Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial dan Politik
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial dan Politik [JIMSIPOL] adalah jurnal ilmiah yang dikelola oleh Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) dengan melibatkan seluruh komponen akademisi yang ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. JIMSIPOL adalah jurnal ilmiah yang menerbitkan dan menyebarluaskan hasil penelitian, studi mendalam, pemikiran kreatif, inovatif atau karya-karya terkait Ilmu Komunikasi dan Politik. Jurnal ini akan terbit setiap 2 kali dalam sebulan, dimulai dari bulan Januari tahun 2023. JIMSIPOL telah memiliki ISSN Online (2808-6503) dan diterbitkan 6 kali dalam setahun pada bulan Januari, Maret, Mei, Juli, September, November.
Articles
10 Documents
Search results for
, issue
"Vol 2, No 4 (2022)"
:
10 Documents
clear
<![CDATA[Efektivitas Penerapan Peraturan Diretur Jenderal Pajak Nomor Per-01/Pj/2019 Dalam Rangka Ekstensifikasi Melalui Pemberian NPWP Di Kab. Deli Serdang ]]>
<![CDATA[Sagita, Multia]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial dan Politik [JIMSIPOL] Vol 2, No 4 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (511.447 KB)
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2019 Dalam Rangka Ekstensifiksi Melalui Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di Kab. Deli Serdang. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah masih banyak masyarakat wajib pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Dengan penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif dengan analisis kualitatif yaitu suatu metode yang mengamati masalah yang sedang diteliti, dengan menggambarkan keadaan yang sebenar-benarnya dalam berusaha serta memperoleh informasi sebanyak-banyaknya dengan memanfaatkan wawancara. Implementasi Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2019 Dalam Rangka Ekstensifikasi Melalui Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di Kab. Deli Serdang, sudah terimplementasi di Kab. Deli Serdang karena adanya tindakan yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak (DJP). Dari hasil penelitian yang dapat diketahui bahwa DJP telah melakukan pengawasan yaitu dalam bentuk penyuluhan, sosialisasi pajak atau vinising mengenai ekstensifikasi.]]>
<![CDATA[Pengaruh Implementasi Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2011 Dalam Rangka Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern Di Kota Medan ]]>
<![CDATA[Dalilah, Adibah]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial dan Politik [JIMSIPOL] Vol 2, No 4 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (525.107 KB)
<![CDATA[Pasar merupakan sarana bagi publik untuk melakukan berbagai bentuk kegiatan ekonomi, baik dalam skala kecil maupun skala yang besar. Pasar juga menjadi objek yang penting bagi pemerintah dan masyarakat.Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana Implementasi Peraturan wali kota Medan nomor 20 tahun 2011 dalam rangka penataan pasar tradisional, pusat perbelanjaan serta toko modern di kota Medan. Jenis penelitian yang digunakan di dalam penulisan ini adalah metode deskriptif dengan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti melalui pengamatan dengan cara menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan faktafakta yang nampak atau sebagaimana adanya. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa Peraturan wali Kota Medan Nomor 20 tahun 2011 tentang penataan jarak dan lokasi pendirian pasar tradisional dan toko modern belum sesuai dengan persyaratan yang ada didalam kebijakan tersebut. Adapun tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari Peraturan wali kota Medan Nomor 20 tahun 2011 berupa terlaksananya tindakan yang konsisten dan terencana dalam menertibkan keberadaan pasar tradisional dan toko modern dikota Medan yang saat ini tidak terlaksana dengan baik. Hal ini dikarenak an kurangnya sumber daya manusia, sarana, dan bentuk kerja sama yang dilakukan dengan instansi terkait belum terjalin secara efektif sehingga implementasi kebijakan tidak berjalan secara optimal Kata Kunci : Implementasi, penataan, pasar.]]>
