Garuda - Garba Rujukan Digital

Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Buton Selatan Zainul Abidin; La Didi; Rahmawati Rahmawati; Firman Akbar
PERSPEKTIF Vol 11, No 2 (2022): PERSPEKTIF - April
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/perspektif.v11i2.5825

The purpose of this study is to describe the institutions of Village-Owned Enterprises in South Buton Regency. This research is important to do because there are several problems including the application of rules and management of Village-Owned Enterprises that are not appropriate and lack of internal control. The research design used was qualitative with a descriptive approach. Data were collected using observation techniques, interviews and also through document review. The data were analyzed using an interactive model. The results of this study reveal that the implementation of village-owned enterprises in South Buton Regency is limited with various problems. From the regulatory aspect, it has been based on rules such as village regulations, management decrees and AD/ART, but there are some villages that are constrained by legalization due to internal problems. Meanwhile, from the normative aspect, the evaluation form and the accountability model for the management of Village-Owned Enterprises have not been carried out properly because there are still unaccountable management reports. However, there are several efforts by the Village Community Empowerment Service (DPMD) along with Community Empowerment Experts to help overcome finding solutions. As a result, one of the villages, namely Lampanairi village, succeeded in encouraging the role of its Village-Owned Enterprises and became a driving force for the community's economy and was part of 125 villages that received the title of Brilliant Village in the category of economic business development village in the midst of the Covid 19 pandemic.

Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Buton Selatan Zainul Abidin; La Didi; Rahmawati Rahmawati; Firman Akbar
PERSPEKTIF Vol. 11 No. 2 (2022): PERSPEKTIF - April
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/perspektif.v11i2.5825

The purpose of this study is to describe the institutions of Village-Owned Enterprises in South Buton Regency. This research is important to do because there are several problems including the application of rules and management of Village-Owned Enterprises that are not appropriate and lack of internal control. The research design used was qualitative with a descriptive approach. Data were collected using observation techniques, interviews and also through document review. The data were analyzed using an interactive model. The results of this study reveal that the implementation of village-owned enterprises in South Buton Regency is limited with various problems. From the regulatory aspect, it has been based on rules such as village regulations, management decrees and AD/ART, but there are some villages that are constrained by legalization due to internal problems. Meanwhile, from the normative aspect, the evaluation form and the accountability model for the management of Village-Owned Enterprises have not been carried out properly because there are still unaccountable management reports. However, there are several efforts by the Village Community Empowerment Service (DPMD) along with Community Empowerment Experts to help overcome finding solutions. As a result, one of the villages, namely Lampanairi village, succeeded in encouraging the role of its Village-Owned Enterprises and became a driving force for the community's economy and was part of 125 villages that received the title of Brilliant Village in the category of economic business development village in the midst of the Covid 19 pandemic.

Pengaruh Literasi Keuangan dengan Toleransi Risiko Sebagai Variable Intervening Terhadap Pengambilan Keputusan (Studi Investor Makassar pada Saat Pandemi Covid -19). Rosnani Said; Rahmawati Rahmawati; Fitriyanti Da'a; Henni Mande
YUME : Journal of Management Vol 5, No 3 (2022)
Publisher : Pascasarjana STIE Amkop Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37531/yum.v5i3.3762

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan keuangan denga toleransi risiko sebagai variable intervening terhadap pengambilan keputusan. Fenomena yang ada dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh literasi keuangan dengan tolernasi risiko sebagai variable intervening terhadap pengambilan keputusan (studi Investor Makassar pada saat pandemic Covid-19).Â Penelitian ini dilakukan pada saat Pandemic Covid-19, dimulai pada akhir tahun 2019 sampai dengan akhir tahun 2020, sehingga fenomena yang berkaitan dengan literasi keuangan, tolerasinsi risiko serta pengambiln keputusan investor Makassar belum ada sebelumnya..Penelitian ini menggunakan metode Structural Equation Model (SEM) dengan program software Smart PLS 3.0, sumber data berupa data primer dari 290Â investor yang terdaftara di perusahaan sekuritas di Makassar. Data diperoleh melalui wawancara dan penyebaran kuisioner untuk mengetahui pengaruh literasi keuangan ( financial literacy) melalui toleransi risiko investasi terhadap pengambilan keputusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa factor pengetahuan keuangan melalui toleransi risiko tidak berpengaruh terhadap keputusan keuangan.Â Kata kunci : Literasi Keuangan, Toleransi Risiko, Pengambilan Keputusan.

