Garuda - Garba Rujukan Digital

Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Buton Selatan Zainul Abidin; La Didi; Rahmawati Rahmawati; Firman Akbar
PERSPEKTIF Vol 11, No 2 (2022): PERSPEKTIF - April
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/perspektif.v11i2.5825

The purpose of this study is to describe the institutions of Village-Owned Enterprises in South Buton Regency. This research is important to do because there are several problems including the application of rules and management of Village-Owned Enterprises that are not appropriate and lack of internal control. The research design used was qualitative with a descriptive approach. Data were collected using observation techniques, interviews and also through document review. The data were analyzed using an interactive model. The results of this study reveal that the implementation of village-owned enterprises in South Buton Regency is limited with various problems. From the regulatory aspect, it has been based on rules such as village regulations, management decrees and AD/ART, but there are some villages that are constrained by legalization due to internal problems. Meanwhile, from the normative aspect, the evaluation form and the accountability model for the management of Village-Owned Enterprises have not been carried out properly because there are still unaccountable management reports. However, there are several efforts by the Village Community Empowerment Service (DPMD) along with Community Empowerment Experts to help overcome finding solutions. As a result, one of the villages, namely Lampanairi village, succeeded in encouraging the role of its Village-Owned Enterprises and became a driving force for the community's economy and was part of 125 villages that received the title of Brilliant Village in the category of economic business development village in the midst of the Covid 19 pandemic.

Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Buton Selatan Zainul Abidin; La Didi; Rahmawati Rahmawati; Firman Akbar
PERSPEKTIF Vol. 11 No. 2 (2022): PERSPEKTIF - April
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/perspektif.v11i2.5825

The purpose of this study is to describe the institutions of Village-Owned Enterprises in South Buton Regency. This research is important to do because there are several problems including the application of rules and management of Village-Owned Enterprises that are not appropriate and lack of internal control. The research design used was qualitative with a descriptive approach. Data were collected using observation techniques, interviews and also through document review. The data were analyzed using an interactive model. The results of this study reveal that the implementation of village-owned enterprises in South Buton Regency is limited with various problems. From the regulatory aspect, it has been based on rules such as village regulations, management decrees and AD/ART, but there are some villages that are constrained by legalization due to internal problems. Meanwhile, from the normative aspect, the evaluation form and the accountability model for the management of Village-Owned Enterprises have not been carried out properly because there are still unaccountable management reports. However, there are several efforts by the Village Community Empowerment Service (DPMD) along with Community Empowerment Experts to help overcome finding solutions. As a result, one of the villages, namely Lampanairi village, succeeded in encouraging the role of its Village-Owned Enterprises and became a driving force for the community's economy and was part of 125 villages that received the title of Brilliant Village in the category of economic business development village in the midst of the Covid 19 pandemic.

Pengaruh Literasi Keuangan dengan Toleransi Risiko Sebagai Variable Intervening Terhadap Pengambilan Keputusan (Studi Investor Makassar pada Saat Pandemi Covid -19). Rosnani Said; Rahmawati Rahmawati; Fitriyanti Da'a; Henni Mande
YUME : Journal of Management Vol 5, No 3 (2022)
Publisher : Pascasarjana STIE Amkop Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37531/yum.v5i3.3762

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan keuangan denga toleransi risiko sebagai variable intervening terhadap pengambilan keputusan. Fenomena yang ada dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh literasi keuangan dengan tolernasi risiko sebagai variable intervening terhadap pengambilan keputusan (studi Investor Makassar pada saat pandemic Covid-19).Â Penelitian ini dilakukan pada saat Pandemic Covid-19, dimulai pada akhir tahun 2019 sampai dengan akhir tahun 2020, sehingga fenomena yang berkaitan dengan literasi keuangan, tolerasinsi risiko serta pengambiln keputusan investor Makassar belum ada sebelumnya..Penelitian ini menggunakan metode Structural Equation Model (SEM) dengan program software Smart PLS 3.0, sumber data berupa data primer dari 290Â investor yang terdaftara di perusahaan sekuritas di Makassar. Data diperoleh melalui wawancara dan penyebaran kuisioner untuk mengetahui pengaruh literasi keuangan ( financial literacy) melalui toleransi risiko investasi terhadap pengambilan keputusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa factor pengetahuan keuangan melalui toleransi risiko tidak berpengaruh terhadap keputusan keuangan.Â Kata kunci : Literasi Keuangan, Toleransi Risiko, Pengambilan Keputusan.