<![CDATA[Pengaruh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Elektronik Di Kabupten Aceh Tenggara ]]>
<![CDATA[Husna, Asma]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial dan Politik [JIMSIPOL] Vol 2, No 4 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (491.763 KB)
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 dalam rangka meningkatkan peleyanan perizinan berusaha berbasis elektronik. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriftif dengan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan sekitar dengan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta. berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 dalam rangka meningkatan pelayanan perizinan berusaha berbasis elektronik di Kabupaten Aceh Tenggara Sudah terimplementasi dengan baik, Tindakan yang dilakukann sesuai dengan kebijakan sudah diterapkan dengan hal-hal yang ditetapkan di dalam peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2018 , dimana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam memberikan perizinan berusaha, yang pada awalnya penggurusan pelayana perizinan berusaha dilakukan dengan cara manual. Namun sekarang pemerintah mengambil tindakan dengan menggubah sistem manual menjadi elektronik, yang mana lebih mempermudah masyarakat selaku pelaku usaha dalam mendapatkan izin berusaha. Dampak pelayanan yang dirasakan masyarakat seperti lebih mudah dan mempersingkat waktu dalam pengurusan perizinan usahanya. Sehinga masyarakat tidak perlu datang ke dinas terkaait untuk pengurusan administrasi perizinan berusaha. Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dalam meningkatkan sumber daya manusia dalam hal meningkatkan keterampilan dan keahlian, pemerintah mengadakan diklat akan tetapi dalam pelaksanaanya belum dapat sepenuhnya terlaksanakan, hal ini dikarenakaan adanya beberapa dari masyarakat selaku pelaku usaha belum memahami teknologi, dan OSS dinilai belum lengkap dalam menyediakaan jenis usaha dan perizinan yang ada Kabupaten Aceh Tenggara dan persoalan sistem yang belum sepenuhnya terintegrasi dengan daerah.]]>
<![CDATA[Efektivitas Perencanaan Berbasis Partisipatif Dalam Pengadaan Perumahan Rumah Susun Sewa Di Kelurahan Aur Kota Medan ]]>
<![CDATA[Wijayanti, Lita]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial dan Politik [JIMSIPOL] Vol 2, No 4 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (515.197 KB)
<![CDATA[Perencanaan partisipatif adalah upaya untuk memberdayakan potensi masyarakat dalam merencanakan pembangunan yang berkaitan dengan potensi sumber daya lokal berdasarkan kajian musyawarah. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui implementasi perencanaan berbasis partisipatif dalam pengadaan perumahan rumah susun sewa di Kelurahan Aur. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini mengambil narasumber sebanyak enam orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi perencanaan berbasisi partisipatif dalam pengadaan perumahan rumah susun sewa di Kelurahan Aur belum sepenuhnya dijalankan dengan baik. Karena dalam tindakan yang dilakukan belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan, dimana pemerintah memang sudah melakukan sosialisasi dan musyawarah dengan masyarakat tetapi belum ditemukan keputusan atas dasar kesepakatan bersama. Oleh karena itu sarana dan prasarana dalam pengadaan perumahan susun sewa ini belum dapat disediakan. Dalam perencanaan pengadaan perumahan susun sewa masyarakat belum sepenuhnya ikut dilibatkan, karena dalam sosialisasi hanya masyarakat pemilik tanah dan bangunan saja yang diundang untuk ikut serta. Dalam perencanaan ini masyarakat juga turut serta bertanggungjawab dalam hal pengambilan keputusan mengenai pengadaan perumahan susun yang akan dibangun. Dengan demikian diharapkan pemerintah dapat membela hak rakyat semaksimal mungkin dalam merencanakan suatu pembangunan. Kebijakan mengenai pengadaan perumahan susun sewa adalah hal yang wajar mengingat lahan kota yang semakin sedikit. Pemerintah diharapkan dapat melakukan sosialisasi secara intensif dengan masyarakat untuk memberikan pemahaman tentang setiap kebijakan dengan mengutamakan win win solution artinya disetiap kebijakan yang dibuat pemerintah tidak mengesampingkan hak-hak masyarakat.]]>