Kinerja Badan Pengawas Pemilu dalam Pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Buton Selatan Suharjono Suharjono; Rahmawati Rahmawati; La Ode Syaiful Islamy H.
Administratio Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Volume 11, Nomor 3, Desember 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Program Pascasarjana, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan mengekspalanasi kinerja Bawaslu Kabupaten Buton Selatan dalam pelaksanaan pemilu tahun 2019. Metode yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Peneliti berperan sebagai instrumen utama. Sumber data yaitu data primer dan data sekunder, informan dipilih dengan menggunakan teknik purposif sampling. Data dikumpulkan dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknis data dianalisis dengan menyiapkan data dan mengorganisir data, mereduksi data dan menyajikan data. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan uji kredibilitas, transfermabilitas, dependabilitas dan konformabilitas. Hasil penelitian menunjukan bahwa pertama kinerja Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2019 telah dilaksanakan secara baik dengan tetap mengacu pada tugas pokok dan fungsinya, namun terdapat pengawas pemilu pada tingkat desa yang belum memahami tugas pokok dan fungsinya dengan baik. Kedua Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu masih memiliki keterbatasan inovasi. Inovasi Bawaslu dalam pelaksanaan pemilu lebih pada inovasi layanan publik dan itupun masih terbatas. Trik dan strategi untuk mensukseskan pemilu masih sebatas pengawasan dan tindakan yang selama ini pernah dilakukan oleh Bwaslu. Ketiga Bawaslu Buton Selatan telah bekerja sesuai dengan jadwal dan ketentuan waktu pengawasan, pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu, namun waktu yang digunakan terbatas sehingga keputusan yang diambil cenderung dipaksakan. Keputusan diambil terkadang memaksakan keadaan dan kurang memperhatikan kondisi yang berdampak buruk pada keputusan. Keempat Keakuratan kinerja Bawaslu Buton Selatan dalam melakukan pengawasan, pencegahan dan penindakan sudah akurat walaupun masih terdapat kekurangan. Kelima Bawaslu menjalin kerjasama yang baik dengan pihak Kepolisian Kabupaten Buton, Kejaksaaan, Gakkumdu, organisasi kemasyarakat lainnya.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN E-PROCUREMENT DI DINAS KESEHATAN KOTA BAUBAU Hamid Hamid; Rahmawati Rahmawati; Zainul Abidin
Administratio Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Volume 12, Nomor 1, April 2023
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Program Pascasarjana, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55340/administratio.v12i1.1251

