cover
Contact Name
Azis
Contact Email
azis.nasam@gmail.com
Phone
+6285241915730
Journal Mail Official
jurnalkanturunawolio@gmail.com
Editorial Address
Jl. Yos Sudarso No.43, Wale, Kec. Wolio, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara 93711
Location
Kota bau bau,
Sulawesi tenggara
INDONESIA
Administratio Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara
ISSN : 2302254X     EISSN : 29634628     DOI : https://doi.org/10.55340/administratio
Administratio Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara merupakan jurnal yang dikelola oleh Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Program Pascasarjana, Universitas Dayanu Ikhsanuddin Baubau. Jurnal ini sebagai wahana informasi ilmiah bidang ilmu administrasi dan kebijakan publik baik di level nasional maupun regional. Lembaga Jurnal Administratio Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara terbit tiga nomor dalam satu tahun (April, Agustus, dan Desember).
Articles 5 Documents
Search results for , issue "Volume 12, Nomor 2, Agustus 2023" : 5 Documents clear
Fungsi Manajemen Pendidikan Karakter pada SD Negeri 3 Mawasangka Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton Tengah Fajar, Aswal; Asmiddin, Asmiddin; Rahmawati, Rahmawati
Administratio Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Volume 12, Nomor 2, Agustus 2023
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Program Pascasarjana, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55340/administratio.v12i2.1497

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui fungsi manajemen Pendidikan Karakter pada SDN 3 Mawasangka Kecamatan Mawasangaka Mawasangka Kabupaten Buton Tengah. Data penelitian diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pengumpulan data, reduksi data, display data, dan pembuatan kesimpulan dan verifikasi adalah tahapan analisis data. Hasil penelitian ditemukan bahwa: (1) SDN 3 Mawasangka merencakan kegiatan pendidian karakter dalam pembelajaran secara terinterasi. Pada perangkat pembelajaran seperti silabus dan rencana pembelajaran (RPP), telah integrasi kegiatan di luar pembelajaran berupa program peningkatan nilai-nilai karakter dalam budaya sekolah, serta kegiatan ekstrakurikuler. (2) Pengorganisasian dimana di temukan struktur organisasi dalam mendukung pelaksanaan pendidikan karakter; pembagian tugas guru yang menangani pembelajaran; (3) pelaksanaan pendidikan karakter melalui kegiatan ekstrakurikuler, budaya sekolah, dan kegiatan pembelajaran. (4) pengawsan melalui penilaian sikap dan komponen guru untuk memajukan pendidikan karakter.
Partisipasi Masyarakat dalam Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kabupaten Buton Tengah Mukmin, Hasban; Ramadhan, Syahril; Didi, La
Administratio Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Volume 12, Nomor 2, Agustus 2023
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Program Pascasarjana, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55340/administratio.v12i2.1498