<![CDATA[Efektivitas Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Pidie ]]>
<![CDATA[Muhammad, Mahathir]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial dan Politik [JIMSIPOL] Vol 2, No 4 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (508.881 KB)
<![CDATA[Pentingnya registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor di Samsat Pidie untuk tertib pelaksanaan administrasi data kendaraan bermotor. Seluruh penguna kendaraan bermotor harus meliputi data dan setiap kendaraan wajib memasang tanda nomor kendaraan bermotor atau pelat nomor sesuai peraturan. Pelat yang di terbitkan dari pihak kepolisian berisikan kode wilayah, nomor registrasi, serta masa berlaku dan dipasang pada kendaraan bermotor.Tujuannya melaksanakan pengendalian dan pengawasan kendaraan di Aceh yang masih menggunakan pelat kendaraan dari provinsi lainagar mengrigistrasikan dan identifikasi kendaraannya ke pelat BL (Aceh) untuk mempermudah penyidikan kepemilikan kendaraan bermotor. Pelaksanaan Registrasi dan Identifikasi kendaraan bermotor akan mempermudah petugas pajak untuk mendapatkan data yang valid terkait registrasi kendaraan yang akan dibayarkan pajaknya oleh pemiliknya. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan analisa kualitatif yaitu prosedur pemecah masalah yang di teliti dengan pengamatan dengan cara menggambarka keadaan objek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang nampak atau sebagaimana adanya. Hasil penelitian menunjukan prosedur serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuahan pemenuhan kewajiaban registrasi dan identifikasi kendaraan masyarakat di kabupaten Pidie. untuk pentingnya informasi kepemilikan kedaraan agar kendaraan-kendaraan yang beroprasi di jalan raya semua terdata terigistrasi dan teridentifikasi semua di Samsat Pidie. Namun kenyataan masyarakat masih memakai pelat kendaraan Provinsi lain, yang mengakibatkan pajak kendaraan bukan masuk ke kas daerah Pidie. Sehingga sistem registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor tidak berjalan efektif.]]>
<![CDATA[Pengaruh Kepemimpinan Transformasional Dalam Memotivasi Kinerja Pengelola Lembaga Kemasyarakat Di Kelurahan Pahlawan Kecamatan Medan Perjuangan ]]>
<![CDATA[Sari, Mila Puspita]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial dan Politik [JIMSIPOL] Vol 2, No 4 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (493.92 KB)
<![CDATA[Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target telah tercapai, suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau pencapaian suatu tujuan yang diukur dengan kualitas, kuantitas, dan waktu, sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh signifikan gaya kepemipinan transformasional terhadap motivasi pengelola lembaga kemasyarakat, efektivitas berpengaruh terhadap gaya kepemimpinan transformasional. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisis data kualitatif dan dimaksudkan untuk memudahkan penulis dalam meneliti secara rinci mengenai suatu objek dengan cukup mendalam dan menyeluruh mengenai efektivitas kepemimpinan transformasional dalam memotivasi lembaga kemasyarakat di kelurahan. Berdasarkan hasil penelitian dari empat narasumber, Kerjasama yang dijalankan oleh Kepala kelurahan dengan bawahannya dalam memberdayakan masyarakat hasilnya belum maksimal. Disebabkan kerjasama yang selama ini dilakukan hanya melibatkan bawahan, karena tidak ada kerjasama dengan Masyarakat yang belum maksimal untuk diberdayakan dan digerakan. Beliau menambahkan bahwa masyarakat setempat selalu berpikiran diberdayakan dan digerakan dengan uang.kerjasama yang dilakukan sudah dijalankan dengan baik hanya saja ada saja hambatan dan kendala seperti kurangnya sebagian dari kesadaran dan partisipasi masyarkat setempat. Selain itu, Kepala Kelurahan belum mampu mewujudkan dan mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat yang kehidupannya perlu untuk diberdayakan. Karena, masih kurangnya partisipasi dari masyarakat setempat. Kemudian, tanggung jawab Lurah di Keluarahan Pahlawan kurang memberikan pengarahan terhadap lembaga kemasyarakat karena lemaga tersebut dibentuk dan ditujukan oleh masyarakat sehingga Kepala Lurah tidak ikut campur tentang lembaga tersebut. Pihak keluarahan hanya menampung iuran yang dikumpulkan dari masyarakat dan disalurkan ke lembaga masyarakat sesuai kebutuhannya.]]>
