cover
Contact Name
Oki Sumiyanto
Contact Email
okisumiyanto@unkris.ac.id
Phone
+6221-84975425
Journal Mail Official
jurnalbegawanabiosomhunkris@gmail.com
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana Gedung Blok F, Lantai 2 Jalan Kampus UNKRIS, Jatiwaringin, Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat, 17411
Location
Kota bekasi,
Jawa barat
INDONESIA
Begawan Abioso
ISSN : 18582990     EISSN : 28100727     DOI : https://doi.org/10.37893/abioso
Core Subject : Social,
Begawan Abioso journal publish by Master of Law Universitas Krisnadwipayana. Our academic journal contains several studies and reviews from selected disciplines in several branches of legal studies. Begawan Abioso journal covers legal disciplines, including criminal law, civil law or business law, agrarian law, and constitutional law. In addition, the journal also contains several legal studies in a broader sense. This journal is published regularly twice every year, namely in June and December. Articles that have been approved and are ready to be published will be published regularly on the website which can be downloaded for free and a printed version will be circulated at the end of each period.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
Search results for , issue "Vol. 13 No. 1 (2022): Begawan Abioso" : 5 Documents clear
Peranan Ilmu Kedokteran Forensik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Anak Krisnalita, Louisa Yesami; Fauziyah, Hana
Begawan Abioso Vol. 13 No. 1 (2022): Begawan Abioso
Publisher : Magister Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3706.273 KB) | DOI: 10.37893/abioso.v13i1.28

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peranan ilmu kedokteran forensik dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan anak dan mengetahui kendala yang dihadapi di dalam ilmu kedokteran forensik dalam pembuktian perkara tindak pidana pembunuhan anak. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif yang diteliti dari bahan pustaka atau data sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan peranan pemeriksaan kedokteran forensik dalam tindak pidana pembunuhan anak akan dituangkan di dalam visum et repertum, sesuai dengan Pasal 184 KUHAP visum et repertum masuk ke dalam alat bukti surat sebagai pembuktian atas tindak pidana yang berhubungan dengan tubuh manusia. Dalam pemeriksaan ilmu kedokteran forensik terhadap jenazah pada kasus ini ialah seorang bayi, pembuktian terhadap tubuh manusia memiliki perubahan setelah kematian yang bersifat alami, untuk itu pemeriksaan terhadap korban tindak pidana harus sesegera mungkin dilakukan.
Program Pendaftaran Tanah Secara Sistematis dan Lengkap (PTSL) di Jakarta Mutiarany, Mutiarany; Perdana, Dea
Begawan Abioso Vol. 13 No. 1 (2022): Begawan Abioso
Publisher : Magister Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3299.877 KB) | DOI: 10.37893/abioso.v13i1.29

Abstract

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui pelaksanaan program pendaftaran tanah secara sistematis dan kendala beserta cara penyelesaian dalam pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematis dan lengkap (PTSL) di wilayah Jakarta. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian empiris dengan melihat hukum sebagai suatu kaidah hukum yang berisi secara otonom. Hasil penelitian PTSL tersebut merupakan program lanjutan sebelumnya yaitu PRONA sebagai perwujudan program catur tertib di bidang pertanahan, sehingga program sertifikat hak atas tanah secara massal dapat memberikan jaminan kepastian hukum bagi penguasaan dan pemilikan tanah sebagai tanda bukti yang kuat. Pelaksanaan yang terdapat di Jakarta sudah seharusnya lebih ditegaskan, mengingat luas wilayah dari Jakarta dan terdapat banyak masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut. Jadi sudah seharusnya di wilayah Jakarta lebih diperbanyak jumlah sumber daya manusia yang memiliki kapasitas untuk menangani permasalahan PTSL.
Akibat Hukum Atas Pembebanan Jaminan Fidusia Terhadap Pembiayaan Konsumen dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rohmah, Umdah Aulia; Rahmayanti, Dini
Begawan Abioso Vol. 13 No. 1 (2022): Begawan Abioso
Publisher : Magister Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3163.982 KB) | DOI: 10.37893/abioso.v13i1.74