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan partisipasi masyarakat dalam pembebasan tanah untuk pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Buton Tengah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, melalui proses wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi mayarakat dalam pembebasan tanah untuk pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Buton Tengah diawali mulai dengan keterlibatan masyarakat dalam tahap pengambilan keputusan pada kegiatan sosialisasi yang membahas rencana pembangunan jalan beserta bagian tanah dan atau bangunan milik masyarakat yang akan terkena dampak pembangunan. Pada pengambilan keputusan ini mengarah pada kesediaan masyarakat membebaskan tanah yang mereka miliki untuk mendukung pembangunan jalan. Sebagian masyarakat memiliki kesadaran sendiri untuk berpartisipasi tetapi terdapat pula masyarakat yang berpartisipasi karena harus tunduk pada keputusan pemerintah. Dalam proses ini pengambilan keputusan sepenuhnya dikuasai oleh pemerintah dan keterlibatan masyarakat ini belum dapat mempengaruhi keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah. Namun demikian, pemerintah tidak berlaku otoriter melainkan melakukan pendekatan holistik sehingga keputusan yang ditetapkan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat terdampak dan pemabngunan jalan dapat terlaksana dengan baik. Selain itu, masyarakat juga berpartisipasi dalam tahap pelaksanaan dan pemanfatan hasil. Masyarakat belum terlibat dalam evaluasi capaian pembangunan infrastruktur jalan tetapi masyarakat menilai bahwa pembangunan jalan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Buton Tengah sudah berhasil. Beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembebasan tanah untuk pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Buton Tengah terdiri dari faktor intrinsic (pemahaman masyarakat, kesadaran masyarakat dan tingkat pendidikan masyarakat) dan juga faktor ekstrinsik (kepemimpinan khususnya terkait pola komunikasi dan sanksi sosial dalam masyarakat). Selain itu juga, partisipasi masyarakat dalam pembebasan tanah dipengaruhi oleh faktor lain yaitu sebagian besar tanah milik masyarakat yang terdampak belum memiliki Sertifikat Hak Milik sehingga proses pembebasan lahan hanya berlangsung berdasarkan kesepakatan antara pemerintah dan masyarakat tanpa adanya proses administrasi yang melibatkan lembaga terkait lainnya.
Kualitas pelayanan sistem komputerisasi warkah pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Buton Indriani, Indriani; Tenri, Andi; Abidin, Zainul
Administratio Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Volume 12, Nomor 2, Agustus 2023
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Program Pascasarjana, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55340/administratio.v12i2.1499

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan kualitas pelayanan sistem komputerisasi warkah pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Buton pada (aspek Transparansi, Akuntabilitas, Kondisional, Partisipatif, tidak diskriminasi dan keseimbangan hak dan kewajiban). Desain penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dimana peneliti sebagai instrument utama penelitian. Adapun sumber datanya yaitu data primer dan data sekunder. Data dikumpulkan dengan Teknik wawancara dengan 6 orang informan, observasi dan dokumentasi. Teknik anaslisis data dengan Teknik reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan atau verifikasi. Adapun Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi: Uji Validitas internal, validitas eksternal, reliabilitas, dan Objektivitas. Hasil penelitian menunjukan bahwa pertama Kualitas pelayanan warkah pertanahan sudah transparan, namun aplikasi Komputerisasi Kantor Pertanahan yang digunakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Buton tidak pernah menggunakan KKP Desktop tetapi langsung menggunakan aplikasi KKP Web; kedua kantor Pertanahan Kabupaten Buton sampai saat ini masih dapat dipertanggungjawabkan proses pewarkahan tanah, namun belum menyediakan informasi berbasis digital terkait prosedur Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap; ketiga layanan warkah pertanahan di kantor pertanahan Kabupaten Buton kondisional namun belum sepenuhnya berjalan efektif dan efisiensi; keempat partisipasi pegawai kantor pertanahan melalui pelayanan warkah pertanahan dan masyarakat mengajukan permohonan pelayanan warkah pertanahan. Namun penyebaran informasi mengenai persyaratan pendaftaran Tanah, masih terbatas dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai syarat pendaftaran tanah; kelima, pelayanan badan pertanahan Kabupaten Buton tidak diskriminatif dan sesuai standar prosedur layanan, sehingga terhindar dari perlakuan pada individu atau kelompok yang diskriminatif, selain itu kami juga tidak membatasi kesempatan dan hak terhadap anggota dari satu kelompok, yang tersedia bagi anggota kelompok lainnya; dan keenam, pelayanan pertanahan memperhatikan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban tersebut diberlakukan bagi pegawai dan masyarakat sebagai pemohon layanan pertanahan.
Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Penanggulangan Stunting di Kabupaten Buton Folensino, Silsilah; Asmiddin, Asmiddin; Islamy, Syaiful
Administratio Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Volume 12, Nomor 2, Agustus 2023
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Program Pascasarjana, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55340/administratio.v12i2.1500