Implementasi kebijakan pengadaan barang dan jasa terhambat pada keterbatasan sumber daya manusia dan masalah lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi Kebijakan E-Procurement di Dinas Kesehatan Kota Baubau. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yaitu data primer dan data sekunder, informan dipilih dengan menggunakan teknik purposif sampling. Data dikumpulkan dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik data dianalisis dengan menyiapkan data dan mengorganisir data, mereduksi data dan menyajikan data. Hasil penelitian menunjukan standard dan sasaran kebijakan, mengacu pada aturan yang berlaku terkahir mengacu Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021. Pada dasarnya secara akumulatif telah mencapai dan menghasilkan barang/jasa yang tepat yang dalam hal ini sesuai dengan standar, namun di sisi lain belum mampu meningkatkan peran serta usaha mikro, kecil, dan menengah utamanya umkm local dan belum bisa mendorong pemerataan ekonomi. Sumberdaya manusia yang sudah cukup tetapi masih perlu ditingkatkan, Sarana dan prasarana yang ada masih kurang memadai dan sumberdaya financial masih belum mencukupi utamanya untuk bimbingan teknis dan pengadaan server. Komunikasi sering dilakukan baik itu secara formal maupun informal. Adanya pandemic covidâ€“19, komunikasi dilakukan melalui diskusi grup WA dan pertemuan informal. Karakteristik pelaksana cukup baik. meski ,standar prodeur operasional yang mengatur pengadaan barang jasa secara khusus belum ada dan jarang terjadi keterlambatan dalam menyelesaikan pekerjaan. Para pelaksana memiliki niat yang baik pada aturan pengadaan barang dan jasa karena pemahaman mereka sudah baik, apalagi mereka yang sudah memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa. Komitmen para pelaksana yang menduduki jabatan struktural dalam hal pengadaan barang/jasa sudah baik dan melakukan sesuai aturan. Walau, mereka menjalankan dua tugas yaitu tugas e-procurement dan tugas terkait kegiatan inti atau rutin di dinas kesehatan. Komitmen pemerintah Kota Baubau terkait anggaran ada dana lokasi yang dilakukan mengikuti aturan, termasuk dalam pembagian honor. Para pelaksana e-procurement dalam melaksanakan setiap tahapan pengadaan barang/jasa selalu professional, mandiri dan menjaga rahasia guna menjaga terjadinya conflict of interest.

AKUNTABILITAS PUBLIK DALAM PENGGUNAAN ALAT PEREKAM PAJAK ONLINE DI KOTA BAUBAU Neny Oktafiah; Rahmawati Rahmawati; Zainul Abidin
Administratio Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Volume 12, Nomor 1, April 2023
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Program Pascasarjana, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55340/administratio.v12i1.1254

Penelitian ini menguraikan permasalahan akuntabilitas publik dalam penggunaan alat perekam pajak online di Kota Baubau, yang terdiri atas dimensi akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan dan akuntabilitas finansial. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, observasi, dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan melalui pengumpulan data, pengorgansiasian data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penggunaan alat perekam pajak online di Kota Baubau yang dilaksanakan oleh Bapenda Kota Baubau telah mendorong penyelenggaraan akuntabilitas public yang lebih baik, khusunya pada dimensi akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas kebijakan, dan akuntabilitas finansial. Sedangkan pada dimensi akuntabilitas program, walaupun penggunaan alat perekam pajak online di Kota Baubau telah dilaksanakan akan tetapi hingga saat ini program tersebut belum sepenuhnya berjalan dengan baik.

Fungsi Manajemen Pendidikan Karakter pada SD Negeri 3 Mawasangka Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton Tengah Fajar, Aswal; Asmiddin, Asmiddin; Rahmawati, Rahmawati
Administratio Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Volume 12, Nomor 2, Agustus 2023
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Program Pascasarjana, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55340/administratio.v12i2.1497

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui fungsi manajemen Pendidikan Karakter pada SDN 3 Mawasangka Kecamatan Mawasangaka Mawasangka Kabupaten Buton Tengah. Data penelitian diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pengumpulan data, reduksi data, display data, dan pembuatan kesimpulan dan verifikasi adalah tahapan analisis data. Hasil penelitian ditemukan bahwa: (1) SDN 3 Mawasangka merencakan kegiatan pendidian karakter dalam pembelajaran secara terinterasi. Pada perangkat pembelajaran seperti silabus dan rencana pembelajaran (RPP), telah integrasi kegiatan di luar pembelajaran berupa program peningkatan nilai-nilai karakter dalam budaya sekolah, serta kegiatan ekstrakurikuler. (2) Pengorganisasian dimana di temukan struktur organisasi dalam mendukung pelaksanaan pendidikan karakter; pembagian tugas guru yang menangani pembelajaran; (3) pelaksanaan pendidikan karakter melalui kegiatan ekstrakurikuler, budaya sekolah, dan kegiatan pembelajaran. (4) pengawsan melalui penilaian sikap dan komponen guru untuk memajukan pendidikan karakter.

