Garuda - Garba Rujukan Digital

Penyelesaian Sengketa Batas Laut Antara Indonesia dan Malaysia Dalam Perspektif Hukum Internasional Ummi Yusnita
BINAMULIA HUKUM Vol 7 No 1 (2018): Binamulia Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v7i1.17

Penulisan penelitian ini dilatarbelakangi terjadinya sengketa batas laut antara Indonesia dan Malaysia dan masih banyak potensi kemungkinan timbulnya sengketa batas laut antara Indonesia dan Malaysia. Penelitian ini mengkaji penyebab munculnya permasalahan dalam penentuan delimitasi laut antara Indonesia dan Malaysia, dan alternatif penyelesaian sengketa yang paling tepat digunakan dalam penyelesaian sengketa batas laut antara Indonesia dan Malaysia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu dengan melakukan studi kepustakaan. Pendekatan masalah dilakukan secara yuridis normatif untuk mengetahui bagaimana peraturan-peraturan secara normatif mengenai hukum laut Internasional, terutama yang berkaitan dengan masalah perbatasan (delimitasi) laut antar negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan dalam penentuan delimitasi adalah adanya perbedaan konsep dalam penentuan batas laut antara Indonesia dan Malaysia, inkonsistensi Malaysia terhadap aturan KHL 1982, dan kurangnya perhatian Pemerintah Indonesia terhadap laut dan pulau-pulau kecil khususnya yang terletak pada wilayah perbatasan. Penyelesaian sengketa yang dianggap tepat dalam sengketa batas laut antara Indonesia dan Malaysia adalah negosiasi dan jika melalui negosiasi tidak berhasil, maka langkah selanjutnya adalah dengan membawa sengketa tersebut ke Mahkamah Hukum Laut Internasional. Keywords: hukum laut, KHL 1982, batas laut, sengketa batas laut.

Penyelesaian Sengketa Batas Laut Antara Indonesia dan Malaysia Dalam Perspektif Hukum Internasional Ummi Yusnita
Binamulia Hukum Vol. 7 No. 1 (2018): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v7i1.317

Penulisan penelitian ini dilatarbelakangi terjadinya sengketa batas laut antara Indonesia dan Malaysia dan masih banyak potensi kemungkinan timbulnya sengketa batas laut antara Indonesia dan Malaysia. Penelitian ini mengkaji penyebab munculnya permasalahan dalam penentuan delimitasi laut antara Indonesia dan Malaysia, dan alternatif penyelesaian sengketa yang paling tepat digunakan dalam penyelesaian sengketa batas laut antara Indonesia dan Malaysia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu dengan melakukan studi kepustakaan. Pendekatan masalah dilakukan secara yuridis normatif untuk mengetahui bagaimana peraturan-peraturan secara normatif mengenai hukum laut Internasional, terutama yang berkaitan dengan masalah perbatasan (delimitasi) laut antar negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan dalam penentuan delimitasi adalah adanya perbedaan konsep dalam penentuan batas laut antara Indonesia dan Malaysia, inkonsistensi Malaysia terhadap aturan KHL 1982, dan kurangnya perhatian Pemerintah Indonesia terhadap laut dan pulau-pulau kecil khususnya yang terletak pada wilayah perbatasan. Penyelesaian sengketa yang dianggap tepat dalam sengketa batas laut antara Indonesia dan Malaysia adalah negosiasi dan jika melalui negosiasi tidak berhasil, maka langkah selanjutnya adalah dengan membawa sengketa tersebut ke Mahkamah Hukum Laut Internasional.

