cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Oki Sumiyanto
Contact Email
okisumiyanto@unkris.ac.id
Phone
+6221-84975425
Journal Mail Official
jurnalbegawanabiosomhunkris@gmail.com
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana Gedung Blok F, Lantai 2 Jalan Kampus UNKRIS, Jatiwaringin, Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat, 17411
Location
Kota bekasi,
Jawa barat
INDONESIA
Begawan Abioso
Published by Universitas Krisnadwipayana
ISSN : 18582990     EISSN : 28100727     DOI : https://doi.org/10.37893/abioso
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Begawan Abioso journal publish by Master of Law Universitas Krisnadwipayana. Our academic journal contains several studies and reviews from selected disciplines in several branches of legal studies. Begawan Abioso journal covers legal disciplines, including criminal law, civil law or business law, agrarian law, and constitutional law. In addition, the journal also contains several legal studies in a broader sense. This journal is published regularly twice every year, namely in June and December. Articles that have been approved and are ready to be published will be published regularly on the website which can be downloaded for free and a printed version will be circulated at the end of each period.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 15 No. 1 (2024): Begawan Abioso" : 5 Documents clear
Kepastian Hukum Peningkatan Hak Guna Bangunan Menjadi Hak Milik Rumah Toko atau Kantor Tanthowi, Imam; Herlindah, Herlindah; Supriyadi, Supriyadi
Begawan Abioso Vol. 15 No. 1 (2024): Begawan Abioso
Publisher : Magister Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/abioso.v15i1.843

Abstract

Kepemilikan atas tanah dan rumah tinggal merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia setelah sandang, pangan, pendidikan, dan kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pengaturan syarat Pasal 151 Huruf (e) Permen ATR/BPN RI Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah sebagai persyaratan alternatif dalam peningkatan Hak Guna Bangunan (HGB) bagi rumah toko dan rumah kantor menjadi hak milik. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa harmonisasi pengaturan syarat peningkatan antara Pasal 151 Huruf (e) Permen ATR/BPN RI Nomor 18 Tahun 2021 dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dapat dilakukan melalui harmonisasi vertikal dan horizontal. Harmonisasi vertikal dilakukan dengan mengevaluasi dan memperbaiki materi muatan peraturan yang bertentangan, sedangkan harmonisasi horizontal dilakukan melalui mediasi antar lembaga atau kementerian untuk menyelaraskan aturan terkait peningkatan HGB.
The Effect of Psychological Crime of Virtual Bullying on Social Media on Victims Under the ITE Law Alfarizy, Muhammad; Yusnita, Ummi; Uzma, Nur Lailatuka Syafa’atul
Begawan Abioso Vol. 15 No. 1 (2024): Begawan Abioso
Publisher : Magister Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/abioso.v15i1.827

Abstract

Cyberbullying takes many forms and adapts rapidly to technological developments. This study explores the psychological effects of virtual bullying on social media on victims, with the legal basis set out in Indonesia's Electronic Information and Transaction Law (UU ITE). Online bullying has become a major problem in the digital age, significantly impacting the psychological well-being of victims, and often having a more severe impact than conventional bullying. This study aims to identify the forms of virtual bullying regulated by the ITE Law, analyze the psychological impact on victims, and evaluate the effectiveness of legal protection provided by the ITE Law. Using a normative juridical approach, this research evaluates the articles in the ITE Law that are relevant to cyberbullying and relates them to the cases that occur. The results show that cyberbullying can cause various psychological disorders, including anxiety, depression, and decreased self-esteem. The ITE Law provides a strong legal framework to address these acts, with strict criminal sanctions and protection mechanisms for victims. However, the effectiveness of the ITE Law is highly dependent on consistent implementation by law enforcement as well as increased public awareness and education regarding digital ethics. This study concludes that collaborative efforts between the government, educational institutions, and communities are needed to reduce the incidence of virtual bullying and ensure that victims receive the support they need.
Regulation of Intellectual Property Rights (IPR) in Artworks by Robots and Algorithms Raevita, Febrina; Uzma, Nur Lailatuka Syafa’atul; Alfarizy, Muhammad
Begawan Abioso Vol. 15 No. 1 (2024): Begawan Abioso
Publisher : Magister Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/abioso.v15i1.828

