Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial dan Politik
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial dan Politik [JIMSIPOL] adalah jurnal ilmiah yang dikelola oleh Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) dengan melibatkan seluruh komponen akademisi yang ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. JIMSIPOL adalah jurnal ilmiah yang menerbitkan dan menyebarluaskan hasil penelitian, studi mendalam, pemikiran kreatif, inovatif atau karya-karya terkait Ilmu Komunikasi dan Politik. Jurnal ini akan terbit setiap 2 kali dalam sebulan, dimulai dari bulan Januari tahun 2023. JIMSIPOL telah memiliki ISSN Online (2808-6503) dan diterbitkan 6 kali dalam setahun pada bulan Januari, Maret, Mei, Juli, September, November.
Articles
183 Documents
<![CDATA[Strategi Directing Untuk Meningkatkan Kinerja Dalam Perspektif New Public Governance Di Dinas Kominfo Kota Medan ]]>
<![CDATA[Khairiah, Nalil]]>;
<![CDATA[Sofiyanti, Tiara]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial dan Politik [JIMSIPOL] Vol 3, No 5 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya indikator kinerja pegawai meliputi kualitas kerja, keterampilan, kuantitas, ketepatan waktu, efektivtias dan kemandirian. Namun fenomena yang terjadi adalah kurang maksimalnya pengelolaan data yang terintegrasi antar Organisasi Pemerintah Daerah (OPD). Hal ini disebabkan kurangnya pegawai penyelenggara urusan komunikasi dan informatika serta sarana dan prasarana yang belum merata. Maka untuk mengatasinya diperlukan pengarahan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi directing kepala dinas meliputi pemberian arahan secara berkesinambungan, mencegah human error, serta menciptakan creative activity sudah berjalan tetapi belum optimal. Hal ini dikarenakan pengarahan diberikan secara rutin dan monoton pada saat apel hari senin dan rapat bulanan serta melalui sekretaris. Selain itu pengarahan tidak memotivasi Aparatur Sipil Negara (ASN) sehingga ASN tidak memiliki inovasi dan kreativitas dalam bekerja. Dampak pengarahan pada penggunaan teknologi informasi dilihat dari Diskominfo yang selalu bekerjasama dengan stakeholder terkait pengembangan aplikasi maupun pelatihan guna meningkatkan keterampilan ASN, kolaborasi antar OPD serta belum optimalnya transformasi data digital dan dibutuhkan penambahan sarana dan prasarana, baik dari segi infrastruktur dan hardware guna menambah kapasitas atau kemampuan data center Pemko Medan. Kata Kunci : Kinerja, Pengarahan, Teknologi Informasi.]]>
<![CDATA[Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 dalam Rangka Pengelolaan Penerangan Jalan Umum di Kabupaten Langkat ]]>
<![CDATA[Febriansyah, Febriansyah]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial dan Politik [JIMSIPOL] Vol 3, No 4 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penerangan jalan umum (PJU) merupakan salah satu pelayanan Pemerintah Daerah yang digunakan untuk kepentingan umum. Untuk mendukung kinerja jalan diperlukan, bangunan pelengkap jalan diantaranya adalah lampu penerangan jalan. Lampu Penerangan Jalan dapat digunakan untuk mengurangi jumlah kecelakaan dan kriminalitas pada malam hari terutama untuk jalan yang dilalui oleh kendaraan roda dua, jalan yang bersinggungan dengan lingkungan penduduk di sekitar jalan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah nomor 9 tahun 2018 dalam rangka Pengelolaan Penerangan Jalan Umum di Kabupaten Langkat. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pengolahan data kualitatif, yaitu metode yang digunakan untuk membedah suatu fenomena dilapangan dan menjabarkan temuan di Jalan Tanjung Beringin Kabupaten Langkat berdsrkan sumber sumut.antaranews.com. Berdasarkan hasil penelitian ini, diketahui bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 9 Tahun 2018 Dalam Rangka Pengelolaan Penerangan Jalan Umum di Kabupaten Langkat dilakukan dalam bentuk sosialisasi, perencanaan pemasangan dan penataan lampu jalan umum, penambahan dan perluasan, pembinaan dan pengawasan belum dilakukan dengan baik dikarenakan masih kekurangan anggaran dan personil dilapangan. Perencanaan