RELEVANSI HAK VETO DEWAN KEAMANAN DENGAN TUJUAN PEMBENTUKAN PERSERIKATAN BANGSA - BANGSA Ummi Yusnita; Ramona Nova; Aisyah Lutfiah; Nur arisman
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 1 (2023): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v2i1.1628

The veto power held by the United Nations Security Council is a crucial and controversial issue, especially recently when a resolution produced by the UN General Assembly was vetoed by one of the member countries of the permanent security council, namely the United States, regarding the ceasefire in Gaza. This article aims to find out whether the veto right is still relevant to the aim of establishing the UN. The research method used in this research is normative juridical with a descriptive analysis approach. The results of the research show that the veto right possessed by the Security Council is no longer relevant to the aim of establishing the UN, namely to achieve world peace, especially in the Palestinian – Israeli conflict, where to date Palestinian civilian casualties have reached 20,000 people, this is proof that the UN's goals are far away. From the words achieved, the UN Security Council's task has not been achieved, namely guarding international peace and security, in fact, there are more and more casualties in Gaza because America uses its veto power to refuse a ceasefire

Law Enforcement in Medical Malpractice Cases in The Protection of Doctors’ Rights: Case Study Tonsil Surgery Causing Brainstem Death in a Child Patient Putri, Anggya Nurmala; Sigalingging, Bagas Pratama; Yusnita, Ummi
Justice Voice Vol. 2 No. 2 (2023): Justice Voice
Publisher : Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jv.v2i2.824

This study aims to determine the regulations related to the protection of the professional rights of a doctor who is often suspected of committing medical malpractice in carrying out health services. In this study, the author analyzes the rules of malpractice based on positive law in Indonesia, then the author analyzes the liability carried out by the doctor’s profession in suspected malpractice in this study the author takes a case study related to tonsil surgery which caused BA’s child patient to experience brain death at the Kartika Husada, Bekasi Hospital. The method used by the author in this research uses normative or dogmatic research methods, which use documents laws, and regulations related to the issues studied and secondary data sources in the form of books and related journals. The results of the research in this case study conclude that there is no single rule that protects the rights of a doctor who is accused of committing malpractice, neglecting these rules only protects the interests of the patient, then the responsibility for the accusation of malpractice must go through the process of proof first, by the provisions of the elements of malpractice both in terms of criminal and civil law, and based on the case study that has been researched by the author, it is concluded that the efforts in dispute resolution made by the family of BA’s child patient who has died, are appropriate with the family by withdrawing the police report and carrying out peaceful efforts in the form of mediation with the hospital.

Obstacles in the Implementation of Online Loans in Indonesia (Based on Protection Law Consumer) Sigalingging, Bagas Pratama; Putri, Anggya Nurmala; Yusnita, Ummi
Justice Voice Vol. 2 No. 2 (2023): Justice Voice
Publisher : Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jv.v2i2.825

Online loans are platforms that allow individuals or businesses to apply for and obtain loans over the internet. Online loans offer convenience and accessibility. However, there are also illegal online loans that are harmful to their users. This is the background for the emergence of two problem formulations, namely how legal regulations governing the practice of online loans and how consumer legal protection in online loans. The research method used is normative juridical. The results found that Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan/OJK) as the responsible authority has issued Financial Services Authority Regulations (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan/POJK) No. 77/POJK.01/2016 on Information Technology-Based Money Lending and Borrowing Services. However, the implementation and effectiveness of this regulation is still a big challenge. Many online lending platforms operate without a license and ignore the applicable regulations, thus posing a high risk to consumers. Recipients of online loans can be said to be consumers because they are users of a service. In this case, online loan services, consumer protection has been regulated in Law No. 8 of 1999 of Consumer Protection, and regarding consumer protection in online loans has also been regulated in POJK No. 77/POJK.01/2016 and Bank Indonesia Regulation No. 3 of 2023 on Bank Indonesia Consumer Protection, although there are already regulations governing online loan consumers, online loan consumer protection is still a problem because many illegal online loans are always looking for loopholes and circumvent existing regulations.

