar 284 ribu warga yang terdaftar wajib retribusi sampah (wrs),namun wrs yang membayar retribusi sampah hanya 77 ribu akibatnya pendapatan dari sampah untuk menutupi operasional sampah tidak tercukupi.Hal itu merupakan salah satu kendala dalam pengutipan sampah karena untuk perbaikan dan penambahan angkutan serta biaya lainnya menjadi terkendala dan penurunan target.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan di Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan.Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif dan analisis data kualitatif proses pemecahan masalah yang di selidiki dengan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau gambaran sebagaimana adanya tentang implementasi Peraturan Daerah Kota Medan No.10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan berdasarkan yang ada dan akan mencoba menganalisis kebenarannya berdasarkan data yang di peroleh.Hasil penelitian menunjukan bahwa peraturan pemerintah Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan belum sepenuhnya berjalan dengan baik.Hal itu di karna kan Kepala Dinas Kota Medan kurang bertindak tegas terhadap iuran wajib retribusi pelayanan Kota Medan karna masih banyak warga Kota Medan yang tidak mau sampah nya di angkut oleh pihak dinas Kota Medan serta kurang nya personil bestari.Serta seharusnya pihak dinas berupaya dan membuat tindakan yang tepat agar tercapainya tujuan perda tersebut. Kata Kunci: Retribusi, Iuran,Warga]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Dalam Rangka Penetapan Tarif Rumah Susun Sederhana Sewa Di Kota Binjai ]]>
<![CDATA[Andriani Br Sitompul]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial dan Politik [JIMSIPOL] Vol 1, No 4 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (685.564 KB)
<![CDATA[Rumah susun sederhana sewa adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam satu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertical dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat memiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) di Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Binjai. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis kualitatif, yaitu metode yang berusaha mencari dan memperoleh informasi mendalam dari pada luas atau banyaknya informasi. Narasumber pada penelitian ini sebanyak 6 orang, antara lain ketua bidang perumahan dan permukiman, kepala unit pelaksana teknis serta 4 orang masyarakat diantanya adalah penghuni rusunawa disetiap lantai rusunawa.Hasil penelitian menunjukan kebijakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rumah Susun Sederhana Sewa (rusunawa) dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Binjai belum terlaksana dengan maksimal karena belum adanya penetapan tarif yang seharusnya dalam Peraturan Walikota untuk menunjang segala kebutuhan operasional dan perawatan rusunawa, akan tetapi pelaksanaan program serta kegiatan harian sudah terlaksana dengan baik seperti pendampingan, pengawasan dan perawatan sudah terlaksana. Sejauh ini pihak Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sedang ingin secepatnya menerbitkan tarif rusunawa.Kata Kunci : Rusunawa, Perumahan, Permukiman]]>
<![CDATA[Potensi Program Pelayanan Administrasi Terpadu (Paten) Dalam Meningkatkan Pelayanan Pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris Dikecamatan Stabat Kabupaten Langkat ]]>
<![CDATA[Rizka Amalia]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial dan Politik [JIMSIPOL] Vol 1, No 4 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (536.253 KB)
<![CDATA[PATEN diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan ini terutama terlihat dari aspek waktu dan biaya pelayanan.Melalui penyelenggaraan PATEN warga masyarakat dapat menerima pelayanan yang lebih cepat dan terukur dengan jelas. Tujuan dari Penelitian ini untuk mengetahui Bagaimana Efektivitas Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dalam meningkatakan pelayanan non perizinan Pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode penelitian deskriptif dengan analisis kualitatif. Analisis data keseluruhan dilakukan dengan mendeskripsikan hasil wawancara kemdian dibahas dan ditarik kesimpulan. Dari penelitian diperoleh hasil bahwa pelayanan yang diberikan pihak Kantor Camat belum maksimal. Hal ini dikarenakan tujuan dan sasaran pelaksanaan kebijakan yang belum memadai, masih terdapat hal-hal yang menghambat prosedur pelayanan, sarana dan prasarana yang belum sepenuhnya mendukung dan masih banyak masyarakat yang kekurangan informasi tentang Program PATEN. Kata kunci : Efektivitas Program Pelayanan Administrasi Terpadu (Paten)]]>
<![CDATA[Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 2 Tahun 2018 Dalam Rangka Kinerja Penanggulangan Bencana Banjir Di Kota Medan ]]>
<![CDATA[Muhammad Reza Pahlepi]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial dan Politik [JIMSIPOL] Vol 1, No 4 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (535.121 KB)