Kinerja Badan Pengawas Pemilu dalam Pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Buton Selatan Suharjono Suharjono; Rahmawati Rahmawati; La Ode Syaiful Islamy H.
Administratio Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Volume 11, Nomor 3, Desember 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Program Pascasarjana, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan mengekspalanasi kinerja Bawaslu Kabupaten Buton Selatan dalam pelaksanaan pemilu tahun 2019. Metode yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Peneliti berperan sebagai instrumen utama. Sumber data yaitu data primer dan data sekunder, informan dipilih dengan menggunakan teknik purposif sampling. Data dikumpulkan dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknis data dianalisis dengan menyiapkan data dan mengorganisir data, mereduksi data dan menyajikan data. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan uji kredibilitas, transfermabilitas, dependabilitas dan konformabilitas. Hasil penelitian menunjukan bahwa pertama kinerja Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2019 telah dilaksanakan secara baik dengan tetap mengacu pada tugas pokok dan fungsinya, namun terdapat pengawas pemilu pada tingkat desa yang belum memahami tugas pokok dan fungsinya dengan baik. Kedua Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu masih memiliki keterbatasan inovasi. Inovasi Bawaslu dalam pelaksanaan pemilu lebih pada inovasi layanan publik dan itupun masih terbatas. Trik dan strategi untuk mensukseskan pemilu masih sebatas pengawasan dan tindakan yang selama ini pernah dilakukan oleh Bwaslu. Ketiga Bawaslu Buton Selatan telah bekerja sesuai dengan jadwal dan ketentuan waktu pengawasan, pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu, namun waktu yang digunakan terbatas sehingga keputusan yang diambil cenderung dipaksakan. Keputusan diambil terkadang memaksakan keadaan dan kurang memperhatikan kondisi yang berdampak buruk pada keputusan. Keempat Keakuratan kinerja Bawaslu Buton Selatan dalam melakukan pengawasan, pencegahan dan penindakan sudah akurat walaupun masih terdapat kekurangan. Kelima Bawaslu menjalin kerjasama yang baik dengan pihak Kepolisian Kabupaten Buton, Kejaksaaan, Gakkumdu, organisasi kemasyarakat lainnya.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN E-PROCUREMENT DI DINAS KESEHATAN KOTA BAUBAU Hamid Hamid; Rahmawati Rahmawati; Zainul Abidin
Administratio Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Volume 12, Nomor 1, April 2023
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Program Pascasarjana, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55340/administratio.v12i1.1251

Implementasi kebijakan pengadaan barang dan jasa terhambat pada keterbatasan sumber daya manusia dan masalah lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi Kebijakan E-Procurement di Dinas Kesehatan Kota Baubau. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yaitu data primer dan data sekunder, informan dipilih dengan menggunakan teknik purposif sampling. Data dikumpulkan dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik data dianalisis dengan menyiapkan data dan mengorganisir data, mereduksi data dan menyajikan data. Hasil penelitian menunjukan standard dan sasaran kebijakan, mengacu pada aturan yang berlaku terkahir mengacu Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021. Pada dasarnya secara akumulatif telah mencapai dan menghasilkan barang/jasa yang tepat yang dalam hal ini sesuai dengan standar, namun di sisi lain belum mampu meningkatkan peran serta usaha mikro, kecil, dan menengah utamanya umkm local dan belum bisa mendorong pemerataan ekonomi. Sumberdaya manusia yang sudah cukup tetapi masih perlu ditingkatkan, Sarana dan prasarana yang ada masih kurang memadai dan sumberdaya financial masih belum mencukupi utamanya untuk bimbingan teknis dan pengadaan server. Komunikasi sering dilakukan baik itu secara formal maupun informal. Adanya pandemic covidâ€“19, komunikasi dilakukan melalui diskusi grup WA dan pertemuan informal. Karakteristik pelaksana cukup baik. meski ,standar prodeur operasional yang mengatur pengadaan barang jasa secara khusus belum ada dan jarang terjadi keterlambatan dalam menyelesaikan pekerjaan. Para pelaksana memiliki niat yang baik pada aturan pengadaan barang dan jasa karena pemahaman mereka sudah baik, apalagi mereka yang sudah memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa. Komitmen para pelaksana yang menduduki jabatan struktural dalam hal pengadaan barang/jasa sudah baik dan melakukan sesuai aturan. Walau, mereka menjalankan dua tugas yaitu tugas e-procurement dan tugas terkait kegiatan inti atau rutin di dinas kesehatan. Komitmen pemerintah Kota Baubau terkait anggaran ada dana lokasi yang dilakukan mengikuti aturan, termasuk dalam pembagian honor. Para pelaksana e-procurement dalam melaksanakan setiap tahapan pengadaan barang/jasa selalu professional, mandiri dan menjaga rahasia guna menjaga terjadinya conflict of interest.