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum atas pembebanan jaminan fidusia yang belum didaftarkan terhadap perjanjian pembiayaan konsumen dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Diketahui bahwa sertifikat jaminan fidusia yang telah dikantongi oleh perusahaan pembiayaan dianggap memiliki kekuatan yang sama dengan putusan pengadilan dalam hal hak eksekutorial. Adapun hak eksekutorial tersebut bisa dipergunakan oleh pemegang hak untuk mengeksekusi objek jaminan fidusia atas konsumen yang melakukan wanprestasi. Pada kenyataan lapangannya, masih banyak praktik di mana perusahaan pembiayaan menyewa atau mengandalkan pihak ketiga sebagai pihak yang diminta untuk melaksanakan eksekusi benda dengan jaminan fidusia. Hal tersebut terjadi dikarenakan objek jaminan fidusia tidak didaftarkan oleh perusahaan pembiayaan sehingga tidak mendapatkan sertifikat jaminan fidusia. Oleh karena tidak terdaftarnya objek jaminan fidusia tersebut mengakibatkan tidak optimalnya PNBP serta tidak pastinya penyelesaian piutang pemerintah atas PNBP. Hal tersebut berdampak pada target penerimaan negara yang tidak maksimal serta timbulnya kerugian negara yang berdampak pada tidak lancarannya operasional khususnya pelayanan publik oleh pemerintah terhadap masyarakat yang membutuhkan.
Tugas TNI Angkatan Laut Menjaga Perairan Indonesia dari Bahaya Navigasi Berdasarkan Hukum Internasional Nugroho, Sigit Sutadi
Begawan Abioso Vol. 13 No. 1 (2022): Begawan Abioso
Publisher : Magister Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2519.708 KB) | DOI: 10.37893/abioso.v13i1.76

Abstract

Laut memiliki peran penting dalam perdagangan internasional, hampir 90% kegiatan ekspedisi barang ekspor impor menggunakan moda transportasi laut, dan sekitar 50% melalui perairan Indonesia. Kondisi tersebut memberikan potensi keuntungan secara ekonomi bagi Indonesia. Namun, juga memberikan konsekuensi bagi pemerintah memberikan garansi keselamatan navigasi di wilayah Perairan Indonesia. Angkatan laut di dunia mempunyai dimensi peran dan tugas trinitas yakni peran militer, diplomasi, dan polisionil. Peran polisionil TNI Angkatan Laut termuat dalam Pasal 9 huruf b UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yakni angkatan laut bertugas menjaga keamanan laut. Laut aman apabila bebas dari ancaman kekerasan, ancaman pelanggaran hukum, ancaman sumber daya laut dan ancaman bahaya navigasi. Tujuan penulisan ini adalah untuk memahami dan menganalisis lebih lanjut mengenai tugas TNI Angkatan Laut menjaga perairan Indonesia dari bahaya navigasi. Penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian normatif, dengan pengumpulan data melalui studi dokumen, dan menggunakan data sekunder. Tulisan ini menyimpulkan bahwa TNI Angkatan Laut dalam hal ini Pusat Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut telah melaksanakan tugas menjaga perairan Indonesia dari ancaman bahaya navigasi sesuai dengan hukum internasional.
Hukum Sebagai Bakti Pandangan Krisnadwipayana Terhadap Hukum (Suatu Kajian Filosofis Tentang Hukum Dalam Kitab Mahabarata dan Bhagavad Gita) Haryanto, Hendra
Begawan Abioso Vol. 13 No. 1 (2022): Begawan Abioso
Publisher : Magister Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2782.807 KB) | DOI: 10.37893/abioso.v13i1.104

Abstract

Hukum sebagai bakti merupakan pandangan dari Krisnadwipayana yang terurai secara jelas dalam kitab Mahabarata dan Bhagavad Gita. Krisnadwipayana adalah seorang Maha Resi yang mempunyai pemikiran yang sangat cemerlang. Hal ini dapat diketahui dari karangannya yang berjudul Mahabarata. Di dalam kitab Mahabarata ini terdapat suatu kitab yang disebut Bhagavad Gita, yang merupakan satu buku tersendiri yang tidak terpisahkan. Dalam rangkaian Mahabarata dan Bhagavad Gita dapat ditarik keluar tentang arti hukum. Hukum dalam artian filosofis yang secara luas dan mendalam serta menyeluruh. Krisnadwipayana mempunyai pendapat bahwa hukum adalah sebagai bakti kepada Tuhan Yang Maha Esa. Orang yang mempunyai kesadaran diri dengan melakukan bakti, orang tersebut sudah mantap dan dapat mengendalikan diri, hidup dengan penuh kebaikan. Hidup orang yang melakukan bakti selalu berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Kuasa, dapat mengendalikan diri pikiran dan perbuatannya dengan hati-hati. Hukum sebagai bakti kepada masyarakat. Bakti kepada sesama manusia mempunyai arti tidak melakukan perbuatan-perbuatan jahat yang dapat menyakiti dan melukai perasaan masyarakat. Hukum sebagai bakti kepada alam semesta. Bakti kepada alam semesta dapat dilakukan dengan menjaga dan memelihara lingkungan hidup, memelihara manusianya dengan memberikan kesejahteraan. Hukum sebagai bakti kepada Negara. Negara sebagai eksistensi Dewa Wisnu menjadi pembuat hukum. Melaksanakan hukum berarti melakukan bakti kepada negara. Hukum sebagai bakti kepada Hukum itu sendiri. Hukum sebagai wujud Tuhan Yang Maha Kuasa yang adalah hukum sekaligus sebagai hukuman.

Page 1 of 1 | Total Record : 5