<![CDATA[Penanggulangan bencana merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, yaitu serangkaian kegiatan penanggulangan bencana sebelum, pada saat maupun sesudah terjadinya bencana. Seringkali bencana hanya ditanggapi secara parsial oleh pemerintah. Bahkan bencana hanya ditanggapi dengan pendekatan tanggap darurat (emergency response). Pemerintah bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi fokus rekontruksi dan rehabilitasi dari pascabencana. Jaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan harus segera diupayakan, hal ini untuk mengantisipasi korban yang lebih banyak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 2 Tahun 2018 Dalam Rangka Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Banjir Di Kota Medan. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan analisis kualitatif yaitu suatu jenis penelitian melalui prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan sekitar dengan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta. Berdasarkan hasil penelitian ini, diketahui bahwa Peraturan Walikota Medan Nomor 2 Tahun 2018 Dalam Rangka Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Banjir Di Kota Medan sudah terimplementasi, namun masih ada terdapat beberapa kendala antara lain kurangnya sosialisasi dan edukasi, kurangnya anggaran yang dianggarkan pemerintah serta masih minimnya pengetahuan masyarakat terkait bahayabencana banjir. Dalam penanganan bencana banjir BPBD selaku perpanjangan tangan Pemerintahan Kota medan masih belum mampu menangani banjir dari tahun ketahun, hal ini dapat kita lihat dari masih seringnya terdengar berita banjir di kota medan. Kurangnya koordinasi dan komunikasi kepada intansi/pihak-pihak yang berwenang dalam penanganan bencana banjir membuat BPBD kesulitan dalam menanggulangi bencana banjir. kata kunci: Peraturan, Kinerja, Bencana Banjir]]>
<![CDATA[Implementasi Metode Menteri Kesehatan Republi Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatat Masyarakat Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Tenaga Kesehatan Di Puskesmas Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang ]]>
<![CDATA[Dewi Sholeha]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial dan Politik [JIMSIPOL] Vol 1, No 4 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (547.433 KB)
<![CDATA[Pusat Kesehatan Masyarakat merupakan organisasi fungsional yang menyelenggarakan upaya kesehatan yang bersifat menyeluruh, terpadu, merata, dapat diterima dan terjangkau oleh masyarakat, serta dengan peran serta aktif masyarakat dan menggunakan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna, dengan biaya yang dapat dipikul oleh pemerintah dan masyarakat.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Tenaga Kesehatan Di Puskesmas Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu masalah tenaga kesehatan dengan meningkatkan kualitas tenaga kesehatan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif dengan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah dengan menggambarkan, melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Narasumber dalam penelitian ini sebanyak 6 (enam) orang antara lain adalah Kepala Puskesmas, Tata Usaha Puskesmas, Dokter, Perawat dan 2 (dua) masyarakat Hamparan Perak. Analisis data yang dilakukan dengan mengkaji hasil wawancara yang meliputi aspek-aspek terlaksananya tujuan dan sasaran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014, terlaksananya tujuan dan sasaran dalam mengimplementasikan Kebijakan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014, adanya tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu/pemerintah yakni tenaga kesehatan, adanya penyampaian informasi tentang pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan adanya hasil atau dampak bagi masyarakat. Dari hasil kajian atau analisis data hasil wawancara tentang aspek-aspek tersebut maka diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Tenaga Kesehatan Di Puskesmas Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang sudah berjalan dengan baik. Kata kunci : Metode Mentri Kesehatan]]>
<![CDATA[Efektivitas Penerapan Sistem Online Single Submission (Oss) Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Perizinan Usaha Pariwisata Di Kota Medan ]]>
<![CDATA[Faridah Juliana Sari Naipos-pos]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial dan Politik [JIMSIPOL] Vol 1, No 4 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (644.148 KB)
<![CDATA[ Penelitian ini dilakukan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Penerapan Sistem Online Single Submission (OSS) dalam rangka Meningkatkan Pelayanan Perizinan Usaha Pariwisata di Kota Medan. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pengolahan data kualitatif, yaitu metode yang digunakan untuk membedah suatu fenomenal dilapangan dan menjabarkan temuan di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian dari lima informan diketahui bahwa Efektivitas Penerapan Sistem Online Single Submission (OSS) dalam rangka Meningkatkan Pelayanan Perizinan Usaha Pariwisata di Kota Medan sudah berjalan dengan efektif namun masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya. Hal ini didasarkan pada kategorisasi seperti adanya pemahaman pegawai maupun pelaku usaha pariwisata terkait penggunaan penerapan sistem OSS di Kota Medan, melalui bimbingan teknis yang diadakan oleh tingkat Pusat, serta melalui sosialisasi program “Kamis Ceria” sudah terlaksana dengan baik. Sasaran atau target utama dalam penerapan sistem OSS di Kota Medan yaitu memberikan kemudahan izin usaha bagi setiap pelaku usaha terkhusus sektor pariwisata sudah terlaksana dengan baik. Tujuan dari penerapan sistem OSS sudah tercapai dan terlaksana dengan baik meskipun jumlah pelaku usaha pariwisata yang mengurus izin usaha mengalami fase naik turun karena kondisi covid-19 tetapi hadirnya OSS menjadi problem solver dari permasalahan yang sebelumnya pernah terjadi. Untuk mencapai tujuan sistem OSS dilakukan dengan cara meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar perizinan usaha di kawasan Kota Medan untuk mendukung terwujudnya izin usaha yang produktif dan berkelanjutan. Hadirnya OSS menghasillkan perubahan positif yang signifikan terkait penerbitan izin usaha pariwisata, hanya saja masih terdapat kendala dalam penerapan sistem OSS ini, mulai dari sebagian pelaku usaha yang masih kurang memahami penggunaan internet, masalah input dan singkron data dari pusat ke daerah, serta masih dibudayakan nya malas membaca sehingga proses pengurusan izin usaha menjadi terhambat. Kata Kunci: Efektivitas, Online Single Submission, Pelayanan, Sistem, Pariwisata]]>