AKUNTABILITAS PUBLIK DALAM PENGGUNAAN ALAT PEREKAM PAJAK ONLINE DI KOTA BAUBAU Neny Oktafiah; Rahmawati Rahmawati; Zainul Abidin
Administratio Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Volume 12, Nomor 1, April 2023
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Program Pascasarjana, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55340/administratio.v12i1.1254

Penelitian ini menguraikan permasalahan akuntabilitas publik dalam penggunaan alat perekam pajak online di Kota Baubau, yang terdiri atas dimensi akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan dan akuntabilitas finansial. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, observasi, dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan melalui pengumpulan data, pengorgansiasian data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penggunaan alat perekam pajak online di Kota Baubau yang dilaksanakan oleh Bapenda Kota Baubau telah mendorong penyelenggaraan akuntabilitas public yang lebih baik, khusunya pada dimensi akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas kebijakan, dan akuntabilitas finansial. Sedangkan pada dimensi akuntabilitas program, walaupun penggunaan alat perekam pajak online di Kota Baubau telah dilaksanakan akan tetapi hingga saat ini program tersebut belum sepenuhnya berjalan dengan baik.

Fungsi Manajemen Pendidikan Karakter pada SD Negeri 3 Mawasangka Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton Tengah Fajar, Aswal; Asmiddin, Asmiddin; Rahmawati, Rahmawati
Administratio Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Volume 12, Nomor 2, Agustus 2023
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Program Pascasarjana, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55340/administratio.v12i2.1497

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui fungsi manajemen Pendidikan Karakter pada SDN 3 Mawasangka Kecamatan Mawasangaka Mawasangka Kabupaten Buton Tengah. Data penelitian diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pengumpulan data, reduksi data, display data, dan pembuatan kesimpulan dan verifikasi adalah tahapan analisis data. Hasil penelitian ditemukan bahwa: (1) SDN 3 Mawasangka merencakan kegiatan pendidian karakter dalam pembelajaran secara terinterasi. Pada perangkat pembelajaran seperti silabus dan rencana pembelajaran (RPP), telah integrasi kegiatan di luar pembelajaran berupa program peningkatan nilai-nilai karakter dalam budaya sekolah, serta kegiatan ekstrakurikuler. (2) Pengorganisasian dimana di temukan struktur organisasi dalam mendukung pelaksanaan pendidikan karakter; pembagian tugas guru yang menangani pembelajaran; (3) pelaksanaan pendidikan karakter melalui kegiatan ekstrakurikuler, budaya sekolah, dan kegiatan pembelajaran. (4) pengawsan melalui penilaian sikap dan komponen guru untuk memajukan pendidikan karakter.

