Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.151
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ) Jurnal Media Birokrasi
Rahmawati Sururama
Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Decision Sciences, Operations Research & Management Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Analisis Pengembangan Sumber Daya Aparatur Melalui Pemberian Tugas Belajar Dan Ijin Belajar Dalam Meningkatkan Kompetensi Pegawai Di Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur Yely Arlina Paila Bouka Keremata; Deti Mulyati; Rahmawati Sururama
Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ) Vol. 3 No. 6 (2022): MSEJ : Management Studies and Entrepreneurship Journal
Publisher : Yayasan Pendidikan Riset dan Pengembangan Intelektual (YRPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37385/msej.v3i6.1237

Abstract

Pengembangan Sumber Daya Manusia yang masih sangat terbatas dengan tingkat pendidikan pegawai yang rendah menjadi kendala dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Kota Kupang. Dalam hal ini masih banyak PNS Kota Kupang yang belum mendapatkan hak pengembangan kompetensi. Penelitian ini berfokus pada pemberian tugas belajar dan izin belajar dalam meningkatkan kompetensi pegawai di Kota Kupang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan sumber daya aparatur melalui pemberian tugas belajar dan izin belajar dalam peningkatan kompetensi pegawai di Kota Kupang belum mencapai hasil yang optimal, dilihat dari faktor penghambat dalam pengembangan sumber daya aparatur melalui pemberian tugas belajar. dan izin belajar yaitu keterbatasan anggaran pemerintah daerah, lemahnya koordinasi antar OPD dalam menyusun analisis kebutuhan riil organisasi, dan kurangnya informasi tentang program tugas belajar dan izin belajar. Kata Kunci : Sumber Daya Aparatur, Pegawai Negeri Sipil, Kebutuhan Organisasi
PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DESA ????PADES???? DESA BATETANGNGA KECAMATAN BINUANG KABUPATEN POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT Rahmawati Sururama; Andy Ariskha Masdar
Jurnal Media Birokrasi Jurnal Media Birokrasi, Vol. 2 No. 1, April 2020
Publisher : PRODI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH FAKULTAS MANAJEMEN PEMERINTAHAN IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Village-Owned Enterprises, hereinafter referred to as BUMDes or BUM Desa, are business entities whose entire or most of their capital is owned by the Village through direct participation from village assets that are separated for the management of assets, services, and other businesses for the welfare of the village community. BUMDes Batetangnga is a BUMDes that was established right in the Village of Batetangnga, one of the villages located in the District of Binuang, Polewali Mandar Regency, West Sulawesi Province.This research aims to analyze the management of Village-Owned Enterprises (BUMDes) Towards Increased Village Original Income (PADes) Batetangnga Village, Binuang District, Polewali Mandar Regency, West Sulawesi Province. This research uses descriptive method with inductive approach. Data collection techniques are done through observation, interviews and documentation. The data analysis technique usedis ????ishbone analysis. Based on the results of research conducted, BUMDes Batetangnga is a BUMDes which is considered quite good, but there are still some shortcomings. The most prominent problem is the decline in BUMDes revenue in 2018 due to several factors. Then the other problem is related to the problem of human resources management of BUMDes Batetangnga which is considered not to have maximum knowledge and still needs to be developed and improved
PELAYANAN ADMINISTRASI KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) SECARA ONLINE DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SEMARANG JAWA TENGAH Rahmawati Sururama; Alfariz Firdausya Bintang Permana
Jurnal Media Birokrasi Jurnal Media Birokrasi, Vol. 3 No. 2, Oktober 2021
Publisher : PRODI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH FAKULTAS MANAJEMEN PEMERINTAHAN IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jmb.v3i2.2478

Abstract

One product of population documents that is useful for ensuring the validity of child population data is the Child Identity Card (KIA). However, there are still many people who still doubt the benefits of the Child Identity Card (KIA), including the Child Identity Card (KIA) which is still considered less important by the residents because there are still many who do not know its use and application. The purpose of this study was to find out how the Online Child Identity Card (Kia) Issuance Service at the Department of Population and Civil Registration Semarang City, Central Java. In this study the author will use a descriptive qualitative method with an inductive approach. Data collection techniques using observation, documentation, interviews. Data analysis techniques using data reduction, data display/data presentation, conclusion drawing/verification. The results of this study, namely the online Child Identity Card (KIA) service carried out by the Semarang City Population and Civil Registration Service as a whole can be said to be good, but there are still obstacles that hinder the lack of staff in providing services. The Semarang City Population and Civil Registration Office opens vacancies and recruits daily freelancers who have good competence and ability so that they can provide optimal and maximum services to the community in the online Child Identity Card (KIA) Service process at the Semarang City Population and Civil Registration Service. Keywords: Service, Administration, Child Identity Card
Efektivitas Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung Rahmawati Sururama; Jerico Izal Hazala
Jurnal Media Birokrasi Jurnal Media Birokrasi, Vol. 5 No. 1, April, 2023
Publisher : PRODI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH FAKULTAS MANAJEMEN PEMERINTAHAN IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jmb.v5i1.3186