Pemberdayaan Kapasitas Peternak Lebah Madu melalui Teknologi dan Manajemen Usaha yang sederhana di Desa Lebakmuncang Kecamatan Ciwidey Budilaksono, Sularso; Sharon, Grace; Yusnita, Ummi; Kaemirawati, Diah Turis
IKRA-ITH ABDIMAS Vol. 8 No. 3 (2024): Jurnal IKRAITH-ABDIMAS Vol 8 No 3 November 2024
Publisher : Universitas Persada Indonesia YAI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Desa Lebakmuncang, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, memiliki potensi besar dalam produksi madu berkualitas tinggi. Namun, peternakan lebah madu di desa ini masih dikelola secara tradisional tanpa penerapan teknologi modern, regulasi maupun manajemen usaha yang efektif. Kegiatan pengabdian masyarakat kolaborasi yang dilaksanakan pada tanggal 6-7 September 2024 bertujuan untuk meningkatkan kapasitas para peternak lebah madu melalui pelatihan dan pendampingan yang berfokus pada teknologi produksi dan manajemen usaha. Metode pelaksanaan meliputi survei awal, pelatihan partisipatif, pendampingan lapangan, serta monitoring dan evaluasi. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pelatihan ini berhasil meningkatkan pengetahuan peternak tentang teknik produksi modern, seperti penggunaan kotak lebah modern dan pemanenan madu higienis, serta manajemen usaha, termasuk pencatatan keuangan dan pemasaran digital. Namun, beberapa tantangan seperti keterbatasan akses terhadap teknologi dan modal usaha masih menjadi kendala yang perlu ditangani. Dampak awal kegiatan ini terlihat dari inisiatif peternak untuk mengadopsi teknologi yang diperkenalkan dan mulai memanfaatkan media digital untuk pemasaran madu. Dengan pendampingan berkelanjutan dan fasilitasi akses modal, kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas, daya saing, dan kesejahteraan para peternak lebah madu di Desa Lebakmuncang

THE EXISTENCE OF HUMAN RIGHTS FOR THE POOR AND ABANDONED CHILDREN IN INDONESIA Kamil Muhadzib, Raihan; Yusnita, Ummi
Justisi: Jurnal Ilmu Hukum Vol 10 No 1 (2025): Justisi: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36805/jjih.v10i1.10010

Human rights are basic principles that protect and respect the freedom, dignity and well being of every individual, regardless of their social, economic or background status. However, in Indonesia, the existence of human rights for the poor and abandoned children is still a controversial and complex issue. The current condition of the poor and abandoned children in Indonesia shows violations of their rights. The poor often face difficulties in accessing education, housing, health services and decent work, all of which are basic rights guaranteed in the constitution. Neglected children are also often victims of physical, psychological, and sexual exploitation, with the lack of protection and protection they receive. The method used in this research is the normative juridical method by examining the law and examining library materials. The results show that the existence of human rights for the poor and abandoned children in Indonesia requires concrete steps. This includes improving access to basic services such as education, housing, and health care, as well as effective law enforcement against perpetrators of violence and exploitation against children. In this regard, it is important for the government, child protection agencies, and Indonesian society to work together to protect the human rights of the poor and abandoned children, ensure justice and welfare for them, and build a more inclusive society.

PENUTUPAN SELAT BOSPORUS SEBAGAI JALUR PELAYARAN INTERNASIONAL OLEH TURKI DITINJAU DARI KONVENSI MONTREUX 1936 Ummi Yusnita; Fitri Heri Kustanti
Jurnal Wahana Bina Pemerintahan Vol. 6 No. 1 (2024): Jurnal Ilmiah Pengembangan Studi Pemerintahan Program Pascasarjana Magister(S2)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55745/jwbp.v6i1.169