Pengembangan Kapasitas Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Laboratorium Lingkungan Kota Baubau Nur, Sri Muliati; Rahmawati, Rahmawati; Ramadhan, Syahril
Administratio Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Volume 13, Nomor 2, Agustus 2024
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Program Pascasarjana, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55340/administratio.v13i2.1703

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengembangan sumber daya pegawai, penguatan organisasi dan reformasi kelembagaan pada UPTD Laboratorium Lingkungan Kota Baubau. Desain penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling. Analisis data dilakukan dngan mengumpulkan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan kapasitas UPTD Laboratorium baik dari dimensi pengembangan sumber daya manusia, penguatan organisasi dan reformasi kelembagaan belum dilakukan dan belum ada peningkatan jumlah. Pada dimensi pengembangan sumber daya manusia belum ada pelatihan terencana dan belum ada peningkatkan jumlah pegawai melalui rekrutmen pegawai. Pada aspek penguatan organisasi, belum dilakukan penataan struktur organisasi sesuai pedoman laboratorium yang berlaku, belum ada ketersediaan anggaran untuk penguatan berbagai infrastruktur laboratorium dan belum ada peningkatan kualitas layanan pengujian melalui akreditasi. Terakhir, pada dimensi reformasi kelembagaan, belum ada pembaharuan hirarki kelembagaan dalam konteks hubungan kerja dan wewenang.

Accountability of Building Permit Services in Buton Regency Rahmawati, Rahmawati; La didi; Asrul, Asrul
INFOKUM Vol. 13 No. 02 (2025): Infokum
Publisher : Sean Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58471/infokum.v13i02.2775

This study aims to explore the accountability of building approval services at the Investment and One-Stop Integrated Service Office (DPMPTSP) of Buton Regency; procedures in building approval services, cost certainty, time standards and responsiveness. Data collection techniques are carried out through interview methods, observation, documentation, and online data search methods, data analysis techniques are carried out through data reduction, and drawing conclusions. The findings of this study indicate that the Accountability of Building Construction Permit Services in Buton Regency, as a whole, is not fully accountable, there are still several dimensions that are considered inadequate as follows: “1. The service procedure is not in accordance with the SOP contained in the standard service standards, the public still does not know much about the change in regulations from IMB to PBG, socialization has not been carried out so that the public is confused about taking care of building permits, 2. Transparent financing according to community expectations, financing is regulated in regional regulation number 6 of 2023 concerning Regional Taxes and Regional Retributions although there are still several points that are different from the previous IMB retribution, such as technical standard compliance inspection services, PBG issuance, and building inspections but are still carried out manually. 3. The time period for processing PBG regulations at the Buton Regency PUPR DPUPR is not in accordance with the applicable provisions and SOPs. During the transition period, the IMB regulation is still the patron in serving PBG permits which has an impact on the process of adapting online-based PBG licensing services, in terms of the division of the implementation of PBG licensing services involving two (2) agencies which has implications for the service process which takes a long time and is not on time”. 4. The responsiveness of the PUPR Service of Buton Regency is quite good, the PUPR service and related officers quickly respond to complaints and complaints from the public so that the public can understand the mechanism of PBG licensing regulations.

Implementing of the Local Government Information System Policy in Financial Report Preparation For Local Government Units: A Case Study in Baubau City: IMPLEMENTATION Amaruddin, Alvian Amar; Rasmuin; Rahmawati
Ilomata International Journal of Social Science Vol. 6 No. 1 (2025): January 2025
Publisher : Yayasan Ilomata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61194/ijss.v6i1.1482

This study explores the implementation of the Regional Government Information System (SIPD) in preparing financial reports of Local Government Units (SKPD)in the DPRD Secretariat of Baubau City. The study addresses how decentralized governance and transparency can be enhanced through e-government initiatives like SIPD, which integrates local financial data electronically. Despite clear policy guidelines outlined in various regulations, the research identifies challenges in human resource limitations, insufficient Standard Operating Procedures (SOPs), and inadequate infrastructure. Using a qualitative descriptive approach with interviews and document analysis, the study finds that although the implementation of SIPD supports transparency and accountability, its effectiveness is hindered by technical issues such as staff competency and system infrastructure. This research contributes to understanding public policy implementation, specifically within SIPD, while suggesting resource allocation and inter-departmental coordination improvements to enhance e-governance practices in local financial management.

Title

Found 14 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 14 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 14 Documents
Search