cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rahmawati Sururama
Contact Email
rahmawatisururama@ymail.com
Phone
+6281321130752
Journal Mail Official
jmb@ipdn.ac.id
Editorial Address
Jl. Ir. Soekarno Km.20, Jatinangor, Jawa Barat, Sumedang, Jawa Barat 45363
Location
Kab. sumedang,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Media Birokrasi
Published by Institut Pemerintahan Dalam Negeri
ISSN : 27221695     EISSN : 27147339     DOI : https://doi.org/10.33701/jmb.v4i2
Core Subject : Social,
Social Sciences
Jurnal Media Birokrasi merupakan upaya Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah Fakultas Manajemen Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri dalam meningkatkan publikasi karya ilmiah dalam bidang Administrasi Pemerintahan Daerah. Jurnal Media Birokrasi terbit dua kali dalam setahun pada bulan April dan Oktober. Jurnal Media Birokrasi telah terdaftar dengan nomor ISSN 2722-1695 (media cetak) dan nomor e-ISSN 2714-7339. Jurnal Media Birokrasi memuat artikel dan karya ilmiah baik berupa hasil penelitian maupun non penelitian. Jurnal Media Birokrasi bertujuan untuk menyebarluaskan pemikiran atau gagasan konseptual dan hasil penelitian yang telah dicapai di bidang administrasi pemerintahan daerah. Jurnal Media Birokrasi secara khusus menitikberatkan pada permasalahan pokok dalam pengembangan ilmu Administrasi Pemerintahan Darah. Jurnal ini berfokus pada kajian teoritis dan praktis diantaranya: Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Administrasi Pembangunan Daerah Administrasi Pertanahan Administrasi Publik Administrasi Kependudukan dan Lingkungan Hidup Pemerintahan Daerah Desentralisasi dan Otonomi Daerah Pelayanan Publik
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Jurnal Media Birokrasi, Vol. 5 No. 1, April, 2023" : 6 Documents clear
Penguatan Fungsi Organisasi Kesekretariatan Di Deputi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Indra Muhammad Nur Nasution
Jurnal Media Birokrasi Jurnal Media Birokrasi, Vol. 5 No. 1, April, 2023
Publisher : PRODI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH FAKULTAS MANAJEMEN PEMERINTAHAN IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jmb.v5i1.3209

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis penguatan fungsi organisasi kesekretariatan di setiap Deputi agar terjadi pelayanan internal dan administrasi yang efektif dan efisien. Dibutuhkan pelimpahan kewenangan atau desentaralisasi beberapa fungsi-fungsi operasional manajemen, tata kelola, pengendalian dokumen, filter issue dan beberapa urusan lain yang bersifat kekhususan di Deputi masing-masing. Saat ini pelaksanaan good governance di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian masih dalam tahap upaya pembenahan. Evaluasi SAKIP, zona integritas, pengajuan WBK dan WBBM serta banyaknya agenda reformasi birokrasi serta reformasi birokrasi tematik saat ini telah bergeser ke masing-masing unit eselon I. Hal ini berimplikasi terhadap perubahan pengelolaan sistem akuntabilitas kinerja, pemetaan dalam manajemen risiko, beban kerja organisasi, fungsi-fungsi serta branding organisasi yang menjadi semakin detail, kompleks dan komprehensif. Hal ini mengakibatkan kurang optimalnya kinerja pelayanan internal Sekretariat Kementerian yang menimbulkan berbagai permasalahan terkait optimalisasi pelayanan internal. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yang diawali dengan asumsi, poin pandangan, studi masalah, dan eksploitasi teoritis untuk menelaah informasi dari individu dan kelompok tentang isu-isu sosial. Hasil penelitian terdapat 3 (tiga) pilihan kebijakan yang dapat diambil untuk penguatan fungsi kesekretariatan di Deputi. Pertama, menambah jumlah pegawai pada sekretariat kementerian; kedua, menambah unit eselon III yang khusus mengurusi kesekretariatan pada Deputi; atau ketiga, menaikkan unit eselon III di setiap Deputi yang membawahi dua pejabat setingkat eselon IV menjadi unit eselon II yang dedicated mengurus fungsi kesekretariatan. Pilihan yang dianggap efektif adalah pilihan kedua dengan menambah unit eselon III atau menambah jumlah pegawai yang khusus mengurus fungsi kesekretariatan di setiap Deputi. Harapannya terjadi pendekatan pelayanan internal dengan rentang kendali yang lebih singkat sesuai kebutuhan di setiap Deputi. Kata Kunci: Fungsi Sekretariat; Kesekretariatan, Organisasi; Beban Kerja Organisasi.
Kinerja Aparatur Pemerintahan dalam Pelayanan Publik di Kantor UPT Samsat Binjai Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara Maria Ekowati; Fakhri Akbar
Jurnal Media Birokrasi Jurnal Media Birokrasi, Vol. 5 No. 1, April, 2023
Publisher : PRODI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH FAKULTAS MANAJEMEN PEMERINTAHAN IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jmb.v5i1.2736