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan efektivitas penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung serta upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yang terjadi selama proses penyusunan laporan. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, dokumentasi,triangulasi/ gabungan serta wawancara dengan informan yang berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri dari Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus, Kepala Sub Bagian Otonomi Daerah, Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan, Tenaga Administrasi, Staf Dinas Pariwisata, Staf Dinas Tenaga Kerja yang ditentukan dengan teknik purposive sampling. Analisis data dilakukan dengan tahapan data reduction (Reduksi data), data display (Penyajian data), dan drawing/ verification (Penarikan kesimpulan/ verifikasi). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung belum berjalan efektif, hal tersebut dilihat segi waktu penyusunan yang masih belum sesuai dengan target yang diinginkan, tidak ada atau belum tersedianya data yang diminta dari Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus, pola koordinasi dan komunikasi yang belum maksimal dilaksanakan yang lebih disebabkan karena sulitnya data didapatkan dari setiap perangkat daerah untuk diserahkan ke Bagian Tata Pemerintahan serta ditambahnya faktor penghambat berupaya kurangnya sarana prasarana, kurangnya sumber daya manusia, dan belum adanya reward and punishment. Terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam menjawab setiap hambatan yang terjadi tersebut yaitu meningkatkan sarana dan prasarana, meningkatkan jumlah sumber daya manusia, dan membuat reward and punishment bagi setiap petangkatpada Bagian Tata Pemerintahan. peneliti menyarankan pemerintah Kabupaten Tanggamus memberikan reward and punishment kepada setiap perangkat daerah yang mengumpulkan data ke bagian tata pemerintahan sehingga dapat meningkatkan kinerja khususnya dalam penyusunan LPPD dan membuat grup online seperti whatsapp , line dan sebagainya yang dapat menghimpun seluruh perangkat daerah agar koordinasi dan komunikasi berjalan baik. Kata Kunci: Efektivitas; Penyusunan Laporan; Pemerintahan.
Collaborative Governance dalam Penanganan Kemacetan di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur Afif Syarifudin Yahya; Dedi Kusmana; Ismunarta Ismunarta; Rahmawati Sururama
Jurnal Media Birokrasi Jurnal Media Birokrasi, Vol. 6 No. 1, April, 2024
Publisher : PRODI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH FAKULTAS MANAJEMEN PEMERINTAHAN IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jmb.v6i1.4151

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan collaborative governance dalam penanganan kemacetan di Kota Surabaya. Teori collaborative governance yang digunakan untuk menganalisis didasarkan atas pandangan Ansell dan Gash (2007) yang meliputi 4 dimensi yakni: Starting Conditions, Institusional Design, Facilitative Leadership, dan Collaborative Process. Desain penelitian ini menggunakan pendekatan post positivism. Pengumpulan data dilaksanakan melalui studi dokumentasi, observasi, dan wawancara. Penentuan informan didasarkan atas kriteria tertentu dengan asumsi bahwa informan merupakan aktor atau pihak-pihak yang terlibat sesuai dengan fokus/tema penelitian. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan terlebih dahulu memilah berdasarkan tema/kategori, kemudian dianalisis berdasarkan pola umum yang terjadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan collaborative governance mampu mengurangi tingkat kemacetan di Kota Surabaya. Berdasarkan hasil analisis terhadap 4 dimensi menunjukkan adanya berbagai upaya kolaborasi untuk mengantisipasi terjadinya kemacetan lalu lintas. Meskipun demikian, program kerja yang dilaksanakan hanya berdasarkan perintah, instruksi, dan kebijakan pimpinan sesuai koridor yang dibuat oleh Kepala daerah karena jelas bentuk dokumen kerja sama antar stakeholder dalam penanganan kemacetan. Kondisi ini dapat mengancam keberlanjutan pelaksanaan collaborative governance apabila terjadi pergantian kepemimpinan.Kata Kunci: Collaborative governance; Kemacetan; Pemerintahan Daerah
Co-Authors Afif Syarifudin Yahya Alfariz Firdausya Bintang Permana Andy Ariskha Masdar Dedi Kusmana Deti Mulyati Ismunarta Ismunarta Jerico Izal Hazala Yely Arlina Paila Bouka Keremata