Implementing of the Local Government Information System Policy in Financial Report Preparation For Local Government Units: A Case Study in Baubau City: IMPLEMENTATION Amaruddin, Alvian Amar; Rasmuin; Rahmawati
Ilomata International Journal of Social Science Vol. 6 No. 1 (2025): January 2025
Publisher : Yayasan Ilomata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61194/ijss.v6i1.1482

This study explores the implementation of the Regional Government Information System (SIPD) in preparing financial reports of Local Government Units (SKPD)in the DPRD Secretariat of Baubau City. The study addresses how decentralized governance and transparency can be enhanced through e-government initiatives like SIPD, which integrates local financial data electronically. Despite clear policy guidelines outlined in various regulations, the research identifies challenges in human resource limitations, insufficient Standard Operating Procedures (SOPs), and inadequate infrastructure. Using a qualitative descriptive approach with interviews and document analysis, the study finds that although the implementation of SIPD supports transparency and accountability, its effectiveness is hindered by technical issues such as staff competency and system infrastructure. This research contributes to understanding public policy implementation, specifically within SIPD, while suggesting resource allocation and inter-departmental coordination improvements to enhance e-governance practices in local financial management.

KINERJA APARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN Muhamad Yusuf Asaf; Andi Tenri; Rahmawati
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 4 No. 9: Februari 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53625/jirk.v4i9.9715

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) pada Inspektorat Daerah Kabupaten Buton Selatan dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap tata kelola pemerintahan daerah. Pendekatan yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui survei, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja APIP dalam aspek perencanaan audit, pelaksanaan pemeriksaan, serta tindak lanjut rekomendasi sudah cukup baik, namun masih terdapat kendala pada keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi pendukung. Implementasi sistem pengendalian internal yang efektif serta peningkatan kompetensi auditor menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas pengawasan. Dengan perbaikan pada aspek tersebut, Inspektorat Daerah diharapkan dapat lebih optimal dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan.

Strategi Optimalisasi Pengamanan Aset Tetap Tanah Pemerintah Kabupaten Buton Rahmawati, Rahmawati; Didi, La; Fitrah, La Ode Muhamad
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v10i3.57748

Pengamanan aset tetap tanah pemerintah daerah menjadi isu penting dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan daerah. Kabupaten Buton menghadapi tantangan dalam pengamanan aset tetap tanah yang melibatkan berbagai faktor, seperti ketidaklengkapan sertifikasi dan penguasaan oleh pihak lain. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi optimalisasi pengamanan aset tetap tanah dengan menggunakan analisis SWOT. Metode yang digunakan adalah pendekatan campuran (mixed methods) dengan desain parallel convergent yang menggabungkan data kuantitatif dan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan kuisioner dengan melibatkan 30 responden yang terdiri dari pejabat pengelola aset daerah dan pegawai terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Buton berada pada posisi strategi agresivitas, yang berarti kekuatan internal dapat dimaksimalkan untuk memanfaatkan peluang yang ada. Beberapa alternatif strategi yang dirumuskan antara lain memaksimalkan penggunaan anggaran pengamanan untuk sertifikasi aset tanah, melibatkan berbagai pihak terkait dalam pengamanan, serta meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar pihak terkait. Strategi terbaik adalah memaksimalkan anggaran pengamanan untuk sertifikasi aset melalui kemitraan dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Buton, yang melibatkan program kerja seperti inventarisasi aset, penetapan timeline sertifikasi, serta pemanfaatan teknologi. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam merumuskan strategi yang dapat meningkatkan pengamanan aset tetap tanah dan mengoptimalkan pengelolaan aset daerah di Kabupaten Buton.

Title

Found 19 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 19 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 19 Documents
Search