pemasangan penerangan jalan umum kurang berjalan dengan baik dan penataan penerangan lampu jalan umum tidak berjalan dengan baik dikarenakan terkendala anggaran sehingga harus ditata dan dilaksanakan lebih baik lagi sedangkan strategi yang kami lakukan untuk penambahan dan perluasan penerangan lampu jalan di Kabupaten Langkat bekerja sama dengan Pembangkit Listrik Nasional (PLN) selaku pemenuhan daya dan pengaturan teknis Penerangan Jalan Umum (PJU) dan dengan Dinas pendapatan selaku penanggung jawab penerimaan pajak penerangan jalan agar penambahan dan perluasan untuk penerangan lampu jalan dapat terealisasikan dan pembinaan yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dalam pengelolaan penerangan jalan umum pemeliharaan secara rutin dilakukan pada ruas jalan Kabupaten Langkat, fasilitas umum dengan melakukan persiapan untuk perbaikan dan penggantian alat secara langsung terhadap adanya kerusakan atau tidak berfungsinya Penerangan Jalan Umum (PJU).]]>
<![CDATA[Perencanaan Komunikasi Pemasaran Founder GLSK Melalui Video dan Foto di Media Sosial ]]>
<![CDATA[Syahputra, Dino]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial dan Politik [JIMSIPOL] Vol 3, No 4 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[GLSK adalah brand foto dan video dokumentasi di Medan, brand ini sudah seperti trendsetter bagi para pekerja videografi. Brand GLSK sendiri baru berusia 4 tahun tapi sudah bisa menjadi brand teratas di kota Medan, ini dapat dilihat dari project yang dikerjakan oleh mereka yang ditampilkan di sosial media instagram GLSK dan foundernya, mulai dari anak presiden, artis dan lainnya sertamereka juga pernah mengerjakan pekerjaan ini sampai luar negri. Untuk sampai ke titik seperti inifounder GLSK melakukan pemasaran melalui sosial media lewat foto dan video, tentunya denganperencanaan komunikasi pemasaran yang dibuat dan dilakukan oleh founder GLSK. Penelitian inibertujuan untuk mengetahui perencanaan komunikasi pemasaran yang dilakukan founder GLSK melalui foto dan video di media sosial. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodekualitatif dengan pendekatan deskriptif, cara mengumpulkan data adalah dengan wawancara,observasi dan dokumentasi. Adapun narasumber dari penelitian ini adalah founder sekaligus CEO dari GLSK. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa founder GLSK sudah melakukan pemasarandengan perencanaan komunikasi sesuai dengan menerapkan dasar-dasar tahapan perencanaankomunikasi menurut Wahyudi (2010) seperti: tahap identifikasi masalah, tahap perumusan tujuan komunikasi, tahap penetapan rencana strategis, tahap penetapan rencana operasional, tahap penyusunan rencana evaluasi, tahap perencanaan rekomendasi. Salah satunya dengan cara uploadfoto dan video hasil produksi GLSK di sosial media instagram dengan kualitas standar yang sudahditetapkan GLSK sendiri serta tetap memberikan ciri khas dari GLSK dengan konsisten, menjagasikap bersosial media untuk menjaga serta menaikkan nama baik brand GLSK dan lainnya. Denganmelakukan berbagai macam hal di atas maka dapat menarik minat konsumen dan meningkatkanpemasaran brand GLSK melalui video dan foto di media sosial.]]>
<![CDATA[Implementasi Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2008 dalam Rangka Retribusi Izin Usaha Biro Perjalanan Pariwisata di Kota Padang Sidempuan ]]>
<![CDATA[Siregar, Nila Pauziah]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial dan Politik [JIMSIPOL] Vol 3, No 6 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Retribusi izin usaha parawisata menjelaskan pemerintah daerah adalah walikota beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah kota padang sidempuan. Walikota adalah walikota padang sidempuan. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai bayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang badan. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang atau badan yang di maksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, sumber daya alam, barang, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Dalam hal perizinan yang berwenang mengeluarkan izin adalah pejabat administratif, kaitannya adalah dengan tugas pemerintah dalam hal memberikan pelayanan umum kepada masyarakat. Dalam hal pelayana publik, izin merupakan bentuk pelayanan yang harus diberikan kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan administratif, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik. Izin dapat berbentuk tertulis dan atau tidak tertulis, namun dalam hukum administrasi negara izin harus tertulis kaitannya apabila terjadi sesuatau hal yang tidak diinginkan maka izizn yang berbentuk suatu keputusan administratif negara (beschiking) dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam pengadilan. Izin yang berbentuk beschiking, sudah tentu mempunyai sifat kongrit (objeknya tidak abstak, melainkan berwujud, tertentu dan ditentukan), individual (siapa yang diberikan izin), final (seseorang yang telah mempunyai hak untuk melakukan suatu perbuatan hukum sesuai dengan isinya yang secara definitif dapat menimbulkan akibat hukum tertentu).]]>
<![CDATA[Kunci Sukses Penanganan Stunting Melalui Fungsi Actuating Kepemimpinan ]]>
<![CDATA[Syahfitri, Dita Rahmadhani]]>;
<![CDATA[Khairiah, Nalil]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial dan Politik [JIMSIPOL] Vol 3, No 5 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1000 hari pertama kehidupan (HPK). Oleh sebab itu puskemas merupakan garda terdepan dalam pelayanan kesehatan dimana sebagai lembaga kesehatan yang dekat dengan masyarakat diharapkan mampu memberikan pelayanan kesehatan menyeluruh kepada masyarakat termasuk pada program pengendalian stunting. Dalam konteks program penanganan stunting, fungsi actuating yang dilakukan oleh UPT Puskesmas yaitu dalam hal pengimplementaian berbagai kegiatan yang telah direncanakan dalam program penanganan stunting seperti halnya penyuluhan mengenai penanganan stunting. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Fungsi Actuating dalam Program Penanganan Stunting pada Unit Pengolahan Teknis (UPT) Puskesmas di Kelurahan Hinai Kiri. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya motivasi yang diberikan oleh pimpinan UPT puskesmas kepada para pegawai dalam Program Penangnan Stunting pada Unit Pengolahan Teknis (UPT) Puskesmas di Kelurahan Hinai Kiri sudah berjalan namun belum optimal. Hal ini dikarenakan motivasi yang dilakukan pimpinan belum mampu membangun sikap tanggungjawab kader-kader dalam menjalankan tugasnya. Pembibingan yang dilakukan pimpinan sudah efektif, namun koordinasi antara UPT Puskesmas dengan kelurahan hanya dilakukan rapat setiap 3 bulan sekali saja. Hal ini menimbulkan kurangnya perhatian Lembaga Pemerintahan Kelurahan Hinai Kiri terutama Kepala lurah dan Kepala kepling yang terkait dalam penanganan stunting. Dalam pelaksanaan program sudah berjalan sesuai dengan SOP namun pimpinan UPT Puskesmas tidak mengevaluasi secara langsung berjalannya program penanganan stunting. Sebaiknya pimpinan melakukan komunikasi terbuka kepada seluruh pegawai, membangun motivasi yang lebih kuat, meningkatkan kolaborasi serta evaluasi yang lebih teratur dalam upaya program penanganan stunting.]]>
<![CDATA[Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 11 Tahun 2013 dalam Rangka Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Usaha Berlimbah di Kabupaten Serdang Bedagai ]]>
<![CDATA[Siagian, Hastuti Srimulyani]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial dan Politik [JIMSIPOL] Vol 3, No 4 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pembinaan dan pengawasan merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD dalam mengarahkan pelaku usaha dalam pengelolaan limbah, serta untuk mengetahui tingkat penataan penanggung jawab kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (b3). Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 11 Tahun 2013 dalam rangka pembinaan dan pengawasan pengelolaan usaha berlimbah di Kabupaten Serdang Bedagai. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan analisis kualitatif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang sebagaimana adanya dengan melakukan wawancara secara langsung kepada narasumber. Narasumber dalam penelitian ini sebanyak 5 orang, antara lain Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Peningkatan Kapasitas, Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Kepala Seksi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), Kepala Seksi Pencemaran Lingkungan Hidup, dan Kepala Seksi Kerusakan Lingkungan Hidup. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Serdag Bedagai Nomor 11 Tahun 2013 dalam rangka pembinaan dan pengawasan pengelolaan usaha berlimbah di Kabupaten Serdang Bedagai secara keseleuruhan sudah diimplementasikan meskipun belum berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari masih adanya sebagian Badan Usaha berlimbah di Kabupaten Serdang Bedagai yang tidak taat pada aturan yang berlaku dalam pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (b3). Serta masih kurangnya partisipasi Badan Usaha untuk mengikuti kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai.]]>
<![CDATA[Implementasi Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2018 dalam Rangka Efektivitas Pemungutan Pajak Secara Online di Kabupaten Deli Serdang ]]>
<![CDATA[Athoriq, Muhammad Irfan]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial dan Politik [JIMSIPOL] Vol 3, No 4 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Adanya permasalahan dalam upaya optimalisasi pajak daerah tidak dimungkiri turut andil menjadikan pencapaian target pemasukan daerah atau penerimaan Pendapatan Asli Daerah tidak maksimal yang pada giliranya juga berpengaruh pada upaya peningkatan pembangunan daerah di segala bidang. Beberapa permasalahan yang menjadi kendala dalam pemungutan pajak daerah Kabupaten Deli Serdang mencakup berbagai hal, mulai dari permasalahan administrasi, kebijakan, kurangnya sumber daya manusia (SDM) dan hingga respons masyarakat.termasuk diantaranya masih kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak daerah. Dalam memaksimalkan penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Srdang, Pemerintah Daerah membuat beberapa strategi dalam meningkatkan kesadaran Wajib Pajak (WP) untuk membayar pajaknya sesuai dengan jumlah dan tepat waktu. Salah satu strategi yang dibentuk adalah pembayaran dan penerimaan Pajak Daerah melalui Online System Pajak Daerah. Pemanfaatan system ini dianggap menguntungkan yaitu mempersingkat jarak dan mempercepat mobilitas peserta wajib pajak untuk menunaikan kewajiban pajaknya. Kebijakan dan program system online pembayaran pajak tersebut menjadi topic yang mendorong penulis untuk menelaahnya secara ilmiah dengan mengetangahkan judul penelitian: Implementasi Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2018 Dalam Rangka Efektifitas Pemungutan Pajak Secara Online di Kabupaten Deli Serdang. Maka dari itu peneliti melakukan penelitian dengan penelitian di rumuskan permasahan penelitian ini yakni: Bagaimanakah Implementasi Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Sistem Online Pajak Daerah Dalam Rangka Efektifitas Pemungutan Pajak Seacara Online di Kabuateen Deli Serdang oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan analisiskualitatif, dan pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian ini, diketahui bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas serta analisis data, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Implementasi Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2018 Dalam Rangka Efektifitas Pemungutan Pajak Secara Online di Kabupaten Deli Serdang telah berjalan dengan baik sebagiman harapan yang dinginkan baik oleh pemerintah daerah Kabupaten Deli Serdang maupun masyarakat umum.]]>
<![CDATA[Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 dalam Rangka Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Pangan di Kecamatan Medan Marelan ]]>