Abstract

Pelayanan publik yang diberikan oleh aparatur kantor UPT Samsat Binjai masih dirasakan kurang optimal. Salah satunya yakni tidak tersedianya sarana serta prasarana yang memadai berupa kantor yang mmasih menumpang di kantor Polres, hasil wawancara dengan salah satu aparatur bahwa sangat minim dalam ketersediaan sarana prasarana yang kurang memadai seperti ruangan untuk penyimpanan dokumen/barang, ruangan kerja, ruang tunggu yang terbatas dan peralatan kerja yang seadanya. Masalah sarana prasarana yang tidak dimiliki serta memadai maka pekerjaan instansi yang ingin dicapai tidak optimal. Sehingga kinerja aparatur belum optiml, Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja aparatur di Kantor UPT Samsat Binjai dalam memberikan pelayanan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Informan dalam penelitian ini ditentukan dengan cara purposive. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumen. Selanjutnya ditarik kesimpulan. Untuk mengetahui kinerja aparatur UPT Samsat Kota Binjai, peneliti menggunakan teori kinerja Payaman J.S, dimana indikator pengukurannya meliputi faktor individu, faktor organisasi dan faktor manajemen. Sehingga dapat simpulkan bahwa kinerja aparatur UPT Samsat Binjai masih belum optimal. Saran yang diusulkan perlu adanya pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan melalui Diklat, seminar, Bimtek dll, serta perlu memperbaiki dan menambah jumlah sarana prasarana yang dapat menunjang kinerja agar lebih baik, agar UPT Samsat Binjai memiliki kantor sendiri. Kata Kunci: Aparatur; Pelayanan Publik; Kinerja.
Efektivitas Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung Rahmawati Sururama; Jerico Izal Hazala
Jurnal Media Birokrasi Jurnal Media Birokrasi, Vol. 5 No. 1, April, 2023
Publisher : PRODI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH FAKULTAS MANAJEMEN PEMERINTAHAN IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jmb.v5i1.3186