Abstract

The regulation of Intellectual Property Rights (IPR) in works of art by robots and algorithms is a controversial subject due to the ability of Artificial Intelligence (AI) to produce works of art that closely resemble human intelligence independently. In situations of commercial use, legal and ethical problems arise when digital works are created without the permission of the original copyright owner. The aim of this research is to determine the identification of copyright owners in the context of works of art created by robots and algorithms, as well as explain the protection of moral and commercial rights for creators of works of art that involve the use of robotic technology and algorithms. This research uses normative juridical methods and analytical descriptive approaches to analyze documents, regulations, and other reference sources related to the issue under study. The results of this research show that artificial intelligence has the ability to work independently, produce products, and make creative judgments alone. In most cases, programmers consist of individuals who enter data and algorithms. The main task of artificial intelligence is to understand and develop real results based on commands. With this, we can create an environment that supports creativity and innovation while respecting individual rights and encouraging fair and ethical use of digital works.
Pengaruh Politik Hukum Terhadap Kesetaraan Gender di Dunia Kerja Triadi, Irwan; Maryanto, Maryanto
Begawan Abioso Vol. 15 No. 1 (2024): Begawan Abioso
Publisher : Magister Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/abioso.v15i1.987

Abstract

Isu kesetaraan gender di dunia kerja masih menjadi tantangan besar, baik secara global maupun di Indonesia. Perempuan menghadapi hambatan dalam akses ke posisi strategis, kesenjangan upah, dan tanggung jawab domestik yang membatasi partisipasi mereka. Data dari World Economic Forum tahun 2023 menunjukkan perempuan rata-rata memperoleh 23% lebih rendah dari laki-laki, sedangkan di Indonesia, perempuan hanya menerima 78% dari upah laki-laki. Di sektor kepemimpinan, perempuan Indonesia hanya memegang 30% posisi manajerial. Indonesia telah mengadopsi regulasi seperti UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS dan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja untuk mengurangi diskriminasi berbasis gender. Namun, implementasi regulasi ini sering terhambat oleh lemahnya pengawasan, budaya patriarki, dan minimnya komitmen politik. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis pengaruh politik hukum dalam mendukung kesetaraan gender di dunia kerja. Politik hukum memainkan peran penting dalam menghapus diskriminasi dan mendorong pemberdayaan perempuan. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat regulasi, seperti merevisi kebijakan cuti orang tua dan melakukan audit kesetaraan upah. Kementerian Ketenagakerjaan harus memastikan implementasi prinsip anti-diskriminasi, serta partai politik dan legislatif meningkatkan efektivitas kuota representasi perempuan.
Efektivitas dan Implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai Hukum Siber di Indonesia: Tantangan dan Solusi Aprilianti, Astri
Begawan Abioso Vol. 15 No. 1 (2024): Begawan Abioso
Publisher : Magister Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/abioso.v15i1.1002

Abstract

Perkembangan teknologi dan informasi yang pesat telah memengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk meningkatnya potensi kejahatan siber. Indonesia, sebagai salah satu negara dengan pengguna internet terbesar di dunia, menghadapi berbagai tantangan dalam menangani kejahatan siber yang semakin kompleks. Kejahatan ini mencakup berbagai bentuk seperti pencurian data pribadi, penipuan online, dan ujaran kebencian di media sosial. Sebagai respons, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang bertujuan mengatur aktivitas di dunia maya dan memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas UU ITE dalam mengatasi kejahatan siber di Indonesia serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam implementasinya. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, kajian ini mengeksplorasi aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis UU ITE. Penelitian ini juga menyoroti tantangan seperti ketidakjelasan pasal-pasal dalam UU ITE yang sering disebut sebagai “pasal karet,” kurangnya edukasi masyarakat, serta dinamika teknologi yang terus berkembang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU ITE telah memberikan kerangka hukum awal yang signifikan, implementasinya masih memerlukan perbaikan untuk menjamin keadilan dan efektivitas. Penyesuaian hukum diperlukan untuk mengatasi kekurangan dalam pasal-pasal yang multitafsir dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan aturan hukum. Simpulan penelitian ini menggarisbawahi pentingnya reformasi hukum siber yang berkelanjutan untuk menghadapi tantangan kejahatan siber di era digital.  

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 16 No. 2 (2025): Begawan Abioso Vol. 16 No. 1 (2025): Begawan Abioso Vol. 15 No. 2 (2024): Begawan Abioso Vol. 15 No. 1 (2024): Begawan Abioso Vol. 14 No. 2 (2023): Begawan Abioso Vol. 14 No. 1 (2023): Begawan Abioso Vol. 13 No. 2 (2022): Begawan Abioso Vol. 13 No. 1 (2022): Begawan Abioso Vol. 12 No. 2 (2021): Begawan Abioso