Penutupan Selat Bosporus oleh Pemerintahan Turki dilakukan semata untuk melindungi negaranya dari kemungkinan perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina mengingat Selat Bosporus merupakan jalur pelayaran internasional yang dilewati oleh dua negara tersebut. Berdasar fenomena tersebut, tulisan ini mengkaji tentang bentuk kewenangan negara Turki terhadap penutupan Selat Bosphorus sebagai upaya pencegahan perang Ukraina dan Rusia ditinjau dari konvensi Montreux tahun 1983 dan dampak yang ditimbulkan pada jalur pelayaran internasional di turki pasca penutupan Selat Bosporus. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normative dengan pendekatan analisis deskriptif. Data dikumpulkan dari dokumen laporan, website, jurnal, dan perjanjian atau konvensi internasional. Hasil penelitiannya adalah bahwa Pemerintah Turki memiliki kewenangan untuk menutup akses Selat Bosporus berdasar pada Pasal 20 Konvensi Montreux 1936 bagi kapal perang yang melintas dalam rangka melindungi keamanan negaranya. Adapun dampak penutupan selat bosporus dengan alasan ini tidak mempengaruhi jalur pelayaran dibidang perdagangan, sehingga kapal dagang dapat melewati selat seperti di masa damai, tetapi kapal harus memasuki selat di siang hari dan mengikuti rute yang ditentukan oleh otoritas Turki.

Penenggelaman Kapal Asing Pelaku Illegal Fishing di Wilayah Laut Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional Yusnita, Ummi; Kustanti, Fitri Heri
Begawan Abioso Vol. 13 No. 2 (2022): Begawan Abioso
Publisher : Magister Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah aturan yang diberlakukan hukum normatif di Indonesia dalam penenggelaman kapal asing pelaku illegal fishing bertentangan dengan hukum internasional. Metode yang diterapkan pada penelitian ini yaitu metode yuridis normatif yang digunakan untuk mendapatkan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum untuk mengetahui jawaban atas permasalahan hukum dari dilakukannya penenggelaman kapal asing yang melakukan illegal fishing sebagai suatu bentuk sanksi yang diberikan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pada peristiwa dibakar dan ditenggelamkannya kapal asing yang diketahui telah melanggar batas wilayah laut Indonesia, pemerintah memiliki keyakinan penuh atas hal tersebut sebagai bagian dari penguatan kedaulatan negara dan tidak bertentangan dengan hukum internasional, khususnya Pasal 73 ayat (3) UNCLOS 1982, di mana Pihak berwenang Indonesia bisa menenggelamkan kapal pelaku illegal fishing.

The Effect of Psychological Crime of Virtual Bullying on Social Media on Victims Under the ITE Law Alfarizy, Muhammad; Yusnita, Ummi; Uzma, Nur Lailatuka Syafa’atul
Begawan Abioso Vol. 15 No. 1 (2024): Begawan Abioso
Publisher : Magister Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/abioso.v15i1.827

Cyberbullying takes many forms and adapts rapidly to technological developments. This study explores the psychological effects of virtual bullying on social media on victims, with the legal basis set out in Indonesia's Electronic Information and Transaction Law (UU ITE). Online bullying has become a major problem in the digital age, significantly impacting the psychological well-being of victims, and often having a more severe impact than conventional bullying. This study aims to identify the forms of virtual bullying regulated by the ITE Law, analyze the psychological impact on victims, and evaluate the effectiveness of legal protection provided by the ITE Law. Using a normative juridical approach, this research evaluates the articles in the ITE Law that are relevant to cyberbullying and relates them to the cases that occur. The results show that cyberbullying can cause various psychological disorders, including anxiety, depression, and decreased self-esteem. The ITE Law provides a strong legal framework to address these acts, with strict criminal sanctions and protection mechanisms for victims. However, the effectiveness of the ITE Law is highly dependent on consistent implementation by law enforcement as well as increased public awareness and education regarding digital ethics. This study concludes that collaborative efforts between the government, educational institutions, and communities are needed to reduce the incidence of virtual bullying and ensure that victims receive the support they need.

Title

Found 12 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 12 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 12 Documents
Search