Abstract

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui serta mendeskripsikan tentang sejauhmana Pemerintah Daerah mengimplementasikan Kebijakan untuk menanggulangi Stunting di Kabupaten Buton berdasarkan tiga variabel, yakni : (1) Perilaku Organisasi & antar organisasi; (2) Perilaku birokrasi Pada tingkat bawah; serta (3) Perilaku kelompok sasaran. Pemelitian ini merupakan jenis penelitain kualitatif melalui pendekatan deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Buton dengan melibatkan 14 Informan, yang terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Petugas Kesehatan, Tokoh Adat dan Masyarakat setempat. Observasi, wawancana dan dokumentasi digunakan sebagai teknik pengumpulan data, sedangkan untuk menganalisa data dilakukan dengan mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan. Dari penelitian ini menunjukkan hasil bahwa dalam menanggulangi stunting di Kabupaten Buton, Pemerintah Daerah telah mengimplementasikan seluruh kebijakan yang dibuat. Hal tersebut dibuktikan dengan angka preavalensi stunting dari 27,1 % di tahun 2019 turun menjadi 21,32% pada tahun 2021. Proses implementasi kebijakan penanggulangan stunting di Kabupaten Buton dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu adanaya komitmen, koordinasi, kontribusi organisasi, profesionalisme aparat, kontrol organisasi, serta respon dari masyarakat. Komitmen dari Pemangku kebijakan dan Organisasi Perangkat Daerah dibuktikan dengan menurunnya prevalensi stunting di Kabupaten Buton meskipun dalam prosesnya masih terdapat kendala salah satunya kurangnya dukungan alokasi anggaran. Di sisi lain koordinasi yang dilakukan antara Pemangku Kebijakan dan OPD terkait meskipun sudah dilaksanakan namun masih ada hambatan dalam hal ketersediaan sistem manajemen data yang terintegrasi serta kurang konsistennya sejumlah stakeholder dalam proses koordinasi. Untuk kontribusi organisasi, setiap unsur sudah paham akan peran dan tanggungjawabnya dalam pelaksanaan program dan kegiatan, meskipun tidak sedikit juga dari implementor yang berasal dari masyarakat masih harus mendapatkan bimbingan dan pelatihan secara terus menerus agar senantiasa mengacu pada prosedur yang berlaku dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Disamping itu, alokasi anggaran yang maksimal diperlukan untuk menunjang profesionalisme aparat sehingga kegiatan yang dijalankan cepat dan tepat sasaran. Yang terakhir, secara umum respon positif dari masyarakat menunjukkan bahwa isi kebijakan telah sepenuhnya mereka pahami, walau demikian setiap kebijakan yang diambil Pemerintah tidak bisa lepas dari respon negatif meskipun tidak terlalu signifikan sehingga tetap memerlukan upaya persuasive dengan melakukan sosialisasi kebijakan meskipun di sisi lain respon negatif dari setiap kebijakan yang dibuat Pemerintah tidak dapat dipisahkan walaupun dengan skala yang cukup kecil sehingga diperlukan adanya tindakan persuasif dalam mensosialisasikan kebijakan dengan menyasar kelompok-kelompok yang benar-benar mempunyai reaksi negatif.
Akuntabilitas Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Buton Didi, La
Administratio Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Volume 12, Nomor 2, Agustus 2023
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Program Pascasarjana, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55340/administratio.v12i2.1501

Abstract

Penelitian ini membahas pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di Kabupaten Buton, dimana kegiatan pendaftaran tanah komprehensif yang melibatkan pengumpulan dan verifikasi data fisik dan hukum objek tanah di dalam area tertentu. Pemerintah melalui Badan Pertanahan bertanggung jawab melaksanakan kegiatan ini, sedangkan masyarakat bertanggung jawab atas penyiapan data guna penerbitan sertifikat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumnetasi. Hasil penelitian menunjukan pentingnya akuntabilitas dalam program PTSL, karena memastikan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan manfaat kepada masyarakat. Adanya Akuntabilitas dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan layanan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu merekomendasikan penelitian lebih lanjut tentang pelaksanaan program PTSL dan peran akuntabilitas dalam mencapai tujuannya.

Page 1 of 1 | Total Record : 5