<![CDATA[Utami, Loudya Dwi]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial dan Politik [JIMSIPOL] Vol 3, No 6 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Kemiskinan merupakan suatu keadaan atau kondisi ketidak mampuan individu atau kelompok masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik kondisi fisik maupun ekonomi. Kemiskinan juga merupakan salah satu masalah sosial yang amat serius, oleh karena itu pemerintah sebagai penyelenggara bertanggung jawab atas kelangsungan dan kesejahteraan rakyatnya melalui program-program penanggulangan kemiskinan yang berupaya untuk mengurangi tingkat kemiskinan yang terjadi. Kondisi ketidakberdayaan yang dialami masyarakat akibat ketidakmampuannya memenuhi kebutuhan hidup maupun akibat ketidakmampuan negara dalam memberikan perlindungan sosial kepada keluarga miskin di perkotaan maka dibuatlah program bantuan pangan. Dengan demikian pemerintah membentuk dan menyelenggarakan program yang bertujuan adalah untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga penerima,memberikan gizi yang lebih seimbang, mengurangi angka kemiskinan. Maka dari itu peneliti melakukan penelitian dengan rumusanmasalah bagaimana implementasi peratauran daerah nomor 5 tahun 2015 dalam rangka efektivitas pelaksanaan program bantuan pangan di kecamatan Medan Marelan dan memiliki tujuan untuk metahui efektivitas pelaksanaan program bantuan pangan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan analisiskualitatif, dan pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian ini, diketahui bahwa Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 dalam rangka Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Pangan di Kecamatan Medan Marelan sudah efektif. Di karenakan, bantuan pangan berjalan dengan baik sehingga permasalahan bahan pokok pangan sedikit teratasi dan sasaran kepada masyarakat tidak mampu sudah efektif dikarenakan dilakukannya pendataan kepada masyarakat penerima bantuan.]]>
<![CDATA[Implementasi Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 14 Tahun 2012 dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ]]>
<![CDATA[Ardiansyah, Heri]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial dan Politik [JIMSIPOL] Vol 3, No 5 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Kemajuan dan keberhasilan pembangunan di daerah ditentukan potensi dan kreatifitas masyarakat dalam memanfaatkan dan pengelolaan sumber daya yang dimilki. Salah satu aspek yang menentukan kemandirian daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah kemampuan menggali sumber-sumber penerimaan keuangan daerah, terutama yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi peraturan buapti mandailing natal Nomor 14 tahun 2012 tentang pengelolaan retribusi izin mendirikan bangunan dinas penanaman modal dan perizinan terpadu satu pintu. Masyarakat juga sudah banyak yang mengurus IMB setelah bangunannya selesai padahal IMB memiliki dampak yang baik bagi pemilik bangunan dan menajmin bangunan mereka dan pengaruh terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten mandailing natal. Hanya saja pelayanan perizinan IMB masih belum maksimal dan belum berjalan dengan efektif karena masyarakat kurang mengetahui informasi dan langkah-langkah untuk mengurus IMB ketika ingin mendirikan bangunannya.]]>
<![CDATA[Perencanaan Komunikasi Pariwisata dalam Pengembangan Wisata Religi di Kota Pekanbaru ]]>
<![CDATA[Sinaga, Surita Annazmi]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial dan Politik [JIMSIPOL] Vol 3, No 4 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji tentang Perencanaan Komunikasi Pariwisata Dalam Pengembangan Wisata Religi Di Kota Pekanbaru. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Aida Dan Teori Interaksi Simbolik. Informan dalam penelitian ini berjumlah tujuh orang yaitu Kepala Seksi Pengkajian Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi Riau, Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Provinsi Riau, Humas Masjid Agung An-Nur, Kepala Seksi Tata Usaha Masjid Agung An-Nur Provinsi Riau dan tiga orang pengunjung Wisata Religi Masjid Agung An-Nur. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perencanaan komunikasi pariwisata dalam mengembangkan wisata religi Masjid Agung An-Nur belum sepenuhnya terjalin dengan baik, perlu adanya dorongan dari pihak pengelola, Dinas Pariwisata maupun masyarakat guna meningkatkan wisatawan dan juga meningkatkan kualitas bangunan Masjid, agar ketertarikan wisatawan bisa lebih baik lagi kedepannya.]]>