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan efektivitas penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung serta upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yang terjadi selama proses penyusunan laporan. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, dokumentasi,triangulasi/ gabungan serta wawancara dengan informan yang berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri dari Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus, Kepala Sub Bagian Otonomi Daerah, Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan, Tenaga Administrasi, Staf Dinas Pariwisata, Staf Dinas Tenaga Kerja yang ditentukan dengan teknik purposive sampling. Analisis data dilakukan dengan tahapan data reduction (Reduksi data), data display (Penyajian data), dan drawing/ verification (Penarikan kesimpulan/ verifikasi). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung belum berjalan efektif, hal tersebut dilihat segi waktu penyusunan yang masih belum sesuai dengan target yang diinginkan, tidak ada atau belum tersedianya data yang diminta dari Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus, pola koordinasi dan komunikasi yang belum maksimal dilaksanakan yang lebih disebabkan karena sulitnya data didapatkan dari setiap perangkat daerah untuk diserahkan ke Bagian Tata Pemerintahan serta ditambahnya faktor penghambat berupaya kurangnya sarana prasarana, kurangnya sumber daya manusia, dan belum adanya reward and punishment. Terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam menjawab setiap hambatan yang terjadi tersebut yaitu meningkatkan sarana dan prasarana, meningkatkan jumlah sumber daya manusia, dan membuat reward and punishment bagi setiap petangkatpada Bagian Tata Pemerintahan. peneliti menyarankan pemerintah Kabupaten Tanggamus memberikan reward and punishment kepada setiap perangkat daerah yang mengumpulkan data ke bagian tata pemerintahan sehingga dapat meningkatkan kinerja khususnya dalam penyusunan LPPD dan membuat grup online seperti whatsapp , line dan sebagainya yang dapat menghimpun seluruh perangkat daerah agar koordinasi dan komunikasi berjalan baik. Kata Kunci: Efektivitas; Penyusunan Laporan; Pemerintahan.
REFORMASI BIROKRASI Lilis Sholihah Dahlan; Mulianingsih Mulianingsih
Jurnal Media Birokrasi Jurnal Media Birokrasi, Vol. 5 No. 1, April, 2023
Publisher : PRODI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH FAKULTAS MANAJEMEN PEMERINTAHAN IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jmb.v5i1.3189

Abstract

Penulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran reformasi birokrasi di Indonesia dalam hal Reposisi dan penerapan E-Government. Adapun Metode yang digunakan yaitu dalam kajian ini adalah library research dengan di dukung fenomena yang ada di Indonesia. Reformasi birokrasi di Indonesia yang dijalankan kondisinya masih belum sesuai harapan masyarakat yaitu tercipta pemerintah yang transfaran dan akuntabel seperti yang terjadi di negara maju. Hal ini karena pengaruh kultur masyarakat feodal yang telah di turunkan dari masyarakat zaman dahulu dan kolonial Belanda. Namun Indonesia meskipun potret reformasinya dalam birokrasi masih jauh dari harapan tapi sudah berusaha mengimplementasikan reformasi birokrasi dengan menggulirkan regulasi yaitu menjalankan reformasi birokrasi dalam mewujudkan birokrat yang akuntabel dengan menghadirkan sistem reposisi dan menerapkan E-Government dengan bantuan teknologi internet sebagai tuntutan zaman globalisasi. Agar birokrasi reformasi berjalan dengan baik maka pemerintah Indonesia hendaknya memiliki konsistensi dalam menggulirkan pembaharuan birokrasi pada tingkat pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah daerah didorong untuk meningkatkan sumber daya manusia serta mendidikanya agar menjadi sumber daya yang berkualitas serta mereposisi aparat agar dapat menempatkankan orang yang sesuai pada tempat yang semestinya dengan mekanisme yang teratur sehingga terhindar dari praktek Kolusi, Korupsi dan Nepotisme. Disamping itu dapat memanfaatkan teknologi internet secara maksimal dalam rangka menciptakan pelayanan yang transparan dan akuntabel serta cepat sehingga masyarakat dapat terhubung dengan pemerintah dan mendapatkan pelayanan yang memuaskan. Kata Kunci: Reformasi Birokrasi; Pelayanan Publik; Reposisi; E-Government.
Efektivitas Penataan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tanah Papua Dedi Kusmana; Cicilia Cicilia
Jurnal Media Birokrasi Jurnal Media Birokrasi, Vol. 5 No. 1, April, 2023
Publisher : PRODI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH FAKULTAS MANAJEMEN PEMERINTAHAN IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jmb.v5i1.3211