<![CDATA[Efektivitas Pengawasan Pelayanan Publik Oleh Ombudsman Perwakilan Sumatera Utara di Dinas Sosial Kota Medan ]]>
<![CDATA[Daulay, Atika Suri Masyita]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial dan Politik [JIMSIPOL] Vol 2, No 4 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (577.451 KB)
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Pengawasan Pelayanan Publik Oleh Ombudsman Perwakilan Sumatera Utara di Dinas Sosial Kota Medan. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan analisis kualitatif, yaitu suatu jenis penelitian melalui prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan pengamatan, wawancara, menggambarkan keadaan penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa dalam Pengawasan Pelayanan Publik Oleh Ombudsman Perwakilan Sumatera Utara di Dinas Sosial Kota Medan sudah terimplementasi namun belum berjalan dengan cukup baik. Hal ini dikarenakan belum maksimalnya kerjasama yang dilakukan dan sumberdaya manusia dalam peningkatan partisipsi masyarakat untuk melaporkan adanya dugaan maladministrasi karena masyarakat masih ada yang belum mengetahui tugas dan fungsi Ombudsman. Namun, tindakan-tindakan Ombudsman dan Dinas Sosial dalam menangani kebijakan Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan telah didelegasikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang. Dari aspek pelaksanaan pengawasan pelayanan Ombudsman menerima laporan masyarakat sesuai dengan kewenangan, kerjasama yang dilakukan antar lembaga, serta sistem dan prosedur yang dilakukan sesuai dengan Undang Undang. Pengaruh pelaksanaan yang didapatkan masyarakat dan seluruh perangkat daerah di pemerintah Kota belum berjalan secara maksimal dikarenakan belum sepenuhnya masyarakat mengetahui tugas dan fungsi Ombudsman. Sementara Ombudsman sangat membutuhkan partisipasi masyarakat dalam melaporkan dugaan maladministrasi untuk menjalankan tugas dan fungsi Ombudsman.]]>
<![CDATA[Pengaruh Koordinasi Kelurahan Dalam Pengelolaan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kelurahan Pahlawan Kecamatan Medan Perjuangan ]]>
<![CDATA[Alya, Nabila]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial dan Politik [JIMSIPOL] Vol 2, No 4 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (691.09 KB)
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Koordinasi Kelurahan Dalam Pengelolaan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kelurahan Pahlawan Kecamatan Medan Perjuangan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan analisis kualitatif yaitu suatu jenis penelitian melalui prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan pengamatan, wawancara, menggambarkan keadaan penelitian berdasarkan fakta fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa koordinasi yang dilakukan kelurahan dalam kegiatan ketertiban umum belum efektif. Hal tersebut dibuktikan dengan komunikasi serta kerjasama yang dilakukan pihak kelurahan dengan melibatkan seksi ketentraman dan ketertiban umum, kepala lingkungan serta masyarakat Kelurahan Pahlawan, belum mampu mengajak semua masyarakat Kelurahan Pahlawan untuk berpartisipasi ikut serta dalam kegiatan ketertiban umum. Kurangnya partisipasi masyarakat disebabkan oleh belum kuatnya kelurahan meningkatkan kerjasama dengan masyarakat serta memberikan sosialisasi akan pentingnya keberadaan pos keamanan. Dalam melakukan kerjasama, pihak kelurahan melibatkan seksi ketentraman dan ketertiban umum yang berjumlah 3 orang dan seluruh kepala lingkungan sebanyak 10 orang untuk mencapai ketertiban umum di Kelurahan Pahlawan. Dalam proses kerjasama yang dilakukan Kelurahan Pahlawan mengedepankan aspirasi masyarakat sehingga semua pihak yang ikut serta dalam kerjasama bisa mencapai hasil akhir dari diselenggarakannya kegiatan ketertiban umum.]]>
<![CDATA[Efektivitas Penerapan Qanun No.7 Tahun 2013 Tentang Hukum Jinayat Dalam Rangka Pelaksanaan Hukum Cambuk Di Kab. Aceh Tamiang ]]>