Abstract

Administrasi pemerintahan daerah merupakan salah satu unsur yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, terjadi konflik di masyarakat selama lebih dari 8 tahun yang diakibatkan adanya pemindahan ibukota Kabupaten Maybrat yang awalnya berada di Kumurkek ke Ayamar. Keberadaan administrasi pun tidak menentu apakah di Ayamaru atau Kumurkek sehingga pembangunan serta pelayanan pemerintahan untuk warga di wilayah Maybrat tidak berjalan sesuai dengan rencana pengembangan ibukota Maybrat. Tujuan daripada penelitian ini adalah menganalisis, menguraikan hambatan, dan memberikan solusi untuk mengatasi permasalahan pada penataan administrasi penyelenggaraan pemerintahan di Sekretariat Daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Dalam memperoleh data penelitian ini menggunakan 3 teknik pengumpulan data, yaitu teknik Wawancara, teknik dokumentasi dan teknik observasi. Kemudian disempurnakan dengan teknik triangulasi, dengan 3 indikator meurut Duncan dalam Steer yang sudah ditentukan yaitu pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi. Hasil penelitian berdasarkan indikator tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaran pemerintahan di Sekretariat Daerah Maybrat tidak berjalan dengan efektif. Kesimpulan daripada penelitian ini adalah penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak berjalan dengan efektif karena permasalahan pemindahan ibukota Kabupaten dan penyerangan pos koramil di Kisor, Distrik Aifat Selatan. Peneliti menyarankan agar dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi, sehingga pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Kata Kunci: Efektivitas; Administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan; Tanah Papua.
Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah Tumija Tumija; Asep Hendra; Marja Sinurat
Jurnal Media Birokrasi Jurnal Media Birokrasi, Vol. 5 No. 1, April, 2023
Publisher : PRODI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH FAKULTAS MANAJEMEN PEMERINTAHAN IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jmb.v5i1.3389

Abstract

Society 5.0 yang digagas oleh negara Jepang sebagai resolusi digital 4.0 sebagai landasan dalam pengelolaan keuangan daerah harus diterapkan berbasis digital guna meningkatkan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien. Pemerintah daerah wajib menyediakan informasi pemerintahan daerah, yang dikelola dalam suatu sistem informasi pemerintahan daerah. Tujuan penelitian ini mengetahui gambaran penerapan SIPD dan hambatannya serta strategi dalam mengatasi hambatan pengelolaan keuangan daerah di Kota Semarang. Metode penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, data diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah sudah dilaksanakan, namun pada dimensi sumber daya terutama pada indikator fasilitas sistem informasi Akuntansi dan Pelaporan (Aklap), menu yang digunakan sudah ada namun belum bisa diakses. Hambatan Penerapan SIPD dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Semarang antara lain a) pelatihan SIPD dari pemerintah pusat belum optimal; b) Server yang tersedia kurang kuat; dan c) teknis pengelolaan keuangan terkait dengan Aklap laporan Realisasi Anggaran, menunya belum tersedia, sehinga laporanya belum balance dan pengembalian LS Kas Umum belum sesuai. Strategi dalam mengatasi hambatannya menggunakan strategi SO (Strenght-Opprtunity), SC (Strenght-Culture) dan AgC (Agility-Culture). Kata Kunci: Penerapan; Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD); Pengelolaan; Keuangan Daerah.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Jurnal Media Birokrasi, Vol. 6 No. 2, Oktober, 2024 Jurnal Media Birokrasi, Vol. 6 No. 1, April, 2024 Jurnal Media Birokrasi, Vol. 5 No. 2, Oktober, 2023 Jurnal Media Birokrasi, Vol. 5 No. 1, April, 2023 Jurnal Media Birokrasi, Vol. 4 No. 2, Oktober, 2022 Jurnal Media Birokrasi, Vol. 4 No. 1, April 2022 Jurnal Media Birokrasi, Vol. 3 No. 2, Oktober 2021 Jurnal Media Birokrasi, Vol. 3 No. 1, April 2021 Jurnal Media Birokrasi, Vol. 2 No. 2, Oktober 2020 Jurnal Media Birokrasi, Vol. 2 No. 1, April 2020 Jurnal Media Birokrasi, Vol. 1 No. 2, Oktober 2019 Jurnal Media Birokrasi, Vol. 1 No. 1, April 2019 More Issue