<![CDATA[Ilyani Atila Zuha]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial dan Politik [JIMSIPOL] Vol 2, No 4 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (567.84 KB)
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Qanun No. 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Jinayat Dalam Rangka Pelaksanaan Hukum Cambuk Di Kabupaten Aceh Tamiang. Jenis penelitian ini digunakan adalah metode deskriptif dengan analisis kualitatif, yaitu suatu jenis penelitian melalui prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan pengamatan, wawancara, menggambarkan keadaan penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa Implementasi Qanun No. 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Jinayat Dalam Rangka Pelaksanaan Hukum Cambuk Di Kabupaten Aceh Tamiang sudah terimplementasi namun belum berjalan cukup baik. Hal ini dikarnakan kurang nya sumber daya manusia pada tiap sektor pelaksana hukum, Masyarakat, Perangkat daerah maupun instansi-instansi terkait sehingga tidak berfungsinya secara optimal dalam Implementasi Qanun No. 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Jinayat Dalam Rangka Pelaksanaan Hukum Cambuk Di Kabupaten Aceh Tamiang. Masih banyak nya instansi yang dalam pelaksanaan Hukum Jinayat kurang Koordinasi antara bidang-bidang yang mengawasi Hukum Jinayat, Sehingga terjadinya Hukum Jinayat yang Tata Cara nya tidak sesuai dengan Hukum Islam yang berlaku. Dalam hal ini Mahkamah Syar’iyah Aceh Tamiang dalam menjalankan tanggung jawab, tugas pokok dan fungsi nya belum begitu optimal. Pengawasan yang dilakukan Mahkamah Syar’iyah belum sesuai peraturan Qanun No.7 Tahun 2013 Tentang Hukum Jinayat. Kata Kunci : Qanun, Hukum Jinayat]]>
<![CDATA[Pengaruh Implementasi Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 1192 Tahun 2015 Dalam Rangka Pengendalian Permukiman Kumuh Di Kabupaten Deli Serdang ]]>
<![CDATA[Hidayat, M Fahmi]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial dan Politik [JIMSIPOL] Vol 2, No 4 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (503.96 KB)
<![CDATA[Kawasan penduduk sebagai perwujutan bentukan permukiman manusia banyak mengalami permasalahan sebagai akibat dari pertumbuhan penduduk alami dan pendatang (urbanisasi). Arus pendatang yang terus bertambah akan mengakibatkan terjadinya proses semakin buruknya kualitas permukiman. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 1192 Tahun 2015 Dalam Rangka Pengendalian Permukiman Kumuh di Kabupaten Deli Serdang. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriftif dengan pengelolahan data kualitatif, yaitu metode yang digunakan untuk membedah suatu fenomena di lapangan dan menjabarkan temuan lapangan. Berdasarkan hasil penelitian dari empat narasumber diketahui bahwa Implementasi Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 1192 Tahun 2015 sudah sesuai dengan kebijakan yang ditetatpkan walaupun belum mendapatkan hasil yang maksimal dalam mencapai tujuan. Tindakan yang dilakukan dalam pengendalian Permukiman Kumuh berupa melakukan survey, perencanaan dan pelaksanaan, serta berkoordinasi dengan pihak terkait. Kerjasama yang dilakukan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang dengan intansi pemerintah dalam pengendalian Permukiman Kumuh dilakukan dengan berkoordinasi dalam mengusulkan daerah atau lokasi kumuh untuk dilaksanakan kegiatan peningkatan kualitas permukiman. Walaupun, dalam pelaksanaannya seperti usulan diajukan belum tentu direalisasikan dan hasil yang tidak sesuai dengan tujuan kerjasama tersebut. Tahapan pengendalian Pemukiman Kumuh dilakukan dengan membuat perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan dilapangan. Tahapan tersebut dilakukan sesuai tahun anggaran dengan berkoordinasi dengan pihak terkait. Pengendalian Permukiman Kumuh memberikan pengaruh bagi masyarakat dalam peningkatan kualitas permukiman yang berdampak berbagai aspek terutama kesehatan lingkungan. Walaupun ada beberapa hal-hal yang mempengaruhi kurang maksimalnya pengendalian Permukiman Kumuh di Kabupaten Deli Serdang salah satunya kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kebersihan dan kurangnya anggaran pemerintah.]]>
